Bagaimana Pengusaha dan Ekonom Melihat Perekonomian Hari ini?

Ambisi mengejar pertumbuhan ekonomi tahunan 5,4% (yoy) berpotensi terganjal prospek ekonomi yang tidak meyakinkan kalangan pengusaha maupun ekonom. Ketidakpastian arah kebijakan, volatilitas pasar keuangan, dan daya beli yang belum pulih menjadi sejumlah pemicunya. Konsistensi kebijakan dibutuhkan untuk memperkuat optimisme dan mencegah wait and see berkepanjangan.

Temuan Kadin Business Pulse Q3-2026 dalam survei terhadap 330 anggota Kadin di 28 provinsi mengungkapkan, meski tekanan bisnis mulai mereda, optimisme dunia usaha belum benar-benar pulih. 

Survei tersebut menilai terjaganya tingkat keyakinan konsumen dan melonggarnya tekanan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil berhasil menahan pengusaha tidak pesimistis. Namun, ketidakpastian kebijakan, tekanan kurs rupiah, suku bunga yang bertahan tinggi, serta stagnasi daya beli tetap menahan optimisme pengusaha.

“Naiknya proporsi respons ‘biasa saja’ bersamaan dengan turunnya proporsi tidak setuju menunjukkan sikap wait and see kembali menguat. Pelaku usaha belum melihat alasan cukup kuat untuk optimis, tetapi juga tidak lagi menilai kondisi bisnis memburuk setajam kuartal sebelumnya,” tutur Direktur Insights Kadin Indonesia Institute Fakhrul Fulvian.

Selain terhadap prospek ekonomi, menguatnya kecenderungan wait and see juga tampak dari pertimbangan minat investasi dalam enam bulan ke depan. Dari level 34,4% dalam survei triwulan II-2026, responden yang merencanakan investasi turun ke level 32,4%. Penurunan tiga kuartal berturut-turut ini sejalan naiknya biaya modal dan ketidakpastian yang menyebabkan minat investasi pengusaha anjlok dari akhir 2025 sebesar 47,1%.

Survei Kadin Business Pulse mensinyalir tiga pangkal merunduknya prospek ekonomi dan minat investasi tersebut. Pertama, kebijakan dan program pemerintah berupa perubahan aturan KBLI 2025 yang berpotensi menambah beban administrasi dan ketidakpastian. Kedua, akses pembiayaan timpang antarskala usaha. Ketiga, permintaan yang belum benar-benar menguat.

“Menurunnya porsi birokrasi belum tentu berarti perbaikan layanan, karena sebagian keluhan tampak bergeser ke substansi kebijakan dan program pemerintah. Di sisi lain, kenaikan persentase akses pembiayaan dan pembayaran sebagai tantangan dari 14,4% menjadi 19,2% mengindikasikan tekanan arus kas yang membesar,” imbuh Fakhrul.

Di sisi lain, responden 18,2% responden survei menilai perkembangan teknologi menjadi sinyal positif bagi pelaku bisnis. Ini sejalan dengan meningkatnya pemanfaatan akal imitasi di kalangan pelaku usaha yang membuka ruang efisiensi dan inovasi. Akses pasar internasional yang juga meningkat sejalan dengan menguatnya pesanan ekspor manufaktur dan kredit perbankan yang sempat tumbuh tinggi hingga 13,65% pada Agustus 2026.

Pada triwulan IV-2026, pelaku usaha tetap mengharapkan kebijakan pemerintah pusat lebih konsisten dan dapat diprediksi. Situasi pasar dunia yang kembali menguat pada akhir September juga diharapkan dapat terjadi secara berkesinambungan. Dengan kata lain, pengusaha saat ini lebih membutuhkan kepastian dan likuiditas, bukan sekadar stimulus untuk menopang konsumsi rumah tangga.

“Meskipun kuartal ketiga diwarnai sikap kehati-hatian, dunia usaha tetap menaruh harapan perbaikan pada Q4-2026. Pelaku usaha menegaskan kunci utama pemulihan iklim bisnis sangat bergantung pada kejelasan arah kebijakan pemerintah pusat, diiringi antisipasi terhadap tren pergerakan pasar internasional, serta akses pembiayaan yang lebih merata, khususnya untuk modal kerja UMKM,” pungkas Fakhrul.

Skeptisisme ekonom menguat

Di samping pengusaha, Survei Ahli Ekonomi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia mengemukakan 33 dari 63 (52%) ekonom menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini memburuk dibandingkan tiga bulan lalu.2 Ini ditandai dengan tekanan inflasi yang tinggi, penciptaan lapangan kerja lebih rendah dan lingkungan bisnis yang memburuk.

Di sisi lain, 21 ekonom responden memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi akan melambat atau melambat secara signifikan, dengan tekanan inflasi bulanan yang akan tetap meninggi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih rendah dibandingkan kondisi saat ini.

