Tangan-Tangan Swasta Ikut Topang Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan tidak semata melulu hanya tugas pemerintah, namun juga ada kontribusi peranan swasta yang juga ikut menopang ketahanan pangan. Melalui produksi makan dan minum, perusahaan swasta juga hadir memberi pasokan pangan kepada masyarakat.

Salah satu perusahaan yang mengambil peran tersebut adalah FKS Group melalui pembangunan Tempe Park, sebuah inisiatif yang mendorong penguatan industri tempe sekaligus mendukung upaya swasembada kedelai nasional. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat keterkaitan antara petani, industri pengolahan, dan pasar, sehingga menciptakan nilai tambah bagi komoditas kedelai sekaligus meningkatkan daya saing pangan lokal 

Corporate Communications and Sustainability FKS Group Beatrice mengatakan Tempe Park memiliki salah satu fungsi utama sebagai pusat riset dan inovasi untuk mendukung pengembangan industri kedelai dan tempe di Indonesia. Melalui fasilitas ini, FKS Group berupaya mendorong pengembangan teknologi serta peningkatan kualitas produksi secara berkelanjutan. 

“Keberadaan pusat riset tersebut diharapkan dapat menghasilkan inovasi yang mampu meningkatkan efisiensi proses produksi sekaligus memperkuat daya saing produk pangan berbasis kedelai dalam negeri,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (14/10/2026).

Tempe Park berlokasi di Ciderum, Caringin, Bogor, Jawa Barat, dengan luas lahan mencapai 5,8 hektare. Pembangunan fasilitas ini mulai diinisiasi melalui peletakan batu pertama (groundbreaking) pada 18 Januari 2021. Kehadiran Tempe Park menjadi bagian dari upaya FKS Group dalam membangun ekosistem pengembangan kedelai dan tempe yang terintegrasi, mulai dari penelitian, pengembangan teknologi, hingga peningkatan kualitas produk olahan kedelai.

Melalui Tempe Park, FKS Group juga berupaya memperkuat kontribusi sektor swasta dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya melalui pengembangan komoditas kedelai. Riset dan inovasi yang dilakukan di fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu menghasilkan produk tempe berkualitas serta mendorong penerapan praktik produksi yang lebih baik. Dalam jangka panjang, inisiatif ini berpotensi mendukung penguatan industri pangan berbasis kedelai sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong kemandirian pangan Indonesia.

Ketua Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman mengatakan, pelaku industri swasta makanan dan minuman punya peran besar dalam mendorong ketahanan pangan dan berkontribusi terhadap perekonomian.

Kendati punya kontribusi besar terhadap perekonomian dan ketahanan pangan, GAPMMI juga punya kekhawatiran soal ketersediaan pasokan pangan.

Salah satu persoalan yang disampaikan GAPMMI adalah tingginya harga beras pecah sebagai bahan baku industri pengolahan pangan, termasuk industri bihun. Menurut Sarmuji, harga beras pecah dari luar negeri berkisar Rp5.700 hingga Rp6.000, sedangkan harga di dalam negeri mencapai sekitar Rp11.000.

"Selisih harga ini cukup besar dan tentu memengaruhi daya saing industri. Kalau harga bahan bakunya terlalu tinggi, industri seperti bihun akan sulit bersaing. Karena itu, kita sedang mencari solusi agar bahan baku bisa diperoleh dengan harga yang lebih kompetitif," ujarnya.

“Pemenuhan bahan baku diperlukan untuk menjaga daya saing industri sekaligus memastikan produk makanan dan minuman tetap terjangkau bagi masyarakat. Kami berharap penetapan neraca komoditas untuk bahan baku seperti gula, garam, jagung, dan daging dapat dipercepat agar kebutuhan industri pada awal 2027 dapat terpenuhi,” lanjutnya.

Sektor swasta punya peran strategis

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Satria Ramli mengatakan sektor swasta memiliki peran strategis dalam mendorong inovasi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan dukungan investasi, teknologi, dan sumber daya manusia yang kompeten, dunia usaha dapat mengembangkan berbagai solusi untuk meningkatkan produktivitas pertanian serta memperbaiki kualitas hasil pangan. 

“Inovasi tersebut dapat dilakukan melalui riset dan pengembangan benih unggul, penerapan teknologi budidaya, peningkatan efisiensi pengolahan, hingga penguatan sistem distribusi pangan,” ujar dia di kantornya, Jakarta (13/10/2026).

Keterlibatan swasta menjadi semakin penting untuk menjawab tantangan sektor pangan, mulai dari perubahan iklim, keterbatasan lahan pertanian, hingga ketergantungan terhadap impor sejumlah komoditas strategis.

Selain mendorong produktivitas, inovasi yang dikembangkan sektor swasta juga dapat memperkuat keterhubungan antara petani dan industri pengolahan. Melalui kemitraan yang berkelanjutan, perusahaan dapat membantu petani memperoleh akses terhadap teknologi, pendampingan, serta pasar yang lebih luas. Upaya ini tidak hanya berpotensi meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pangan dalam negeri, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi hasil pertanian. Dengan demikian, pengembangan inovasi tidak berhenti pada penciptaan teknologi baru, tetapi turut memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh petani, pelaku usaha, dan masyarakat secara luas.

Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga penelitian, dan petani perlu terus diperkuat agar inovasi dapat diterapkan secara luas dan berkelanjutan. Pemerintah dapat berperan melalui kebijakan yang mendukung investasi, penyediaan infrastruktur, serta kemudahan riset dan pengembangan, sementara sektor swasta berkontribusi melalui pendanaan, teknologi, dan pengembangan pasar. 

Pengamat Pertanian Syaiful Bahari menilai swasta diperlukan dalam penyediaan sarana produksi, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi.

Industri modern dapat meningkatkan rendemen, menjaga mutu, memanfaatkan hasil samping, dan mengurangi kehilangan pangan. Namun, persoalan muncul ketika modernisasi berjalan bersama kesenjangan modal dan teknologi yang membuat penggilingan rakyat kehilangan akses bahan baku serta pasar.

Masalah ini sudah berkembang pada era Jokowi. Laporan Komisi IV DPR untuk masa persidangan 2022–2023 membahas kemampuan penggilingan besar membeli gabah dengan harga lebih tinggi karena teknologi dan pemanfaatan hasil sampingnya. Pada 2023, Bapanas juga secara terbuka menyebut perlunya menjaga penggilingan kecil dan menengah agar tetap memperoleh gabah dengan harga wajar.

"Jadi, tekanan terhadap industri beras rakyat sudah ada sebelum pemerintahan Prabowo," katanya.

sIa juga menilai kebijakan pemerintah telah memberi sinyal kuat bahwa produksi dan hilirisasi pangan menjadi prioritas. Namun, kepastian usaha perlu dirasakan sepanjang rantai pangan, termasuk penggilingan rakyat dan koperasi.

Menurut dia, kebijakan HPP dan HET memiliki tujuan berbeda, tetapi keduanya perlu dirancang dengan mempertimbangkan struktur biaya serta mutu produk yang realistis.

Menaikkan HET beras saja dapat membantu ruang margin industri, tetapi tambahan bebannya beralih kepada konsumen. Sebaliknya, mempertahankan batas harga tanpa memperbaiki biaya dan produktivitas dapat membuat usaha kecil sulit bertahan.

"Pemerintah perlu mengatasi jarak tersebut melalui pembiayaan, efisiensi pengolahan, biaya distribusi yang lebih rendah, dan penyaluran cadangan yang tepat," katanya.

Ia juga menilai insentif Insentif investasi sebaiknya tersedia pula bagi penggilingan rakyat dan koperasi, dengan skema yang sesuai kemampuan mereka. Pembaruan mesin, fasilitas pengeringan bersama, modal kerja musiman, dan pembayaran cepat dari pembeli pemerintah dapat memberikan dampak langsung. Kemitraan dengan korporasi besar perlu membuka akses pasar dan teknologi bagi usaha kecil.

Kepastian mengenai pengadaan, impor, standar mutu, dan stabilisasi harga juga penting. Investor akan lebih mudah mendukung pangan strategis apabila aturan konsisten dan kontrak dapat dipercaya.

"Dukungan publik harus dikaitkan dengan tambahan pasokan, penurunan biaya, serta manfaat bagi petani dan konsumen, sehingga investasi tidak hanya memperbesar kapasitas perusahaan yang sudah dominan," katanya.

Syaiful menilai kontribusi swasta perlu dinilai dari hasil yang muncul setelah investasi berlangsung. Kapasitas pabrik dan nilai investasi merupakan titik awal. Ukuran yang lebih bermakna adalah tambahan pangan yang benar-benar tersedia, penurunan kehilangan hasil, peningkatan rendemen, dan berkurangnya biaya membawa pangan dari sentra produksi ke konsumen.

Manfaat bagi petani harus terlihat dalam pendapatan bersih, kepastian pembelian, ketepatan pembayaran, dan akses terhadap beberapa pembeli. Manfaat bagi konsumen terlihat pada harga yang lebih terjangkau, mutu yang terjaga, dan pasokan yang stabil. Jika efisiensi perusahaan meningkat tetapi seluruh manfaatnya berhenti pada margin perusahaan, kontribusinya terhadap ketahanan pangan belum optimal.

Perubahan struktur industri juga perlu diukur. Pemerintah perlu mengetahui apakah penggilingan rakyat naik kelas, bermitra secara produktif, atau justru kehilangan gabah dan berhenti beroperasi. Pangsa pembelian gabah dan penjualan beras harus ditelusuri menurut kelompok kepemilikan perusahaan serta wilayah pasar. Banyaknya merek belum tentu menunjukkan banyaknya pelaku usaha yang saling bersaing.

"Ketahanan pangan yang kuat membutuhkan petani yang memperoleh keuntungan layak, industri pengolahan yang sehat, serta konsumen yang mampu membeli pangan yang mereka perlukan," katanya.