Menjaga Ekonomi Tetap Kuat di Tengah Dinamika Politik

Dunia usaha mengingatkan agar dinamika politik yang berkembang di Indonesia tidak mengalihkan perhatian dari agenda penguatan ekonomi nasional.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) James Riady mengatakan meskipun perkembangan politik dapat mendominasi saat ini, tantangan yang lebih mendasar bagi Indonesia adalah membangun ekonomi yang lebih kuat.

"Perkembangan politik mungkin sesekali mendominasi berita utama, tetapi cerita yang lebih mendalam mengenai Indonesia terletak pada upaya berkelanjutan untuk membangun ekonomi yang lebih kuat, memanfaatkan pasar domestik kita yang besar, menjaga kohesi sosial yang tetap kokoh, menjalankan demokrasi, serta memperkuat institusi demi masa depan rakyat yang lebih baik," katanya dalam acara Monthly Economic Diplomatic Breakfast di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (13/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan James di tengah sejumlah perkembangan politik di Indonesia dalam satu bulan terakhir. Dia secara khusus menyoroti pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebutnya sebagai perkembangan signifikan.

Selain itu, dia menyinggung berbagai diskusi publik dan pertanyaan serius mengenai tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, serta fungsi lembaga-lembaga negara. Ia juga menyinggungg penyelidikan terkait keamanan nasional, akuntabilitas kelembagaan, dan pelaksanaan kewenangan juga masih berlangsung.

Seperti diketahui, tengah diselidiki kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak, termasuk pengusaha dan Presiden Prabowo Subianto.

James menegaskan, berbagai persoalan tersebut merupakan hal serius yang perlu ditangani melalui prosedur hukum yang semestinya.

"Ini adalah masalah-masalah serius, dan penting agar hal-hal tersebut ditangani melalui prosedur hukum yang semestinya," katanya.

Meski demikian, James mengingatkan bahwa masa depan jangka panjang Indonesia tidak semata-mata ditentukan oleh dinamika politik yang tengah berlangsung. Menurutnya, kekuatan institusi, penciptaan peluang bagi masyarakat, serta kemampuan menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan menjadi faktor yang lebih mendasar.

Potensi dan tantangan

Dia menilai, Indonesia telah menunjukkan ketahanan ekonomi selama bertahun-tahun dengan dukungan pasar domestik yang besar, populasi usia muda, kekayaan sumber daya alam, serta kemampuan industri yang terus berkembang.

Namun, tantangan berikutnya adalah mendorong potensi tersebut menjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan terealisasi dalam proyek-proyek konkret.

"Untuk mencapai hal ini, Indonesia memerlukan investasi yang lebih besar, produktivitas yang lebih tinggi, industri yang lebih kompetitif, sumber daya manusia yang lebih kuat, dan yang terpenting, keyakinan yang lebih besar terhadap prediktabilitas lingkungan bisnis kita," katanya.

Menurutnya, komunitas internasional juga memiliki peran penting dalam mendukung agenda tersebut, terutama melalui kerja sama investasi, teknologi, akses pasar, pengetahuan, dan pengembangan sumber daya manusia. Kadin, lanjut James, ingin agar hubungan ekonomi internasional tidak berhenti pada kerja sama formal, tetapi menghasilkan dampak nyata bagi perekonomian domestik.

Hal itu antara lain melalui realisasi investasi menjadi kegiatan usaha dan pembangunan pabrik, kemitraan yang menghasilkan transfer teknologi dan keterampilan, serta kerja sama ekonomi yang menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

Dia menyinggung proyeksi kebutuhan pekerjaan di negara-negara berkembang dalam 15 tahun mendatang yang diperkirakan mencapai 1,2 miliar pekerjaan baru.

Namun, jumlah pekerjaan baru yang diproyeksikan tersedia hanya sekitar 400 juta. Kesenjangan tersebut menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi negara-negara berkembang dalam menyediakan lapangan kerja bagi penduduk usia produktif.

