Digitalisasi Bawa UMKM RI Terbang Tinggi
Kemitraan kolaboratif menjadi syarat agar pembiayaan UMKM tak sekadar membuka jalan, tetapi menjadi katalis bisnis melalui ekosistem berkelanjutan
Tambahkan SUAR ke Google
Ekosistem bisnis berkelanjutan menjadi kebutuhan utama UMKM agar mengubah akses pembiayaan dari modal memulai menjadi katalis usaha. Kisah sukses dari tiga UMKM melambung lewat kemitraan digitalisasi proses bisnis menjadi contoh nyata pembiayaan berbasis rantai nilai mampu menumbuhkan, bukan sekadar membuka jalan.
Bagai membangkitkan batang terendam, itulah tamsil Syaifullah Muhammad (55) dalam mendirikan dan membesarkan Atsiri Research Center (ARC). Lembaga ini salah satu pusat penelitian unik di Universitas Syiah Kuala, dan menjadi 1 dari 3 pusat penelitian serupa di seluruh Indonesia.
Saat didirikan pada 2016, lembaga ini diberi tugas menghidupkan industri atsiri berbahan bakar minyak nilam (Pogostemon cablin Benth.) yang potensial, tetapi tidak cukup dilirik. Waktu itu, masyarakat pedesaan Aceh relatif enggan bertani nilam karena harganya yang rendah di pasaran, sehingga dianggap tidak menguntungkan.
Padahal, minyak nilam merupakan salah satu bahan baku minyak esensial untuk industri ekstrak aromatik yang sangat dicari di seluruh dunia. Empat tahun lamanya penelitian dilakukan, sampai potensi tampak dan diumumkan pada awal 2020.
Naas, tak sampai berapa bulan, pandemi Covid-19 membuat rencana pengembangan industri ini tertunda. Padahal, sudah ada kesepakatan Universitas Syiah Kuala dan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk mengangkat potensi nilam sebagai tanaman industri bahan baku parfum.
Pucuk dicinta ulampun tiba. Ketika pengembangan varian turunan minyak nilam hampir stagnan pascapandemi Covid-19, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Aceh mengulurkan tangan untuk menggandeng industri atsiri, ARC, dan petani nilam Aceh dalam kemitraan Promoting SME Enterprises through Improved Financial Services (PROMISE II Impact) pada 2023.
Aplikasi digital
Berdasarkan masukan di lapangan, program kerja sama tahap dua antara International Labor Organization (ILO) yang didukung penuh State Secretariat for Economic Affairs (SECO) Swiss, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Koordinator Perekonomian ini memutuskan membantu ARC mengembangkan MyNilam.
Sebagai aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) digital, MyNilam dirancang membantu pencatatan produksi, arus kas petani, dan mengolah data transaksi bisnis menjadi lebih transparan dan akuntabel untuk proses credit scoring dalam pengajuan pembiayaan.
“MyNilam menghubungkan 300 petani nilam yang memotong rantai pasok dan membangun ekosistem yang membuka jalan minyak nilam olahan menuju pasar. Aplikasi ini membantu petani memotong rantai pasok, dan tidak berlebihan jika ini dikatakan alat perjuangan digital petani Aceh mendapat kesejahteraan lebih baik,” tutur Syaifullah kepada SUAR.
Keterhubungan rantai nilai ini tak ubahnya melangsir lintasan industri atsiri Aceh menuju kejayaan. Pada Oktober 2024, ekosistem industri atsiri berhasil mencatat ekspor langsung pertama minyak nilam olahan Aceh Besar ke Prancis. Perusahaan manufaktur kimia Nat’Green langsung menjadi offtaker produk ini.
Tak menunggu lama, pelaku industri atsiri global tak ragu mendaku minyak nilam Aceh sebagai minyak nilam terbaik di dunia. Pengakuan ini membuat minyak nilam Aceh berkesempatan mewakili Indonesia dalam pameran “Parfums d’Asie” yang dihelat Musée International de la Parfumerie, Grasse, Prancis, sejak awal Juni lalu.
“Hingga akhir program, industri atsiri Aceh telah mengekspor 32 ton minyak nilam dengan nilai ekspor sekitar Rp30 miliar. Ekosistem ini mendorong tumbuhnya 15-20 merek parfum UMKM di Banda Aceh, dan penggunaan MyNilam sebagai ERP digital membuka peluang pembiayaan baru bagi petani nilam Aceh,” ungkap Djauhari Sitorus, Project Manager PROMISE II Impact dalam seremoni penutupan program di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Pembiayaan berbasis rantai nilai
Djauhari menjelaskan, salah satu perbedaan spesifik PROMISE II Impact dibandingkan skema pembiayaan UMKM lain adalah pendekatan kedaerahan yang mendorong pertumbuhan ekonomi bottom up. Kerja sama dengan TPAKD dan pemerintah-pemerintah daerah menjadi sarana untuk menemukan dan menumbuhkan komoditas unggulan daerah.
Hasil temuan itu dikultivasi dalam satu ekosistem yang menghubungkan produsen, industri, pasar, lembaga keuangan, dan kerangka teknologi digital. Tujuan akhirnya, peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha melalui digitalisasi transaksi rantai nilai.
