Pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) AS-China di Beijing menjadi sorotan dunia di tengah memanasnya rivalitas dua kekuatan ekonomi terbesar global. Di balik pembahasan soal perang dagang, kecerdasan buatan (AI), Taiwan, hingga konflik Iran, pertemuan tersebut juga dinilai membuka peluang bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk menarik relokasi industri dan investasi global yang mulai mencari basis produksi alternatif di luar China.
Trump bertemu dengan Xi Jinping dalam rangka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) AS-China di Beijing, Rabu (13/5/2026) malam waktu setempat.
Trump mengatakan hubungan AS dengan China akan menjadi “lebih baik dari sebelumnya” saat membuka pembicaraan dengan Xi di Great Hall of the People, Beijing. Dalam sambutannya, Trump menyebut Xi sebagai “pemimpin hebat” dan mengatakan keduanya telah saling mengenal cukup lama.
“Saya mengatakan kepada semua orang bahwa Anda adalah pemimpin hebat. Kadang-kadang orang tidak suka saya mengatakan itu, tetapi saya tetap mengatakannya karena itu benar,” ujar Trump kepada Xi, dikutip dari Guardian.
Sementara itu, Xi Jinping menekankan pentingnya stabilitas hubungan AS-China bagi dunia, terutama di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Xi juga menyinggung bahwa tahun 2026 menandai 250 tahun kemerdekaan AS.
Kedua pemimpin tersebut dijadwalkan untuk membahas konflik di Timur Tengah, perang dagang AS-Tiongkok, perbedaan pendapat mengenai Taiwan, dan persaingan AI global. Keputusan Trump untuk melancarkan serangan terhadap Iran pada bulan Februari, yang menewaskan pemimpin negara yang memiliki hubungan dekat dengan Tiongkok dan membahayakan pasokan energi global, juga membayangi pembicaraan yang seharusnya berfokus pada pencapaian kesepakatan perdagangan antara dua ekonomi terbesar di dunia.
Baca juga:

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan Washington akan meminta Beijing membantu meredakan krisis Iran.
“Kami berharap bisa meyakinkan mereka agar memainkan peran lebih aktif untuk membuat Iran menghentikan apa yang sedang mereka lakukan di Teluk Persia,” kata Rubio kepada Fox News dalam perjalanan menuju Beijing.
Di sisi lain, Beijing berharap pertemuan ini dapat menjadi momentum untuk menata ulang hubungan AS-China dan menciptakan hubungan dagang yang lebih stabil serta dapat diprediksi.
Duta Besar China untuk AS, Xie Feng, mengatakan hubungan kedua negara kini semakin strategis di tengah meningkatnya instabilitas internasional.
“Di tengah meningkatnya ketidakstabilan internasional, signifikansi strategis hubungan China-AS menjadi semakin menonjol,” tulis Xie Feng dalam surat kabar resmi Partai Komunis China.
Sementara itu, Pemerintahan Trump disebut ingin membentuk Board of Trade dengan China guna menyelesaikan perbedaan dagang kedua negara.
Sedangkan China ingin mendorong AS melunakkan dukungannya terhadap Taiwan, baik melalui perubahan retorika maupun pengurangan penjualan senjata ke pulau tersebut. Namun sejumlah pihak di Beijing menilai hal itu kecil kemungkinan terjadi.
Meski begitu, belum ada kepastian mengenai hasil konkret dari pembicaraan tersebut. Pertemuan Trump dan Xi dijadwalkan berlangsung selama kurang lebih dua hari.
Makna pertemuan Jinping-Trump
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Airlangga (UNAIR), Probo Darono Yakti, menilai pertemuan Trump dan Jinping dalam KTT AS-China kali ini sangat strategis karena bukan hanya sebatas diplomasi perdagangan, melainkan juga upaya mengelola rivalitas dua kekuatan besar dunia agar tidak berkembang menjadi krisis terbuka.
Menurutnya, isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut juga semakin meluas, tidak hanya terkait tarif dagang, tetapi juga mencakup kecerdasan buatan (AI), rare earth elements atau mineral tanah jarang, konflik Iran, hingga persoalan Taiwan.
"Artinya relasi antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini menjadi suatu poros utama stabilitas ekonomi dan keamanan global, dan kita perlu sambut dengan baik," katanya pada SUAR, Kamis (14/05/2026).
Ia menilai peluang titik temu antara kedua negara masih tetap terbuka, meski sifatnya terbatas. Menurutnya, AS dan China bisa bersepakat pada isu teknis perdagangan, akses pasar, atau stabilitas tarif.
