Indonesia Harus Kembali Jadi Arsitek Tatanan Dunia di Tengah Ketidakpastian Global

Indonesia Harus Kembali Jadi Arsitek Tatanan Dunia di Tengah Ketidakpastian Global

Dalam dua tahun terakhir belum terlihat adanya inisiatif internasional baru yang ditawarkan Indonesia kepada dunia. Padahal, Indonesia memiliki modal diplomasi, posisi strategis, serta pengalaman panjang dalam membangun kerja sama antarnegara.

Indonesia Harus Kembali Jadi Arsitek Tatanan Dunia di Tengah Ketidakpastian Global
Dalam Artikel Ini

Indonesia harus kembali memposisikan diri sebagai arsitek dan pelopor dalam membentuk tatanan dunia di tengah ketidakpastian ekonomi global. Indonesia tidak boleh hanya menjadi negara yang mengikuti perkembangan dan dinamika internasional, tetapi harus mampu mengambil inisiatif serta memberikan kontribusi nyata dalam menentukan arah masa depan dunia. 

Hal tersebut disampaikan Founder sekaligus Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal dalam pembukaan Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2026 di The Kasablanka Hall, Jakarta (21/11).

Dino menilai, salah satu langkah yang dapat ditempuh Indonesia adalah memanfaatkan posisinya sebagai negara dengan kekuatan menengah atau middle power untuk membangun koalisi bersama negara-negara lain yang memiliki pandangan progresif. Melalui kerja sama tersebut, Indonesia dapat memperkuat pengaruh diplomatik sekaligus mendorong terciptanya tatanan internasional yang lebih inklusif, adil, dan mengedepankan kepentingan bersama. Posisi Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi penghubung berbagai kepentingan negara di tengah persaingan kekuatan global.

Lebih jauh, Dino mendorong Indonesia meningkatkan perannya menjadi pivotal middle power, yakni negara berkekuatan menengah yang tidak hanya memiliki pengaruh regional, tetapi juga mampu memberikan dampak signifikan terhadap arah perkembangan tatanan internasional. 

“Indonesia perlu memiliki keberanian untuk mengajukan gagasan, menawarkan solusi, serta memimpin berbagai inisiatif yang dapat menjawab persoalan global. Dengan demikian, Indonesia tidak sekadar menjadi bagian dari perubahan dunia, tetapi turut menentukan bagaimana perubahan tersebut berlangsung,” ujar dia.

Dino mencontohkan sejumlah negara yang telah mengambil inisiatif untuk memperluas pengaruh dan kontribusinya dalam membentuk tatanan dunia. Jepang, misalnya, mengambil peran penting dalam melanjutkan kerja sama perdagangan melalui Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) setelah Amerika Serikat menarik diri dari Trans-Pacific Partnership (TPP). Langkah tersebut memperlihatkan bahwa sebuah negara dapat mengambil alih kepemimpinan dan menjaga keberlanjutan kerja sama internasional ketika terjadi perubahan kebijakan dari kekuatan besar dunia.

Selain Jepang, Tiongkok juga mendorong berbagai inisiatif kerja sama internasional di bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). India mengambil langkah melalui pembentukan International Solar Alliance untuk memperkuat kerja sama pengembangan energi surya, sementara Uni Eropa membentuk Partners for Multilateralism sebagai upaya memperkuat kerja sama multilateral. Berbagai inisiatif tersebut menunjukkan bahwa negara maupun kelompok negara memiliki kesempatan untuk membangun pengaruh melalui gagasan dan agenda kerja sama yang relevan dengan kebutuhan dunia.

Inisiatif internasional baru

Namun, Dino menyoroti bahwa dalam dua tahun terakhir belum terlihat adanya inisiatif internasional baru yang ditawarkan Indonesia kepada dunia. Padahal, menurutnya, Indonesia memiliki modal diplomasi, posisi strategis, serta pengalaman panjang dalam membangun kerja sama antarnegara. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena absennya inisiatif internasional dapat membuat Indonesia kehilangan momentum untuk memperkuat pengaruhnya dalam percaturan global. Indonesia perlu lebih aktif menghasilkan gagasan yang dapat diterima dan didukung oleh negara-negara lain.

Oleh karena itu, Dino menekankan pentingnya Indonesia kembali mengambil peran sebagai negara yang mampu menawarkan solusi dan menjadi pelopor dalam menghadapi berbagai tantangan internasional. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, persaingan geopolitik, serta perubahan tatanan dunia, Indonesia perlu memperkuat diplomasi yang berorientasi pada kepemimpinan dan kolaborasi. 

