Menakar Dampak Ekonomi IEU-CEPA Setelah Resmi Diteken

Menakar Dampak Ekonomi IEU-CEPA Setelah Resmi Diteken

IEU-CEPA berpotensimeningkatkan ekspor Indonesia ke Uni Eropa hingga 50% dalam lima tahun.

Menakar Dampak Ekonomi IEU-CEPA Setelah Resmi Diteken
Dalam Artikel Ini

Indonesia dan Uni Eropa (UE) resmi menandatangani Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan Investment Protection Agreement (IPA) pada Sabtu (21/11/2026).

Kesepakatan yang mengakhiri proses perundingan selama hampir 10 tahun ini membuka akses pasar lebih luas bagi produk Indonesia ke Eropa sekaligus memperkuat peluang investasi antara kedua kawasan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan penandatanganan tersebut menjadi tonggak penting hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa, terutama di tengah dinamika geopolitik dan persaingan perdagangan global.

Baca juga:

IEU-CEPA Perluas Akses Pasar RI ke Pasar Eropa
Sejumlah komoditas seperti sawit, alas kaki, kopi, furniture, pertanian/perikanan dan telekomunikasi, berpotensi merasakan manfaat implementasi IEU-CEPA

Penandatanganan dilakukan Airlangga bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso di Brussel, Belgia. Proses tersebut turut disaksikan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa Maros Sefcovic.

"Penandatanganan ini merampungkan kerja 10 tahun perundingan yang dimulai Juni - Juli 2016 dan penyelesaiannya sudah diselesaikan tahun lalu 23 September 2025. Namun menuju ratifikasi diperlukan legal scrubbing (penyelarasan aspek hukum naskah perjanjian sebelum penandatanganan) dan baru selesai hari ini," ucap Airlangga dalam konferensi pers, Sabtu (21/11/2026).

Airlangga menyebut IEU-CEPA dan IPA mencakup kerja sama perdagangan barang dan jasa, ekonomi digital, hingga perlindungan investasi. Kesepakatan ini melibatkan pasar dengan total sekitar 730 juta penduduk dari 27 negara anggota Uni Eropa dan Indonesia.

Dari sisi ekonomi, nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Uni Eropa mencapai sekitar US$30 miliar per tahun. Sementara itu, investasi Uni Eropa ke Indonesia dalam lima tahun terakhir tercatat sekitar US$25 miliar.

Akses pasar dan pembebasan tarif

Salah satu manfaat utama IEU-CEPA, kata Airlangga, adalah pembukaan akses pasar melalui penghapusan dan penurunan tarif bea masuk. Ia menyampaikan sebanyak 90,4% pos tarif produk Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol persen ketika perjanjian mulai berlaku. Adapun 8,37% pos tarif lainnya akan mengalami penurunan secara bertahap dalam periode tiga hingga 15 tahun, termasuk melalui mekanisme tariff rate quota (TRQ).

Sejumlah produk unggulan Indonesia yang mendapatkan fasilitas pembebasan tarif di antaranya minyak sawit dan turunannya, tekstil, garmen, alas kaki, produk kulit, kopi, kakao, karet, furnitur, komponen otomotif, dan produk perikanan.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menambahkan, dari total 9.754 pos tarif Uni Eropa, sebanyak 98,3% akan mendapatkan penghapusan atau penurunan tarif. Fasilitas tarif nol persen yang diberikan sejak perjanjian berlaku mencakup 90,4% pos tarif atau sekitar 96,31% nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa. Sementara itu, 44 pos tarif memperoleh tarif preferensi melalui mekanisme kuota.

Sebagai timbal balik, Indonesia juga membuka akses pasar bagi produk Uni Eropa. Sebanyak 98,49% dari total 11.419 pos tarif Indonesia akan mendapatkan penghapusan atau penurunan tarif. Sebanyak 78,6% pos tarif langsung memperoleh tarif nol persen, sedangkan 19,8% lainnya dihapus secara bertahap dalam tiga hingga 15 tahun.

Budi mengatakan pemerintah menargetkan peningkatan ekspor Indonesia ke Uni Eropa sebesar 50% dalam lima tahun pertama setelah perjanjian berlaku. Peluang tersebut dinilai masih terbuka lebar karena sekitar 56% ekspor Indonesia ke kawasan Eropa selama ini terkonsentrasi di Belanda, Italia, dan Jerman.

