Perdagangan Internasional: Mengapa Anggapan “Impor Itu Buruk” Mahal bagi Kita (Tulisan 4 dari 4)

Artikel ini merupakan opini dari Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Mohamad Ikhsan

Bila anda tertarik untuk menjadi kontributor opini, silakan mendaftarkan diri anda dengan kirim email ke [email protected]

CATATAN ICAN  ·  SERI KEEMPAT

Perdagangan Internasional

Mengapa Anggapan “Impor Itu Buruk” Mahal bagi Kita

Mispersepsi yang Tak Pernah Pergi

Ini catatan keempat dalam seri yang sudah saya tulis. Sebelumnya saya membahas pasar — apa itu pasar dan siapa pelakunya. Lalu saya membahas bank sebagai lembaga amanah, dan mengapa krisis 1998 sebagian besar berakar di sana. Kemudian saya menulis tentang peran negara dalam perekonomian — di mana ia harus hadir, dan di mana ia sebaiknya menahan diri. Catatan kali ini melengkapi keempatnya: perdagangan internasional.

Saya memilih topik ini karena satu anggapan yang sudah terlalu sering saya dengar — dari ruang kelas, dari ruang sidang kebijakan, dari mulut politisi, bahkan dari mulut sebagian akademisi — yaitu bahwa ekspor itu baik dan impor itu buruk. Anggapan ini terdengar sederhana dan masuk akal. Tetapi seperti banyak hal yang terdengar sederhana, ia sebenarnya keliru — dan kekeliruan ini sudah cukup mahal harganya bagi rakyat Indonesia.

Setiap kali defisit neraca perdagangan melebar, atau setiap kali tahun politik mendekat, retorika “kemandirian”, “swasembada”, dan “tutup keran impor” muncul lagi seolah ia adalah obat mujarab untuk apa saja. Saya ingin meluangkan waktu untuk menjelaskan mengapa anggapan ini bukan hanya salah secara teori — tetapi juga merugikan secara praktik.

Mari kita mulai dari pertanyaan paling mendasar: mengapa manusia berdagang sejak awal mula?

Pelajaran dari Pulau Tom Hanks

Ilmu ekonomi sering memulai diskusi tentang perdagangan dengan model yang super sederhana. Klasiknya adalah Robinson Crusoe’s Economy — ekonomi satu orang yang harus memproduksi sendiri segala kebutuhannya. Saya lebih suka menggunakan versi yang lebih kontemporer: kisah Tom Hanks dalam film Cast Away. Seorang kurir Federal Express yang pesawat kargonya jatuh di suatu pulau di Pasifik, dan ia terdampar sendirian di sana.

Di pulau itu, Tom Hanks adalah ekonomi subsistensi paling murni. Apa yang ia konsumsi sama persis dengan apa yang ia produksi. Outputnya terbatas oleh dua hal: kendala waktu (hanya 24 jam sehari) dan sumber daya alam di pulau itu. Ia bertahan hidup, tetapi tidak ada surplus, tidak ada akumulasi, tidak ada peningkatan kesejahteraan dari waktu ke waktu.

Sekarang mari kita perluas cerita. Tanpa sepengetahuan Tom Hanks, ternyata salah seorang kru pesawat juga selamat dan terdampar tidak jauh. Mereka berdua bertemu, lalu memutuskan hidup bersama. Yang terjadi berikutnya adalah keajaiban kecil — dan inti dari semua perdagangan.

Mereka mulai melakukan pembagian kerja (division of labor) dan sepakat untuk berspesialisasi sesuai keahlian masing-masing. Mungkin Tom Hanks lebih cekatan menangkap ikan, sementara temannya lebih piawai membuat tempat berlindung. Begitu spesialisasi terjadi, kendala waktu pun melonggar. Hasilnya: output total bertambah, dan konsumsi mereka berdua bertambah — bahkan dibandingkan jika masing-masing tetap memproduksi sendiri seluruh kebutuhan.