“Kami membantu menghubungkan agar hasil-hasil baik yang sudah terbukti di satu lokasi bisa direplikasi di daerah lain. Misalnya ERP MyNilam di Aceh akan dikembangkan juga di Sulawesi Utara, keberhasilan Koperasi Peternak Bandung Selatan (KPBS) direplikasi di 3 koperasi susu sapi di Jawa Timur, dan e-Seaweed dalam industri rumput laut NTT dikembangkan juga nantinya di Sulawesi Selatan,” jelas Djauhari.
Mengetengahkan pembiayaan berbasis rantai nilai, PROMISE II Impact melakukan pendekatan awal dengan mendigitalisasi transaksi bisnis, bukan semata-mata membantu produk lokal menjangkau marketplace. Melalui cara ini, outcome dan impact program diharapkan mengarah pada kesejahteraan UMKM secara keseluruhan.
Siasat Ganda Pemerintah Sukseskan Pembiayaan UMKM
Problematika pembiayaan UMKM bermuara pada pasar yang jenuh akibat banjir produk impor. Dukungan inovasi kanal pembiayaan perlu diposisikan sebagai tangga pertumbuhan, bukan tujuan akhir.
Chris Wibisana
Melalui ERP digital, Djauhari menjelaskan, bank dapat memantau daya bayar debitur melalui pemantauan cashflow secara teratur, bahkan pembayarannya bisa langsung dipotong jika dia anggota koperasi. Dengan digitalisasi, laporan produksi termasuk kendala akan dapat terekam sehingga menjamin kapasitas angsuran dari debitur mikro.
Djauhari sekaligus melaporkan, hingga akhir program, PROMISE II Impact berhasil menyalurkan pembiayaan dan tabungan riil senilai Rp584,3 miliar kepada 25.378 UMKM, melatih lebih dari 2.300 wirausahawan, dengan lebih dari 40% di antaranya adalah perempuan.
Di samping itu, program ini juga memperkuat digitalisasi enam Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang berpotensi memberi dampak positif bagi lebih dari 300.000 UMKM. Intervensi PROMISE II Impact antara lain membantu transformasi digital BPR dalam bentuk core banking upgrade dengan modul pembiayaan mikro ILO yang telah teruji di 30 negara.
“Dengan core banking yang mendukung produk digital, BPR dapat memberikan pelayanan produk, termasuk loan core system yang lebih canggih supaya persetujuan kredit yang tadinya 7-10 hari menjadi 2-3 hari. Produktivitas account officer pun meningkat 2 kali lipat sehingga BPR dalam 1 hari bisa menangani 3-4 nasabah UMKM,” tutur Djauhari.
Tak cuma digerojok uang
Dalam sambutan pembukanya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dicky Kartikoyono menegaskan, OJK mendukung PROMISE II Impact dengan dilatarbelakangi kebutuhan pembiayaan mikro yang lebih tepat guna.
Sebagai contoh kolaborasi bottom up, pendekatan PROMISE II Impact selama 3 tahun terakhir berusaha memberikan dukungan sesuai kebutuhan. Digitalisasi ERP seperti MyNilam memudahkan pencatatan transaksi untuk credit approval. Penyaluran pembiayaan Rp11,69 miliar untuk peternak susu disalurkan via BPR. Kredit mikro untuk peternak rumput laut disalurkan tanpa bunga lewat Bank NTT.
Intervensi selektif dan spesifik ini, menurut Dicky, menjadi salah satu implementasi pembiayaan UMKM yang tepat guna. Debitur UMKM tidak hanya digerojok dengan permodalan besar di awal untuk memulai lalu ditinggalkan, tetapi menjadi katalis untuk mengembangkan ekosistem. Pembiayaan berubah dari membuka jalan menjadi sarana menumbuhkan dan memacu skala usaha.
“Semangat OJK adalah mendorong pembiayaan yang mudah diakses, sesuai karakteristik usaha, dan berbiaya wajar. Ini penting karena penggunaan credit scoring yang tepat dapat menekan suku bunga yang selama ini menjadi problem UMKM. Kanal pembiayaan yang diberikan pun dapat dibuat semakin beragam,” tutur Dicky.
Di sisi lain, kepercayaan harus dibangun secara kolaboratif dan pengawasan market conduct perlu tetap diperkuat. Dicky menegaskan, perlindungan konsumen harus hadir sepanjang siklus layanan, dan untuk itulah OJK mempersiapkan pemberdayaan konsumen berbasis teknologi.
“Fokus kami ke depan adalah memperluas praktik yang terbukti bermanfaat dan memperkuat pelaksanaannya. Ada tiga area yang dapat kita dorong bersama: pembiayaan produktif berbasis rantai nilai ekonomi sirkular, digitalisasi dan peningkatan kapasitas BPR/BPD untuk memperkuat inovasi yang bertanggung jawab, serta literasi dan inklusi keuangan yang berkualitas,” ucap Dicky.
Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menambahkan, sentuhan teknologi akan menambah dampak ekonomi secara signifikan bagi UMKM. Dalam hal ini, ia menegaskan, pemerintah tidak dapat bekerja sendirian untuk mendorong 57 juta pelaku usaha kecil tanpa sinergi.
“Kami sudah tidak sabar menanti the next chapter setelah keberhasilan program ini terbukti menginspirasi. Ini adalah contoh bagaimana pengembangan UMKM menggandeng seluruh pihak untuk dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama,” tegas Temmy