"Artinya dari 27 negara tadi kita masih mempunyai banyak kesempatan untuk dapat akses pasar yang baru, artinya ekspor kita akan semakin besar ke sana," kata Budi.

UMKM dan investasi jadi sasaran

Selain pembukaan akses perdagangan, IEU-CEPA juga memberikan peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia untuk memperluas jangkauan pasar ke Eropa.

Airlangga menyebut pelaku UMKM dapat menggunakan pernyataan asal barang secara mandiri atau surat keterangan asal (SKA) untuk mempercepat pengurusan dokumen ekspor. Pemerintah juga menyiapkan dukungan melalui situs web UMKM dan basis data tarif berdasarkan kode Harmonized System (HS).

Kesepakatan tersebut turut memberikan perlindungan terhadap 72 indikasi geografis Indonesia di Uni Eropa, termasuk 32 produk kopi seperti Gayo dan Toraja serta 12 produk rempah-rempah seperti pala.

Dari sisi investasi, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menyebut kesepakatan tersebut berpotensi memperbesar arus investasi Eropa ke Indonesia, terutama pada industri kimia, perumahan, kelistrikan, gas, air, dan pengolahan makanan.

Dalam lima tahun terakhir, investasi dari 27 negara anggota Uni Eropa ke Indonesia mencapai sekitar US$25 miliar. Belanda menjadi investor terbesar dengan kontribusi sekitar 55%, disusul Prancis, Jerman, Luksemburg, dan Belgia.

Todotua mengatakan, pemerintah juga menawarkan peluang investasi pada sektor energi hijau. Indonesia memiliki potensi energi hijau sekitar 3.600 gigawatt yang berasal dari tenaga surya, air, angin, dan sumber energi terbarukan lainnya. Kerja sama tersebut diharapkan membuka akses terhadap teknologi dan pengalaman industri Eropa sekaligus memperkuat rantai pasok manufaktur dalam negeri.

Dia menegaskan IEU-CEPA tidak membatasi kebijakan hilirisasi Indonesia. Sebaliknya, perjanjian tersebut diharapkan memperluas pasar bagi produk hasil pengolahan sumber daya alam yang diproduksi di dalam negeri.

Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menilai IEU-CEPA memberikan kesempatan bagi industri domestik untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing agar mampu memenuhi standar pasar Eropa.

Industri dalam negeri juga berpeluang memperoleh mesin dan teknologi Eropa dengan harga lebih kompetitif. Namun, pemerintah masih perlu menyesuaikan sejumlah ketentuan domestik, terutama terkait tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan Standar Nasional Indonesia (SNI), setelah proses ratifikasi selesai.

Kejar implementasi 1 Januari 2027

Di balik peluang pembukaan pasar tersebut, pemerintah menghadapi tenggat waktu untuk memastikan IEU-CEPA segera berlaku. Pasalnya, fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) Indonesia dari Uni Eropa dijadwalkan berakhir pada 31 Desember 2026.

Airlangga mengatakan berakhirnya fasilitas GSP berkaitan dengan status Indonesia yang telah masuk kelompok negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income countries. Karena itu, pemerintah menargetkan IEU-CEPA dapat mulai berlaku pada 1 Januari 2027 agar tidak terjadi jeda fasilitas perdagangan yang berpotensi mengganggu ekspor Indonesia ke Eropa.

"Sehingga dengan keberlakuan dari perjanjian ini maka tidak terjadi disrupsi terhadap ekspor Indonesia ke Eropa," kata Airlangga.

Duta Besar RI untuk Belgia, Luksemburg, dan Uni Eropa Andy Rachmianto menjelaskan, setelah penandatanganan, Komisi Eropa berencana menyerahkan dokumen perjanjian kepada Parlemen Eropa pada Senin (23/11/2026) untuk memulai proses ratifikasi.

Pemerintah berharap persetujuan di Parlemen Eropa dapat diselesaikan sebelum Natal atau sekitar pertengahan Desember 2026. Di dalam negeri, proses ratifikasi juga akan segera dilakukan melalui DPR.

Baca juga:

Targetkan Implementasi Awal 2027, Pemerintah Dorong Percepatan Penandatanganan IEU-CEPA
Untuk Uni Eropa, EFTA, dan Inggris (UK), peluang utama antara lain terdapat pada komoditas kelapa sawit dan produk turunannya, kendaraan bermotor, kopi, kakao, karet dan produk karet, besi dan baja, kayu olahan, serta produk perikanan.