Cerita berlanjut. Tanpa mereka sadari, ada komunitas suku yang hidup di sekitar pulau. Dengan bahasa Tarzan, mereka melakukan pertukaran. Tom Hanks dan temannya memperkenalkan teknologi baru — cara membuat alat tangkap ikan yang lebih efisien, cara mengawetkan makanan. Produksi di pulau meningkat. Konsumsi pun ikut. Lalu mereka memperkenalkan teknologi pembuatan kapal, dan mulai berdagang dengan pulau-pulau tetangga. Spesialisasi terjadi pada setiap tahap — ada yang ahli memilih kayu, ada yang ahli menyusun lambung, ada yang ahli membuat layar. Dan seterusnya.

Kalau saya ringkaskan, kenaikan produksi dan konsumsi pada cerita Tom Hanks bisa terjadi karena lima mekanisme yang bekerja bersama:

Pertama, learning by doing. Kita memperoleh keterampilan ketika kita memproduksi. Semakin sering Tom Hanks menangkap ikan, semakin lihai ia membaca arus dan memilih umpan. Pengulangan tugas menghasilkan pengetahuan praktis yang tidak bisa diajarkan di kelas.

Kedua, difference in ability. Karena keterampilan dan kondisi alam berbeda — kualitas tanah, iklim, ketersediaan air, sumber mineral — beberapa orang, atau beberapa daerah, atau beberapa negara, memang lebih baik dalam memproduksi sesuatu daripada yang lain. Petani di Pulau Jawa lebih unggul dalam padi karena tanah vulkanik; Sulawesi Tengah unggul dalam kakao; Brebes unggul dalam bawang merah. Perbedaan inilah modal awal perdagangan.

Ketiga, economies of scale. Memproduksi dalam jumlah besar seringkali lebih efisien per unit daripada memproduksi dalam jumlah kecil. Pabrik tekstil yang memproduksi sejuta meter kain per bulan akan punya biaya per meter yang jauh lebih rendah dibandingkan satu penjahit rumahan. Skala ekonomi inilah yang menjelaskan mengapa beberapa industri secara alamiah cenderung mengkonsolidasi diri.

Keempat, teknologi. Keterampilan terus meningkat ketika teknologi masuk — dan teknologi seringkali membuat produksi barang menjadi lebih murah dan lebih baik sekaligus. Mesin uap, listrik, dan microchip masing-masing pernah menjadi gelombang yang merevolusi struktur biaya produksi global. Hari ini, kecerdasan buatan dan otomasi adalah gelombang berikutnya.

Kelima, spesialisasi yang menggerakkan pertukaran. Spesialisasi tidak ada artinya tanpa pertukaran. Anda tidak akan mau berspesialisasi sebagai pembuat sepatu jika tidak ada orang yang menukarkan beras, ikan, atau pakaian dengan sepatu Anda. Inilah yang membedakan ekonomi modern dari ekonomi Tom Hanks satu orang: Anda tidak memproduksi sendiri seluruh kebutuhan Anda, Anda memproduksi satu hal, lalu menukarkannya melalui pasar untuk mendapatkan ribuan hal lain.

Insight ini, perlu dicatat, bukan ide baru. Adam Smith sudah merumuskannya pada 1776 dalam The Wealth of Nations. Contoh klasiknya adalah pabrik peniti — sepuluh pekerja yang masing-masing berspesialisasi pada satu tahap produksi bisa menghasilkan ribuan peniti per hari, sementara satu pekerja yang mengerjakan semua tahap mungkin hanya bisa membuat beberapa peniti. Logika yang sama berlaku untuk negara.

Dari Ibnu Battuta ke Rantai Pasok Modern

Kelima mekanisme di atas adalah motor yang sama yang mengantar Ibnu Battuta melintasi Samudra Hindia pada abad ke-14, dan Columbus mengarungi Atlantik pada abad ke-15. Mereka mencari sumber daya alam dari Asia Tenggara — rempah-rempah, sutra, porselen — yang kemudian dipertukarkan dengan tekstil, perak, dan logam mulia dari Eropa atau Timur Tengah.

