Pemerintah dapat memberikan kemudahan dan perlindungan agar industri manufaktur tumbuh melesat. Namun, kemudahan itu tetap perlu batas dan tak bisa selama-lamanya.
Industrialisasi menjadi satu-satunya jalan keluar RI terbebas dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Namun, alih-alih hanya mengandalkan peran swasta, ada peran besar pemerintah membangun koridor persaingan bisnis yang adil, skema pembiayaan yang terukur, dan audit independen di balik pertumbuhan yang cemerlang. Pengalaman Jepang dan Korea Selatan dapat menjadi contoh kesuksesan ini.
CEO Asian Development Bank Institute Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, jebakan terbesar bagi negara-negara berpendapatan menengah adalah populasinya yang terus menua sebelum mencapai tingkat pendapatan per kapita tinggi. Karena itu, bonus demografi yang dialami Indonesia saat ini sejatinya serupa dengan bom waktu.
“Asia sendiri adalah benua yang menua. Saat ini, tingkat fertilitas Indonesia masih 2,1, tetapi Thailand, Filipina, dan Malaysia sudah di bawah 2. Mereka sudah mengalami aging population, dan giliran kita adalah 2040-2050. Kita berbalapan membangun manufaktur sebelum populasi kita menua,” ujarnya saat membuka Geoeconomics Policy Dialogue di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Dalam tenggat waktu sangat terbatas itu, Bambang menekankan, industri manufaktur, khususnya yang berorientasi ekspor, menjadi kunci keberhasilan Jepang, Korea, dan Republik Rakyat Tiongkok mengejar ketertinggalan dalam satu generasi. Kuncinya, pemerintah menjadi orkestrator dan membangun “rumah kaca” tempat industri manufaktur domestik tumbuh, terlindung, dan siap berkompetisi secara global.
Pengalaman Jepang menjadi contoh. Sejak zaman Restorasi Meiji, industri manufaktur Negeri Sakura selalu berusaha mengikuti kemajuan teknologi dan memproyeksikan masa depan teknologi tersebut. Toyota, misalnya, didirikan sebagai perusahaan tekstil. Kelak, pemahaman atas komponen mesin tekstil itu membantu mereka lebih cepat menavigasi industri otomotif lewat strategi reverse engineering.
Penguasaan teknologi yang dipelajari secara ambisius itu, Bambang menekankan, berhasil mendongkrak kesejahteraan generasi pascaperang di Jepang. Pendapatan per kapita mereka tumbuh melewati ambang USD 20.000 sebelum Krisis Finansial Asia 1997 menghantam. Dengan kata lain, mereka berhasil kaya saat bonus demografi masih di depan mata.
Korea Selatan menempuh jalan serupa. Samsung, yang merintis bisnisnya dari importir gula dan perusahaan perdagangan, bertransformasi menjadi perusahaan elektronika terdepan di Asia Timur dan dunia. Demikian juga terjadi pada Hyundai dan Daewoo, yang berhasil mengubah jenis bisnis mereka dalam satu generasi.
“Mereka mengadopsi teknologi dan meneruskan inovasi, bukan sekadar merakit. Setiap kali mereka mengembangkan produk baru, mereka tidak berhenti di sana. Ini yang tidak dilakukan industri manufaktur Asia Tenggara. Mereka bisa memproduksi, mampu merakit, tetapi tidak berinovasi,” cetus Bambang.
Keberhasilan industrialisasi Jepang dan Korea Selatan yang terjadi berkesinambungan, Bambang menambahkan, terletak pada posisi pemerintah. Selain menyediakan kebijakan industrial yang berpihak, pemerintah tak segan-segan melakukan penghimpunan dana dari berbagai bank pembangunan untuk membiayai proyek strategis.
Mekanisme pembiayaan tersebut, dengan demikian, tidak serta-merta diambil lewat skema bank komersial, tetapi dilewatkan dalam tata kelola anggaran belanja negara. Hanya industri manufaktur yang dapat menjanjikan kebaruan dan nilai tambah tinggi bagi perekonomian nasional yang mendapat kesempatan untuk mengaksesnya.
Sebagai contoh, Bank Dunia menyediakan USD 21,5 miliar yang dilewatkan Japan Development Bank pada 1953. Dana itu kemudian disalurkan kepada Kansai Electric Power membangun PLTU Tanagawa di Prefektur Osaka berkapasitas 150 MW. Pembangkit yang diresmikan pada 1956 itu kemudian menjadi penopang industri modern di seluruh Jepang.
Serupa, pemerintahan Presiden Park Chung-hee berhasil melobi konsorsium bank-bank Eropa menyetujui USD 70 juta pinjaman untuk membangun galangan kapal Hyundai Ulsan. Dalam kurun 25 tahun, galangan tersebut mampu menjadi produsen kapal terbesar di dunia dengan kapasitas 2 kali 259.000 ton bobot mati.
“Konsistensi regulasi menjadi penting agar capaian dalam kontrak publik-swasta harus bisa diaudit secara independen. Pemerintah membuat timetable yang harus dilaksanakan secara disiplin. Semua dukungan akan diberikan, asalkan industri mencapai kondisi sesuai dan tepat pada waktu ditentukan. Dukungan itu tidak untuk selama-lamanya,” kata Bambang.
