Spanduk MBG dan Rumah Dijual: Dua Sinyal dari Ekonomi yang Sedang Gelisah

Artikel ini merupakan opini dari Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Mohamad Ikhsan.

Bila anda tertarik untuk menjadi kontributor opini, silakan mendaftarkan diri anda dengan kirim email ke [email protected]

Pagi, Jumat 8 Mei 2026, sekitar pukul 08.30, saya melewati sebuah rumah di Pejaten Barat.

Di pagarnya tergantung spanduk besar dari Badan Gizi Nasional: lokasi ini sedang disiapkan sebagai dapur Makan Bergizi Gratis.

Saya berhenti sejenak. Bukan karena spanduknya — melainkan karena saya ingat apa yang sebelumnya tergantung di pagar itu.

Selama hampir dua tahun, rumah itu memakai spanduk yang jauh lebih sederhana: "Rumah dan tanah siap dijual. Harga menarik."

Tidak laku.

Lalu, beberapa minggu lalu, ketika Presiden Prabowo menyampaikan bahwa MBG seharusnya difokuskan pada anak kurang gizi dan bukan keluarga mampu, spanduk MBG sempat hilang. Rumah itu kembali memakai spanduk lamanya.

Sekarang spanduk MBG muncul lagi.

Dua spanduk. Satu rumah. Dua cerita tentang ekonomi Indonesia yang sedang berada dalam momen yang tidak biasa.

Yang Pertama: Pasar Properti yang Senyap

Rumah di Pejaten Barat itu kemungkinan bukan rumah yang buruk. Lokasinya cukup strategis. Kondisinya layak.

Tetapi dua tahun tidak laku.

Fenomena ini semakin sering terlihat di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Spanduk "dijual" yang bertahan lama di pagar. Transaksi sepi meski lokasinya tidak buruk. Penjual sudah menurunkan harga, tetapi pembeli tetap tidak datang.

Masalahnya bukan hanya harga.

Banyak keluarga kelas menengah tampaknya ingin menjual aset untuk memperkuat kas — tanda bahwa likuiditas sedang terasa sempit. Di sisi lain, calon pembeli juga menahan diri: prospek pendapatan tidak cukup meyakinkan, ketidakpastian ekonomi terasa nyata, dan prioritas rumah tangga bergeser — bukan lagi mengakumulasi aset tetap, melainkan menjaga agar ada uang tunai yang cukup di tangan jika sesuatu yang buruk terjadi.

Catatan: Infografis ini ditambahkan oleh tim redaksi Suar.id untuk menambah kekayaan data dan pengalaman membaca anda, bukan materi asli dari penulis.

Ini yang dalam bahasa ekonomi disebut precautionary saving motive — menabung bukan untuk tujuan, melainkan untuk berjaga-jaga.

Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terkini cukup menjelaskan suasana saat ini. Pertumbuhan simpanan kelompok bawah dan menengah-bawah masih lemah. Indeks daya beli kelompok ini memang mulai membaik pada kuartal pertama 2026 — tetapi masih berada di bawah kondisi sebelum pandemi.

Pemulihan memang ada. Namun, belum cukup dalam untuk menciptakan rasa aman.

Tanpa rasa aman, tidak ada yang berani membeli rumah.

Tapi ada nuansa penting yang perlu diperhatikan saat membaca data pemulihan ini.

Angka agregat sering menyembunyikan kenyataan yang sangat berbeda di antara kelompok pendapatan. Untuk kelompok menengah atas, perbaikan tren memang sudah cukup untuk membangkitkan optimisme — dan optimisme itulah yang menggerakkan keputusan: membeli rumah, berinvestasi, memperluas usaha.

Namun, untuk kelompok bawah, situasinya berbeda secara fundamental.

Bayangkan seseorang yang tidak bisa berenang terjebak di tengah kolam yang dalam. Ketika air sudah mencapai leher, kabar bahwa kedalaman air mulai berkurang tidak serta-merta terasa sebagai kabar baik — karena air masih setinggi hidung. Setiap napas masih terasa berat. Pinggir kolam masih jauh. Dan yang terlihat di depan bukan kemudahan, melainkan hamparan air yang ujungnya tak terlihat.

Berbeda dengan orang yang air kolamnya hanya setinggi dada — begitu mereka tahu kedalaman mulai berkurang, optimisme langsung muncul. Kaki sudah bisa menginjak dasar. Pinggiran terasa terjangkau.

