Sejumlah perusahaan global sepakat berkomitmen untuk beralih ke 100 persen listrik terbarukan dalam operasional perusahaan. Komitmen yang disebut dengan RE100 tersebut dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar global yang semakin mengedepankan industri berbasis energi baru dan terbarukan (EBT).
Sejauh ini salah satu cara utama perusahaan di Indonesia membuktikan penggunaan energi terbarukan dalam praktik bisnisnya adalah melalui pembelian Renewable Energy Certificate (REC) dari PLN.
Direktur Utama PT PLN EMI Henri Firdaus mengatakan, saat ini pihaknya tengah membidik berbagai sektor industri dengan konsumsi listrik yang besar. Industri-industri tersebut dengan layanan PLN EMI pun bisa melakukan efisiensi energi dan mengurangi emisi.
“Sektor-sektor yang memakai listrik dalam jumlah yang besar misalnya tekstil, peleburan baja, terus juga sektor-sektor yang manufaktur yang memang menghasilkan produk middlestream ya yang memproses barang dari hulu ke hilir itu sangat membutuhkan layanan PT PLN EMI. Tapi memang yang paling membutuhkan saat ini adalah perusahaan yang tergabung dalam komitmen renewable energy 100, itu mereka diwajibkan tanpa kecuali melakukan offset ini ya,” kata Henri dalam Media Gathering PLN EMI yang digelar di Jakarta Selatan, Rabu (01/07/2026).
Tuntutan penggunaan energi bersih juga semakin dirasakan oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor ke luar negeri, seiring semakin ketatnya standar keberlanjutan di pasar global.
“Dan juga perusahaan yang berorientasi pada ekspor, rata-rata ekspor itu terutama ke Eropa dan Amerika, itu sudah mewajibkan eksportir harus membuktikan bahwa bisnis yang dilakukan sudah melakukan tata kelola yang berkelanjutan, salah satunya menggunakan energi hijau dan meng-offset-kan emisi-emisinya,” kata dia.
Selain industri-industri tersebut, pusat data atau data center juga menjadi segmen yang membutuhkan solusi dekarbonisasi. Tingginya konsumsi listrik pada data center juga menuntut para pelaku usaha untuk menggunakan energi yang bersumber dari energi bersih, diimbangi dengan mekanisme offset emisi.
“Data center ini adalah target kami di mendatang, sudah berjalan tapi kan mendatang akan naik terus ya sampai dua ribu megawatt, sekarang saja sudah 800 megawatt dan on-going terus, itu sebagian sudah berkontrak dengan kami,” jelasnya.
Produk REC pun menjadi salah satu instrumen untuk mendukung transisi energi tersebut. Pemanfaatan dari REC ini tidak hanya membantu pelanggan PLN EMI dalam memenuhi kebutuhan energi hijau, tetapi juga untuk mendukung pembangunan kapasitas energi bersih di dalam negeri.
“Potensi kami untuk REC ini dalam satu tahun itu 12 TWh tapi seluruh Indonesia kalau dikumpulkan untuk disertifikasi ke REC adalah 30 TWh, artinya besar sekali tapi belum kejual karena mandatorinya masih belum,” lanjut Henri.
Indonesia sendiri menargetkan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) agar mendominasi sekitar 74 persen di tahun 2060. Hal ini menjadi salah satu pilar utama pencapaian target Net Zero Emission (NZE).
440 Perusahaan berkomitmen
Head of RE100 and Energy Operations The Climate Group Ollie Wilson mengatakan, saat ini sudah ada ratusan perusahaan global yang berkomitmen untuk menggunakan EBT sebagai sumber energinya.
Oleh karena itu, ia juga turut mendorong para pelaku usaha di Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam agenda transisi energi global tersebut.
“Saat ini lebih dari 440 perusahaan telah bergabung dalam RE100, termasuk perusahaan global seperti Unilever, Samsung, dan Nike. Melalui kemitraan dengan institusi di Indonesia, kami berharap dapat menyambut perusahaan pertama yang berkantor pusat di Indonesia sebagai anggota RE100 pada tahun ini,” kata Wilson dalam sebuah diskusi pada Senin (29/6).
Perkembangan transisi energi ini membuka peluang yang besar untuk memperkuat posisi negara-negara dalam Association of Southeast Asian Nations (Asean) khususnya Indonesia dalam memperkuat posisinya di kawasan sebagai destinasi investasi.
Transformasi menuju target net zero emission (NZE) di Indonesia bahkan diproyeksikan dapat meningkatkan peluang ekonomi sebesar USD 3,8 triliun hingga tahun 2050 mendatang. Peluang ini terlihat dari meningkatnya penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri, hingga pasar pembiayaan berkelanjutan yang tumbuh secara signifikan dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam diskusi sama, Wakil Ketua Komite Bilateral Inggris Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Steven Marcelino, menyambut baik komitmen perusahaan global dalam RE100 tersebut. Inisiatif RE100 ini mendorong perusahaan global menggunakan energi hijau, sehingga pada akhirnya memberikan dampak yang signifikan salah satunya terhadap penurunan emisi karbon.
