Strategi Indonesia Keluar dari Middle Income Trap

Sejumlah pakar ekonomi menilai untuk bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap, Indonesia harus melakukan transformasi ekonomi melalui industrialisasi berbasis teknologi, inovasi, dan penguatan SDM, alih-alih terus bergantung pada ekspor sumber daya alam mentah.

Dean & Chief Executive Officer Asian Development Bank Institute (ADBI) Bambang Brodjonegoro mengatakan ketergantungan pada sumber daya alam berisiko menghambat transformasi ekonomi apabila tidak diikuti dengan pengembangan industri dan teknologi. Apalagi menurutnya, Indonesia terlalu lama terjebak sebagai kelompok negara berpendapatan menengah lantaran belum serius mengadopsi teknologi.

“Jika kita terus terlena dengan kekayaan sumber daya alam, saya tidak yakin Indonesia dapat menghindari jebakan pendapatan menengah,” tegas Bambang dalam Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta Pusat, Senin (26/10/2026).

Dijelaskan olehnya, merujuk dari Bank Dunia, ada tiga faktor penentu yang menentukan keberhasilan negara dalam menghindari jebakan pendapatan menengah yaitu investasi, infusi, dan inovasi. Faktor investasi ini sangat membantu ketika suatu negara dengan pendapatan rendah dalam upayanya naik kelas ke kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah.

Setelah investasi, tahap berikutnya adalah infusi, yaitu penerapan dan penyebaran teknologi yang sudah tersedia. Tahap ini dinilai penting ketika suatu negara bergerak dari kelompok berpendapatan menengah ke bawah menuju menengah atas. Setelah itu, inovasi berperan dalam mendorong peralihan dari kelompok negara berpendapatan menengah menjadi negara berpendapatan tinggi.

Indonesia sendiri, ujar dia, sebenarnya pernah mencatat pertumbuhan ekonomi tertingginya yang mendekati 8%. Pertumbuhan ini didorong oleh transformasi struktural menuju sektor manufaktur yang pada saat itu masih didominasi industri padat karya.

Namun kemudian, Indonesia mengalami deindustrialisasi dini yang dipicu oleh krisis keuangan Asia yang menyebabkan kemerosotan di sektor manufaktur.

“Ketiga faktor tersebut membuat Indonesia tidak pernah benar-benar berhasil merevitalisasi sektor manufaktur setelah krisis keuangan Asia,” ucapnya.

Belum serius infusi teknologi

Selama ini, menurut Bambang, Indonesia selalu mengandalkan garmen, tekstil, alas kaki, ataupun elektronik sebagai sumber utama industri manufaktur. Namun tanpa adanya peningkatan kemampuan dan adopsi teknologi, daya saing industri Tanah Air pada akhirnya akan terkikis dan kehilangan daya saingnya.

“Menurut saya, Indonesia membutuhkan waktu sekitar 20-30 tahun untuk beralih dari kelompok menengah bawah ke menengah atas. Waktu tersebut terlalu panjang. Alasannya sederhana, Indonesia belum serius melakukan infusi teknologi,” kata Bambang.

Negara lain di Asia seperti Korea Selatan bahkan hanya membutuhkan waktu sekitar 8 tahun untuk melakukan transisi dari negara kelompok menengah bawah menuju menengah atas. Sementara Indonesia membutuhkan waktu yang lebih panjang lantaran belum serius mengadopsi teknologi menurutnya.

“Saat ini Asia tertinggal dibandingkan Uni Eropa, tidak banyak negara di Asia yang berhasil beralih menjadi negara berpendapatan tinggi, negara yang saat ini paling mendekati status tersebut adalah China dan Malaysia, mungkin keduanya dalam beberapa tahun ke depan akan mencapai status sebagai negara berpendapatan tinggi,” ujarnya.

Ketika suatu negara memiliki ambisi untuk mencapai status sebagai negara berpendapatan tinggi, dalam hal ini Indonesia untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah, manufaktur dan ekspor tetap tidak boleh diabaikan.

Adopsi teknologi ini sebenarnya mudah untuk dilakukan ketimbang menciptakan atau menemukan teknologi baru terlebih dahulu, namun menurut Bambang Indonesia belum melakukan hal tersebut secara serius.

“Pada akhirnya, peningkatan investasi R&D akan memungkinkan kita menghasilkan inovasi. Hanya melalui inovasi, suatu negara dapat menghindari jebakan pendapatan menengah,” ujarnya.

Imitasi teknologi

Sementara itu, Peraih Nobel Ekonomi Peter Howitt di kesempatan yang sama juga turut memberikan saran untuk pemerintah Indonesia agar bisa membawa Tanah Air keluar dari jebakan pendapatan menengah. 

