Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2025 tercatat menurun menjadi USD 423,8 milar, lebih rendah dibandingkan posisi Oktober 2025 sebesar USD 424,9 miliar. Penurunan ini diikuti dengan perlambatan pertumbuhan tahunan ULN yang hanya mencapai 0,2% secara year-on-year (yoy).
Penurunan ini dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan utang sektor publik, serta penurunan utang pemerintah dan swasta, di tengah kondisi ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso melalui keterangan resminya, Kamis (15/01/2025).
Posisi ULN pemerintah juga mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya menjadi USD 209,8 miliar dolar. Secara tahunan, pertumbuhannya pada November 2025 melambat menjadi 3,3% dibanding pada Oktober 2025 dari 4,7%.
“Perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh pergerakan kepemilikan surat berharga negara seiring tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global,” jelasnya.
ULN sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikelola secara terukur untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas pemerintah Indonesia demi memperkuat perekonomian nasional.
Dari total ULN pemerintah, sebanyak 22,2% digunakan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, 19,7% untuk administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, 16,4% jasa pendidikan, 11,7% konstruksi, serta 8,6% untuk transportasi dan pergudangan.
“Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah,” lanjut Denny.
ULN swasta juga mencatatkan penurunan pada November 2025. Posisi ULN swasta tercatat sebesar USD 191,2 miliar, lebih rendah dibandingkan Oktober 2025 yang mencapai USD 191,7 miliar. ULN swasta secara tahunan mengalami penurunan dengan laju kontraksi sebesar 1,3% (yoy), melambat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 1,5% (yoy).
Dengan pangsa pasar mencapai 80,5% dari total ULN swasta, berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta ini didominasi berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian.
“Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh lebih rendahnya kontraksi ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations), yang tercatat sebesar 0,4% (yoy),” ungkapnya.
Pada November 2025, rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga mengalami penurunan menjadi 29,3% dibandingkan pada Oktober 2025 yang tercatat sebesar 29,4%, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa sebesar 86,1% dari total ULN. Hal tersebut mencerminkan bahwa struktur ULN Indonesia masih berada di dalam kondisi yang solid, dikelola dengan prinsip kehati-hatian.
“Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” tutupnya.
Berhati-hati
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar, mengatakan penurunan ULN Indonesia baik pada sektor pemerintah ataupun swasta ini dapat dimaknai sebagai cerminan dari pengelolaan risiko dan juga sinyal kehati-hatian di tengah tingginya ketidakpastian global.
Perlambatan pertumbuhan ULN swasta juga disebut sebagai indikasi bahwa pelaku usaha dalam melakukan ekspansi masih mengambil sikap wait and see, seiring masih tingginya suku bunga global serta volatilitas pasar keuangan.
"Dunia usaha juga mencermati bahwa perlambatan ULN swasta bisa berkaitan dengan sikap wait and see pelaku usaha dalam melakukan ekspansi, khususnya di tengah kondisi suku bunga global yang masih tinggi dan volatilitas pasar keuangan. Dampaknya, ruang ekspansi berbasis pembiayaan eksternal menjadi lebih selektif, meskipun aktivitas usaha secara umum tetap berjalan," jelas Sanny, Minggu (18/01/2025).
Di tengah tren penurunan ULN Indonesia, pelaku usaha perlu mengambil langkah adaptif dan strategis agar kinerja bisnis tetap terjaga. Pelaku usaha semakin diarahkan pada upaya mitigasi risiko melalui pendekatan scenario planning, dengan mempersiapkan proyeksi bisnis dalam berbagai kondisi mulai dari situasi politik yang stabil hingga potensi meningkatnya ketidakpastian global.
Mulai dari perubahan kondisi ekonomi dunia, dinamika geopolitik, fluktuasi nilai tukar, hingga arah kebijakan suku bunga seperti diketahui dapat berdampak langsung pada pembiayaan, arus kas, dan juga permintaan pasar. Maka dari itu, dengan mempersiapkan berbagai skenario, para pelaku usaha dapat mengantisipasi potensi tekanan sejak dini, mengambil keputusan yang lebih tepat, serta meminimalisasi dampak negatif yang bisa ditimbulkan.