Budi mengatakan, pemerintah telah mempersiapkan sejumlah dokumen untuk mempercepat proses tersebut, termasuk rancangan peraturan presiden (Perpres), peraturan menteri perdagangan (Permendag), dan peraturan menteri keuangan (PMK). Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara, dan Komisi VI DPR.

Terkait kesiapan regulasi perdagangan, Budi memastikan tidak ada perubahan khusus terhadap ketentuan ekspor dan impor sebagai konsekuensi langsung dari IEU-CEPA.

Adapun mengenai European Union Deforestation Regulation (EUDR), Airlangga menjelaskan aturan tersebut merupakan regulasi terpisah dari IEU-CEPA. Dia menyebut implementasi EUDR telah ditunda selama dua tahun dan Indonesia telah mempersiapkan data geolokasi untuk komoditas minyak sawit dan kakao.

Airlangga memperkirakan kesepakatan perdagangan tersebut berpotensi menghasilkan penghematan tarif sekitar Rp15 triliun hingga Rp17 triliun. Pemerintah selanjutnya menargetkan persetujuan Parlemen Eropa dalam sidang pleno Desember 2026 sembari mempercepat proses ratifikasi di Indonesia agar IEU-CEPA dapat mulai berlaku sesuai target pada awal 2027.

Tergantung kesiapan industri

Perjanjian IEU-CEPA membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas ekspor dan meningkatkan investasi dari Uni Eropa. Namun, pemanfaatan kesepakatan tersebut masih bergantung pada kesiapan industri nasional dalam memenuhi standar pasar Eropa serta kemampuan pemerintah memperkuat daya saing produk domestik.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Erwin Aksa mengatakan, IEU-CEPA menjadi peluang strategis bagi perusahaan nasional untuk memperluas penetrasi ke pasar Uni Eropa yang memiliki daya beli tinggi.

Selain mengurangi hambatan tarif secara bertahap, kesepakatan tersebut berpotensi meningkatkan daya saing produk Indonesia dan memperkuat integrasi industri nasional ke dalam rantai pasok global.

"Kami melihat IEU-CEPA sebagai peluang strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global, khususnya untuk memperluas akses produk nasional ke pasar Uni Eropa yang memiliki daya beli tinggi," kata Erwin kepada SUAR, Minggu (22/11/2026).

Sejumlah sektor yang berpeluang memanfaatkan kesepakatan tersebut antara lain tekstil dan produk tekstil, alas kaki, furnitur, produk kayu, makanan dan minuman olahan, perikanan, serta produk berbasis kelapa sawit yang memenuhi standar keberlanjutan. Industri komponen otomotif, elektronik, dan manufaktur bernilai tambah juga berpotensi memperoleh manfaat.

Meski demikian, Erwin mengingatkan bahwa penurunan tarif tidak otomatis mendatangkan keuntungan bagi pelaku usaha. Perusahaan tetap harus meningkatkan kapasitas produksi, menjaga konsistensi kualitas, dan memenuhi persyaratan pasar Eropa.

Menurutnya, tantangan terbesar justru terletak pada hambatan nontarif, seperti standar keamanan produk, ketertelusuran bahan baku, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan proses produksi. Ketentuan seperti EUDR dan CBAM juga perlu diperhatikan eksportir.

"Bagi perusahaan besar, proses ini mungkin relatif lebih mudah. Tetapi bagi UMKM, biaya kepatuhan dapat menjadi hambatan yang signifikan," katanya.

Baca juga:

Pelaku Usaha Hadapi Tantangan Manfaatkan I-EU CEPA
Pelaku usaha membutuhkan sosialisasi dan dukungan pemerintah guna mengatasi biaya sertifikasi dan keterbatasan daya saing dalam memanfaatkan I-EU CEPA.

Karena itu, Erwin mendorong pemerintah menyiapkan pendampingan industri, penguatan laboratorium pengujian, pengakuan sertifikasi, fasilitas pembiayaan, dan dukungan teknologi.

KADIN juga mendorong investasi Eropa di sektor manufaktur, energi terbarukan, pengolahan pangan, teknologi industri, farmasi, dan ekonomi digital agar disertai transfer teknologi serta pengembangan pemasok lokal.

"Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pasar bagi produk Eropa. Kita harus memastikan IEU-CEPA juga memperbesar ekspor nasional, memperkuat industri dalam negeri, dan menciptakan lapangan kerja," ujarnya.

