Kementerian Kesehatan akan menggencarkan edukasi imunisasi sebagai respons terhadap meningkatnya sentimen anti vaksin di masyarakat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa Pemerintah sebenarnya telah menyiapkan berbagai aspek penting dalam program imunisasi, mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga distribusi vaksin ke seluruh daerah. Namun demikian, tantangan terbesar saat ini justru terletak pada upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi.
Menurut Budi, masih terdapat kelompok masyarakat yang menolak vaksinasi karena terpengaruh informasi yang keliru, maupun sentimen anti vaksin yang berkembang di berbagai platform.
“Kami akan memperkuat edukasi dan sosialisasi agar masyarakat memahami manfaat vaksin dalam mencegah penyakit menular serta melindungi kelompok rentan, khususnya bayi dan anak-anak.” ujar dia dalam Rapat Kerja Bersama Komisi IX DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (23/6/2026).
Selain edukasi, pemerintah juga menyiapkan strategi penguatan kapasitas layanan kesehatan di lapangan. Budi menegaskan bahwa keberhasilan program imunisasi nasional tidak hanya bergantung pada ketersediaan vaksin, tetapi juga kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan.
"Strategi imunisasi nasional yang paling penting adalah memastikan dalam dua tahun ke depan penyediaan infrastruktur layanan imunisasi bisa selesai," kata Budi.
Penguatan infrastruktur tersebut mencakup peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, penyediaan rantai dingin penyimpanan vaksin, hingga peningkatan kapasitas tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Dengan layanan yang lebih merata dan mudah diakses, pemerintah berharap cakupan imunisasi nasional dapat terus meningkat dan risiko munculnya penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin bisa ditekan.
Pemangkasan anggaran menyurutkan upaya vaksinasi
Di sisi lain, Kementerian Kesehatan juga menghadapi tantangan pendanaan program vaksinasi pada tahun 2026 akibat adanya pemangkasan anggaran. Budi mengungkapkan bahwa pemetaan kebutuhan serta rencana kerja jangka menengah terus dibahas bersama para legislator, guna memastikan keberlanjutan program imunisasi nasional tetap terjaga.
Indonesia butuh anggaran Rp44,49 triliun untuk program vaksinasi dan imunisasi nasional. Khusus 2026, program tersebut menghadapi defisit anggaran cukup besar.
Untuk periode 2025–2029, Kementerian Kesehatan membutuhkan anggaran sebesar Rp44,49 triliun guna menjalankan program vaksinasi dan imunisasi nasional. Namun khusus tahun 2026, program tersebut menghadapi defisit anggaran yang cukup besar.
"Vaksinnya saja kita masih kurang sekitar Rp1 triliun. Padahal, program imunisasi ini rutin dan kebutuhannya dihitung berdasarkan jumlah bayi yang lahir dan kebutuhan lainnya," ujar Budi.
Terkait pendanaan jangka menengah, Budi menyatakan bahwa rencana program imunisasi hingga 2029 telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas. Meski demikian, masih terdapat kesenjangan pendanaan yang perlu diatasi. "Masih ada gap anggaran sekitar Rp4,91 triliun hingga 2029," kata Budi.
Detail sumber pendanaan
Masih soal anggaran, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menyoroti kesenjangan anggaran dalam roadmap penguatan Program Imunisasi Nasional tahun 2025–2029. Dari total kebutuhan biaya sebesar Rp 44,49 triliun, dana yang tersedia baru mencapai Rp 39,58 triliun,terdapat kesenjangan (gap) sebesar Rp4,91 triliun atau sekitar 11 persen dari total kebutuhan.
Putih meminta Kementerian Kesehatan merinci dari mana sumber pemenuhan kekurangan anggaran tersebut, dimana selisihnya mencapai 4,91 persen.
"Perlu di breakdown Pak Menteri, untuk setiap komponen pembiayaan ini, termasuk potensi sumber pemenuhan kebutuhannya supaya kita bisa memastikan semua program imunisasi ini bisa terjaga keberlangsungannya," ujar dia.
Ia juga menyinggung capaian imunisasi Human papillomavirus (HPV) yang melampaui 90 persen pada 2025 dan mendorong agar rencana perluasan imunisasi HPV kepada anak laki-laki yang semula dijadwalkan pada 2027, mendapat kejelasan apakah akan dipercepat pada 2026.
Selain itu, Ia meminta penjelasan soal koordinasi vaksinasi polio bagi jemaah haji menyusul peralihan pengelolaan kesehatan haji dari Kemenkes ke Kementerian Haji dan Umrah.
Diperlukan transparansi kandungan vaksin
Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mengatakan, upaya meningkatkan cakupan imunisasi nasional dinilai tidak cukup hanya mengandalkan kampanye dan sosialisasi mengenai manfaat vaksin.
Keterbukaan informasi terkait kandungan vaksin serta proses produksinya dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program imunisasi.
Menurutnya, masih adanya penolakan terhadap imunisasi, terutama dari kalangan orang tua, perlu direspons dengan pendekatan yang lebih edukatif dan transparan.
“Salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan imunisasi adalah masih adanya orang tua yang melarang anaknya mendapatkan vaksin. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan secara lebih rinci mengenai kandungan vaksin agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh,” ujar dia.
Sosialisasi dan edukasi yang masif
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti mengatakan, sosialisasi imunisasi harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi. Di tengah maraknya informasi yang tidak akurat dan sentimen anti vaksin.
Ia juga mendorong perlunya memperkuat edukasi melalui berbagai saluran komunikasi, baik media massa, media sosial, maupun kegiatan penyuluhan langsung di masyarakat. "Upaya ini penting agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai manfaat dan keamanan vaksin,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (24/6).
Pelibatan berbagai pihak juga menjadi kunci keberhasilan sosialisasi imunisasi. tenaga kesehatan, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga institusi pendidikan perlu berperan aktif dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada masyarakat.
Dengan pendekatan yang lebih dekat dan sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program imunisasi diharapkan dapat meningkat.
