Dua Tahun Prabowo-Gibran: Belanja Negara Besar, Dampak Ekonomi Dipertanyakan

Dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditandai dengan belanja negara yang besar dan percepatan pelaksanaan berbagai program prioritas. Namun, besarnya anggaran yang digelontorkan dinilai belum sepenuhnya menghasilkan dampak yang optimal terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kesehatan fiskal.

Direktur Riset Makroekonomi, Kebijakan Fiskal dan Moneter CORE Indonesia Akhmad Akbar menilai, pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran yang digunakan mampu memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja. Tanpa evaluasi yang memadai, besarnya belanja negara berisiko tidak menghasilkan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

“Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program benar-benar menjawab kebutuhan penerima manfaat dan tidak sekadar mengejar target penyaluran anggaran,” ujar dia dalam acara Konferensi Pers Core Indonesia : 2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo di Kantor Core Indonesia, Jakarta (14/10)

Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Akhmad menilai, dampak program tersebut terhadap perekonomian sejauh ini belum terlalu terasa, sementara pelaksanaannya justru memunculkan berbagai persoalan. Menurut dia, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk MBG perlu diimbangi dengan bukti yang jelas mengenai efektivitas program dalam meningkatkan kualitas gizi, kesejahteraan masyarakat, maupun aktivitas ekonomi di daerah.

Apabila pemerintah tetap mempertahankan MBG sebagai salah satu program unggulan,diperlukan perbaikan desain dan pelaksanaannya menjadi hal yang penting. Evaluasi perlu mencakup ketepatan sasaran penerima, kualitas makanan, efektivitas rantai pasok, serta besarnya manfaat ekonomi yang dihasilkan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.

Tingkatkan Peran Swasta

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menuturkan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan strategi pembangunan yang mampu mendorong investasi secara lebih luas, terutama dengan meningkatkan peran sektor swasta.

Pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) memang memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor strategis. Namun, mengandalkan belanja pemerintah dan investasi BUMN saja tidak cukup untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

“Keterlibatan dunia usaha perlu diperkuat agar sumber pembiayaan pembangunan semakin beragam dan mampu menggerakkan lebih banyak sektor ekonomi,” ujar dia.

Investasi swasta memiliki peran strategis karena dapat memperluas kapasitas produksi, mendorong inovasi, serta menciptakan lapangan kerja secara langsung. Ketika pelaku usaha meningkatkan investasi untuk membangun pabrik, mengembangkan pusat distribusi, atau memperluas kegiatan bisnis, kebutuhan terhadap tenaga kerja dan rantai pasok juga berpotensi meningkat.

Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan yang melakukan investasi, tetapi juga oleh UMKM, pemasok bahan baku, penyedia jasa logistik, hingga sektor pendukung lainnya. Dengan demikian, semakin besar keterlibatan sektor swasta, semakin luas pula peluang bagi pertumbuhan ekonomi untuk menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Faisal mengatakan keseimbangan antara investasi pemerintah, BUMN, dan swasta menjadi faktor penting dalam mencapai target pertumbuhan tersebut. Pemerintah dapat berperan menyediakan infrastruktur dasar, kepastian regulasi, serta iklim usaha yang kondusif, sedangkan BUMN dapat memperkuat pembangunan pada sektor-sektor strategis yang membutuhkan investasi besar dan berjangka panjang.

“Pada saat yang sama, sektor swasta perlu memperoleh ruang yang memadai untuk masuk ke berbagai bidang usaha, baik melalui investasi mandiri maupun kemitraan,” ungkap dia.

Untuk menarik investasi swasta, pemerintah perlu memastikan kepastian hukum, konsistensi kebijakan, kemudahan perizinan, serta iklim persaingan usaha yang sehat. Pelaku usaha membutuhkan kepastian mengenai aturan, biaya operasional, akses pembiayaan, dan prospek permintaan sebelum mengambil keputusan investasi jangka panjang.

Danantara Tak Hanya Fokus pada Profit

Ekonom Core Indonesia Dipo Satria Ramli menuturkan Danantara sebagai badan pengelola investasi strategis negara seharusnya tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan atau profit, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Sebagai institusi yang mengelola aset negara dalam skala besar, Danantara memiliki ruang untuk mengarahkan investasi pada sektor-sektor produktif yang dapat memperkuat struktur industri Indonesia. Dengan demikian, keberhasilan Danantara tidak semata-mata diukur dari tingkat pengembalian investasi, tetapi juga dari kontribusinya dalam meningkatkan daya saing industri, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Salah satu fokus yang perlu diperkuat adalah pengembangan proyek substitusi impor, terutama untuk produk-produk yang selama ini masih bergantung pada pasokan dari luar negeri.

“Investasi dapat diarahkan pada pembangunan industri domestik yang mampu memproduksi bahan baku, komponen industri, hingga barang jadi yang dibutuhkan pasar dalam negeri,” ujar dia.

Rapor Merah dari CELIOS

Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat rapor merah dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Penilaian tersebut didasarkan pada survei independen yang melibatkan 1.142 masyarakat umum dan 129 ahli.

Direktur CELIOS Bhima Yudistira Adhinegara mengatakan, kebijakan pemerintah selama dua tahun terakhir telah menambah tekanan terhadap masyarakat, terutama dari sisi daya beli dan beban fiskal.

Dalam survei tersebut, sebanyak 82 persen responden menilai pajak dan pungutan pemerintah terlalu berat. CELIOS juga menyoroti rasio beban bunga utang pemerintah terhadap penerimaan pajak yang disebut telah mencapai 24 persen. Menurut lembaga tersebut, besarnya beban bunga utang mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk membiayai kebutuhan publik.

“Candu utang melalui penerbitan global bond dan SBN berbunga tinggi ikut memicu pelemahan kurs rupiah, sementara beban bunga utang sudah menyedot seperempat penerimaan pajak negara," ujar Bhima dalam siaran persnya yang diterima SUAR di Jakarta (14/10)

Tekanan Ekonomi

Tekanan ekonomi juga tercermin dari penilaian responden terhadap kondisi rumah tangga mereka. Survei CELIOS mencatat, sebanyak 53 persen responden merasa kondisi ekonomi rumah tangga mereka memburuk dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, 62 persen responden memberikan penilaian buruk terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani pengangguran dan menciptakan lapangan kerja.

Sejumlah program prioritas pemerintah juga mendapat penilaian negatif. Sebanyak 76 persen responden dalam survei CELIOS menginginkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan. Mereka menilai program tersebut menggerus anggaran pendidikan dan belum tepat sasaran.

Penolakan juga muncul terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Sebanyak 66 persen responden menyatakan tidak mendukung program tersebut karena dinilai memangkas Dana Desa secara sepihak.

Selain persoalan ekonomi, CELIOS menyoroti arah tata kelola pemerintahan, terutama meningkatnya peran militer dalam urusan sipil serta pemusatan kewenangan di pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, CELIOS menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Salah satunya melakukan perombakan atau reshuffle kabinet berdasarkan penilaian kinerja yang objektif dan prinsip meritokrasi. CELIOS juga merekomendasikan penghentian program MBG dan KDMP yang dinilai membebani fiskal negara.