Yang perlu kita catat: Nusantara ada di pusat jaringan perdagangan dunia jauh sebelum kolonialisme Eropa. Malaka, Aceh, Banten, Makassar, dan Maluku adalah simpul-simpul perdagangan internasional yang ramai. Kita bukan pendatang baru dalam perdagangan global; kita pemain lama yang sempat “dipinggirkan” oleh kolonialisme dan kebijakan inward-looking di abad ke-20.

Pada 1600, pusat manufaktur dunia — untuk tekstil dan barang non-pertanian lainnya — justru ada di Asia, bukan Eropa. Revolusi Industri di Inggris-lah yang mengubah peta itu. Pada 1900, Eropa dan negara-negara yang dihuni penduduk asal Eropa sudah memproduksi sebagian besar barang manufaktur dunia. Sisa dunia berspesialisasi dalam pertanian dengan teknologi yang stagnan, terjebak dalam apa yang disebut Malthusian trap.

Tetapi peta itu sedang berubah lagi. Teknologi dalam komunikasi (satelit, kabel bawah laut, internet) dan transportasi (kapal kontainer, pesawat kargo) membuat biaya transaksi turun secara dramatis, dan mendorong globalisasi. Akibatnya, biaya hidup di seluruh dunia ikut turun secara dramatis — pertama sejak Revolusi Industri, dan kemudian secara lebih tajam sejak Cina bergabung dengan WTO pada 2001.

Gelombang pertama datang dari barang manufaktur sederhana: tekstil, alas kaki, mainan, pangan olahan. Pakaian yang dulu adalah barang mewah — di Eropa abad ke-18, satu setelan baju bisa menghabiskan setengah upah bulanan buruh — kini menjadi komoditas yang relatif murah. Gelombang berikutnya merambah produk yang lebih kompleks. Saya teringat dahulu satu sambungan telepon (line) berbiaya hampir USD 1.000. Sekarang, setelah Huawei dan ZTE masuk dengan peralatan telekomunikasi yang jauh lebih murah, biaya per line turun hingga sekitar 10% dari harga lama. Dampaknya: penetrasi telekomunikasi di negara berkembang — termasuk Indonesia — melompat dari hanya untuk segelintir orang kaya menjadi nyaris universal dalam dua dekade.

Dan kita akan menyaksikan revolusi serupa terjadi di sektor otomotif. Kendaraan listrik dari Cina — BYD, Geely, dan beberapa pemain lain — sedang mengubah peta industri otomotif dunia yang selama hampir satu abad didominasi Amerika Serikat (GM, Ford), Eropa (Volkswagen, Mercedes), dan Jepang (Toyota, Honda). Jika tren ini berlanjut, dalam satu dekade pusat gravitasi otomotif global akan bergeser ke Asia.

Tetapi mari kita berhenti sejenak dari narasi besar ini. Saya ingin menunjukkan tiga contoh konkret yang lebih sering luput dari diskusi publik di Indonesia — tetapi yang justru paling jelas memperlihatkan bagaimana perdagangan dan keunggulan komparatif sesungguhnya bekerja.

Tiga Pelajaran yang Sering Luput

Mie instan, kedelai Cina, dan negeri-negeri yang kaya hanya karena berdagang

Mie instan: Indonesia raja dunia tanpa menanam satu butir gandum

Indonesia adalah produsen mie instan terbesar kedua di dunia, dengan konsumsi sekitar 12,5 miliar bungkus per tahun — hanya kalah dari Cina. Indomie, mereknya yang paling terkenal, kini menjadi merek mie instan terbesar di dunia, mengalahkan Nissin dari Jepang yang lebih dulu hadir. Indomie diekspor ke lebih dari 60 negara, dengan Nigeria sebagai pasar terbesar di luar Indonesia.

Yang luar biasa adalah: Indonesia hampir tidak memproduksi gandum sama sekali. Iklim tropis kita tidak cocok untuk gandum — kita adalah satu-satunya negara G20 pengimpor gandum yang iklimnya sama sekali tidak cocok untuk komoditas itu. Seluruh gandum kita impor: sekitar 3–3,5 juta ton per tahun, terutama dari Australia, Kanada, dan Amerika Serikat.

