Pengalihan saham seri B sejumlah emiten BUMN Karya milik PT Danantara Asset Management (DAM) kepada Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) dinilai bisa mendorong keikutsertaan perusahaan swasta dalam proyek pemerintah.
Pengalihan saham tersebut dilakukan oleh empat emiten konstruksi pelat merah PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP), dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), demikian tercantum dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada awal Januari 2026 lalu.
Sejumlah ekonom pada Senin (12/1) menilai pengalihan tersebut merupakan koreksi arah pengelolaan BUMN baik dari sisi management maupun administratif di tengah membengkaknya masalah keuangan beberapa emiten tersebut.
Kepala Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengatakan, konsolidasi besar di sektor konstruksi ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi sektor swasta.
“Jika pemerintah menempatkan BUMN sebagai mitra, swasta dapat lebih leluasa berpartisipasi. Sebaliknya, dominasi BUMN yang diperkuat justru bisa menyingkirkan swasta,” kata Rizal kepada SUAR di Jakarta, Senin (12/1).
Menurut Rizal, selama ini BUMN Karya ditempatkan dalam logika holding investasi murni. “Hal ini menciptakan jarak antara pengambil keputusan dan risiko fiskal yang sesungguhnya ditanggung negara,” ujar Rizal kepada SUAR, Senin (12/1/2026).
Rizal menekankan, BUMN seharusnya fokus pada proyek strategis dan berisiko tinggi yang kurang diminati swasta, sementara proyek bankable sebaiknya dibuka bagi sektor swasta. "Tanpa disiplin pengelolaan, belanja infrastruktur yang besar berpotensi rendah efisiensi dan meningkatkan risiko tersembunyi bagi APBN," ujar dia.
Dengan menarik kembali kendali ke BP BUMN, kata Rizal, pemerintah ingin hadir penuh sebagai pemilik. Ia mencontohkan, penugasan publik harus dibayar transparan, risiko proyek dihitung terbuka, dan negara tidak lagi otomatis menanggung kegagalan BUMN.
Hal senada disampaikan Ekonom Universitas Airlangga, Gigih Prihantono, yang memperingatkan konsolidasi berpotensi menekan partisipasi swasta bila BUMN terlalu dominan. Sebaliknya, manajemen yang fleksibel dan kolaboratif membuka peluang kemitraan, inovasi, dan investasi tambahan.
“Konsolidasi ini adalah momentum untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan efisiensi, tetapi sehat secara finansial dan berkelanjutan. Ini kesempatan bagi pemerintah menegaskan arah BUMN, dari pelaksana proyek menjadi mitra pembangunan profesional dan kompetitif,” ujar dia.
Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, pada semester I tahun 2025, empat perusahaan konstruksi pelat merah di atas mencatatkan defisit kas operasi. WSKT mengalami defisit Rp1,26 triliun, WIKA Rp1,05 triliun, ADHI Rp181,35 miliar, dan PTPP Rp305,66 miliar.
Waskita Karya menjadi salah satu perseroan yang lebih dulu melaporkan pengalihan saham tersebut. Berdasarkan keterbukaan informasi tertanggal 8 Januari 2026, WSKT mengalihkan 217.056.333 saham Seri B atau setara 0,75% kepemilikan dari DAM kepada BP BUMN.
“Jenis informasi atau fakta material berupa pengalihan saham milik PT Danantara Asset Management (Persero) kepada Badan Pengaturan BUMN dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025,” tulis manajemen Waskita Karya dalam laporannya, dikutip Senin (12/1/2026).
UU tersebut mengatur kepemilikan saham negara secara langsung melalui Kepala BP BUMN sebesar 1% dalam bentuk saham Seri A Dwiwarna. Saham tersebut memiliki hak istimewa dan posisi strategis dalam pengambilan keputusan korporasi.
Dengan transaksi tersebut, saham Seri B yang dialihkan akan direklasifikasi menjadi saham Seri A Dwiwarna, sehingga BP BUMN mengantongi 1% saham WSKT. Dari sisi hak suara, kepemilikan BP BUMN meningkat dari 0% menjadi 0,75%, sementara DAM turun dari 75,349% menjadi 74,60%. Pemerintah tetap menjadi pemegang saham pengendali atau ultimate beneficial owner Waskita Karya.
Langkah serupa dilakukan oleh Wijaya Karya dengan mengalihkan 0,91% saham Seri B milik DAM kepada BP BUMN. Dengan transaksi ini, BP BUMN kini memegang 362.917.027 saham Seri B WIKA, sementara DAM masih menguasai 35.928.785.753 saham Seri B.
