Pemerintah memerlukan langkah konkret untuk mendorong manufaktur yang dapat meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nominal, demikian menurut pejabat HSBC.
Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam mengembalikan daya tarik investor global di tengah pelambatan ekonomi global.
Chief India and ASEAN Economist Group HSBC Global Investment Pranjul Bhandari memprediksi ekspor akan kembali melemah seiring berlakunya tarif resiprokal Amerika Serikat.
Namun demikian, ia yakin permintaan domestik akan menutup masalah tersebut. "Permintaan domestik yang lebih tinggi akan mengungkit pertumbuhan, membuat penerimaan negara ikut terdongkrak, yang akhirnya mampu menekan defisit," kata Bhandari dalam taklimat HSBC Outlook 2026 yang diselenggarakan secara virtual, Senin (12/01/2026).
Ia memperingatkan meskipun ditutup baik, konsumsi yang meningkat lebih ditopang karena tabungan, bukan pendapatan riil.
Menghadapi kemungkinan depresiasi rupiah di tengah melemahnya indeks Dollar Amerika Serikat, Bhandari menilai Bank Indonesia masih memiliki kemungkinan pemotongan suku bunga acuan hingga 3 kali sepanjang tahun 2026.
Namun, dia menggarisbawahi bahwa kebijakan moneter yang ditopang inflasi rendah hanya akan berefek rendah jika transmisi ke sektor riil tidak berjalan.
"Pelonggaran kebijakan moneter Indonesia telah bergerak lebih cepat daripada fiskal. Sementara inflasi yang sangat rendah membuka ruang penurunan suku bunga, transmisi kebijakan fiskal lebih rumit karena defisit yang berpotensi melewat 3% dapat berdampak pada kredibilitas bond market Indonesia," ucapnya.
Reformasi kebijakan manufaktur menjadi kebutuhan utama guna mengerek kenaikan PDB nominal. Menurut Bhandari, di tengah rantai pasok global yang semakin rigid, Indonesia sangat cocok bagi produsen global, terutama kapasitas produksi tekstil, alas kaki, dan furnitur yang serupa dengan komoditas ekspor Vietnam ke Amerika Serikat saat ini.
"Penguatan manufaktur dan reformasi ease of doing business akan memperpanjang sejumlah capaian ekonomi jangka pendek yang telah diraih Indonesia saat ini," tegasnya.
Kebutuhan mendorong manufaktur tersebut tidak lepas dari neraca perdagangan Indonesia yang sekalipun senantiasa mengalami surplus dan indeks PMI manufaktur tetap berada di zona ekspansif, aliran masuk modal asing relatif belum terlalu kuat dalam bentuk portofolio jangka pendek maupun foreign direct investments (FDI) dalam jangka panjang.
Bhandari mengapresiasi langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam troubleshooting hambatan dunia usaha lewat Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP). Namun, dia mengingatkan kiat mengatasi hambatan perlu disertai usaha menjaga kepastian regulasi (policy certainty) secara simultan guna memperoleh dampak konkret yaitu masuknya FDI ke Indonesia.
Indonesia dapat mencontoh beberapa negara yang memberikan subsidi untuk industri padat karya seperti otomotif, tetapi kebijakan yang lebih stabil dan peningkatan ease of doing business lebih dibutuhkan dalam jangka pendek. Upskilling angkatan kerja dapat diprogram untuk jangka menengah, sementara platform perjanjian perdagangan dan diversifikasi pasar merupakan strategi jangka panjang.
"Produsen global saat ini sedang mencari tempat baru di mana manufaktur dapat lebih mudah dilakukan. Indonesia menjadi salah satu pertimbangan, karena tanpa surplus perdagangan dari negara maju, ekonomi tetap tumbuh pesat. Namun, ketertarikan investor tetap ditentukan dari kemauan Indonesia melakukan reformasi," tegasnya.
Bhandari memperkirakan reformasi kebijakan manufaktur, inflasi yang sangat rendah, dan pelonggaran kebijakan moneter secara bersamaan dapat menaikkan PDB nominal hingga 1,5% dan mengungkit daya tarik investasi dalam jangka panjang, di samping meningkatkan permintaan kredit secara tahunan dan menekan defisit negara karena penerimaan pajak menjadi lebih baik.
"Satu hal yang perlu diingat, perubahan kebijakan butuh waktu untuk bisa berdampak bagi perekonomian. Tahun 2025 adalah tahun perubahan kebijakan, sementara dampaknya baru akan terlihat sepanjang tahun ini. Untuk itu, kami mengharapkan yang terbaik," pungkas Bhandari.
Prospektif
Melengkapi penilaian Bhandari, Head of Equity Strategy Asia Pacific HSBC Global Investment Herald van der Linde menegaskan, Indonesia dan India berpeluang sangat besar untuk menarik investor di bidang pengembangan artificial intelligence sesudah Tiongkok dan Taiwan. Ia menambahkan, saat ini investor melihat lebih dari sekadar nilai portofolio, melainkan juga potensi pasar Asia Pasifik secara luas.
"Portofolio investasi AI di Indonesia relatif rendah, tetapi sebagai potensi emerging market masih sangat besar. Apabila Indonesia dapat membuktikan kenaikan PDB nominal dan berupaya menahan risiko fiskal secara bijak, termasuk defisit yang hampir melewat 3%, investor akan kembali melirik Indonesia untuk jangka menengah," ucapnya.
Di samping reformasi kebijakan manufaktur dan ease of doing business, Herald menggarisbawahi Indonesia membutuhkan lebih banyak korporasi yang melakukan initial public offering (IPO) di lantai bursa. Pembukaan listing ini sekaligus mengirimkan sinyal investor ritel yang mulai menerjemahkan tabungan mereka menjadi investasi melalui pasar ekuitas.
"Indonesia membutuhkan perusahaan-perusahaan baru yang membuatnya semakin terlihat (visible), menarik, dan penting bagi investor global. Dengan menambah perusahaan yang melakukan listing, mempercepat IPO, dan memastikan perusahaan di lantai bursa memenuhi kriteria, Indonesia akan memperoleh eksposur yang menjadikan prospek investasi meningkat," jelas Herald.
Dengan kombinasi peluang penurunan suku bunga acuan sepanjang tahun, pemulihan profit dan kenaikan pendapatan per kapita akan menjadi bukti seberapa prospektif Indonesia bagi investor. Herald menegaskan, hanya jika penurunan suku bunga diikuti penurunan risiko fiskal dan kenaikan pendapatan per kapita, pasar ekuitas dapat merespons dan menarik modal asing masuk lebih banyak ke Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, dengan capital inflow mencapai Rp46,13 triliun pada Desember 2025, pemulihan kredibilitas pasar keuangan terjadi bersamaan dengan meningkatnya ketertarikan investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Dalam waktu dekat, penyelesaian aduan yang telah diterima Satgas P2SP akan menjadi prioritas memberantas hambatan dunia usaha secara lebih cepat dan terukur.
"Kami akan galakkan debottlenecking lewat P2SP. Sudah ada 2 yang disidang, dan 36 sudah masuk. Saya akan percepat itu dan perbaiki terus iklim investasi, sehingga yang mengganggu akan kita tangani. Kalau kita terus membaik, FDI akan masuk karena kita lebih menarik dari Vietnam dengan pasar kita lebih besar dan keinginan memanfaatkan teknologi mereka bawa," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis (08/01/2026).
