Penyediaan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mereduksi emisi karbon nasional. Pembangunan yang berlokasi di Pulau Jawa memosisikan wilayah ini sebagai episentrum transisi energi bersih domestik. Penyiapan lahan berskala masif ini diharapkan mampu mengatasi kendala klasik pembebasan tanah dan memberikan kepastian spasial jangka panjang bagi para investor sektor hijau.
Ambisi besar di Pulau Jawa ini berdiri di atas fondasi pertumbuhan infrastruktur surya nasional yang konsisten menunjukkan tren positif. Mengacu pada data statisik PT PLN (Persero), jumlah unit PLTS terpasang mengalami lonjakan signifikan dari 68 unit pada tahun 2016 menjadi 361 unit di tahun 2025.
Pertumbuhan yang telah berjalan selama satu dekade ini berbanding lurus dengan peningkatan kapasitas terpasang secara kumulatif. Pada tahun 2016, kapasitas surya nasional tercatat sebesar 12,94 Megawatt (MW). Angka tersebut meroket hingga mencapai 36,34 MW pada akhir tahun 2025. Tren ekspansif ini membuktikan bahwa ekosistem teknologi surya di Indonesia telah melewati fase inisiasi teknis dan siap bergerak menuju komersialisasi skala utilitas.
Meskipun proyek PLTS 100 GW dipusatkan di Pulau Jawa karena faktor kedekatan dengan pusat beban listrik nasional, peta potensi surya regional menunjukkan distribusi yang melimpah di luar Jawa yang dapat diintegrasikan di masa depan.
Berdasarkan kajian Institute for Essential Services Reform (IESR), wilayah Kalimantan Barat memimpin potensi teknis nasional dengan 2.203 GWp yang mampu menghasilkan pembangkitan sebesar 2.948 TWh per tahun. Disusul Kalimantan Timur (1.607 GWp) dan Kalimantan Tengah (1.412 GWp). Di Pulau Jawa sendiri, Jawa Timur dan Jawa Barat menyimpan potensi teknis gabungan sebesar 1.596 GWp.
Pemetaan angka potensial dari IESR menegaskan inisiatif lahan 24.000 hektar di Jawa barulah langkah awal dari pemanfaatan sebagian kecil dari total lumbung energi surya tak terbatas yang dimiliki Indonesia.
Proyeksi proyek PLTS yang digadang oleh pemerintah tersebut menjadi strategi akselerasi capaian bauran EBT nasional yang selama satu dekade terakhir belum mencapai target. Kehadiran komplek PLTS terintegrasi dalam skala gigawatt besar berpotensi memangkas biaya modal per megawatt. Sehingga, strategi tersebut diharapkan mampu menurunkan harga jual listrik surya hingga kompetitif di bawah biaya pokok penyediaan (BPP) listrik fosil.
Melalui integrasi kebijakan lahan yang terarah, tren kapasitas terpasang PLN yang terus meningkat, serta pemanfaatan potensi regional yang akurat, proyek PLTS 100 GW menjadi langkah awal untuk mencapai target Net Zero Emission Indonesia. Keberhasilan inisiatif ini tidak hanya diukur dari seberapa banyak panel surya yang berhasil membentang di atas tanah Jawa, melainkan dari terciptanya kepastian regulasi, hilirisasi industri rantai pasok baterai domestik, dan terwujudnya keadilan energi bagi masyarakat.