Bagaimana sebuah negara yang tidak memproduksi gandum bisa menjadi raja dunia dalam produk berbasis gandum? Jawabannya adalah pelajaran inti dari catatan ini. Indonesia mengimpor gandum (yang murah karena diproduksi oleh negara dengan keunggulan komparatif di gandum), mengolahnya menjadi tepung, lalu menjadi mie instan dengan bumbu, kemasan, dan jaringan distribusi yang dikembangkan selama puluhan tahun. Nilai tambah ada di pengolahan, branding, dan logistik — bukan di gandum mentahnya.

Bayangkan kalau “swasembada gandum” diberlakukan. Indonesia berusaha menanam gandum sendiri. Hasilnya pasti: gandum lokal jauh lebih mahal karena iklim kita tidak cocok, tepung terigu jadi mahal, mie instan kehilangan daya saing global, ekspor anjlok, dan konsumen domestik membayar lebih untuk produk yang sama. Yang menang? Tidak ada. Yang kalah? Industri pengolahan, eksportir, dan konsumen — yaitu rakyat kita sendiri.

Ini bukan hipotetis. Ini cerita persis yang terjadi di beberapa komoditas lain di Indonesia. Akan saya kembangkan di bagian penutup.

Kedelai: mengapa Cina berbalik dari pengekspor menjadi pengimpor terbesar dunia

Sampai pertengahan 1990-an, Cina masih pengekspor neto kedelai. Beberapa dekade kemudian, Cina telah menjadi pengimpor kedelai terbesar di dunia — sekarang mengimpor sekitar 100 juta ton per tahun, atau sekitar 60% dari seluruh perdagangan kedelai global. Mayoritas dari Brasil (sekitar 65%) dan Amerika Serikat. Apa yang terjadi?

Cina membuat kalkulasi sederhana berdasarkan opportunity cost. Lahan dan air di Cina, terutama di wilayah utara, terbatas dan semakin mahal. Menanam kedelai membutuhkan banyak lahan per ton output, dan banyak air. Sementara itu, lahan dan air yang sama bisa digunakan untuk hal-hal dengan nilai tambah yang jauh lebih tinggi: sayuran dan buah segar, industri manufaktur yang menghasilkan ekspor jauh lebih besar per hektar, atau urbanisasi yang mendukung sektor jasa.

Maka Cina memilih: impor kedelai dari Brasil (yang punya lahan luas dan curah hujan tinggi — keunggulan komparatif yang nyata), dan gunakan lahan-air Cina untuk hal-hal yang nilai tambahnya lebih tinggi. Hasilnya: PDB Cina naik, kesejahteraan naik, surplus di sektor lain jauh lebih besar daripada defisit di sektor kedelai.

Apakah Cina “kalah” karena menjadi pengimpor kedelai? Tidak. Cina menang justru karena membaca opportunity cost dengan benar. Prinsip keunggulan komparatif bekerja di sini, persis seperti dalam cerita Tom Hanks dan temannya.

Singapura dan Hong Kong: kaya hanya karena menjadi simpul dagang

Lihat Singapura. Lihat Hong Kong. Dua “negara” yang nyaris tidak memiliki sumber daya alam apa pun — tidak ada minyak, gas, atau tambang. Lahan pertanian nyaris nol. Singapura bahkan harus mengimpor air minum dari Malaysia. Hong Kong harus mengimpor sayuran dari daratan Cina setiap hari.

Toh, kedua “negara” ini termasuk yang paling makmur di dunia. PDB per kapita Singapura sekitar USD 90.000 — di atas Amerika Serikat, dan menjadikannya salah satu dari dua-tiga negara terkaya di dunia. PDB per kapita Hong Kong sekitar USD 50.000–60.000 — di atas Korea Selatan.

Apa yang mereka jual? Mereka menjual perdagangan itu sendiri. Mereka adalah trade hub — simpul logistik, pelabuhan kontainer, pusat keuangan, dan entrepôt yang menghubungkan dunia. Singapura adalah salah satu pelabuhan kontainer terbesar di dunia. Hong Kong adalah salah satu pusat keuangan terbesar di Asia.

