Pengucapan sumpah anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlangsung khidmat pada Rabu (25/3/2026) di Mahkamah Agung menjadi titik awal penataan arah kebijakan baru sektor jasa keuangan, dengan fokus pada penguatan stabilitas, pengawasan terintegrasi, dan respons terhadap tantangan global maupun domestik.
Pengucapan sumpah yang berlangsung pukul 14.45 WIB dipandu langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto. Dalam prosesi tersebut, ia terlebih dahulu menanyakan kesiapan para pejabat sebelum mengucapkan sumpah jabatan.
Pelantikan ini merujuk pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2026 yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 17 Maret 2026. Dengan pengucapan sumpah tersebut, para anggota Dewan Komisioner resmi menjalankan tugasnya secara penuh hingga lima tahun ke depan.
Dalam pelantikan tersebut, Friderica Widyasari Dewi resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK, didampingi Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua. Selain itu, Hasan Fawzi dilantik sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, serta Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen.
Struktur Dewan Komisioner juga diperkuat dengan kehadiran anggota ex-officio, yakni Thomas A.M. Djiwandono dari Bank Indonesia dan Juda Agung dari Kementerian Keuangan. Seluruh anggota yang dilantik sebelumnya telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR RI pada 11 Maret 2026.
Siap tancap gas, stabilitas jadi prioritas
Usai pelantikan, OJK menetapkan stabilitas sistem keuangan, pemulihan kepercayaan publik, dan penguatan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama.
Friderica menyatakan bahwa formasi Dewan Komisioner OJK kini telah lengkap, mencakup Wakil Ketua, para Kepala Eksekutif sektor pengawasan, serta anggota ex-officio dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
“Kami menyadari bahwa saat ini tantangan kita tidak mudah. Namun kami yakin dengan teamwork yang solid di ADK OJK, kita bisa membawa sektor jasa keuangan semakin maju,” ujar wanita yang akrab dipanggil Kiki itu.
Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa menjaga stabilitas sistem keuangan menjadi target utama di tengah dinamika global dan ketidakpastian ekonomi. Selain itu, pemulihan kepercayaan publik, khususnya di sektor pasar modal, tetap menjadi agenda prioritas OJK.
“Itu tetap menjadi agenda prioritas kita untuk menjaga dan memulihkan kepercayaan publik, terutama dari sisi pasar modal dan juga sektor yang lain,” kata Kiki.
Lebih lanjut, OJK juga akan mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung program prioritas pemerintah. Untuk mencapai hal tersebut, lembaga ini akan memperkuat pengawasan dan perizinan terintegrasi, seiring meningkatnya kompleksitas produk keuangan dan konglomerasi sektor jasa keuangan.
“Bagaimana sektor jasa keuangan bisa terus tumbuh, berinovasi, tapi tetap dengan mengedepankan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat,” ucap dia.
Di sisi penegakan hukum, OJK berkomitmen memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor jasa keuangan. Langkah ini akan diiringi dengan peningkatan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Tria Dianti
Secara paralel, OJK melanjutkan reformasi tata kelola di sektor jasa keuangan, khususnya pasar modal. Kiki menjelaskan bahwa upaya peningkatan integritas dilakukan melalui penegakan hukum terhadap kasus-kasus pasar modal, serta peningkatan transparansi dan likuiditas.
Salah satu langkah yang telah diterapkan adalah keterbukaan kepemilikan saham di atas 1 persen kepada publik. OJK juga tengah mendorong pengungkapan ultimate beneficial owner (UBO) guna memberikan gambaran lebih jelas kepada investor mengenai profil kepemilikan saham.
Selain itu, OJK berupaya meningkatkan likuiditas pasar melalui berbagai program, termasuk peningkatan porsi saham beredar (free float). Perbaikan klasifikasi data investor juga dilakukan untuk memperjelas struktur kepemilikan di pasar.
Kiki menambahkan bahwa reformasi tidak hanya dilakukan di pasar modal, tetapi juga mencakup seluruh sektor jasa keuangan melalui penguatan tata kelola dan manajemen risiko. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketahanan sektor di tengah tekanan global.
“Kalau cuaca boleh bumpy, tapi kalau pesawat kita dalam kondisi baik, Insyaallah selamat sampai tujuan,” ungkap Kiki.
Usai pelantikan, Dewan Komisioner OJK langsung menggelar serah terima jabatan dan rapat Dewan Komisioner pertama sesuai mandat undang-undang, sebagai langkah awal pelaksanaan tugas kepengurusan baru.
IHSG dapat angin segar
Terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan akan mempercepat pembentukan badan baru pengelolaan dan pengembangan instrumen keuangan yang ditujukan untuk mengintegrasikan pengembangan instrumen keuangan yang selama ini berjalan terpisah di masing-masing otoritas.
“Nah, itu tentu akan menambah lagi potensi supply baru instrumen-instrumen keuangan yang selama ini mungkin baru kami lakukan secara sendiri-sendiri,” ujar Hasan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (25/3/2026).
