Tingginya tingkat adopsi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di Indonesia dinilai belum cukup memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas makro dan nilai tambah perekonomian nasional.
Setelah berhasil menjadi salah satu negara dengan basis pengguna AI terbesar di dunia, tantangan berikutnya bagi Indonesia adalah menggeser pemanfaatan teknologi ini dari skala individu menjadi transformasi proses bisnis yang utuh guna mendongkrak daya saing industri di rantai nilai global.
Steering Committee Indonesia Fintech Society (IFSoc) Andreas Maryoto mengungkapkan, antusiasme masyarakat domestik terhadap implementasi AI memang sangat tinggi. Namun, ia memperingatkan agar Indonesia tidak cepat berpuas diri hanya dengan memosisikan diri sebagai pasar pengguna (market user) teknologi.
Berdasarkan data terbaru, Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara dengan jumlah pengguna AI terbesar di dunia setelah India. Di satu sisi, capaian ini dinilai membanggakan, tetapi di sisi lain memicu pertanyaan kritis mengenai posisi riil Indonesia dalam ekosistem industri AI global.
"Saya agak kaget karena ternyata Indonesia masuk nomor dua pengguna AI setelah India. Tapi di satu sisi saya sedih, kenapa kita selalu jadi pengguna. Kita harus menjadi pemain global, baik dari sisi komponen, talenta, maupun material," kata Andreas di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Menurut Andreas, arah pembahasan mengenai AI di tanah air sudah saatnya bermigrasi. Fokus utama kini tidak lagi bertumpu pada seberapa besar kuantitas masyarakat yang menggunakan aplikasi AI, melainkan pada bagaimana Indonesia mampu membangun ekosistem terintegrasi yang menghasilkan inovasi, kemandirian industri, serta nilai ekonomi yang nyata.
Terjebak paradoks produktivitas
Pandangan tersebut diperkuat oleh Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri. Ia memaparkan bahwa tren kenaikan penggunaan AI di Indonesia saat ini masih didominasi di tingkat individu karyawan, bukan pada level korporasi yang merombak arsitektur bisnis secara menyeluruh.
Banyak perusahaan di Indonesia yang tercatat telah mengadopsi AI, namun praktiknya baru sebatas membantu efisiensi pekerjaan administratif sehari-hari pegawai. AI belum diintegrasikan secara mendalam ke dalam inti operasional perusahaan.
"Penggunaannya memang besar, tetapi lebih banyak di tingkatan individu, bukan di tingkat perusahaan yang benar-benar mentransformasi kegiatan bisnis," ujar Yose.
Kondisi ketimpangan adopsi ini, menurut Yose, memicu terjadinya fenomena yang dalam ilmu ekonomi disebut sebagai productivity paradox (paradoks produktivitas).
Fenomena ini merujuk pada suatu kondisi di mana investasi dan adopsi teknologi berkembang pesat, namun dampak langsungnya terhadap peningkatan produktivitas makro dan pertumbuhan ekonomi belum terlihat secara signifikan.
Kendati demikian, Yose menilai ruang bagi dunia usaha untuk mengoptimalkan AI masih sangat terbuka lebar. Integrasi AI ke dalam proses bisnis inti diyakini akan menciptakan efisiensi biaya, membuka peluang model bisnis baru, serta menaikkan daya saing korporasi.
Terkait kekhawatiran publik mengenai potensi hilangnya lapangan kerja akibat otomatisasi, Yose menilai kecemasan tersebut cenderung berlebihan. Menurutnya, dampak yang terjadi di lapangan lebih berupa pergeseran komposisi pekerjaan.
Karena itu, tantangan utamanya terletak pada kesiapan pemangku kepentingan dalam mempersiapkan tenaga kerja melalui keterampilan baru (reskilling) yang sesuai dengan perkembangan zaman.
Selain kesiapan SDM, Yose mengingatkan bahwa lompatan teknologi AI sangat bergantung pada ketahanan infrastruktur energi.
Berdasarkan studi yang dilakukan CSIS mengenai green data center, kebutuhan pasokan listrik untuk mendukung pengembangan pusat data berbasis AI diperkirakan melonjak tajam dalam satu dekade ke depan.