Target ekspor naik 50% dalam lima tahun

Dari sisi makroekonomi, Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman menilai IEU-CEPA berpotensi meningkatkan ekspor Indonesia ke Uni Eropa hingga 50% dalam lima tahun.

"Dengan pemberlakuan tarif nol persen terhadap 90,4% pos tarif, IEU-CEPA berpotensi meningkatkan daya saing produk Indonesia sekaligus memperluas diversifikasi pasar ekspor," tutur Rizal.

Dengan menggunakan basis ekspor 2025 sebesar US$19,4 miliar, target kenaikan 50% berarti nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa perlu mencapai US$29,1 miliar dalam lima tahun. Untuk mencapainya, ekspor harus tumbuh rata-rata sekitar 8,45% per tahun.

Rizal menyebut tekstil, alas kaki, furnitur, minyak kelapa sawit, karet, kopi, kakao, dan perikanan sebagai sektor yang berpotensi memperoleh manfaat. Namun, penghapusan tarif perlu diikuti peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kapasitas produksi domestik.

Dia menilai kesiapan industri, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), masih menjadi tantangan. Pelaku usaha membutuhkan dukungan sertifikasi, modernisasi teknologi produksi, pembiayaan, serta efisiensi logistik agar mampu memenuhi persyaratan pasar Eropa.

Selain perdagangan, Rizal melihat peluang peningkatan investasi Uni Eropa pada sektor manufaktur, kendaraan listrik, energi terbarukan, dan pengolahan mineral kritis. Investasi tersebut perlu menghasilkan transfer teknologi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan nilai tambah domestik.

"Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pemasok bahan baku bagi kepentingan industrialisasi Eropa tanpa memperkuat posisinya dalam rantai nilai global," tegasnya.

Rizal menambahkan, pencapaian target ekspor bergantung pada percepatan ratifikasi perjanjian, reformasi struktural, produktivitas, dan daya saing industri.

"IEU-CEPA harus menjadi instrumen penguatan industrialisasi nasional, bukan sekadar liberalisasi perdagangan," pungkasnya.

Strategi otonomi ekonomi

Sementara itu, Dosen Hubungan Internasional Universitas Airlangga Surabaya, Probo Darono Yakti melihat IEU-CEPA tidak hanya sebagai perjanjian perdagangan, tetapi juga bagian dari strategi Indonesia memperkuat otonomi strategis melalui diversifikasi kemitraan ekonomi internasional.

"Saya melihat IEU-CEPA ini sebagai bagian dari upaya Indonesia memperkuat otonomi strategis melalui diversifikasi kemitraan ekonomi internasional," jelas Probo.

Menurut Probo, ketergantungan ekonomi terhadap satu kekuatan dapat berkembang menjadi kerentanan geopolitik. Karena itu, kerja sama dengan Uni Eropa memberikan Indonesia lebih banyak pilihan dalam membangun hubungan perdagangan dan investasi.

Di sisi lain, Uni Eropa juga memiliki kepentingan strategis terhadap Indonesia, terutama untuk memperkuat ketahanan rantai pasok dan memperoleh akses terhadap mineral kritis seperti nikel dan kobalt yang dibutuhkan dalam pengembangan kendaraan listrik, baterai, dan teknologi transisi energi.

"Indonesia membutuhkan investasi dan teknologi, sedangkan Uni Eropa membutuhkan pasar, kepastian usaha, dan akses terhadap sumber daya strategis," jelasnya.

Namun, Probo mengingatkan bahwa penandatanganan perjanjian belum otomatis menciptakan hubungan ekonomi yang setara. Indonesia perlu mencermati ketentuan terkait bahan mentah dan investasi agar tidak mengurangi ruang kebijakan industri nasional, termasuk strategi hilirisasi.

Dia juga menilai Indonesia perlu memanfaatkan IEU-CEPA untuk memperkuat hubungan ASEAN dan Uni Eropa. Meski perjanjian bilateral dapat membuka keterhubungan industri regional, kesepakatan tersebut tidak otomatis memperkuat integrasi ekonomi kawasan.

"Namun harus diperkuat dengan kapasitas diplomasi, kepemimpinan institusional Indonesia di ASEAN, dan kemampuan Indonesia dalam mengartikulasikan kepentingan kolektif kawasan," ungkap dia.

ADVERTISEMENT Google Adsense Banner (970x250)

Penulis