Ke depan, badan ini tidak hanya melibatkan regulator, tetapi juga pelaku industri serta kementerian dan lembaga terkait. Proses awal, mulai dari perancangan produk hingga penyesuaian sisi penawaran dan permintaan, akan dikoordinasikan dalam badan tersebut, sementara kewenangan pengaturan tetap berada di masing-masing otoritas.
“Tapi, pengelolaan awal, desain, serta condition dari supply maupun demand akan kami olah dalam koordinasi di badan pengembangan,” ungkap Hasan.
Pembentukan badan ini berlangsung di tengah perubahan kepemimpinan di OJK, setelah Dewan Perwakilan Rakyat memilih Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031.
Sejalan dengan upaya memperdalam pasar keuangan, OJK juga menyoroti pergerakan IHSG yang menunjukkan penguatan setelah libur Lebaran. Pada perdagangan Rabu, IHSG sempat melemah di awal sesi sebelum berbalik naik 92,358 poin atau 1,30 persen ke level 7.199,197. Sepanjang sesi I, indeks bergerak dalam rentang 7.057 hingga 7.212, dengan volume transaksi mencapai 25,935 miliar saham dan nilai transaksi Rp13,302 triliun. IHSG pun ditutup naik 195,28 poin atau 2,75% ke level 7.302,12.
“Kalau kita lihat pagi ini ya, IHSG kita tetap ada di teritori positif. Setelah memasuki masa liburan dan cuti bersama panjang di Idul Fitri kemarin. Kita berharap ini juga cerminan dari kembali adanya kepastian, terutama dari investor kita semua yang mencermati perkembangan geopolitik terakhir,” kata dia.
Ia menambahkan, stabilitas pasar sangat bergantung pada kepastian arah ke depan, sehingga investor diimbau tetap tenang di tengah volatilitas global.
Dalam jangka menengah hingga panjang, OJK memandang pasar modal Indonesia tetap memiliki prospek yang menarik sebagai alternatif investasi.
Agung Mahesa Fikri
Sementara itu, Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik menilai perilaku investor domestik cenderung rasional dalam menyikapi dinamika global. Hal ini tercermin dari pergerakan IHSG yang tidak menunjukkan reaksi berlebihan terhadap sentimen eksternal, termasuk konflik geopolitik yang berpotensi memicu volatilitas di pasar keuangan global.
Dalam konteks tersebut, ia mengingatkan pelaku pasar untuk tetap mengedepankan analisis fundamental dalam mengambil keputusan investasi. Ia juga menekankan pentingnya menyesuaikan strategi investasi dengan profil risiko masing-masing investor.
Jeffrey menjelaskan bahwa dalam setiap kondisi pasar, selalu terdapat sektor atau emiten yang memperoleh keuntungan maupun yang terdampak negatif. Oleh karena itu, investor perlu bersikap selektif dan berhati-hati dalam menentukan portofolio investasi.
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa penguatan fundamental pasar tidak hanya berkaitan dengan kualitas emiten, tetapi juga mencakup peningkatan transparansi, tata kelola, serta kepercayaan investor terhadap pasar modal domestik.
Stabilkan sistem keuangan
Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede, menyoroti sejumlah pekerjaan rumah bagi pimpinan baru OJK, mulai dari pemulihan kepercayaan pasar hingga penguatan pengawasan perbankan, di tengah meningkatnya tekanan global yang berpotensi memengaruhi kinerja industri keuangan pada 2026.
“Harapannya bahwa regulator ini cepat, tegas, transparan, konsisten,” kata Josua.
Ia menambahkan, dalam jangka pendek, OJK perlu mempercepat reformasi integritas pasar modal, termasuk meningkatkan transparansi kepemilikan saham, memperjelas klasifikasi investor, serta memastikan kecukupan free float. Selain itu, penguatan pengawasan terhadap konglomerasi keuangan juga dinilai mendesak.
Dari sisi perbankan, Josua menilai OJK perlu memastikan pengawasan tidak tertinggal oleh perubahan profil risiko, terutama di tengah ketidakpastian global. Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas aset agar pertumbuhan kredit tetap sehat.
Selain itu, percepatan transmisi penurunan suku bunga menjadi perhatian, agar fungsi intermediasi perbankan dapat berjalan optimal. OJK juga diminta memperkuat pengawasan terhadap segmen perbankan yang lebih rentan, seperti bank perekonomian rakyat (BPR) dan bank daerah.
“Pengawasan mikro tetap akan krusial,” kata Josua.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan risiko siber, perlindungan konsumen, serta memastikan proses konsolidasi industri dan pemenuhan modal minimum berjalan tanpa mengganggu kepercayaan pasar.
Lebih lanjut, dia berharap regulator anyar mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas sistem keuangan dan dorongan terhadap inovasi industri.
Menurut dia, kolaborasi antara regulator dan pelaku industri menjadi kunci untuk memperkuat ekosistem keuangan nasional.
“OJK dapat terus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, sekaligus juga mendorong inovasi pertumbuhan industri yang berkelanjutan,” cetusnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi yang erat antara regulator dan industri untuk menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
