Redaktur
Kebijakan pemberian insentif untuk mendongkrak daya beli kelas menengah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan ruang fiskal.
Menjadikan Kawasan Industri sebagai Proyek Strategis Nasional dapat mempercepat hilirisasi, namun perlu diikuti oleh pembenahan struktural dan evaluasi arah kebijakan industri.
UU Satu Data menjadi payung hukum pembentukan lembaga penyelenggara Satu Data Indonesia (SDI) yang bertanggung jawab kepada presiden.
Penerapan fiktif positif perlu dibarengi kepastian hukum dan integrasi proses perizinan hingga investasi benar-benar dapat direalisasikan.
Babak baru ketenagakerjaan Indonesia akan dimulai pada 6 Oktober 2027 sejak berlakunya UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Evaluasi berkala diperlukan guna memastikan implementasi regulasi ini tepat sasaran.
Peluncuran 11 proyek tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengembangkan hilirisasi dan memperkuat industri kendaraan listrik.
Masih banyak aturan ketenagakerjaan dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang membutuhkan kejelasan mekanisme dalam Peraturan Pemerintah.
Sebelum menawarkan proyek kepada swasta, Danantara perlu memastikan kelayakan komersial, kepastian hukum, produktivitas, dan kemampuan proyek menarik modal nonnegara.
Kolaborasi antarpihak sangat diperlukan dalam implementasi rencana aksi pengembangan industri rumput laut nasional yang menghadapi tekanan pasar.
Akses pembeli menjadi kebutuhan utama pelaku usaha dalam memanfaatkan ICA-CEPA, diikuti dengan aturan perdagangan yang menguntungkan, dukungan pemerintah dan informasi pasar.
Setelah dibahas sejak awal September 2026, DPR akhirnya mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
Mempertimbangkan daya saing industri menjadi hal yang krusial dalam penyusunan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, agar regulasi tidak kontraproduktif dengan tujuan awalnya.
Menampilkan 12 dari 104 total postingan
Tetap terupdate dengan koleksi cerita terbaik kami.
