Tekan Impor BBM, Pemerintah Terapkan B50 Mulai 1 Juli

Berbagai uji teknis dan uji jalan yang dilakukan di sejumlah sektor menunjukkan hasil positif tanpa ditemukan kendala signifikan. 

Tekan Impor BBM, Pemerintah Terapkan B50 Mulai 1 Juli
Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dwi Anggia, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi Saat Menghadiri Konferensi Pers Ketananan Energi dan Pangan Nasional di Kantor Bakom, Jakarta (17/6) (Ridho Sukra /Suar.id)
Daftar Isi

Pemerintah pada Rabu (17/06/26) memastikan implementasi program mandatory biodiesel B50 siap dilaksanakan secara serentak mulai 1 Juli 2026. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.

Demikian disampaikan Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dwi Anggia dalam konferensi pers Ketahanan Energi Nasional dan Pangan di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), di Jakarta (17/6).

Anggia mengatakan kepastian tersebut diberikan setelah berbagai uji teknis dan uji jalan yang dilakukan di sejumlah sektor menunjukkan hasil positif tanpa ditemukan kendala signifikan. 

Selain itu menurut dia, penerapan B50 diproyeksikan memberikan manfaat ekonomi dengan potensi penghematan devisa negara yang diperkirakan mencapai Rp 157,28 triliun sepanjang 2026. 

“Penghematan tersebut berasal dari berkurangnya kebutuhan impor solar seiring meningkatnya penggunaan biodiesel berbasis minyak sawit domestik,” ujar dia.

Selain menghemat devisa, implementasi B50 juga diperkirakan akan meningkatkan nilai tambah bagi industri sawit dan petani kelapa sawit nasional. Sebelumnya, program B40 pada 2025 mampu meningkatkan nilai tambah crude palm oil (CPO) hingga Rp20,9 triliun. Dengan peningkatan kadar campuran biodiesel menjadi 50 persen, nilai tambah CPO pada tahun ini diproyeksikan meningkat menjadi Rp24,68 triliun.

Dwi menuturkan program B50 juga dipandang memiliki dampak sosial yang cukup besar melalui penciptaan lapangan kerja. Pemerintah memperkirakan penyerapan tenaga kerja dari implementasi program tersebut dapat mencapai 2,2 juta orang, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

“Peningkatan aktivitas di sektor perkebunan, pengolahan minyak sawit, hingga distribusi biodiesel diyakini akan mendorong terciptanya peluang kerja baru di berbagai daerah,” ungkap dia.

Dwi menjelaskan bahwa persiapan penerapan B50 telah dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah tidak hanya melakukan pengujian terhadap penggunaan bahan bakar, tetapi juga memastikan kesiapan produksi dan distribusi biodiesel di seluruh Indonesia. Langkah tersebut dilakukan agar implementasi mandatory B50 dapat berjalan lancar sejak hari pertama penerapannya.

Selain sektor otomotif, pengujian penggunaan B50 juga dilakukan pada alat dan mesin pertanian (alsintan) yang telah dimulai sejak tahun lalu dan akan berlanjut hingga Oktober 2026. 

Pengujian serupa juga diterapkan pada alat berat pertambangan, angkutan laut, kereta api, serta sektor pembangkit listrik. Berbagai uji tersebut bertujuan memastikan kompatibilitas dan keandalan B50 pada berbagai jenis mesin dan peralatan.

Khusus untuk sektor pembangkit listrik, proses pengujian masih berlangsung dan ditargetkan selesai pada Oktober mendatang.

Tantangan sekaligus peluang

Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan implementasi biodiesel B50 yang direncanakan mulai Juli 2026 diproyeksikan akan meningkatkan kebutuhan minyak sawit mentah (CPO) secara signifikan. Kenaikan ini dinilai menjadi tantangan sekaligus peluang bagi industri sawit nasional.

Ia memperkirakan tambahan kebutuhan CPO dapat mencapai sekitar 3 hingga 3,5 juta ton per tahun ketika program tersebut berjalan penuh.

“Bahwa peningkatan konsumsi tidak terjadi sekaligus, melainkan bertahap sejak awal implementasi,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (17/6).

Pada tahap awal tahun ini, tambahan kebutuhan diperkirakan berada di kisaran 1,5–1,7 juta ton, sebelum akhirnya meningkat dalam satu tahun penuh pelaksanaan B50.

Dari sisi produksi, Indonesia dinilai masih memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan domestik. Namun, kondisi ini bisa berubah jika permintaan dari pasar global ikut mengalami lonjakan.

Eddy mengingatkan, stagnasi produksi yang terjadi saat ini berpotensi menjadi kendala apabila ekspor kembali meningkat secara agresif.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dalam negeri akan tetap menjadi prioritas utama dibandingkan pasar ekspor.

Petugas memeriksa tangki penyimpanan bahan bakar biodiesel 50 persen (B50) di Stasiun Blending dan Pengisian Bahan Bakar Uji Jalan B50, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (7/6/2026). (ANTARA FOTO/Abdan Syakura/bar)

Lebih lanjut, keberhasilan program B50 sangat bergantung pada peningkatan produktivitas kebun sawit. Tanpa itu, keberlanjutan program energi berbasis nabati ini akan sulit terjaga.

Menurutnya, peningkatan produksi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak jika Indonesia ingin mempertahankan bahkan memperluas program biodiesel di masa depan.

Secara potensi, produksi CPO Indonesia sebenarnya bisa mencapai hingga 60 juta ton per tahun. Namun, realisasi angka tersebut masih tertahan oleh lambatnya pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Selama ini, pertumbuhan produksi lebih banyak ditopang oleh faktor cuaca serta mulai berbuahnya tanaman hasil peremajaan di perkebunan perusahaan, bukan dari percepatan PSR secara luas.

Melihat tren kebutuhan yang terus meningkat, GAPKI menilai percepatan PSR menjadi langkah krusial. Berbagai hambatan di lapangan perlu segera diselesaikan agar produksi dan produktivitas bisa ditingkatkan.

Ketahanan energi nasional

Dihubungi terpisah, Pengamat Ekonomi Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menuturkan implementasi biodiesel B50 memberikan manfaat besar bagi ketahanan energi nasional karena mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak, khususnya solar. 

Dengan meningkatkan pemanfaatan bahan baku dalam negeri berupa minyak sawit, pemerintah dapat menghemat devisa negara hingga ratusan triliun rupiah dan memperkuat ketahanan energi di tengah ketidakpastian harga energi global.

“Selain itu, program B50 juga memberikan dampak positif bagi sektor perkebunan sawit dan industri hilir. Peningkatan penggunaan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO) akan mendorong kenaikan permintaan sawit domestik, sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi petani dan pelaku industri,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (17/6).

Kebijakan ini sekaligus menjadi instrumen penting dalam mempercepat hilirisasi dan meningkatkan daya saing industri berbasis sumber daya alam.

Dari sisi sosial dan ekonomi, penerapan B50 berpotensi menciptakan jutaan lapangan pekerjaan, mulai dari sektor perkebunan, pengolahan, hingga distribusi biodiesel. 

Baca juga:

DEN: Biodiesel B50 Batal Diterapkan Tahun ini
Produksi CPO nasional saat ini cenderung stagnan sehingga ruang untuk menambah pasokan biodiesel menjadi terbatas.

Baca selengkapnya