Indikator utama yang menguji keberhasilan semua industri ditetapkan seragam: kemampuan mendominasi pasar lokal dan memperoleh reputasi cukup menjadi pelaku ekspor. Tantangan mencapai kapasitas ekspor dalam kurun sempit itu menjadikan industri manufaktur Jepang dan Korea Selatan sangat mengandalkan investasi research and development (RnD).
“Seorang penasihat chaebol Korea pernah mengatakan kepada saya, ‘Jangan taruh investasi RnD pada kementerian atau lembaga negara. Taruh pada perusahaan industri swasta. Karena RnD menjadi motor utama kemajuan perusahaan, mereka bergerak tidak hanya mendominasi pasar domestik, tetapi mendominasi pasar dunia,” tutur Bambang.
Sementara semua privilese besar dan pembiayaan raksasa diberikan kepada pemilik industri besar, pengalaman Korea Selatan mencontohkan peran membangun koridor agar UMKM dapat berperan menjadi supplier lokal terstandardisasi. Mau tak mau, UMKM harus berlatih memahami standar manufaktur dan beradaptasi dengan teknologi industrial mutakhir.
Di saat bersamaan, undang-undang tegas mengatur bahwa konglomerasi raksasa dilarang berhadap-hadapan dengan UMKM. Beban besar menjaga laju industrialisasi diberikan kepada para pengusaha kakap, salah satunya, agar mereka tidak terpikirkan untuk mencari untung dengan menyaingi UMKM di bidang ekonomi kreatif atau makanan-minuman.
“Karena tidak ada jalan pintas, satu-satunya cara bagi Indonesia adalah memastikan setiap produk ekspor memiliki nilai tambah tertinggi yang dapat dihasilkan industri dalam negeri. Mindset nasional harus dibangun: tidak akan pernah kita kaya karena cadangan sumber daya alam melimpah. Adaptasi teknologi dan inovasi adalah kunci kemakmuran sebenarnya,” pungkas Bambang.
Menanggapi penjelasan Bambang, Dekan INSEAD Business School Francisco Veloso mengingatkan, prinsip inovasi dan RnD saat ini bukan lagi membahas mekanisasi atau efisiensi manusia dalam proses produksi. Berbekal semangat creative destruction yang diraih Joel Mokyr, Philippe Aghion, dan Peter Howitt, ia mengingatkan inovasi perlu menghasilkan kontribusi unik bagi perekonomian.
“Contohnya, India. Pembuatan digital identification number telah memacu angka transaksi ekonomi digital dan membuat frekuensi transaksi digital melonjak, meski sejumlah usaha wesel pos harus merugi. Artinya, yang pertama dipikirkan inovasi bukan semata kebaruan, tetapi juga kontribusi yang dapat dihasilkan industri pada perekonomian jika kebaruan itu diskalakan,” tuturnya.
Kepala Badan Riset dan Teknologi Kadin Indonesia Ilham Akbar Habibie menambahkan, kasus Indonesia perlu dicermati karena penyusutan RnD di sektor manufaktur terjadi sejalan dengan penyusutan kontribusi industri tersebut terhadap PDB. Saat perusahaan induk kesulitan berkembang, RnD acapkali menjadi divisi yang diefisiensi paling depan.
Tak hanya itu, Indonesia juga menghadapi rendahnya tingkat lulusan sarjana di bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika (STEM). Lebih memprihatinkan lagi, industri manufaktur yang menyusut membuat lowongan kerja RnD bagi para lulusan STEM menyempit. Dari jumlah yang tidak banyak, mereka terpaksa bekerja tidak sesuai bidangnya.
“Tantangan ketiga adalah masih banyaknya orang Indonesia yang menganggap kekayaan sumber daya alam itu sumber pendapatan tinggi. Akibatnya, orang Indonesia berpikir dirinya kaya karena besarnya potensi, yang menyebabkan lebih banyak manufaktur berorientasi mengejar lisensi perakitan atau menjadi importir, daripada menjadi inovator,” kata Ilham.
Secara terpisah, Presiden Direktur Sahid Jaya International Hariyadi Sukamdani menilai inovasi menjadi keniscayaan bisnis apapun, bahkan yang hanya menjual produk-produk basic seperti air mineral. Namun, prioritas terhadap inovasi masih belum diperhatikan sebagian besar pengusaha.
"Saya melihat kecenderungan pengusaha di Indonesia lebih banyak membeli produk inovasi yang sudah jadi daripada berinovasi melakukan research sendiri sampai dapat paten. Alasannya, di samping harus menyediakan biaya trial and error, waktunya untuk bisa masuk ke komersial juga tidak bisa dipastikan berapa lama," cetus Hariyadi saat dihubungi.
Sejauh ini, menurut Hariyadi, produk potensial yang dapat dikembangkan lewat investasi riset dan inovasi adalah turunan produk sawit guna meningkatkan nilai tambah yang lebih tinggi dari sekadar ekspor CPO. Selain dukungan institusional, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit memiliki dana untuk riset.
Meski kurang memprioritaskan, Hariyadi optimis bahwa mulai ada pengusaha yang memikirkan pentingnya berinvestasi pada riset dengan mendanai atau membeli penelitian yang dihasilkan universitas. Cara itu dapat menjadi alternatif selain mengembangkan departemen penelitian dan pengembangan di perusahaan sendiri.
Tambahkan SUAR ke Google