Ia juga menilai rencana pembentukan Board of Trade antara AS dan China dapat menjadi mekanisme komunikasi yang berguna, terutama untuk mencegah perang tarif berulang. Meski begitu, efektivitas lembaga tersebut masih akan sangat bergantung pada mandat, kewenangan, serta kemauan politik dari kedua negara.
"Jika hanya menjadi satu forum konsultasi tanpa ada eksekusi, lembaga-lembaga ini yang mungkin sama seperti board of business akan dianggap sebagai sesuatu yang simbolik daripada substantif," imbuhnya.
Sementara itu, ia menilai ruang kompromi menjadi jauh lebih sempit ketika menyangkut isu teknologi, AI, semikonduktor, dan Taiwan karena sudah berkaitan langsung dengan keamanan nasional serta status geopolitik kedua negara.
Peluang bagi Indonesia
Lebih lanjut, ia menilai KTT AS-China juga penting bagi Indonesia karena setiap perubahan hubungan antara Washington dan Beijing akan berdampak langsung terhadap perdagangan, investasi, harga komoditas, hingga rantai pasok global. Menurut dia, negara berkembang seperti Indonesia tidak bisa hanya menjadi penonton di tengah rivalitas dua kekuatan ekonomi terbesar dunia tersebut.
"Indonesia perlu untuk kemudian membaca peluang relokasi industri, tetapi juga menjaga agar tidak terseret dalam tekanan-tekanan yang ada pada blok geopolitik," katanya.
Ia menambahkan Indonesia berpotensi memperoleh keuntungan dari diversifikasi investasi global, penguatan sektor manufaktur, hilirisasi mineral kritis, hingga penguatan posisi dalam rantai pasok Asia. Namun demikian, keuntungan tersebut tidak akan datang secara otomatis.
Indonesia harus memperbaiki regulasi, kualitas tenaga kerja, infrastruktur industri, dan diplomasi ekonomi.
"Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok ini bukan hanya sebatas membuka pintu, namun kemampuan domestik yang menentukan apakah Indonesia benar-benar masuk sebagai pemain, bukan sekadar pasar," katanya.
Sementara itu, pelaku usaha menilai pertemuan Trump dan Xi Jinping tidak bisa dipandang sekadar agenda diplomatik biasa, melainkan sinyal penting bahwa dua kekuatan ekonomi terbesar dunia masih berupaya menjaga stabilitas ekonomi global di tengah rivalitas geopolitik yang semakin tajam.
Sektertaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Anggawira mengatakan salah satu perhatian utama pelaku usaha adalah kepastian rantai pasok global.
Ia mengatakan tensi AS–China memicu fragmentasi perdagangan dunia, relokasi industri, perang tarif, hingga ketidakpastian investasi selama beberapa tahun terakhir. Akibatnya, banyak perusahaan menahan ekspansi karena arah kebijakan perdagangan berubah sangat cepat mengikuti dinamika politik.
"Maka ketika komunikasi kedua negara kembali terbuka, pasar membaca ada peluang meredanya eskalasi," katanya pada SUAR.
Selain itu, dunia usaha juga menyoroti soal arah investasi global. Anggawira menatakan hari ini investor dunia bukan hanya mencari negara dengan upah murah atau pasar besar, tetapi negara yang dianggap stabil, predictable, dan mampu menjadi “safe manufacturing and investment hub”.
Ia menilai Indonesia memiliki peluang besar di tengah strategi diversifikasi investasi global atau China+1, ketika banyak perusahaan mulai mencari alternatif selain China untuk basis produksi dan investasi baru.
Meski demikian, ia mengingatkan peluang tersebut tidak akan datang secara otomatis karena Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan domestik, mulai dari biaya logistik yang tinggi, regulasi yang kerap berubah, kepastian hukum dan perpajakan, perizinan daerah, hingga efisiensi energi dan infrastruktur industri.
Ia menegaskan dunia usaha sebenarnya tidak terlalu menyukai kondisi ekstrem, baik perang dagang maupun ketergantungan tunggal pada satu negara. Yang dibutuhkan pelaku usaha adalah stabilitas, kepastian, dan arah kebijakan global yang lebih terukur agar dunia usaha bisa melakukan ekspansi jangka panjang.
Karena itu, sambungnya, pertemuan Trump dan Xi harus menjadi momentum bagi negara-negara emerging seperti Indonesia untuk lebih agresif membangun positioning strategis.
"Jangan hanya menjadi pasar, tetapi harus menjadi basis produksi, hilirisasi, dan pusat pertumbuhan baru di kawasan. Kalau tidak, kita hanya akan menjadi penonton di tengah reposisi ekonomi global yang sedang berlangsung besar-besaran," katanya.