Peringkat Desil dalam DTSEN Perlu Diperkuat dengan Data Kerentanan
Kerentanan sosial dapat bersifat individual yang tidak sepenuhnya tertangkap oleh peringkat kesejahteraan rumah tangga, yang digunakan sebagai acuan DTSEN.
Tambahkan SUAR ke Google
Pemeringkatan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) perlu untuk diperkuat dengan data kerentanan guna menjamin ketepatan sasaran program perlindungan sosial. Pasalnya, peringkat kesejahteraan berbasis rumah tangga yang digunakan saat ini belum cukup untuk menggambarkan kebutuhan dan kerentanan setiap individu di dalam keluarga.
Peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Diahhadi Setyonaluri mengatakan, penentuan desil DTSEN menggunakan metode proxy means test (PMT) yang memperkirakan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan sejumlah karakteristik. Variabel yang digunakan antara lain kondisi rumah, sumber air, bahan bakar, aset, komposisi keluarga hingga kondisi disabilitas. Namun persoalannya, metode tersebut pada dasarnya memperkirakan tingkat konsumsi atau kesejahteraan, bukan kebutuhan aktual setiap keluarga.
"Metode PMT tadi untuk penentuan desil itu kan memperkirakan konsumsi tapi bukan kebutuhan," katanya dalam diskusi Membaca Desil DTSEN dari Perspektif GEDSI: Dampak, Pemutakhiran, dan Ruang Perbikan, Jakarta, Jumat (25/9/2026).
Baca juga:
BPS Tingkatkan Akurasi DTSEN demi Bansos Tepat Sasaran
Kualitas data DTSEN perlu menjadi perhatian, karena kesalahan dalam basis data perlindungan sosial dapat berdampak langsung kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Deandra Syarizka
Kondisi tersebut membuat dua keluarga dengan tingkat pengeluaran yang sama belum tentu memiliki tingkat kesejahteraan yang sama. Keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas, misalnya, dapat menghadapi kebutuhan pengeluaran yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengakses layanan.
Persoalan serupa dapat muncul pada perempuan kepala keluarga. Diahhadi mengatakan kepemilikan aset seperti rumah warisan dapat membuat kondisi sebuah keluarga terlihat cukup dari sisi aset. Namun, pendapatan perempuan kepala keluarga dapat lebih tidak stabil karena sebagian bekerja di sektor informal.
Kerentanan Mempertimbangkan Konteks Lokal
Di wilayah terpencil dan masyarakat adat, indikator kesejahteraan juga perlu dibaca dengan konteks lokal. Kepemilikan rumah panggung atau penggunaan kayu bakar, misalnya, tidak selalu menunjukkan kondisi miskin. Sebaliknya, harga barang dan biaya untuk menjangkau layanan di wilayah tersebut dapat lebih tinggi.
"Jadi, kerentanan berlapis itu bisa terjadi dan tidak bisa sekedar dijumlahkan saja," katanya.
Dengan kondisi tersebut, ia menilai desil tidak dapat menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan sasaran bantuan sosial. Bahkan, ketika sebuah keluarga mengalami kenaikan desil, individu di dalam keluarga tersebut masih dapat memiliki kerentanan tertentu yang tidak sepenuhnya tertangkap oleh peringkat kesejahteraan rumah tangga.
"Jadi, secara nilai desil mereka sudah going up, sudah meningkat, tapi individu di situ punya kerentanan, dan itu mungkin tidak ketangkap kalau memang desil itu jadikan satu-satunya indikator," katanya.
Sementara itu, Perencana Ahli Muda Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas Dwi Rahayuningsih mengatakan kondisi tersebut menunjukkan pentingnya menghubungkan desil dengan informasi mengenai kerentanan individual.
Menurut dia, dua keluarga yang berada dalam desil yang sama dapat memiliki tingkat kerentanan yang berbeda karena komposisi dan kebutuhan anggota keluarganya tidak sama. Perbedaan tersebut antara lain dapat muncul karena adanya anggota keluarga penyandang disabilitas atau lansia yang menghadapi kebutuhan dan hambatan akses layanan berbeda.
“Pemanfaatan desil tetap perlu dihubungkan dengan informasi dan data kerentanan individual agar dapat menggambarkan kebutuhan individu maupun keluarga secara keseluruhan,” kata Dwi.
