Waspada Risiko Overestimasi di Balik Pertumbuhan Ekonomi Tinggi

Waspada Risiko Overestimasi di Balik Pertumbuhan Ekonomi Tinggi

Di balik pertumbuhan ekonomi yang tampak impresif dan menjanjikan, ada risiko overestimasi yang perlu dicegah. Korespondensi data makroekonomi dan realitas di lapangan sangat dibutuhkan

Waspada Risiko Overestimasi di Balik Pertumbuhan Ekonomi Tinggi
Dalam Artikel Ini

Capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,45% sepanjang 2026 memperlihatkan performa menjanjikan. Namun, di balik angka tersebut, terdapat risiko overestimasi yang perlu diwaspadai. Dunia usaha masih menantikan korespondensi data makroekonomi dan realitas yang terjadi di lapangan.

Dalam Konferensi Pers APBN KiTA edisi November 2026 di Jakarta, Jumat (13/11/2026), Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pertumbuhan ekonomi kumulatif sebesar 5,45% telah melampaui proyeksi yang dilakukan IMF, Bank Dunia, OECD, maupun ADB. Lebih-lebih, pertumbuhan tinggi ini dicapai di tengah tekanan harga energi, merangkaknya inflasi global, dan fragmentasi geopolitik.

“Ini membuktikan kegiatan ekonomi masyarakat tetap resilien, aktivitas ekonomi dan transaksi terus terjadi, dan pertumbuhan ekonomi tetap kondusif bagi perekonomian Indonesia. Dibandingkan negara-negara peers, pertumbuhan ekonomi kita masuk dalam jajaran atas,” ujarnya.

Menurut Bendahara Negara, kekuatan konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,04% (yoy) dan investasi yang kembali merebut porsi hampir 31% PDB menjadi fondasi untuk Indonesia mengejar laju pertumbuhan komponen investasi 7% pada tahun 2027. Keyakinan ini didasari laju pembentukan modal tetap bruto telah berkisar di angka 5,96-6,87% (yoy) sepanjang tahun ini.

“Mesin pertumbuhan kita masih pada investasi dan konsumsi rumah tangga. Dari komponen produksi, sektor akomodasi dan makanan-minuman, ini maksudnya hotel, restoran, dan sebagainya tumbuh 11,22%, dan dibandingkan pertumbuhan di triwulan yang sama tahun lalu, ini capaian pertumbuhan yang cukup baik,” imbuhnya.

Ke depan, dengan ditopang surplus perdagangan kumulatif yang tetap kuat sepanjang tahun, pertumbuhan impor bahan baku USD 150,6 miliar dan impor barang modal USD 41,5 miliar menjadi sinyal kegiatan produksi yang diharapkan meningkat ke depan.

“Ini adalah indikasi tingginya kebutuhan input produksi dan investasi domestik. Kita berharap dengan investasi dan produksi yang meningkat menimbulkan efek kesejahteraan yang lebih baik. Tingginya kebutuhan input konsisten dengan PMI Manufaktur kita yang memiliki tren terus naik dan sekarang relatif tertinggi dalam dua tahun terakhir,” tegas Bendahara Negara.

Jangan sampai terpesona statistik

Secara terpisah, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengingatkan bahwa capaian angka impresif perlu dibaca secara kritis, terutama karena pertumbuhan 5,47% (yoy) pada triwulan III-2026 dan pertumbuhan 5,45% (yoy) secara kumulatif menyiratkan seakan-akan gejolak geopolitik, lonjakan harga minyak, dan tekanan kurs rupiah seakan jadi hal yang terpisah dan tidak berhubungan dengan ekonomi riil.

Anthony menjelaskan, data PDB nominal menurut harga berlaku sebesar Rp6.741 triliun menunjukkan sebuah anomali yang tampak dari diskrepansi statistik. Angka ini, yang dihasilkan dari selisih estimasi produksi dan estimasi konsumsi, sekaligus mengukur akurasi perhitungan PDB yang selama ini hanya tampak dari sisi permukaan.

“Pertumbuhan Januari-September 2026 sebesar 5,45% patut diragukan karena angka Diskrepansi Statistik 2026 begitu besar sehingga sulit bisa diterima dengan nalar yang sehat. Jika diakumulasi, diskrepansi statistik pada triwulan III-2026 saja mencapai Rp333,2 triliun. Selisih sangat besar ini mencerminkan ada masalah dengan metodologi BPS,” kata Anthony.

Secara keseluruhan, Anthony menambahkan, diskrepansi statistik secara tahun berjalan sudah mencapai Rp1.083,4 triliun atau sekitar 5,56% PDB. Padahal, diskrepansi statistik normal berada di kisaran 2% PDB. Selisih sedemikian besar menjadi indikasi bahwa angka pertumbuhan jauh lebih besar dari pertumbuhan ekonomi sesungguhnya.