Oleh karena itu, strategi pengembangan energi baru terbarukan (EBT) menjadi bagian yang tidak boleh terpisahkan dari strategi nasional pengembangan AI jika Indonesia ingin memetik manfaat ekonomi secara optimal.
Tantangan Hulu: Infrastruktur Daya dan Semikonduktor
Persoalan mendasar mengenai pasokan energi dan infrastruktur hulu ini juga disoroti secara tajam oleh Ketua Steering Committee IFSoC Rudiantara.
Ia menegaskan bahwa Indonesia perlu memperkuat fondasi listrik dan menghidupkan kembali industri semikonduktor dalam negeri agar tidak sekadar menjadi penonton di era keemasan AI.
Rudiantara merujuk pada konsep five-layer AI stack yang diperkenalkan oleh CEO NVIDIA, Jensen Huang, di mana ketersediaan daya listrik ditempatkan sebagai lapisan paling mendasar dan prasyarat utama sebelum membangun pusat data, model AI, hingga aplikasi hilir.
"Kalau kita tidak siapkan power, lupakan AI," ucap Rudiantara.
Saat ini, kapasitas listrik terpasang di Indonesia berada di kisaran 100 gigawatt (GW). Langkah pemerintah yang berencana menambah kapasitas pembangkit hingga 100 GW berikutnya dinilai Rudiantara sebagai momentum krusial untuk menyokong pertumbuhan ekonomi berbasis digital.
Sebagai perbandingan, Rudiantara mencontohkan Vietnam yang berhasil mengerek kapasitas listriknya dari 8,5 GW pada tahun 2005 menjadi sekitar 90 GW saat ini, sebuah lompatan yang secara linear menopang pertumbuhan ekonomi tinggi mereka dalam sepuluh tahun terakhir.
Di samping ketahanan energi, daya saing Indonesia terganjal oleh absennya industri manufaktur semikonduktor. Indonesia tercatat pernah memiliki fasilitas produksi chip melalui National Semiconductor dan Fairchild, sebelum kedua raksasa teknologi tersebut memutuskan hengkang dari tanah air pada dekade 1990-an.
Hingga saat ini, kemampuan domestik baru sebatas melakukan desain chip yang salah satunya dimotori oleh PT SIRCA, sedangkan untuk proses manufaktur dan fabrikasi fisik masih harus dilempar ke luar negeri.
Untuk mengatasi ketertinggalan ini, Rudiantara menyarankan pemerintah agar segera merumuskan kebijakan fiskal strategis, termasuk pemberian insentif bagi perusahaan yang berkomitmen mengembangkan talenta digital lokal secara masif.
Pergeseran ke Geopolitik dan Rantai Pasok Global
Kondisi riil kesiapan industri hulu ini diakui secara terbuka oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi), Nezar Patria.
Menurut Nezar, perkembangan AI saat ini telah bergeser jauh dari sekadar isu teknologi informasi menjadi isu ekonomi makro, hukum, hingga konstelasi geopolitik global.
Nezar memaparkan data dari International Data Corporation (IDC) yang menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Indonesia menempati peringkat ketiga di ASEAN dengan tingkat penggunaan AI oleh pekerja mencapai 21 persen.
Namun, pada periode yang sama, baru 21 persen perusahaan yang mengimplementasikan AI dalam operasionalnya, meski angka tersebut diyakini telah meningkat pada tahun berjalan ini.
Ia mencontohkan sektor perbankan nasional sebagai salah satu sektor yang paling progresif dalam memanfaatkan AI, mulai dari penyaringan kandidat jabatan strategis, peningkatan pengalaman nasabah, hingga deteksi potensi penipuan (fraud detection) dan mitigasi risiko siber.
Namun, di balik geliat sektor hilir tersebut, Nezar memberikan catatan kritis mengenai ketertinggalan Indonesia di sektor hulu.
Pembahasan nasional selama ini dinilai terlalu larut pada pengembangan aplikasi, sementara pembangunan infrastruktur inti seperti pusat data khusus AI, pasokan listrik, semikonduktor, hingga penyediaan graphics processing unit (GPU) masih sangat minim.