Itulah yang terjadi hari ini di Indonesia. Bagi kelompok menengah atas, delta perbaikan sudah cukup untuk mengubah perilaku. Bagi kelompok bawah, delta yang sama belum mengubah apa pun — karena mereka masih terlalu dalam untuk merasakan perbedaannya.

Inilah mengapa angka agregat pemulihan bisa terasa meyakinkan di atas kertas, tetapi terasa asing bagi jutaan keluarga yang masih berjuang di lapangan.

Yang Kedua: Kebijakan yang Flip-Flop

Lalu ada cerita tentang spanduk MBG yang datang, hilang, lalu datang lagi.

Saya tidak ingin membaca terlalu jauh dari satu spanduk di satu rumah. Tetapi pola itu — kebijakan yang terlihat berubah arah lalu kembali ke posisi awal — bukan hanya soal MBG.

Ketika Presiden Prabowo menyampaikan bahwa program ini seharusnya berfokus pada anak yang benar-benar kekurangan gizi, banyak ekonom dan mungkin Lembaga rating seperti Standard & Poor melihatnya sebagai sinyal yang baik. Karena itu, ada refleksi: program besar tidak selalu lebih baik daripada program yang tepat sasaran.

Dalam tulisan saya sebelumnya tentang litmus test kebijakan publik ala Profesor Widjojo Nitisastro, saya menyampaikan bahwa ukuran keberhasilan kebijakan bukan seberapa besar programnya. Ukurannya adalah: apakah targetnya tepat? Apakah biaya fiskalnya berkelanjutan? Apakah kebocorannya kecil? Apakah program ini benar-benar meningkatkan produktivitas jangka panjang?

Baca juga:

Profesor Widjojo sangat berhati-hati terhadap program populis yang terlalu luas tetapi penargetannya lemah. Dalam negara dengan ruang fiskal yang tidak longgar, program universal sering berakhir sebagai beban permanen — dan beban itu perlahan menyempitkan ruang bagi kebijakan lain yang lebih efektif dan lebih dibutuhkan.

Kalau MBG benar-benar diarahkan ulang — lebih fokus pada balita stunting, ibu hamil berisiko, dan anak sekolah dari keluarga miskin — maka dampak gizinya justru bisa lebih besar, kebocorannya lebih kecil, dan ruang fiskal untuk investasi lain, seperti pendidikan vokasi atau infrastruktur kesehatan dasar, tetap terjaga.

Munculnya kembali spanduk dapur MBG di Pejaten Barat mungkin berarti pemerintah tetap ingin mempertahankan skala besar seperti pada desain awalnya. Dan ini bukan sesuatu yang sederhana untuk dinilai. Di tengah lemahnya konsumsi dan tekanan likuiditas rumah tangga, stimulus dari program seperti ini memang punya peran nyata: menciptakan aktivitas ekonomi baru di tingkat lokal — renovasi bangunan, kebutuhan logistik, tenaga kerja harian, distribusi pangan. Multiplier lokal tidak bisa diabaikan begitu saja.

Namun, pertanyaan yang lebih besar tetap harus dijawab: apakah stimulus seperti ini bisa bertahan jika daya beli masyarakat dan ruang fiskal negara belum benar-benar pulih? Jika underlying income masih lemah, pemerintah pada akhirnya menjadi buyer of last resort — satu-satunya yang menopang permintaan, sendirian, tanpa dukungan daya beli yang tumbuh secara organik dari bawah.

Dan itu tidak bisa berlangsung tanpa batas.

Dua Spanduk, Satu Pesan

Ekonom sering mengejar angka-angka besar: GDP, inflasi, BI rate, dan IHSG.

Tetapi pagi ini, dua spanduk di pagar sebuah rumah di Pejaten Barat justru bercerita dengan lebih langsung.

Yang pertama: kelas menengah yang ingin menjual aset, tetapi tidak ada yang membeli — tanda bahwa kepercayaan belum pulih dan likuiditas masih dijaga ketat. Yang kedua: kebijakan yang masih mencari bentuk akhirnya — datang, tampak hendak pergi, lalu kembali lagi.

Keduanya bercerita tentang hal yang sama: ekonomi Indonesia sedang berada dalam momen yang menuntut kewaspadaan. Masyarakat menahan diri. Negara mencoba menjaga momentum tanpa menghabiskan kredibilitas fiskalnya.

Dalam situasi seperti ini, ukuran program bukan yang terpenting.

Yang terpenting adalah ketepatan sasaran — dan kepercayaan bahwa arah kebijakan tidak akan berubah lagi besok pagi.