Risiko overestimasi tersebut dapat memicu kesalahan perhitungan fatal. Apabila angka diskrepansi ditekan dengan akurasi lebih tinggi, ia memperkirakan angka pertumbuhan ekonomi triwulan III-2026 hanya sekitar 2,9%, sementara angka pertumbuhan kumulatif hanya 2,5%.

Lebih jauh lagi, Anthony meragukan ketika capaian pertumbuhan 5,45% (yoy) bisa sangat sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi tahunan 5,4% yang ditetapkan dalam APBN 2026. Padahal, target tersebut ditetapkan jauh sebelum konflik Iran dan ketegangan di Selat Hormuz memicu disrupsi makroekonomi di tingkat global.

“Karena data pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk investasi, bantuan sosial, dan pengentasan kemiskinan, kami menuntut BPS memberi penjelasan atas metodologi yang digunakan dalam estimasi produksi maupun konsumsi, agar tingkat akurasi pertumbuhan ekonomi yang sulit dipercaya ini bisa sesuai dengan kondisi riil,” tegasnya.

Penciptaan lapangan kerja

Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center Christiantoko menambahkan, pertumbuhan investasi memang menjadi penopang pertumbuhan terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga. Namun, kemampuan investasi baru menyerap tenaga kerja juga semakin tumpul. Dengan kata lain, Indonesia saat ini berisiko terjebak jobless growth, yaitu ketika ekonomi tumbuh tinggi, tetapi minim penciptaan lapangan kerja formal yang layak.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperlihatkan situasi tersebut. Sepanjang 2011-2025, misalnya, investasi melonjak dari Rp251,3 triliun menjadi Rp1.931,2 triliun. Namun, di saat yang sama, jumlah pekerja yang terserap hanya naik dari 1,71 juta orang menjadi 2,71 juta orang. Ini sejalan dengan porsi pekerja formal BPS yang hanya mencapai 42,07% dari angkatan kerja.

Secara sektoral, Christiantoko menyoroti, industri logam dasar dan barang logam menerima investasi Rp262 triliun, tetapi hanya mampu menyerap 75.850 pekerja karena bertumpu pada mesin berteknologi tinggi. Industri tekstil padat karya pun serupa. Dengan nilai investasi Rp20,2 triliun, lapangan usaha tersebut baru menyerap 211.250 pekerja sepanjang tahun 2025.

“Pemerintah tidak cukup jika hanya mengejar target nilai investasi yang besar, tetapi juga harus menakar daya serap dan dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Dukungan kebijakan dan insentif perlu diprioritaskan bagi subsektor padat karya agar lebih efektif menyerap tenaga kerja,” kata Christiantoko.

Lihat situasi lapangan

Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani mengungkapkan, data pertumbuhan sektor akomodasi dan makan-minum sebesar 11,22% (yoy) memang tampak menjanjikan. Namun, data rilisan BPS tersebut relatif tidak berkorespondensi dengan data maupun fakta para pelaku usaha di lapangan.

Data wisatawan domestik, misalnya, menunjukkan penurunan hingga 30%. Situasi ini menjadi cukup menantang, sekalipun pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara sudah relatif pulih hingga mencapai tingkat sebelum Covid-19. Ketidakcocokan tersebut perlu diperhatikan, mengingat data BPS menjadi acuan dalam pengambilan berbagai keputusan.

“Barusan saya datang ke pameran salah satu asosiasi. Saya tanya bagaimana keadaan mereka, dan mereka mengakui bahwa sekalipun segmen business to business (B2B) masih oke, tetapi business-to-consumer (B2C) itu turun. Orang datang ke Inacraft tidak lagi belanja banyak seperti dulu, jadi masalah dengan daya beli itu nyata,” ujarnya kepada SUAR.

Korespondensi data di lapangan dan data yang tercatat di statistik, Hariyadi mengingatkan, juga dapat mendorong implementasi kebijakan-kebijakan positif pemerintah menjadi semakin memiliki daya jangkau lebih baik, terutama kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

“Kemenko Perekonomian misalnya mau mendongkrak daya beli kelas menengah. Itu bagus saja, Di satu sisi program berjalan, tapi di sisi lain kita perlu lihat situasi beneran ini bagaimana, apakah OK atau tidak, seperti itu. Apa yang tercatat di BPS harus bisa di-cross-check dengan situasi di lapangan,” tegas Hariyadi.

ADVERTISEMENT Google Adsense Banner (970x250)