"Saya boleh katakan dengan pengamatan selama tiga tahun terakhir, kita betul-betul early stage dalam soal pengembangan AI ini. Dalam soal masuk ke dalam global supply chain, kita mungkin harus berjuang lebih keras. Selama ini dalam rantai pasok global infrastruktur AI, kita itu nowhere. Kita enggak ada di sana," kata Nezar.
Nezar menggarisbawahi bahwa Indonesia sebenarnya memiliki modalitas yang sangat besar untuk menembus rantai pasok global tersebut melalui kepemilikan sumber daya mineral strategis. Indonesia kaya akan pasir silika, nikel, timah, bauksit, hingga logam tanah jarang yang merupakan material utama penyusun komponen perangkat keras AI.
Kendati demikian, kekayaan alam tersebut tidak akan berarti tanpa adanya program hilirisasi industri teknologi yang terarah serta penguasaan teknologi tingkat tinggi agar mampu menciptakan nilai tambah riil di dalam negeri.
Selain itu, di sektor jasa keuangan, Nezar mengingatkan bahwa implementasi AI harus diikuti dengan penguatan sistem pertahanan siber.
Hal ini dikarenakan teknologi AI juga dapat disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk melancarkan serangan siber secara otomatis.
Terlebih, munculnya teknologi komputasi kuantum (quantum computing) dalam beberapa tahun ke depan diprediksi akan mengubah total lanskap keamanan digital global.
Kesiapan regulasi dan strategi lokalisasi
Meskipun menghadapi tantangan hulu yang kompleks, regulator dan pelaku industri memastikan bahwa regulasi dan kesiapan modal domestik terus diakselerasi. Dari sisi pengawasan sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan telah mengadopsi pendekatan yang seimbang antara inovasi dan perlindungan konsumen.
Direktur Eksekutif Kelompok Spesialis Layanan Digital dan Keamanan Siber OJK, Djoko Kurnijanto, menjelaskan bahwa akselerasi AI di sektor jasa keuangan tidak dapat dibendung karena didorong oleh ekspektasi konsumen yang menginginkan layanan yang lebih aman (safer), lebih baik (better), lebih murah (cheaper), dan lebih cepat (faster).
Guna mengawal tren tersebut, OJK telah menerbitkan panduan etika penggunaan AI yang bertanggung jawab dan tepercaya (Trustworthy AI) di sektor inovasi teknologi keuangan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Strategi Nasional AI yang menuntut pemenuhan prinsip keamanan, transparansi, akuntabilitas, serta aspek keputusan yang dapat dijelaskan (explainable).
"Kami ingin embrace innovation, tetapi dengan kerangka mitigasi risiko yang memadai. Yang kami cari adalah striking the right balance antara inovasi dengan bagaimana kita memitigasi risiko," ujar Djoko.
Sementara dari sisi kesiapan infrastruktur telekomunikasi, Operation Senior Manager IT Digital Resource Capability Management Telkom, Zuhed Nur, menilai Indonesia memiliki modal yang cukup untuk mempercepat implementasi AI melalui strategi lokalisasi teknologi (localized AI).
Zuhed mengakui Indonesia masih tertinggal dari China dalam penguasaan teknologi dasar dan kalah dari India dalam hal kuantitas talenta AI.
Namun, Indonesia memiliki keunggulan berupa karakteristik pasar domestik yang unik yang dapat direspons dengan pengembangan sistem AI yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal, budaya, dan karakter bisnis di Indonesia.
Untuk menopang strategi tersebut, Telkom saat ini mengoperasikan jaringan serat optik domestik dan internasional yang luas, meningkatkan kapasitas pusat data agar berkategori AI-ready, serta mendirikan AI Center of Excellence yang mencakup fasilitas AI Campus, AI Playground, AI Hub, dan AI Connect.
Melalui jaringan AI Campus, Telkom bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi nasional untuk melatih dan mensertifikasi ribuan talenta digital baru guna memangkas kesenjangan kebutuhan tenaga kerja ahli di sektor ini.
"Kita mulai dari sekarang. Kalau tidak dimulai, ya tidak akan pernah ada," kata Zuhed.