"Dunia usaha juga berfokus memperkuat manajemen risiko keuangan, khususnya terkait struktur pembiayaan dan eksposur valuta asing. Optimalisasi pendanaan domestik, efisiensi biaya, serta penguatan arus kas menjadi langkah yang penting untuk menjaga keberlanjutan usaha," lanjutnya.
Selain itu, pelaku usaha diimbau untuk tetap melihat peluang dan selektif dalam merencanakan ekspansi dengan memprioritaskan sektor-sektor yang memiliki fundamental kuat atau permintaan yang relatif stabil baik dari pasar domestik ataupun ekspor.
Sanny menjelaskan bahwa agar dunia usaha tetap berada di dalam jalur ekspansi di tengah kondisi yang terjadi, diperlukan adanya penguatan iklim usaha secara komprehensif. Kepastian arah kebijakan, konsistensi penerapan regulasi, serta percepatan langkah deregulasi menjadi elemen penting untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha.
“Selain itu, akses pembiayaan domestik yang lebih kompetitif, insentif fiskal yang berdampak langsung ke pelaku usaha, serta dukungan kebijakan untuk sektor-sektor produktif akan sangat membantu dunia usaha untuk tetap berinvestasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan,” tutupnya.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menjelaskan penurunan posisi ULN ini disebabkan oleh dua faktor utama yakni pembayaran pokok utang yang lebih besar daripada penarikan utang baru, dan juga perubahan nilai tercatat utang dalam mata uang dolar AS.
“Karena angka ULN adalah posisi akhir bulan, pergeseran kecil pada pembayaran jatuh tempo, penarikan pinjaman, atau keluar-masuk dana asing sudah cukup membuat totalnya turun tipis,” jelas Josua, Minggu (18/01/2025).
Dari sisi pemerintahnya, komponen ULN selain perjanjian pinjaman yang paling cepat berubah biasanya dikatakan olehnya berasal dari surat berharga yang dimiliki bukan penduduk. Ketika investor asing melakukan aksi jual atau menurunkan porsi kepemilikan surat berharga negara, posisi ULN pemerintah pun juga akan ikut turun.
Sementara itu dari sisi swasta, Josua menjelaskan ULN mencakup kombinasi pinjaman, surat berharga domestik yang dimiliki bukan penduduk, utang dagang, dan kewajiban lainnya.
“Penurunan bulanan umumnya mencerminkan perusahaan membayar utang dagang dan cicilan pinjaman, atau menunda penarikan utang luar negeri karena pertimbangan biaya bunga, kebutuhan lindung nilai, serta kehati-hatian saat permintaan domestik dan rencana investasi belum sepenuhnya pulih,” lanjutnya.
Josua memperkirakan ke depannya posisi ULN Indonesia masih relatif stabil dengan potensi kenaikan tipis. Sebab, pemerintah masih membutuhkan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran serta membayar utang yang jatuh tempo, sementara ULN swasta juga berpotensi meningkat jika investasi dan impor barang modal kembali menguat.
“Namun, kenaikannya bisa terbatas bila porsi pembiayaan lebih banyak diarahkan ke pasar domestik dan dunia usaha memilih pendanaan rupiah. Kuncinya ada pada stabilitas sektor eksternal dan nilai tukar,” ujarnya.
Stabilitas sektor eksternal dan nilai tukar menjadi kunci, di mana perbaikan pada neraca pembayaran dan rupiah yang terkendali akan memberikan ruang pengelolaan ULN yang lebih aman. Sebaliknya, jika gejolak global meningkat, pelaku usaha cenderung menahan diri dari utang luar negeri sehingga ULN bisa tetap stagnan atau bahkan menurun.
