Menyoal Kenaikan Harga di Tengah Swasembada 8 Komoditas Pangan
Hambatan distribusi antarpulau dan panjangnya rantai pasok membuat surplus di tingkat nasional belum tentu dapat segera memenuhi kebutuhan wilayah yang mengalami kekurangan pasokan.
Tambahkan SUAR ke Google
Capaian swasembada delapan komoditas pangan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka nyatanya tidak menjamin stabilitas harga di tingkat konsumen. Kenaikan harga sejumlah komoditas masih berlangsung, terutama cabai dan telur ayam.
Adapun delapan komoditas yang diklaim swasembada oleh pemerintah adalah beras konsumsi masyarakat, jagung, gula konsumsi, cabai rawit, cabai besar, telur ayam, daging ayam, dan bawang merah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan inflasi tahunan atau year-on-year (yoy) pada September 2026 mencapai 3,28%, masih dalam rentang sasaran pemerintah sebesar 2,5% plus minus 1%. Meski demikian, inflasi bulanan atau month-to-month (mtm) meningkat 0,30%, dengan kelompok makanan dan minuman menjadi salah satu penyumbang utamanya. Menurut Tito, kenaikan harga terutama terjadi pada cabai rawit dan cabai merah.
“Penyumbang utamanya adalah sektor makanan-minuman. Namun, sektor makanan-minuman ini yang utama adalah cabai, bukan makanan pokok,” kata Tito dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Sementara itu, harga komoditas telur ayam mengalami anomali. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan adanya kesenjangan harga antara tingkat peternak dan konsumen.
Menurut Amran, harga telur di tingkat peternak berada pada kisaran Rp20.000–Rp21.000 per kilogram (kg), dari biasanya Rp26.000 - Rp30.000 per kg. Sementara itu, harga di tingkat konsumen mencapai Rp40.000–Rp45.000 per kg.
"Ada anomali di sini. Tapi, alhamdulillah terima kasih Pak Bareskrim, juga Pak Korlantas sudah mulai menindak. Baru diumumkan harga sudah turun. Jadi harga turun di konsumen," kata Amran dalam kesempatan yang sama.
Pemerintah Siapkan Intervensi
Untuk meredam tekanan harga, pemerintah menyiapkan sejumlah intervensi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan percepatan bantuan pangan beras bagi 33,2 juta keluarga pada desil 1 hingga 4. Setiap keluarga direncanakan menerima total 30 kg beras untuk periode Oktober–Desember 2026.
"Untuk 33,2 juta keluarga masing-masing dapat Oktober, November, Desember, 10 kg jadi 30 kg sekaligus bantuan pangan," katanya.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan harga Rp12.500 per kg.
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas, yakni beras konsumsi masyarakat, jagung, gula konsumsi, cabai rawit, cabai besar, telur ayam, daging ayam, dan bawang merah.
Pemerintah turut melaporkan perbaikan kesejahteraan petani melalui kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) dari 116 menjadi 131. Harga gabah di tingkat petani juga disebut meningkat menjadi minimal Rp6.500 pe kg, sedangkan harga jagung mencapai minimal Rp5.500 per kg.
Meski demikian, capaian produksi dan kesejahteraan produsen tersebut perlu dibaca bersama perkembangan harga di tingkat konsumen. Sebab, swasembada yang berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari produksi domestik, tetapi juga kemampuan menjaga keterjangkauan harga.
Baca juga:
Lapangan Usaha Pertanian Bergerak Cepat Dalam 2 Tahun Era Prabowo
Reformasi tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi dan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jadi pendorong pertumbuhan pertanian dalam dua tahun terakhir.
Benediktus Krisna Yogatama
Peneliti Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai surplus produksi secara agregat tidak otomatis menjamin ketersediaan yang stabil dan harga yang terjangkau di seluruh wilayah. Sejumlah komoditas bahkan telah mengalami surplus produksi secara tahunan, tetapi masih menghadapi fluktuasi harga dan ketimpangan pasokan.
Ia mengatakan klaim swasembada perlu dibaca secara lebih hati-hati. Jika dilihat dari indikator produksi nasional semata, Indonesia sebenarnya sudah swasembada pada komoditas-komoditas tersebut. Namun, persoalan yang belum benar-benar dibenahi justru berada di hilir dan di sepanjang rantai pasok seperti ketersediaan yang tidak merata sepanjang tahun, fluktuasi harga yang tajam, disparitas harga antar daerah yang lebar, kehilangan hasil panen (post-harvest loss) yang masih tinggi, serta asimetris informasi antara petani, pedagang, dan konsumen.