Kalau kita masih percaya bahwa “ekspor baik, impor buruk”, maka Singapura dan Hong Kong seharusnya negara miskin — karena rasio impor terhadap PDB mereka sangat tinggi, sering melebihi 100% (banyak yang re-ekspor). Tetapi kenyataannya, mereka adalah salah satu negara terkaya di dunia. Pelajarannya jelas: perdagangan itu sendiri menghasilkan nilai tambah. Logistik, keuangan, asuransi, jasa profesional, dan koordinasi rantai pasok adalah komoditas yang sangat berharga.

Indonesia, dengan posisi geografisnya di jantung Asia Tenggara, sebenarnya punya potensi besar untuk juga menjadi trade hub regional. Tetapi peluang itu sebagian besar belum tergarap, dan justru kerap dirusak oleh kebijakan yang menghambat arus barang, jasa, dan modal.

Tetapi — sebuah catatan penting

Sebelum saya melanjutkan, satu hal harus saya katakan dengan jelas. Manfaat dari perdagangan yang baru saya jelaskan — melalui mie instan, kedelai Cina, dan trade hub Singapura-Hong Kong — adalah manfaat agregat. Artinya, secara rata-rata, perekonomian sebagai keseluruhan diuntungkan. Tetapi rata-rata bisa menipu. Buruh tekstil di kota kecil yang pabriknya tutup karena kompetisi impor, pengrajin yang produknya tergerus barang murah dari luar, atau daerah yang industri tradisionalnya kehilangan pasar — mereka adalah korban yang konkret. Manfaat globalisasi tersebar tipis di banyak orang (harga lebih murah, pilihan lebih banyak), sementara biayanya terkonsentrasi pada kelompok kecil yang sangat terdampak.

Di sinilah saya ingin menghubungkan kembali ke Catatan #3 tentang peran negara. Membuka diri pada perdagangan bukan berarti membiarkan pasar bekerja tanpa pengawalan. Justru karena perdagangan menghasilkan pemenang dan pecundang, peran negara menjadi lebih — bukan lebih sedikit — penting. Negara harus menyediakan jaring pengaman sosial yang layak, program pelatihan ulang untuk pekerja yang tergeser, dan investasi di daerah yang terpukul. Ini bukan kebijakan anti-perdagangan; ini kebijakan yang membuat perdagangan secara politik dan secara moral berkelanjutan. Tanpa pengawalan ini, manfaat perdagangan akan terus dipertanyakan — dan retorika proteksionisme akan terus menemukan pasarnya, persis seperti yang sedang kita saksikan hari ini.

Apakah Impor Mengurangi PDB?

Setelah tiga contoh di atas, kita kembali ke argumen teknis yang sering dipakai untuk membenarkan kebijakan proteksionis: klaim bahwa “impor mengurangi PDB”. Argumen ini terdengar elegan. Dalam rumus PDB pendekatan pengeluaran, impor (M) muncul dengan tanda negatif:

PDB = C + I + G + X − M

Kalau M naik, kata para pendukung, PDB turun. Karena itu, agar PDB tumbuh, impor harus ditekan. Logika ini keliru — dan kekeliruannya ada pada satu fakta yang sering luput: C, I, dan G sudah termasuk barang impor di dalamnya.

Mereka mengukur total pengeluaran rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah — bukan hanya pengeluaran untuk produksi domestik. Tanda minus pada M ada bukan untuk menghukum impor, melainkan untuk mengoreksi — karena PDB hanya boleh menghitung nilai yang diproduksi di dalam negeri. Pengurangan M adalah penyeimbang akuntansi, bukan hukuman ekonomi.

Ambil contoh konkret. Rumah tangga Indonesia membeli kulkas Samsung seharga Rp 8 juta. C naik Rp 8 juta; M juga naik Rp 8 juta; efek neto pada PDB: nol. Hal yang sama untuk barang modal: pabrik di Cikarang mengimpor mesin Jerman senilai Rp 100 miliar. I naik Rp 100 miliar, M naik Rp 100 miliar, efek neto tetap nol. Naik-turunnya impor tidak mengubah PDB secara langsung.