Menurut James, Indonesia juga menghadapi tantangan serupa dengan skala yang tidak kecil. Karena itu, Kadin ingin terus menjadi mitra pemerintah dalam mendorong penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan investasi dan pemerataan pembangunan.

"Karena itu, KADIN terus ingin menjadi mitra yang baik dengan pemerintah. Dan pada hari ini dengan Menko Ekonomi dan juga Menteri Perumahan memikirkan bagaimana bisa stimulasi investasi itu bisa ditingkatkan. Bagaimana bisa khususnya di daerah-daerah supaya pembangunannya itu merata," katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah berupaya memisahkan dinamika politik dari aktivitas perekonomian atau decoupling agar tidak mengganggu kepastian dunia usaha.

Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian pengusaha dalam menjalankan kegiatan usaha adalah kepastian hukum.

"Kalau kata pengusaha kan melihat kepastian hukum untuk berusaha. Jadi kita sudah mendorong decoupling antara kegiatan politik dengan perekonomian," kata ia.

Airlangga mencontohkan, kondisi tersebut tercermin dari pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kemarin di yang dinilainya relatif baik di tengah perkembangan politik terkini.

Saat ditanya mengenai potensi penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi akibat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Airlangga memastikan pemerintah belum mengubah target pertumbuhan ekonomi.

Dia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun diproyeksikan mencapai 5,47%. Sementara itu, rata-rata pertumbuhan ekonomi saat ini berada di kisaran 5,45%.

"Tidak. Kita sudah 5,47% sampai akhir tahun diperkirakan. Sekarang rata-rata 5,45%. Jadi target itu insyaallah tercapai," ujar Airlangga

Tidak otomatis mengganggu

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan pengunduran diri Gibran tidak otomatis mengguncang perekonomian Indonesia. Dampaknya bergantung pada kemampuan pemerintah menyelesaikan transisi politik secara konstitusional, menjaga kesinambungan kebijakan, dan memulihkan kepercayaan pasar.

"Risiko terbesar muncul ketika konflik elite memperbesar ketidakpastian regulasi, mengganggu koordinasi pemerintahan, serta mendorong investor meminta premi risiko lebih tinggi," Katanya pada SUAR.

Ia mengatakan rupiah yang sempat menyentuh Rp18.243 per dolar AS pada 12 November menunjukkan tekanan pasar keuangan, meskipun pelemahan tersebut juga berkaitan dengan risiko MSCI dan faktor global. Kenaikan imbal hasil obligasi dapat memperbesar biaya pembiayaan negara dan korporasi, sementara penundaan investasi menekan penciptaan lapangan kerja.

Ia juga menyoroti target pertumbuhan 6% pada 2027 semakin sulit dicapai apabila ketidakpastian berlangsung panjang. Meski demikian, pergantian wakil presiden melalui mekanisme yang tertib justru dapat memperkuat kepastian politik.

Ia mengatakan investor domestik dan asing akan menilai pengunduran diri Gibran berdasarkan kepastian transisi politik, arah kebijakan ekonomi, dan kemampuan pemerintah menjaga aturan permainan. Investor domestik biasanya lebih memahami dinamika politik nasional, tetapi tetap dapat menunda ekspansi ketika biaya modal meningkat dan kepastian perizinan melemah.

Namun, investor asing menghadapi risiko tambahan berupa volatilitas rupiah, perubahan regulasi, serta kemungkinan penyesuaian posisi investasi akibat persoalan MSCI.

Jika konflik elite berlarut, sambungnya, perusahaan dapat menunda keputusan investasi, memperlambat perekrutan, dan mengurangi komitmen pembiayaan jangka panjang. Sebaliknya, penyelesaian konstitusional yang transparan dapat mengurangi ketidakpastian dan memperbaiki persepsi risiko.

"Pemerintah harus menjaga kepastian kontrak, menertibkan regulasi, memperkuat tata kelola pasar modal, serta menyampaikan arah kebijakan secara konsisten. Investor membutuhkan kepastian institusional, bukan sekadar jaminan politik," katanya.