Berdasarkan hasil sensus ekonomi terakhir pada tahun 2016, Indonesia tercatat memiliki 26,4 juta unit usaha. Yang dominan adalah usaha mikro kecil (UMK), mencapai 98,7% dari total populasi usaha.
Meskipun secara jumlah skala UMK jauh lebih unggul, dari sisi kontribusi omzet skala usaha menengah besar (UMB) masih memegang peranan signifikan dengan penguasaan mencapai 77,6%. Ketimpangan kontribusi ini menunjukkan bahwa meskipun basis usaha kecil sangat luas, produktivitas dan nilai tambah ekonomi masih berpusat pada korporasi besar.
Dari sisi penyerapan tenaga kerja, data Sensus Ekonomi (SE) 2016 mengungkapkan bahwa sektor ekonomi non-pertanian mampu menyerap 78,7 juta orang, dengan 75,3% di antaranya menggantungkan hidup pada sektor UMK.
Namun, potret kesejahteraan pekerja menunjukkan tantangan tersendiri, di mana alokasi balas jasa dan upah pekerja di skala UMB jauh lebih besar, yakni mencapai 67,4% dari total upah nasional. Peran strategis UMK sebagai "penyerap" tenaga kerja cukup masif, sementara UMB berperan sebagai motor penggerak stabilitas pendapatan pekerja melalui struktur pengupahan yang lebih mapan.
Bagaimana peta dunia usaha terkini? Secara historis, metode pencacahan SE terus berevolusi mengikuti perkembangan zaman. Ketika SE pertama dimulai pada tahun 1986, sensus fokus pada perusahaan berbadan hukum. Baru pada tahun 1996 dan 2006 sensus mulai mencakup seluruh unit usaha non-pertanian dengan pendekatan rumah tangga maupun bangunan tetap.
Pada SE 2016, BPS semakin mempertajam metodologi melalui kombinasi sensus lengkap pada UMB dan teknik sampling pada UMK di pedesaan untuk memastikan akurasi data. Fleksibilitas ini dilakukan agar setiap dekade, pemerintah memiliki data dasar (benchmark) yang kuat untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.
Kini, pada tahun 2026, BPS bersiap kembali melakukan pendataan lapangan yang dijadwalkan berlangsung selama tiga bulan, mulai Mei hingga Agustus. Berbeda dengan sensus sebelumnya, SE yang diselenggarakan untuk yang ke-lima kali ini dirancang sebagai snapshot yang lebih holistik dengan cakupan yang jauh lebih dalam.
Fokus utama SE 2026 tidak hanya pada struktur ekonomi konvensional, tetapi juga mencakup karakteristik usaha yang lebih spesifik, kinerja daya saing, hingga pemetaan akses permodalan dan investasi. Hal tersebut penting dilakukan mengingat dinamika dunia usaha yang berubah drastis pasca-pandemi dan adanya pergeseran model bisnis global.
Salah satu pembeda paling krusial dalam SE 2026 adalah integrasi variabel ekonomi baru, yakni ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. BPS berupaya memotret sejauh mana penetrasi teknologi dalam proses bisnis, serta bagaimana pelaku usaha beradaptasi terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan.
Dengan mencakup aspek digitalisasi hingga prospek usaha masa depan, hasil SE 2026 diharapkan dapat menjadi kompas strategis bagi pemerintah dan pelaku industri untuk menavigasi ekonomi Indonesia menuju visi Indonesia Emas yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