Ia menambahkan, keterjangkauan harga pangan di tingkat konsumen masih lemah. Tekanan harga yang terjadi bersifat cost-push atau akibat kenaikan biaya produksi barang dan jasa.
Pada cabai, misalnya, penyebab utamanya adalah gangguan cuaca el nino yang menekan produksi di sentra. Sementara daging ayam ras dan telur, tekanan datang dari naiknya biaya pakan dan DOC, yang juga diperkuat oleh peningkatan permintaan dari program Makan Bergizi Gratis.
Sementara untuk harga beras medium nasional masih berada di kisaran Rp14.600–Rp15.000 per kg. Eliza menyebut kenaikan harga terjadi di lebih dari 100 kabupaten/kota, meskipun produksi beras nasional diproyeksikan mengalami surplus.
Menurut dia, hambatan distribusi antarpulau dan panjangnya rantai pasok membuat surplus di tingkat nasional belum tentu dapat segera memenuhi kebutuhan wilayah yang mengalami kekurangan pasokan.
"Surplus produksi secara agregat tidak otomatis menurunkan harga di daerah defisit karena bottleneck distribusi antarpulau dan rantai pasok yang panjang," katanya.
Dari sisi ekonomi politik pangan, sambungnya, kebijakan saat ini lebih kuat melindungi kepentingan hulu melalui harga pembelian pemerintah (HPP) dan serapan negara. Padahal, struktur industri penggilingan tetap sangat terkonsentrasi.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, dari total serapan gabah nasional sekitar 65 juta ton per tahun, sebanyak 1.056 unit penggilingan skala besar (kapasitas 20 ton per jam) menguasai 40% pasokan gabah atau sekitar 25 juta ton. Jumlah ini setara dengan yang diserap oleh 161.401 unit penggilingan kecil, sementara penggilingan skala sedang menyerap sekitar 20%.
"Konsentrasi ini membuat pelaku besar memiliki daya tawar tinggi dalam memperebutkan bahan baku," katanya.
Baca juga:
Harga Beras Premium Mahal, Pasokan ke Ritel Tersendat
Kelangkaan beras premium di ritel modern bukan sekadar masalah stok, tetapi lebih disebabkan masalah keekonomian.
Deandra Syarizka
Sementara itu, persaingan antara Bulog dan pelaku swasta besar juga menjadi salah satu sumber tekanan harga gabah. Ketika Bulog aktif menyerap dalam jumlah besar dengan HPP yang relatif tinggi, swasta besar ikut bersaing sehingga harga gabah di tingkat petani sering naik di atas HPP, terutama di luar musim panen.
Kondisi ini menguntungkan petani di satu sisi, tetapi membuat biaya bahan baku penggilingan melonjak. Sementara penggilingan kecil yang tidak memiliki modal besar atau jaringan pasokan yang kuat semakin sulit mendapatkan gabah dan banyak yang akhirnya hanya bisa beroperasi terbatas sebagai mitra pengolahan Bulog.
"Persaingan ini memperkuat posisi pelaku besar yang memiliki kapasitas penyimpanan, modal, dan jaringan distribusi, sementara pelaku kecil tersingkir secara bertahap," katanya.
Oleh karena itu, Eliza menilai kebijakan pemerintah di sektor pangan perlu bergeser. Saatnya kebijakan pangan diarahkan pada keberlanjutan sustainability, kesetaraan, dan resiliensi.
Fokus utama sebaiknya pada penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim, peningkatan produktivitas secara berkelanjutan, efisiensi rantai pasok, pengurangan kehilangan hasil panen, dan perbaikan asimetris informasi. Kemudian, pengelolaan cadangan yang lebih sesuai kebutuhan daerah, serta upaya lebih sistematis untuk menyeimbangkan peran negara dan swasta agar penggilingan kecil tetap punya ruang dan harga konsumen tidak terus tertekan oleh persaingan bahan baku di hulu.
"Tanpa pembenahan pada ketersediaan, fluktuasi, dan disparitas harga, surplus produksi nasional akan tetap bersifat agregat dan tidak sepenuhnya dirasakan sebagai keterjangkauan oleh sebagian besar masyarakat," katanya.