Karena itu, perencanaan program perlu didukung data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, kondisi disabilitas, serta karakteristik lain yang relevan. Data tersebut diperlukan agar pemerintah tidak hanya mengetahui siapa yang berada pada desil tertentu, tetapi juga memahami siapa yang menghadapi risiko, bentuk kerentanan yang dihadapi, serta dukungan yang dibutuhkan.
Menurut Dwi, kerentanan juga bersifat dinamis. Kehilangan pekerjaan, sakit, bencana, perubahan struktur keluarga, maupun guncangan lainnya dapat terjadi dengan cepat dan memengaruhi kesejahteraan keluarga. Oleh sebab itu, perencanaan program perlu didukung dengan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, penyandang disabilitas, dan karakteristik relevan lainnya.
"Dengan data tersebut, perencanaan tidak hanya menjawab siapa yang berada di desil tertentu, tetapi juga siapa yang menghadapi risiko, bentuk kerentanan yang dihadapi, dan juga dukungan yang diperlukan. Dalam konteks ini, DTSEN dapat menjadi rujukan bersama untuk mendukung keterpaduan perencanaan dan penetapan sasaran," kata ia.
Perspektif GEDSI
Dwi mengatakan perspektif GEDSI (gender equality, disability, and social inclusion / kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial) juga telah diterjemahkan dalam sejumlah kebijakan pemerintah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029, kelompok lansia, penyandang disabilitas, anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya telah ditetapkan sebagai sasaran dan prioritas pembangunan inklusif.
Di tingkat daerah, pemanfaatan data lokal juga mulai dilakukan. Dwi mencontohkan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang mulai memadankan DTSEN dengan data lokal untuk memastikan perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Menurut Dwi, tujuan akhirnya bukan sekadar membangun satu data nasional, melainkan menggunakan pemeringkatan kesejahteraan bersama data terpilah untuk mengetahui siapa yang paling rentan, memahami penyebab kerentanan, dan memberikan dukungan sesuai kebutuhan.
"Penggunaan data tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kriteria program, desain layanan, dan koordinasi lintas sektor agar kelompok masyarakat tidak hanya teridentifikasi, tetapi benar-benar dapat mengakses dukungan yang dibutuhkan," katanya.
Penguatan tersebut, lanjut Dwi, tidak dapat hanya mengandalkan DTSEN dan data administratif. Data juga perlu dilengkapi dengan bukti lapangan, pengalaman langsung masyarakat, masukan organisasi masyarakat sipil, serta informasi dari pemerintah daerah dan penyedia layanan.
Data terpilah dan bukti lapangan juga dapat membantu koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ketika kebutuhan suatu kelompok berkaitan dengan beberapa sektor sekaligus, seperti perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, aksesibilitas, dan pemberdayaan ekonomi, koordinasi diperlukan agar berbagai intervensi dapat saling melengkapi.
"Dengan demikian, penguatan DTSEN dan perencanaan program sosial tidak hanya bergantung pada ketersediaan data, tetapi juga kemampuan pemerintah memadukan data administrasi dan juga dengan bukti lapangan, dan menindaklanjutinya dalam kebijakan serta layanan yang konkret," katanya.
Optimalkan Data yang Ada
Sementara itu, Peneliti Kebijakan Publik Andrea Adhi mengatakan penguatan data tersebut tidak selalu harus dilakukan dengan mengumpulkan data baru. Pemerintah dapat mengoptimalkan berbagai data yang sudah tersedia dengan memperkuat interoperabilitas antarsumber data.
"Jadi, sebenarnya interoperabilitas data ini yang mungkin kita bisa coba kuatkan," katanya.
Menurut Andrea, desil tetap memiliki fungsi untuk menentukan prioritas dan target program. Namun, data tersebut perlu dilengkapi informasi mengenai karakteristik individu dan konteks lokal. Misalnya data disabilitas.
Informasi tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, baik pelaporan individu, komunitas maupun pemerintah di tingkat kelurahan, kemudian dipadankan dengan DTSEN.
Dengan cara tersebut, pemerintah tidak harus membebankan seluruh kebutuhan pendataan kepada DTSEN, tetapi dapat memanfaatkan data yang sudah tersedia di berbagai institusi dan kelompok masyarakat.
"Jadi bagaimana data-data yang mungkin ada, baik yang self-reported maupun yang mungkin sudah ada di komunitas, itu bisa digabungkan, begitu. Jadi tentu bukan berarti itu semua harus dikumpulkan melalui data awal yang dikumpulkan BPS begitu ya, DTSEN, lalu diverifikasi. Tapi mungkin bisa dipadu-padankan," katanya.