Direktur LPEM UI Chaikal Nuryakin mengungkapkan, hasil survei menunjukkan para ekonom masih memiliki keraguan terhadap efektivitas kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi. Sebanyak 32 dari 63 responden menilai kebijakan fiskal tidak/sangat tidak efektif, sementara hanya 5 responden yang menilai kebijakan fiskal saat ini efektif.

“Rata-rata skor tercatat sebesar -0,6, mencerminkan penilaian yang secara umum negatif terhadap efektivitas kebijakan fiskal. Nilai ini relatif sama dengan survei sebelumnya sehingga persepsi secara keseluruhan tidak banyak berubah,” jelasnya.

Di antara kebijakan fiskal, kebijakan sektor keuangan, kebijakan moneter, dan daya serap pasar ketenagakerjaan, hanya kebijakan sektor keuangan yang mengalami perbaiukan signifikan secara statistik, dengan rata-rata skor naik dari -0,45 menjadi -0,17. Meski memiliki persepsi lebih positif, penilaian secara keseluruhan masih negatif.

Menguatnya skeptisisme di kalangan ekonom juga disebabkan penilaian ketimpangan yang memburuk selama 6 bulan terakhir. Survei LPEM mencatat 43 responden menilai ketimpangan memburuk, sementara 17 responden menilai kondisinya tidak berubah. Di saat bersamaan, indikator PDB, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran yang paling umum digunakan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat. 

“Para ekonom menempatkan penguatan institusi dan kredibilitas kebijakan sebagai prioritas utama dalam menjaga peringkat kredit (sovereign credit rating) Indonesia. Aspek ini menjadi prioritas yang paling banyak dipilih, yaitu oleh 39 dari 63 responden, diikuti upaya menjaga defisit fiskal yang kredibel, yang didukung 29 responden,” imbuh Chaikal.

Berkaca dari situasi tersebut, Chaikal menambahkan, para ekonom menunjukkan keraguan cukup besar terhadap kemungkinan tercapainya target pertumbuhan ekonomi 6% yang diasumsikan dalam RAPBN 2027. Sebanyak 37 ekonom menilai target tersebut sebagai asumsi makroekonomi dengan kemungkinan paling kecil untuk tercapai, disusul asumsi nilai tukar Rupiah yang dipatok sebesar Rp17.500 terhadap Dolar Amerika Serikat.

“Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa para ekonom memandang target pertumbuhan ekonomi 2027 sebagai komponen yang paling menantang dalam proyeksi makroekonomi pemerintah, sementara kekhawatiran terhadap kemungkinan tercapainya asumsi-asumsi lainnya relatif lebih rendah,” tutup Chaikal.

Turun tangan semua lapisan

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani melihat lemahnya permintaan diikuti tekanan biaya produksi masih sangat tinggi. Kenaikan harga bahan baku, energi, gangguan rantai pasok, serta volatilitas nilai tukar rupiah memberikan tekanan langsung terhadap struktur biaya industri.

“Meningkatnya ketidakpastian usaha membuat pelaku industri semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan produksi, pembelian bahan baku, ekspansi, maupun penyerapan tenaga kerja. Kontraksi ini tidak hanya terjadi di level angka indeks, tetapi dikhawatirkan sudah mulai tercermin dalam keputusan operasional perusahaan,” tutur Shinta.

CEO Sintesa Group itu mengungkapkan, di tingkat produksi, pelaku industri saat ini lebih banyak dalam mode bertahan dan penyesuaian. Perusahaan menjaga arus kas, menyesuaikan level produksi dengan permintaan yang melemah, mengurangi pembelian input, mengelola persediaan secara lebih hati-hati, serta menunda sebagian ekspansi yang belum mendesak.

Akibat situasi ini, Shinta berharap respons kebijakan diarahkan pada usaha jangka pendek dan jangka panjang secara simultan. Dalam jangka pendek, stabilitas nilai tukar, kelancaran pasokan bahan baku dan energi, serta memastikan tidak ada gangguan logistik yang menambah beban biaya industri menjadi semakin mendesak.

Di saat yang sama, penguatan daya beli masyarakat menjadi sangat penting karena pasar domestik masih menjadi penyangga utama manufaktur nasional. Apabila daya beli melemah, maka industri akan menghadapi tekanan ganda: biaya produksi naik, tetapi kemampuan pasar untuk menyerap produk juga menurun.

Untuk jangka menengah dan panjang, Shinta menekankan agar reformasi struktural perlu dipercepat, terutama debottlenecking perizinan dan regulasi, efisiensi biaya logistik, kepastian kebijakan, penguatan sektor hulu domestik, serta pengembangan bahan baku dan energi yang lebih kompetitif bagi industri. 

“Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku impor membuat manufaktur Indonesia rentan terhadap gejolak global. Tanpa stabilisasi biaya, penguatan daya beli, dan perbaikan iklim usaha, tekanan terhadap manufaktur masih berisiko berlanjut dalam beberapa bulan ke depan,” tegasnya.