Studi: Suhu Naik Turunkan Pendapatan UMKM Hingga 14%

Kenaikan suhu rata-rata 1 derajat per tahunnya bisa menurunkan pendapatan usaha hingga 14% dan pendapatkan per pekerja sebanyak 21%, demikian menurut sebuah studi yang dilakukan sebuah perguruan tinggi di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan tim UGM tersebut, mengungkapkan suhu panas juga berdampak terhadap aktivitas dan produktivitas usaha rumah tangga.

“Jadi setiap kenaikan temperatur satu derajat celcius, pendapatan UMKM bisa turun sebanyak 14%, dan untuk perorangan pekerja UMKM turun 20-21%. Jadi ini bukan hanya masalah air laut saja, tapi langsung ke pendapatan masing-masing orang,” kata Wakil Menteri Lingkungan Hidup /Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Republik Indonesia Diaz Hendropriyono dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (21/9).

Penelitian Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB) UGM, bersama dengan peneliti dari Department of Economics, College of William and Mary itu mengungkapkan kalau hal tersebut mengancam aktivitas ekonomi masyarakat khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Penelitian yang dipublish pada 22 April 2026 tersebut mengungkapkan pekerja menjadi cepat lelah dan jam kerja efektif berkurang di cuaca panas.

“Paparan suhu tinggi menyebabkan tekanan fisik yang membuat pekerja melambat dan lebih sering beristirahat. Suhu panas juga mengganggu kemampuan kognitif pekerja dalam mengambil keputusan, sehingga memperlambat reaksi dan mengurangi akurasi kerja,” ujar Esa Azali Asyahid dalam Research Series bertajuk “Climate Change and Small Business Productivity”.

Sebagai gambaran, pada UMKM dengan omzet normal tahunan sebesar Rp60 juta, kenaikan suhu 1 derajat Celsius diperkirakan dapat menurunkan pendapatannya hingga di bawah Rp52 juta. Angka tersebut menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim tidak berhenti pada lingkungan, tetapi juga dirasakan langsung oleh pelaku usaha.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa pengaruh suhu terhadap produktivitas tidak bersifat linear, melainkan membentuk pola seperti huruf U terbalik.

“Produktivitas cenderung optimal pada temperatur rata-rata tahunan sekitar 25 hingga 26 derajat Celsius. Namun ketika temperatur terus meningkat melewati titik tersebut, produktivitas mulai mengalami penurunan secara signifikan,” ujar Esa.

Perlindungan ekosistem karbon biru

Oleh karenanya, Diaz Hendropriyono mengatakan kondisi ini pun turut mendorong upaya penguatan mitigasi melalui perlindungan ekosistem pesisir dan memperkuat ekosistem karbon biru. 

Di Indonesia, sekitar 99 persen dari total unit usaha pun berada dalam kategori UMKM, yang mana sebagian besarnya dijalankan dari rumah tangga, sehingga usaha kecil berbasis rumah tangga ini memegang peranan yang besar dalam perekonomian. 

“Jadi kebijakan iklim nasional ini tidak boleh hanya berhenti di daratan saja, kita juga harus kasih perhatian khusus untuk sektor laut atau pesisir yang juga bisa menyerap karbon, dan kita beruntung punya sumber daya penyerap karbon di pesisir yang luar biasa,” jelasnya.

Adapun tiga sumber daya penyerap karbon di pesisir atau ekosistem karbon biru tersebut antara lain hutan mangrove, padang lamun, dan juga rawa garam. Dampak perubahan iklim terhadap aktivitas ekonomi ini berkaitan dengan kondisi ekosistem pesisir.

Kerusakan pada mangrove, padang lamun, hingga ekosistem lainnya dapat mengurangi kemampuan alam dalam menyerap karbon sekaligus melemahkan sumber penghidupan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan ekosistem karbon biru tidak hanya diarahkan untuk penyerapan emisi saja, tetapi juga menjaga fungsi ekologis pesisir yang menopang aktivitas perekonomian masyarakat.

Indonesia kaya ekosistem pesisir strategis

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan, Indonesia memiliki ekosistem pesisir strategis yang berperan dalam memperkuat ketahanan pangan biru, perlindungan pesisir, pelestarian biodiversitas, serta penyerapan karbon.

Hal itu terlihat di mana Indonesia saat ini memiliki 29,94 juta hektare kawasan konservasi perairan, di mana 3,4 juta hektare di antaranya merupakan kawasan mangrove sebagai basis karbon biru, dan juga ekosistem lamun atau rumput laut seluas 660 ribu hektare.

“Potensi tersebut tentunya hari ini Indonesia tetap memiliki tekanan, di mana kurang lebih 3,4 juta hektare mangrove sekitar 40% telah hilang selama 40% dalam tiga dekade terakhir. Sementara itu, 15 spesies lamun pada terumbu karang dan lain sebagainya juga menghadapi tekanan degradasi, ini perlu kita pertahankan,” ucap Didit.

Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah memiliki sejumlah kebijakan ekonomi biru untuk Indonesia Emas 2045 di antaranya memperluas kawasan konservasi laut untuk melindungi laut dan sumber dayanya, penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan pengembangan perikanan budi daya untuk mengurangi tekanan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan, serta pengawasan pengendalian wilayah pesisir dan pembersihan sampah guna menjaga kelestarian wilayah laut.

“Ada beberapa wilayah yang telah menyiapkan 6 proyek untuk karbon prioritas. Lokasi-lokasi tersebut merupakan bagian kegiatan kita, dan kita sudah bersama-sama kementerian/lembaga terkait berkolaborasi,” jelasnya.

Lokasi yang dimaksud tersebut contohnya berada di Jepara yang memiliki total ekosistem mangrove jika digabungkan dengan Demak seluas 2.236 hektare dan penduduk pesisir sekitar 143 ribu jiwa dengan 8.600 orang di antaranya merupakan nelayan. Selain itu, ada pula Padak Guar, Lombok Timur, dengan potensi lamun seluas 246 hektare. Adapun stok karbon di Padak Guar mencapai 81.682,42 tCO2e, baseline 598,21 tCO2e per tahun, dan nilai indikatif sebesar Rp1,017 miliar.

Berbagai potensi sekaligus tantangan terhadap ekosistem pesisir dan karbon biru ini mendorong perlunya pengelolaan yang lebih terarah dan terintegrasi. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meluncurkan Peta Jalan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru 2026-2045 pada Senin (21//09/2026).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menjelaskan, peta jalan ini berfungsi sebagai landasan untuk memperkuat perlindungan, pengelolaan, serta pemanfaatan ekosistem karbon biru secara berkelanjutan.

“Masa lalu barangkali kita masih bertumpu pada daratan, masa kini kita masih bisa mengandalkan daratan kita tetapi masa depan kita harus konsentrasi pada laut kita,” ucap Rachmat.

Indonesia disebut memiliki modal yang besar untuk menangkap berbagai peluang yang ada, mengingat 23% dari luasan mangrove global terdapat di Indonesia, dan garis pantai sepanjang 108 ribu kilometer menyimpan 3,4 gigaton karbon, setara 17-20% stok karbon biru global.

Kerugian ekonomi dunia akibat kerusakan ekosistem pesisir diperkirakan mencapai USD 6-42 miliar setiap tahunnya, ditambah lagi dari sisi dalam negeri, keterbatasan regulasi terutama bagi ekosistem lamun, ketimpangan sistem data dan pemantauan, hingga keterbatasan pendanaan dan tumpang tindih tata kelola antarlembaga, menjadi tantangan tersendiri, sehingga peta jalan akhirnya diluncurkan untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut.

Masyarakat pesisir berperan penting

Menanggapi, Manager for Central Java Program Fisheries Resource Center of Indonesia Oktavianto Prastyo Darmono menilai masyarakat pesisir memegang peranan penting sebagai aktor utama dan merupakan pihak yang paling terdampak dari pengelolaan karbon biru.

Masyarakat pesisir ini berperan sebagai penjaga ekosistem, pelaku rehabilitasi, penerima manfaat, hingga pengambil keputusan. Sementara pemerintah berperan dalam menyelaraskan kebijakan, memberikan dukungan data, dan pengawasan strategis.

Perlu adanya diversifikasi sumber penghidupan bagi masyarakat, sehingga masyarakat khususnya di wilayah pesisir ini tidak hanya bergantung pada satu sumber, mereka bisa melakukan silvofishery, ekowisata, membuat produk olahan, serta melakukan perikanan berkelanjutan.

“Pendapatan karbon biru itu bersifat jangka panjang dan hanya bersifat insentif atau bonus. Ekonomi alternatif harus dibangun sejak awal bukan menunggu hasil karbon, ini yang kami tekankan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (IPB) University Yonvitner mengatakan, banyak langkah kecil yang sebenarnya bisa dilakukan oleh masyarakat untuk turut berkontribusi dalam membangun ekosistem karbon ini.

“Kalau seandainya masyarakat sudah terlibat bersama, misalnya satu desa menanam satu batang mangrove saja, artinya kepala desa dan masyarakatnya sudah berkontribusi soal perubahan iklim, soal karbon, jadi saya kira langkah-langkah nyata banyak yang bisa kita tunjukkan kepada dunia,” tambah Yonvitner.

Keterlibatan masyarakat ini tentu perlu didukung dengan penguatan kapasitas dan tata kelola yang baik agar upaya pengembangan karbon biru dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Kita perlu integrasi data, kemudian kita perlu edukasi juga yang merata, dan ini tentu akan memperkuat pendataan kita, sinergi institusi untuk pendataan, kemudian SDM juga untuk pendampingan,” ujarnya.