Klaim “impor mengurangi PDB” dengan demikian salah secara aritmetika. Tetapi apakah impor sama sekali tidak relevan bagi pertumbuhan? Tidak juga — pengaruhnya ada, hanya saja tidak langsung, dan justru sebagian besar bersifat positif.

Pertama, impor barang modal memperluas kapasitas produksi. Tidak semua barang modal — mesin, teknologi, komponen presisi — tersedia di dalam negeri dengan kuantitas, kualitas, dan harga yang sesuai kebutuhan industri. Mesin tekstil terkini dari Italia atau Cina memungkinkan pabrik di Bandung memproduksi kain kualitas ekspor — menghasilkan PDB dari sisi produksi dan menciptakan lapangan kerja. Pabrik itu mungkin dibangun dengan mesin impor, tetapi bangunannya berdiri dengan semen, baja, dan tenaga kerja lokal. Multiplikator domestiknya nyata.

Kedua, dalam era global supply chain, ekspor bergantung pada impor. Ini pelajaran besar dari ekonomi abad ke-21. iPhone didesain di Amerika Serikat, dirakit di Cina, Taiwan, dan India, dengan komponen dari puluhan negara — display dari Korea, chip memori dan kamera dari Jepang, baterai dari Cina, processor dari Taiwan. Nilai ekspor iPhone dari Cina hanya mencerminkan nilai tambah yang diciptakan di Cina, setelah dikurangi nilai komponen impor. Bila Cina melarang impor chip Taiwan, ekspor iPhone berhenti — dan PDB Cina justru turun. Untuk Indonesia: ekspor tekstil bergantung pada impor benang dan zat warna; ekspor otomotif pada komponen presisi; ekspor farmasi pada bahan aktif. Tekan impor sembarangan, dan yang ikut tertekan adalah ekspor.

Ketiga, perdagangan memperluas ruang konsumsi seiring kemakmuran. Pada pendapatan rendah, ruang konsumsi rumah tangga terbatas — orang Jawa mengonsumsi apa yang tumbuh di Jawa. Seiring kemakmuran meningkat, preferensi pun berkembang: anggur dari Australia, kopi dari Ethiopia, salmon dari Norwegia, elektronik dari Korea. Perdagangan mencerminkan kenaikan kemakmuran, bukan mengikisnya.

Ketiga butir ini membawa kita kembali ke prinsip utama: keunggulan komparatif. Kita memproduksi di mana kita unggul, lalu menukarnya dengan barang dari pihak lain yang lebih efisien di bidangnya. Perdagangan — baik domestik maupun internasional — adalah cerminan kemajuan ekonomi, bukan ancaman terhadapnya.

Penutup: Bukan Swasembada, tetapi Keunggulan Komparatif

Tiga contoh tadi — mie instan, kedelai Cina, dan Singapura-Hong Kong — bukan kebetulan saya pilih. Ketiganya membawa pesan yang sama: kemakmuran datang dari membaca keunggulan komparatif dengan benar, bukan dari berusaha memproduksi semuanya sendiri.

Indonesia bukan negara yang seharusnya mencoba menanam segala-galanya. Bukan beras, bukan gandum, bukan kedelai, bukan gula. Indonesia harus menanam apa yang memang menjadi keunggulan komparatif kita — kakao, sawit, kopi, rempah, hortikultura tropis — dan mengolahnya dengan nilai tambah yang sebisa mungkin tinggi. Untuk komoditas di luar keunggulan kita, lebih baik mengimpor dengan harga dunia dan mengolahnya menjadi produk dengan nilai tambah yang kita kuasai. Indomie adalah contoh paling jelas: tidak ada satu butir gandum pun yang kita tanam, tetapi nilai tambah dari pengolahan dan jaringan distribusi membuat kita jadi raja dunia.

