Pengusaha memilih menunggu kepastian sebelum berpartisipasi menanamkan modal maupun menjadi offtaker proyek-proyek hilirisasi sejumlah komoditas strategis yang telah diluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akhir pekan lalu.
Tidak hanya kejelasan regulasi dan pembagian risiko, dunia usaha membutuhkan skema kerja sama yang investable dan bankable, kekuatan eksekusi dalam pipeline proyek yang telah tersedia, serta kesiapan pasar ke depan.
Dalam peluncuran fase pertama 6 proyek hilirisasi yang dilaksanakan serempak di Jakarta, Mempawah, Banyuwangi, Cilacap, Malang, dan Gresik pada Jumat (06/02/2026), CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menegaskan, sebagai program prioritas Presiden, Danantara akan memastikan investasi proyek hilirisasi tidak hanya memberikan return yang baik, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pelipatgandaan nilai tambah bagi komoditas strategis.
"Presiden menekankan percepatan hilirisasi harus berdampak langsung bagi masyarakat. Ini sejalan dengan kontribusi hilirisasi yang pada 2025 menyumbang Rp584,1 triliun atau 30% dari total investasi yang masuk, meningkat 43,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, karena masih terpusat di Maluku Utara dan Sulawesi, kami harapkan persebaran hilirisasi lebih merata ke depan," ucap Rosan dari Jakarta.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Sejumlah proyek hilirisasi yang diluncurkan dalam groundbreaking fase pertama tersebut terdiri dari dua proyek smelter alumina dan aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat; fasilitas peternakan ayam terintegrasi di Malang, Jawa Timur; pembangunan pabrik garam industri di Gresik, Jawa Timur; serta fasilitas biorefinery di Cilacap, Jawa Tengah yang akan memproduksi bioavtur serta bioetanol.
Dari Mempawah, Direktur Utama Mind ID Maroef Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa pengembangan dua smelter Mempawah menandai terciptanya rantai industri yang utuh untuk industri aluminium di Indonesia serta peningkatan kapasitas smelter Kuala Tanjung yang saat ini memproduksi 275.000 ton aluminium per tahun.
"Ke depan, kapasitas ini akan ditingkatkan menjadi 900.000 ton per tahun melalui pembangunan smelter aluminium berkapasitas 600.000 ton per tahun untuk memenuhi kebutuhan aluminium domestik. Melalui PT. Alumina Borneo, smelter alumina grade refinery akan menaikkan kapasitas produksi alumina domestik menjadi 2 juta ton per tahun dengan serapan 6 juta ton biji bauksit per tahun," ujar Maroef.
Dengan total nilai investasi pembangunan dan pengoperasian fasilitas peleburan aluminium terpadu mencapai USD 6,23 miliar atau Rp104,55 triliun, pembangunan kedua smelter aluminium tersebut diharapkan memperkuat ketahanan pasokan industri dan mengurangi impor, di samping meningkatkan nilai tambah bauksit hingga 70 kali lipat.
"Pembangunan smelter ini diharapkan meningkatkan output ekonomi domestik, dengan taksiran penambahan PDB hingga Rp71,8 triliun per tahun, memperkuat penerimaan negara sekitar Rp6,6 triliun per tahun, serta menyerap 65.000 tenaga kerja langsung maupun tidak langsung, mulai dari tahap konstruksi hingga operasional dan pendukung," ungkapnya.
Tekan risiko
Terlepas dari nilai proyek-proyek hilirisasi yang telah diluncurkan Danantara, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menyatakan, bagi dunia usaha, bukan semata sektor hilirisasi yang strategis, melainkan sektor yang paling siap dibuka secara kredibel, bankable, dan memberikan ruang nyata bagi swasta untuk menciptakan nilai tambah.
"Keterbukaan sektor harus berbasis pertimbangan ekonomi yang jelas, risk-sharing framework, dan tata kelola terprediksi. Dunia usaha juga membutuhkan segmentasi pasar yang jelas, dan skema kemitraan yang memungkinkan swasta masuk sebagai efficiency driver, bukan sekadar pelengkap. Jika Danantara berfungsi sebagai asset consolidator, maka swasta dapat diberi ruang sebagai value creator," jelas Shinta saat dihubungi, Senin (09/02/2026).
