Pemerintah Indonesia menaruh perhatian besar pada transformasi sektor logistik dan transportasi nasional melalui percepatan pembangunan infrastruktur perkeretaapian di luar Pulau Jawa. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pemerintah berupaya mempercepat pembangunan perkeretaapian Trans Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Keputusan itu merupakan langkah strategis untuk menekan biaya logistik tinggi dan mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Untuk itu, pemerintah terus menggenjot implementasi Cetak Biru Perkeretaapian Nasional.
Langkah realisasi pembangunan infrastruktur tersebut seperti disampaikan oleh Menko AHY merupakan tindak lanjut dari amanat langsung Presiden Prabowo Subianto. Harapannya, realisasi proyek transportasi massal ini dibangun secara holistik dan terintegrasi dengan tata ruang wilayah serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai pulau Indonesia.
Proyek transportasi massal ini telah dicantumkan dalam beberapa dokumen resmi Keputusan Menteri Perhubungan di tahun 2018 dan 2020. Dokumen perencanaan strategis nasional ini diperbarui melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 296 Tahun 2020. Targetnya, pengembangan jaringan kereta api hingga tahun 2030 mencakup pembangunan jalur lintas yang sangat masif di luar Jawa.
Rencananya, target panjang lintasan baru kereta api bervariasi di tiap pulau besar, seperti Pulau Sumatera sepanjang 2.900 kilometer, Kalimantan sepanjang 1.200 kilometer, Sulawesi sepanjang 734 kilometer, serta Papua sepanjang 100 kilometer. Dengan panjang lintasan tersebut, proyeksi mobilitas tahunan pada tahun 2030 diperkirakan akan melayani pergerakan komoditas dan masyarakat dalam jumlah yang sangat besar.
Jalur kereta api di Sumatera diestimasi bisa melayani 48 juta penumpang dan 403 juta ton barang, di Kalimantan dengan 6 juta penumpang dan 25 juta ton barang, serta Sulawesi dengan 15,5 juta penumpang dan 27 juta ton barang per tahun. Guna mewujudkan infrastruktur sepanjang total 6.769 kilometer jalan rel antarkota dan 3.755 kilometer jalan rel perkotaan, pemerintah memproyeksikan total kebutuhan pendanaan prasarana nasional mencapai 30.065 juta Dollar Amerika Serikat.
Mengingat besarnya kebutuhan anggaran yang tidak mungkin dipenuhi seluruhnya oleh APBN, Menko AHY menekankan pentingnya penerapan skema pembiayaan kreatif (creative financing). Termasuk kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) serta investasi swasta murni.
Dukungan finansial ini akan dialokasikan untuk membangun infrastruktur ekonomi utama di luar Jawa. Di Pulau Sumatera, arah pengembangan fokus pada merealisasikan Trans-Sumatera Railways yang menghubungkan jalur eksisting dari Aceh hingga Lampung. Sekaligus memprioritaskan konektivitas kawasan produksi komoditas sumber daya alam dengan pelabuhan-pelabuhan strategis seperti Belawan, Dumai, Kuala Tanjung, dan Tarahan guna mendukung kelancaran angkutan barang logistik.
Sementara itu, cetak biru pembangunan di Pulau Kalimantan dan Sulawesi dirancang untuk optimalisasi potensi industri dan pertambangan daerah. Di Kalimantan, proyek jaringan kereta api difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pergerakan angkutan batubara. Termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi di koridor selatan dan tengah yang menghubungkan wilayah produksi ke pelabuhan di Banjarmasin dan Balikpapan.
Di Pulau Sulawesi, jaringan kereta api antarkota diarahkan untuk menghubungkan pusat logistik dan kawasan produksi agropolitan serta pesisir. Pelabuhan utama seperti Makassar, Garongkong, dan Bitung menjadi target untuk meningkatkan aksesibilitas mobilisasi penumpang maupun hasil perkebunan dan pertanian berskala besar.
Tidak kalah penting, dalam KP 296/2020 rencana pengembangan perkeretaapian juga menyasar wilayah timur Indonesia dan pulau-pulau penyangga ekonomi lainnya, seperti Papua, Bali, Batam, dan Madura. Di Papua, jalur kereta api direncanakan untuk menghubungkan kawasan tambang, perkebunan, dan pertanian dari wilayah pedalaman menuju Pelabuhan Sorong dan Jayapura.
Selain itu, pembangunan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan spesifik wilayah. Di Pulau Bali, misalnya, fokus mendukung logistik nasional sekaligus program pariwisata. Pulau Batam diprioritaskan bagi layanan kereta perkotaan penghubung pusat industri dan bandara. Sedangkan Pulau Madura dititikberatkan pada program reaktivasi lintas non-operasi guna meningkatkan mobilitas masyarakat lokal.
Melalui rancangan integrasi jaringan perkeretaapian ini, konektivitas di luar Jawa diharapkan dapat menciptakan ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan merata.