Retorika swasembada yang muncul berulang-ulang — beras, garam, gula, dan berbagai komoditas lain — perlu diuji secara empiris kasus per kasus, bukan diterima sebagai prinsip umum. Ada kasus di mana ketahanan strategis membenarkan kebijakan tertentu (misalnya, tidak terlalu bergantung pada satu pemasok untuk komoditas pokok). Tetapi ada lebih banyak kasus di mana proteksionisme hanya menaikkan harga bagi konsumen Indonesia, memperlemah daya saing industri yang butuh input impor, dan akhirnya justru mengurangi kapasitas ekspor kita sendiri.

Contohnya bisa kita lihat di sekitar kita. Kuota impor gula yang dipertahankan demi melindungi petani tebu domestik membuat harga gula di Indonesia menjadi salah satu yang termahal di Asia Tenggara — yang membayar adalah konsumen rumah tangga dan industri pengolahan makanan, yang terakhir ini justru bagian dari rantai nilai tambah yang seharusnya kita dorong. Tata niaga impor sapi yang sering diperketat menjelang hari raya membuat harga daging sapi di Indonesia konsisten 1,5–2 kali lipat harga dunia — pukulan langsung bagi rumah tangga kelas menengah. Pembatasan impor beras yang sering kali didasarkan pada perkiraan stok yang keliru mengakibatkan inflasi pangan dan pukulan terhadap rumah tangga miskin yang menghabiskan porsi besar pendapatannya untuk beras. Semua kasus ini berbalut retorika “melindungi petani” atau “kemandirian pangan”. Tetapi yang sebenarnya mereka lindungi seringkali adalah rente bagi segelintir pemain, dan yang mereka rugikan adalah jutaan konsumen.

Demikian pula gagasan downstreaming. Ada kasus di mana hilirisasi menciptakan nilai tambah riil. Tetapi ada juga kasus di mana ia hanya menjadi rente bagi segelintir pemain, dengan biaya yang ditanggung seluruh perekonomian. Tugas pembuat kebijakan adalah membedakan keduanya dengan jernih — bukan menelan retorika hilirisasi sebagai obat mujarab.

Indonesia bukan negara kecil yang bisa hidup terisolasi, dan bukan pula negara raksasa yang bisa mendikte syarat-syarat perdagangan dunia. Posisi kita ada di tengah — dan justru karena itu, strategi perdagangan yang cerdas, terbuka, namun selektif adalah kebijakan yang paling sesuai dengan kepentingan jangka panjang bangsa.

Singapura tidak menjadi kaya karena tutup pintu. Hong Kong tidak menjadi pusat keuangan dunia karena melakukan swasembada. Cina tidak menjadi raksasa ekonomi karena bersikeras menanam kedelai sendiri. Indomie tidak menjadi merek nomor satu dunia karena Indonesia menanam gandumnya sendiri. Mereka semua — orang, perusahaan, negara — membaca opportunity cost dengan benar, mengakses pasar global, dan berspesialisasi pada apa yang menjadi keunggulan komparatif mereka.

Itulah yang seharusnya juga kita lakukan. Bukan menutup keran impor, tetapi membangun kapasitas produksi di mana kita memang unggul, memperbaiki iklim investasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan ikut serta secara aktif dalam rantai pasok global. Itulah cara yang efektif menaikkan kapasitas ekonomi domestik. Yang lainnya hanya retorika.

— Ican

Depok, Mei 2026

Baca juga serial Catatan Ican lainnya

Pasar Bukan Milik Kapitalis (Tulisan 1 dari 4)

Artikel ini merupakan opini dari Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Mohamad Ikhsan.

SUAR Inspirasi Penggerak Dunia UsahaTim Suar

Bank Adalah Lembaga Amanah (Tulisan 2 dari 4)

Artikel ini merupakan opini dari Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Mohamad Ikhsan

SUAR Inspirasi Penggerak Dunia UsahaTim Suar

Peran Negara dalam Trilema Pembangunan (Tulisan 3 dari 4)

Artikel ini merupakan opini dari Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Mohamad Ikhsan

SUAR Inspirasi Penggerak Dunia UsahaTim Suar