Secara lebih luas, Shinta menilai, arah konsolidasi Danantara yang mencakup hilirisasi, energi baru terbarukan, dan ketahanan pangan telah memberi sinyal positif tentang prioritas pembangunan nasional.
Namun, agar sinyal ini diterjemahkan menjadi investasi nyata, keterbukaan sektor harus disertai prasyarat jelas: kepastian regulasi, pembagian risiko yang adil, dan mekanisme kemitraan yang memberi ruang value sharing.
"Prinsip penting dalam kerja sama swasta dan Danantara adalah proyek tersebut risikonya bisa terjamin. Di berbagai dunia, SWF berperan sebagai anchor investor yang masuk lebih awal untuk memberi sinyal ke pasar bahwa proyek tersebut didukung negara, memiliki arah kebijakan yang jelas, dan layak dibiayai bersama swasta," tegasnya.
Baca juga:
Tria Dianti
Bentuk kerja sama yang dicapai pun bersifat situasional. Mekanisme kerja sama dapat dimulai dari joint venture operasional, divestasi aset, hingga IPO anak usaha BUMN, sesuai tahapan proyek. Shinta menilai kemitraan operasional relevan saat proyek masih berisiko dan butuh eksekusi kuat. Divestasi dapat masuk ketika aset sudah matang dan arus kas jelas, sementara IPO berperan untuk pendalaman pasar modal khususnya bagi investor institusional.
"Bagi pelaku usaha, yang terpenting adalah kejelasan strategi, konsistensi kebijakan, dan pipeline proyek yang berkelanjutan. Selama negara hadir sebagai katalis yang menurunkan risiko dan memberi kepastian jangka panjang, berbagai bentuk kemitraan bisa berjalan dan saling melengkapi," pungkasnya.
Buka semua model
Berbagi pandangan dengan Shinta, Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menegaskan Danantara tidak dapat mengerjakan semua proyeknya sendiri. Karena itu, melibatkan swasta merupakan pilihan yang masuk akal, mengingat investasi publik dalam hal ini Danantara dan pemerintah memiliki keterbatasan modal.
"Harus disadari, dalam investasi, saat ini peran pihak swasta masih sangat dominan. Menurut catatan Bank Indonesia, porsi pihak swasta dalam pembiayaan investasi lebih dari 80%, sementara investasi publik (BUMN dan pemerintah) adalah sisanya," tukas Herry saat dihubungi SUAR, Senin (9/2).
Herry menilai keterlibatan swasta dalam proyek investasi hilirisasi ke depan dapat dilakukan dengan beberapa model. Misalnya, Danantara melibatkan swasta di proyek yang memenuhi skala ekonomi sejak awal, sehingga bukan hanya modalnya menjadi lebih besar, tetapi juga bisa berbagi risiko. Model lainnya, Danantara masuk ke bisnis atau pengembangan lanjutan bisnis yang dikelola oleh swasta, tentu dengan pertimbangan skala ekonomi.
"Jadi, kalau Danantara hanya berinvestasi secara eksklusif dengan BUMN, tidak akan maksimal. Selain risikonya terlalu besar ditanggung sendiri, modal untuk pembiayaan investasi yang dimiliki Danantara juga terbatas. Jika diteruskan, ada risiko bagi anggaran pemerintah juga makin besar, mengingat APBN akan menjadi sandaran terakhir di saat ada masalah," ujarnya.
Senada dengan Herry, ekonom dan kandidat doktor Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia Dipo Satria Ramli menyatakan sektor swasta sampai saat ini masih menanti keterbukaan informasi yang dapat menjelaskan secara jelas ceruk keterlibatan swasta, termasuk alokasi risiko modal dan risiko eksekusi.
"Tetapi yang paling penting, jangan sampai peluncuran itu hanya menjadi political groundbreaking tanpa feasibility study yang jelas. Contohnya, proyek Waste to Energy Danantara mengklaim dilaksanakan di 34 kota, tetapi akhirnya hanya di 4 kota. Ini menunjukkan perencanaan proyek tersebut tidak matang, dan swasta akan khawatir dengan itu," cetus Dipo.