Baca juga:

Kala Diplomasi Iklim Terhalang Kabut Asap
Kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan mempersempit ruang manuver Indonesia dalam agenda global melawan krisis iklim. Respons institusional terkonsolidasi lebih dibutuhkan daripada lagak defensif

Sebagai langkah konkret, Dino mengusulkan gagasan Bandung 2.0 yang mengadaptasi semangat Konferensi Asia-Afrika 1955 ke dalam bentuk koalisi negara-negara kekuatan menengah dari kawasan Global North dan Global South, serta Timur dan Barat.

“Bandung 2.0 berarti formatnya berbeda, bukan hanya negara-negara Global South, tetapi suatu koalisi antara negara-negara kekuatan menengah dari utara dan selatan, dari timur dan barat,” ujarnya.

Menurut Dino, koalisi tersebut dapat mendorong tatanan dunia yang kembali menjunjung Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hukum internasional, norma internasional, dan multilateralisme.

Ia menilai Indonesia memiliki modal historis untuk memimpin upaya tersebut melalui pengalaman diplomasi dalam memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus membangun kesepakatan internasional.

Ketahanan nasional

Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan ketahanan nasional menjadi salah satu aspek penting yang harus diperkuat Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Menurutnya, dinamika geopolitik, persaingan antarnegara, hingga perubahan kondisi ekonomi dunia menuntut Indonesia memiliki pondasi nasional yang kuat agar mampu menghadapi berbagai tekanan eksternal. 

“Ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga mencakup stabilitas ekonomi, politik, sosial, serta kemampuan negara menjaga kepentingan nasional,” ujar dia.

Baca juga:

Presiden Prabowo Kantongi Potensi Investasi Rp1.600 Triliun Di KTT APEC
Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-33 APEC di Shenzhen, China, dengan potensi menghasilkan investasi senilai 86,8 miliar dolar AS atau setara hampir Rp1.600 Triliun. Kerja sama Indonesia dan China mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari pengembangan kota pintar, manufaktur, teknologi, hingga infrastruktur. Selain mendorong penguatan ekonomi, Prabowo juga

Arrmanatha menilai, Indonesia perlu memastikan bahwa seluruh elemen bangsa memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di tingkat internasional. Ketahanan nasional menjadi modal penting agar Indonesia tidak mudah terpengaruh oleh gejolak global, termasuk konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, ketidakpastian perdagangan, dan perubahan kebijakan negara-negara besar. Dengan fondasi domestik yang kuat, Indonesia akan memiliki ruang lebih besar untuk menentukan kebijakan luar negeri secara mandiri.

Selain itu, penguatan ketahanan nasional juga harus didukung oleh kemampuan Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan daya saing. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan sumber daya strategis, memperkuat industri dalam negeri, serta mengurangi ketergantungan terhadap negara lain pada sektor-sektor penting. Langkah tersebut dinilai penting agar Indonesia memiliki daya tahan ketika menghadapi tekanan ekonomi maupun perubahan hubungan perdagangan internasional.

Prioritaskan sektor maritim

Dosen Departemen Studi Internasional De La Salle University, Filipina, Don McLean Gill, menilai ASEAN perlu memperkuat kerja sama internal, terutama di sektor maritim, untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan.ASEAN harus mampu membangun kekuatan dan kesepahaman di antara negara anggotanya agar dapat menghadapi berbagai tantangan regional secara bersama-sama.

Ia menilai sektor maritim menjadi salah satu bidang yang membutuhkan perhatian lebih besar mengingat kawasan Asia Tenggara memiliki kepentingan strategis dalam jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Berbagai persoalan seperti sengketa wilayah, keamanan laut, hingga potensi konflik geopolitik membutuhkan koordinasi yang lebih erat antarnegara anggota. 

“ASEAN perlu memperkuat mekanisme dialog, pertukaran informasi, serta kolaborasi dalam menjaga keamanan dan stabilitas perairan kawasan,” ujar dia.

Menurut Gill, penguatan kerja sama internal tersebut juga penting untuk memastikan ASEAN tetap relevan dan memiliki daya tawar di tengah persaingan kekuatan besar dunia. Negara-negara anggota perlu mengedepankan kepentingan bersama dibandingkan perbedaan kepentingan nasional yang berpotensi melemahkan kesatuan kawasan. Dengan memperkuat solidaritas dan kolaborasi, ASEAN diharapkan tidak hanya menjadi pusat diplomasi regional, tetapi juga mampu menjadi kekuatan kolektif yang berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan stabilitas Indo-Pasifik.

ADVERTISEMENT Google Adsense Banner (970x250)

Penulis