“Artinya, kini perusahaan-perusahaan paling berpengaruh di dunia berkomitmen untuk memenuhi 100% kebutuhan listriknya dari energi terbarukan pada 2050,” kata Steven.
Saat ini, pelaku usaha Tanah Air juga sudah menerapkan tata kelola environmental, social, and governance (ESG) di lingkungan bisnisnya untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional dan juga keberlanjutan lingkungan. Melihat dari gencarnya komitmen yang dilakukan oleh korporasi global dalam RE100 tersebut, Kadin juga mendorong agar pelaku usaha di Indonesia turut melakukan hal yang sama.
“Kami berharap semakin banyak perusahaan Indonesia dapat mempercepat transisi menuju energi terbarukan dan elektrifikasi untuk memperkuat ketahanan energi nasional,” harapnya.
Saat ini, upaya untuk melakukan diversifikasi sumber energi menjadi salah satu kunci dalam menghadapi gejolak geopolitik yang berdampak terhadap kondisi dan krisis energi global. Indonesia pun memiliki sumber potensi EBT yang melimpah dengan memanfaatkan berbagai sumber energi alternatif seperti angin, surya, ataupun panas bumi.
Upaya pemerintah dalam mendorong transisi energi juga terus menunjukkan hasil positif, terlihat di sektor ketenagalistrikan. Pengembangan EBT yang berkelanjutan ini nantinya berdampak pada ketahanan energi nasional sekaligus mendukung pencapaian target transisi energi dan pembangunan rendah karbon di Indonesia.
Melampaui target
Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno mengungkapkan, hingga April 2026 ini bauran EBT pada pembangkit listrik sudah mencapai 17,89%, yang mana telah melampaui target tahun 2026 yang sebesar 16,46%.
Kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional saat ini sendiri mencapai 108 GW, dengan 16,26 GW di antaranya berasal dari pembangkit berbasis EBT.
“Kondisi ini memberikan harapan porsi EBT berada di jalur yang baik, meski bauran fosil dan keterbatasan pasokan gas masih menjadi isu yang perlu terus dibenahi,” kata Tri.
Seiring meningkatnya komitmen perusahaan global terhadap RE100, kebutuhan pelaku usaha di Indonesia untuk membuktikan penggunaan energi hijau pun juga terus bertambah.
Tetapi di satu sisi, tidak semua industri atau pelaku usaha mampu memenuhi kebutuhan EBT-nya secara mandiri, sehingga diperlukan berbagai solusi dekarbonisasi seperti efisiensi energi hingga penghitungan dan pengurangan emisi karbon. Kondisi ini membuka peluang bagi penyedia layanan manajemen energi, salah satunya adalah PT PLN Energy Management Indonesia (PLN EMI).
Tantangan percepatan transisi
Pengamat ketahanan energi Ali Ahmudi menilai, masih ada sejumlah hambatan dan tantangan yang perlu segera diatasi untuk mendorong percepatan transisi energi hijau ini. Selama masyarakat masih mengandalkan energi fosil, maka energi hijau pun akan sulit berkembang.
“Karena budaya masyarakat yang masih lebih senang memakai sesuatu yang mudah dalam hal ini energi fosil, maka merubah mereka ke energi terbarukan itu tidak mudah, harus merubah mindset masyarakat melalui pendidikan agar ada kesadaran,” ucap Ali.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, agenda transisi energi hijau ini sudah tidak bisa lagi ditunda lantaran saat ini penggunaan EBT juga telah menjadi syarat penting agar suatu negara bisa tetap berada dalam rantai pasok global.
“Uni Eropa sudah menjalankan carbon border adjustment mechanism (CBAM) yang pada dasarnya mengenakan pajak karbon pada produk dengan emisi tinggi. Negara-negara besar juga membangun industri energi bersih mereka sendiri,” jelasnya.
Akan tetapi, dalam praktiknya, menuju transisi tersebut masih berhadapan dengan sejumlah tantangan mulai dari kualitas sumber daya manusia (SDM) hingga biaya yang sangat tinggi sehingga membutuhkan bantuan dari sisi pendanaan.
“Transisi energi membutuhkan investasi sangat besar dan APBN jelas tidak cukup. Karena itu, Indonesia perlu menarik investasi swasta dan pembiayaan internasional. Tetapi investor hanya akan masuk kalau regulasinya konsisten dan tata kelolanya kredibel,” lanjut Yusuf.
