Mayoritas para ahli ekonomi menyampaikan, kondisi perekonomian untuk tiga bulan ke depan diperkirakan tidak akan banyak berubah dengan kondisi saat ini. Para ahli menyoroti soal aspek tekanan inflasi, kondisi pasar tenaga kerja, dan lingkungan bisnis ke depannya.
Hal ini terungkap dalam Survei Ahli Ekonomi Semester 1-2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat yang baru dirilis Jumat (13/3/2026).
Dalam keterangannya, survei ini bertujuan untuk memperoleh wawasan para ahli ekonomi pada lanskap ekonomi Indonesia, sekaligus memperkuat komitmen terhadap diskusi kebijakan yang berwawasan dan perkembangan masa depan negara. Survei ini dilakukan dari 24 Februari hingga 9 Maret 2026 melalui platform survei online.
Adapun jumlah sampel sebanyak 85 ahli ekonomi dari berbagai latar belakang, dari akademisi, lembaga penelitian, think tanks, sektor swasta, dan organisasi/institusi multinasional. Para pakar berasal dari berbagai daerah di Indonesia: Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Gorontalo, Bali, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Lampung, Jawa Timur, dan Jambi. Tak hanya itu, survei juga mengambil responden dari luar negeri yang berasal dari Australia, Inggris, Belanda, Selandia Baru, Singapura, Korea Selatan, dan Tiongkok, serta institusi multinasional.
Dalam survei tersebut, terungkap mayoritas ahli atau 36 responden (setara dengan 42,35%) menyebutkan, ekspektasi mereka pada pertumbuhan ekonomi dalam tiga bulan ke depan tidak berubah. Sebanyak 28 responden (33%) mengantisipasi memburuknya kondisi. Adapun sebanyak 21 responden (25%) memperkirakan perbaikan kondisi ke depan.
Rata-rata respons sebesar -0,11 berada tepat di titik netral, mencerminkan ekspektasi kolektif akan stagnasi secara umum dengan kecenderungan sedikit ke bawah. Skor keyakinan yang relatif moderat sebesar 7,47 mengindikasikan adanya ketidakpastian di kalangan para ahli. Prospek pertumbuhan yang lesu umumnya mengarah pada aktivitas bisnis yang stagnan dan pengeluaran konsumen yang berhati-hati dalam beberapa bulan ke depan.
Indikator ekspektasi perekonomian ke depan terbagi pada aspek. Pertama, ekspektasi tekanan inflasi pada perekonomian. Yang kedua, kondisi pasar tenaga kerja. Dan, yang ketiga soal lingkungan bisnis.
Baca juga:
Tim Suar
Mengenai aspek tekanan inflasi, para ahli secara bulat mengantisipasi bahwa tekanan inflasi akan meningkat dalam tiga bulan ke depan relatif terhadap angka terkini. Porsi dominan, yakni 64 dari 85 ahli (75%), memperkirakan tekanan akan meningkat, sementara 18 responden (21%) tidak melihat perubahan, dan hanya minoritas kecil sebesar 3 responden (4%) yang mengantisipasi mereda.
Adapun mengenai aspek kondisi pasar tenaga kerja, sebagian besar ahli yaitu 37 dari 85 (44%) memperkirakan kondisi akan tetap tidak berubah. Namun, bobot gabungan dari 39 responden (46%) ahli yang memperkirakan pasar semakin ketat cukup besar untuk menarik penilaian keseluruhan ke wilayah negatif secara kuat. Hanya 9 responden (11%) yang memperkirakan kondisi pasar tenaga kerja akan mengendur.
Sedangkan dari aspek lingkungan bisnis, para ahli umumnya mengantisipasi lingkungan bisnis akan tetap tidak berubah dalam tiga bulan ke depan, dengan sebagian besar yaitu 40 dari 85 (47%) berpandangan demikian. Namun, porsi yang hampir sama sebesar 39 responden (46%) memperkirakan kondisi akan memburuk. Hanya 6 responden (7%) yang memperkirakan lingkungan bisnis akan membaik.
Pemerintah masih yakin
Sementara itu, pandangan berbeda soal ekspektasi dunia usaha ke depan terungkap dalam laporan Indeks Keyakinan Industri (IKI) Februari 2026 yang dirilis Kementerian Perindustrian pada akhir Februari lalu.
Dalam laporan itu menyebutkan, sebanyak 73,5% responden pelaku usaha menjawab optimistis perekonomian akan meningkat dalam periode 6 bulan ke depan. Adapun 22,6% pelaku usaha menyebut kondisi 6 bulan ke depan akan tetap atau stabil. Sementara sebanyak 3,9% pelaku usaha pesimistis kondisi 6 bulan ke depan akan meningkat.
“Secara umum, kondisi kegiatan usaha pada Februari 2026 masih tergolong baik,” ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief, Kamis (26/2/2026).
Optimisme perekonomian ke depan bersumber dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih tumbuh di atas 5%. Berbagai kebijakan pun diarahkan untuk memacu pertumbuhan dunia usaha sehingga berujung pada pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat ke depannya.
Dunia usaha memantau perkembangan terkini
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani saat dimintai tanggapannya mengenai kondisi dan bagaimana ekspektasi pelaku usaha ke depannya, mengatakan saat ini pihaknya masih terus memantau segala perkembangan dan situasi global yang terjadi.
Pertumbuhan perekonomian Indonesia menjelang akhir triwulan I-2026 juga diproyeksikan akan tetap tumbuh, meskipun melambat. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini terjadi akibat tekanan inflasi barang-barang impor seperti bahan bakar minyak (BBM), beras, gandum, kedelai, hingga tingginya biaya transportasi.
“Tekanan ini masih belum bisa diprediksikan akan seberapa lama, seperti apa, dan bagaimana dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan konsumsi di Q2,” kata Shinta, Minggu (15/03/2026).
Pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2026 ini perlu diikuti dengan adanya stimulus pertubuhan dan konsumsi dari pemerintah yang baik agar tidak lebih lambat dari kinerja di kuartal sebelumnya.
“Kami juga belum bisa memperkirakan apakah kinerja hingga paruh pertama 2026 bisa sesuai ekspektasi pertumbuhan APBN karena proyeksi tekanan-tekanan tersebut,” lanjutnya.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Pelaku usaha Indonesia masih terus berupaya untuk mempertahankan produktivitas dan kinerja perusahaannya. Tetapi, hal ini juga perlu dibarengi dengan respons regulasi dan kinerja pasar yang memadai. Ketidakpastian dan ketegangan global seperti eskalasi konflik di Timur Tengah ini juga membuat para pelaku usaha waspada.
“Turut mewaspadai perubahan-perubahan yang bisa terjadi di lapangan dalam waktu dekat, khususnya dalam bentuk inflasi-inflasi impor, transportasi, logistik, dan daya beli pasar domestik,” jelas Shinta.
Sejumlah pelaku usaha juga telah melakukan diversifikasi untuk mengatasi persoalan yang ada. Tetapi, keberhasilan ini juga membutuhkan kerja sama yang baik dari seluruh pihak terkait.
“Sejauh mana kinerja usaha bisa dipertahankan atau ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan di Q2 dan seterusnya sangat-sangat tergantung pada dukungan kebijakan pemerintah di dalam negeri, baik yang bersifat stabilisasi makroprudential maupun stimulasi kinerja usaha, investasi dan konsumsi,” tutupnya.
