Pakar mengingatkan pemerintah perlu membawa berbagai macam isu strategis dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang akan berlangsung pada 26-29 Maret 2026 di Yaoundé, Kamerun.
Pengamat Ekonomi Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menjelaskan Indonesia juga dapat mengangkat isu ketahanan pangan dan fleksibilitas kebijakan pangan.
"Di tengah gejolak global, termasuk dampak konflik dan perubahan iklim, negara berkembang membutuhkan ruang untuk menjaga stok dan stabilitas harga komoditas strategis seperti beras dan gula," ujar dia kepada SUAR di Jakarta (25/3).
Benediktus Krisna Yogatama
Isu lain yang relevan adalah perdagangan digital dan ekonomi berbasis data. Dengan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat di Asia Tenggara, Indonesia berkepentingan memastikan adanya aturan yang adil terkait arus data lintas batas, pajak ekonomi digital, serta perlindungan pelaku usaha lokal.
“Dalam forum WTO, Indonesia bisa mengambil posisi strategis untuk menyeimbangkan kepentingan inovasi global dengan kedaulatan digital nasional,” kata dia
Terakhir, Indonesia perlu memperkuat advokasi terkait transisi energi dan kebijakan lingkungan dalam perdagangan internasional. Kebijakan seperti pajak karbon lintas batas yang diterapkan negara maju berpotensi menjadi hambatan baru bagi ekspor negara berkembang.
"Indonesia dapat mendorong prinsip keadilan dalam kebijakan lingkungan global, termasuk akses pendanaan dan teknologi, agar upaya dekarbonisasi tidak justru menghambat pertumbuhan ekonomi negara berkembang," ujar dia.
Bawa kepentingan nasional
Dalam KTM tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan Indonesia akan membawa sejumlah agenda prioritas strategis untuk memastikan sistem perdagangan multilateral tetap inklusif, adil, serta mampu menjawab tantangan ekonomi global.
Ia menegaskan, reformasi WTO akan memperkuat sistem perdagangan global tanpa meninggalkan prinsip dasar organisasi tersebut, yang manfaatnya akan dapat dirasakan terutama oleh negara berkembang.
“Reformasi WTO dapat memperkuat sistem dan menjaga prinsip dasar, termasuk pengambilan keputusan secara konsensus serta perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Indonesia juga akan terus mendorong agar sistem penyelesaian sengketa dapat segera dipulihkan demi kepastian hukum bagi seluruh anggota,” ujar dia.
Sejumlah isu yang juga diperjuangkan Indonesia, antara lain, subsidi perikanan, pertanian, perdagangan berbasis elektronik, inkorporasi kesepakatan joint initiative, serta isu non-violation and situation complaints (NVSC).
Agenda tersebut telah dikoordinasikan secara intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga RI untuk memastikan posisi Indonesia kuat dalam perundingan multilateral.
Indonesia juga akan melanjutkan keterlibatan aktif dalam negosiasi ketentuan tambahan pada Agreement on Fisheries Subsidies (AFS) serta perundingan sektor pertanian yang menyoroti pentingnya ketahanan pangan, termasuk kebijakan cadangan pangan pemerintah. Hal ini mengingat tantangan ke depan salah satunya adalah perubahan iklim yang akan mengubah produksi pangan dunia.
“Indonesia selalu memperjuangkan dukungan terhadap petani dan nelayan kecil dalam isu perundingan pertanian dan subsidi perikanan, utamanya agar tercipta aturan yang adil, efektif, dan berkelanjutan,” kata dia.
Dalam isu perdagangan digital, Indonesia menekankan pentingnya pembahasan komprehensif terkait masa depan moratorium bea masuk atas transmisi elektronik atau Customs Duties on Electronic Transmission (CDET) serta kelanjutan Work Programme on E-Commerce di WTO.
Menurut Budi, setiap kebijakan global di bidang niaga elektronik (e-commerce) harus mempertimbangkan kesenjangan digital serta kebutuhan pembangunan negara berkembang.
Delegasi Indonesia dalam forum WTO tersebut akan dipimpin Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kementerian Perdagangan RI Johni Martha.
Selain menghadiri sidang utama, delegasi Indonesia dijadwalkan mengikuti sejumlah pertemuan tingkat menteri, pertemuan koordinasi kelompok negara berkembang, pertemuan bilateral, serta berbagai agenda pendukung lainnya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan perdagangan internasional.
Sawit jadi isu utama
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan komoditas kelapa sawit perlu menjadi isu utama yang diangkat Indonesia dalam pertemuan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade Organization di Kamerun
Sebagai salah satu produsen terbesar dunia, Indonesia memiliki kepentingan strategis untuk memastikan perdagangan sawit berlangsung adil dan tidak diskriminatif.
“Berbagai kebijakan pembatasan dari negara tujuan ekspor kerap dinilai merugikan, terutama karena didasarkan pada standar yang tidak seragam dan cenderung bias terhadap komoditas tertentu,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (25/3).
Indonesia dapat memanfaatkan forum tersebut untuk menegaskan pentingnya perlakuan setara terhadap sawit dibandingkan minyak nabati lainnya. Diskriminasi berbasis isu lingkungan, seperti kampanye negatif dan regulasi sepihak, harus dilawan dengan pendekatan berbasis sains dan standar internasional yang transparan.
Selain itu, Indonesia juga bisa mendorong pengakuan terhadap upaya keberlanjutan yang telah dilakukan, termasuk sertifikasi dan peningkatan praktik ramah lingkungan di sektor perkebunan sawit.
Lebih jauh, penguatan posisi sawit di WTO juga berkaitan dengan perlindungan jutaan petani kecil yang menggantungkan hidup pada komoditas ini. Dengan menjadikan sawit sebagai isu prioritas di KTM, Indonesia tidak hanya memperjuangkan kepentingan ekspor, tetapi juga keberlanjutan ekonomi domestik.
Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan perdagangan global tetap inklusif dan memberikan ruang bagi negara berkembang dalam mengelola sumber daya alamnya secara berdaulat.