PT PP juga melakukan pengalihan 31.619.477 saham Seri B atau setara 0,51% kepemilikan dari DAM kepada BP BUMN. Kepemilikan DAM di PT PP turun dari 3.161.947.835 saham Seri B menjadi 3.130.328.358 saham Seri B.
Adhi Karya menjadi BUMN konstruksi keempat yang melakukan pengalihan saham. ADHI mengalihkan 54,09 juta saham Seri B atau setara 0,64% kepemilikan dari DAM kepada BP BUMN pada 5 Januari 2026. Setelah transaksi, BP BUMN menguasai 54,09 juta saham Seri B dengan hak suara 0,64%, sementara DAM masih memiliki 5,35 miliar saham Seri B atau setara 63,69% hak suara.
“Negara Republik Indonesia melalui kepemilikan langsung saham Seri A Dwiwarna ADHI dan tetap merupakan Pemilik Manfaat Akhir (ultimate beneficial owner) dari ADHI melalui kepemilikan secara tidak langsung melalui DAM,” tulis manajemen.
Seluruh pengalihan saham ini dilakukan antar entitas negara, tidak melalui mekanisme perdagangan di bursa, serta tidak berdampak pada kepemilikan publik maupun kegiatan operasional masing-masing perseroan.
Efisien
Ekonom Universitas Airlangga, Gigih Prihantono, menambahkan, konsolidasi ini adalah upaya menciptakan struktur BUMN yang lebih efisien, terintegrasi, dan akuntabel.
“Selama ini BUMN Karya kerap mengalami tumpang tindih fungsi, sehingga risiko duplikasi dan pemborosan tidak terhindarkan. Dengan konsolidasi, BUMN bisa lebih fokus pada peran strategisnya,” ujarnya.
Dampak jangka panjang diyakini positif terhadap efisiensi ekonomi dan belanja infrastruktur. Dengan mengurangi duplikasi fungsi dan memanfaatkan skala operasi lebih besar, biaya proyek bisa ditekan, sementara jumlah proyek meningkat.
Rizal dari Indef menambahkan pengalihan ini memungkinkan adanya dampak terhadap keberlanjutan proyek infrastruktur. Namun, menurut dia, hal itu tergantung pada manajemen transisi.
Penyesuaian awal, ujar dia, mungkin menimbulkan perlambatan sementara, namun dalam jangka menengah konsolidasi memungkinkan penyaringan proyek yang benar-benar layak dan memperbaiki kualitas serta kesehatan keuangan infrastruktur.
“Menyeimbangkan BUMN sebagai agen pembangunan dan entitas bisnis bukan soal memilih salah satu, melainkan soal kejujuran desain kebijakan,” tegas Rizal.
Sinyal pasar
Menanggapi hal tersebut, Direktur Reliance Sekuritas, Reza Priyambada mengatakan pelaku pasar berharap konsolidasi dapat mendorong perbaikan kinerja perusahaan, yang pada akhirnya akan tercermin pada pergerakan harga saham.
“Untuk saat ini, investor masih mencermati arah kebijakan ini ke depannya. Jika nantinya ada peningkatan kinerja, respons pasar kemungkinan positif,” jelas Reza kepada SUAR.
Salah satu aspek penting dari konsolidasi ini adalah konversi saham menjadi Seri A Dwiwarna. Reza menilai perubahan struktur saham ini dapat menjadi katalis positif, terutama jika pengalihan kendali melalui Danantara mampu meningkatkan tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan.
“Dampaknya harusnya positif, karena perbaikan kinerja emiten, tata kelola yang lebih baik, dan pencapaian target korporasi akan meningkatkan daya tarik saham,” ujarnya.
Strategi komunikasi juga menjadi kunci bagi BUMN Karya untuk menjaga kepercayaan investor. Reza menekankan pentingnya keterbukaan informasi terkait arah kinerja, aksi korporasi, dan pengembangan usaha.
“Perbaikan kinerja yang terlihat akan memberikan sinyal positif bagi pelaku pasar. Komunikasi yang terbuka cukup untuk menjaga kepercayaan,” ucap dia.
Sementara itu, bagi investor, faktor yang kini paling krusial adalah berita-berita seputar aksi korporasi, perkembangan proyek, dan kinerja usaha yang nyata.
"Semua informasi tersebut akan menjadi indikator utama sebelum memutuskan masuk atau menambah kepemilikan di saham BUMN konstruksi," ujarnya.