Imitasi merupakan strategi untuk negara berkembang dapat mengejar ketertinggalannya dan meningkatkan produktivitas dengan mengadopsi dan melakukan penyesuaian terhadap teknologi dari negara maju sesuai dengan kebutuhannya. Negara yang berada jauh dari garis terdepan perkembangan teknologi pun memiliki keuntungan tersendiri.

“Dalam kondisi seperti ini, meniru atau menerapkan teknologi yang telah dikembangkan di negara-negara maju sering kali menjadi cara paling ekonomis untuk meningkatkan kemampuan teknologi domestik,” kata Peter.

Meski demikian, mengadopsi teknologi asing ini tidak semudah yang dibayangkan. Implementasi teknologi membutuhkan kemampuan dari sisi sumber daya manusia. Sebuah perusahaan dalam menerapkan teknologi harus terlebih dahulu memecahkan berbagai persoalan yang mengikutinya.

Penerapan teknologi ini tidak hanya sekadar menyain saja, tetapi membutuhkan penyesuaian terhadap kondisi tenaga kerja, pasar, hingga kebutuhan domestik.

“Menurut saya, masih terdapat ruang yang besar bagi negara seperti Indonesia untuk melakukan hal tersebut. Lebih dari seperempat penduduk usia kerja Indonesia masih bekerja di sektor pertanian, Indonesia dapat mendorong perpindahan tenaga kerja menuju kegiatan industri yang lebih produktif, termasuk industri yang memanfaatkan teknologi yang telah dikembangkan secara internasional,” lanjutnya.

Negara-negara yang berhasil mendorong perpindahan tenaga kerja tersebut antara lain Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, hingga China, hingga akhirnya mereka berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pada tahap awalnya pun negara-negara tersebut hanya memanfaatkan teknologi asing saja, namun proses pemanfaatan ini bisa dirubah menjadi sesuatu yang menguntungkan.

Pengembangan kapabilitas digital

Terpisah, Direktur Enterprise & Business Service Telkom Veranita Yosephine menjelaskan, sejalan dengan kebutuhan memperkuat adopsi teknologi, pengembangan kapabilitas digital menjadi salah satu aspek penting dalam mendorong daya saing nasional.

“Indonesia membutuhkan kapabilitas digital nasional yang kuat untuk menjawab tantangan artificial intelligence, keamanan siber, data sovereignty, hingga AI sovereignty,” ungkap Veranita.

Menanggapi, Chief Technology Officer BPI Danantara Sigit Puji Santosa menegaskan setidaknya terdapat tiga prinsip utama yang dijadikan acuan yakni meningkatkan kompleksitas industri, memperdalam kapabilitas industri, dan juga meningkatkan daya saing global.

“Kita harus mengubah cara memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam agar dapat berfokus pada sektor prioritas yang mampu mengubah potensi industri menjadi pertumbuhan yang menarik bagi investasi,” sambungnya.

Ada enam sektor industri prioritas utama dari Danantara dalam menarik investasi dan inovasi di bidang teknologi. Sektor tersebut meliputi energi, pangan dan kesehatan, telekomunikasi dan mobilitas, pertahanan, material maju, dan sektor lainnya seperti elektronik.

Secara keseluruhan, Danantara telah memiliki lebih dari 40 proyek yang sedang dikembangkan dari berbagai kelompok industri tersebut.

“Industri ini cukup besar, saya kira kalau kita (investasi) USD 20-30 miliar kami kira kita bisa tangkap. Sektor yang paling diutamakan tentunya yang paling memberikan dampak yaitu sektor mineral, material maju, dan semikonduktor. Karena jangan sampai kita hanya di bagian ekstraktif, tapi kita harus kembangkan sampai ke produk akhir,” ucapnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengungkapkan, Indonesia telah lebih dari 30 tahun terjebak dalam middle income trap, dengan pendapatan per kapita Indonesia berada di kisaran USD 5 ribu, sementara negara-negara tetangga lainnya sudah berada di atas USD 10 ribu.

Maka dari itu, inovasi dipandang sebagai sesuatu yang penting, seperti apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan sistem pembayaran QRIS-nya.

“Sistem pembayaran QRIS, pembayaran digital yang menjangkau UMKM, masyarakat yang paling rendah hingga paling atas, dengan mencapai 70 juta pengguna. Kalau saja semua kementerian lembaga melakukan itu, itu adalah langkah awal untuk masyarakat kita bisa lebih kompetitif,” ucap Rachmat.

Pemerintah saat ini juga sedang mengembangkan empat jenis infrastruktur dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi yakni infrastruktur sosial melalui pembangunan SDM, infrastruktur fisik, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur digital.

“Dengan demikian, kalau semuanya dikembangkan, kita harapkan pertumbuhan ekonomi akan tinggi dan berkelanjutan, ini yang pernah kita lakukan pada periode 1970-1980 dengan sumber daya masih agrikultur, sekarang kita punya mineral kritis dan itu sangat dibutuhkan untuk tumbuh dengan cepat,” tegasnya.