Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan kebutuhan anggaran untuk tahun 2027 mencapai Rp219,81 triliun. Namun, pagu indikatif yang telah ditetapkan pemerintah baru sebesar Rp98,47 triliun, sehingga masih terdapat kebutuhan anggaran yang belum terakomodasi senilai Rp 121,34 triliun.
Kesenjangan tersebut menjadi tantangan bagi Kementerian PU dalam upaya menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional pada tahun mendatang.
Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan, kebutuhan anggaran kementerian yang ia pimpin, disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, rencana pembangunan infrastruktur nasional, kontrak-kontrak yang masih berjalan, serta dukungan terhadap berbagai agenda pembangunan prioritas pemerintah.
“Perhitungan tersebut juga mengacu pada kebutuhan riil pelaksanaan program yang menjadi tanggung jawab Kementerian PU,” ujar dia saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR di Jakarta (11/6/2026).
Minta tambah kekurangan anggaran Rp121,34 triliun
Menurut Dody, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tertanggal 7 Mei 2026, Kementerian PU memperoleh pagu indikatif sebesar Rp98,47 triliun. Meski demikian, angka tersebut dinilai belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan program yang telah direncanakan untuk tahun anggaran 2027.
Dody menegaskan, kebutuhan anggaran yang belum tertampung mencapai Rp121,34 triliun. Kebutuhan tersebut mencakup berbagai program strategis, mulai dari pembangunan dan rehabilitasi irigasi, pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan jembatan gantung, perluasan akses air minum, peningkatan sanitasi dan pengelolaan persampahan, hingga penyediaan infrastruktur pendidikan dan penanganan bencana.
Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Kementerian PU telah menyampaikan surat resmi kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada 22 Mei 2026. Melalui surat tersebut, kementerian meminta agar kebutuhan anggaran yang belum terakomodasi dapat dipertimbangkan dalam proses penetapan pagu anggaran definitif tahun 2027. “Kami sudah kirim surat ke Kementerian Keuangan semoga bisa direspon secepatnya,” ungkap dia.
Dalam rincian penggunaan pagu indikatif yang tersedia, alokasi terbesar diberikan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp29,24 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan, pembangunan serta duplikasi jembatan, preservasi jalan dan jembatan, hingga pembangunan flyover dan underpass untuk mengurangi hambatan pada perlintasan sebidang.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memperoleh alokasi Rp25,44 triliun. Anggaran tersebut difokuskan untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pengendalian banjir, pembangunan pengamanan pantai, pengendalian lahar gunung berapi, penyediaan air baku, serta pelaksanaan program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI).
Adapun Direktorat Jenderal Cipta Karya mendapatkan alokasi Rp11,07 triliun untuk mendukung pembangunan sistem penyediaan air minum, pengelolaan limbah dan persampahan, rehabilitasi bangunan gedung, serta program infrastruktur berbasis masyarakat.
Di sisi lain, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis memperoleh alokasi terbesar kedua sebesar Rp 31,53 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, rehabilitasi dan renovasi sekolah keagamaan serta perguruan tinggi, pembangunan prasarana publik, dan penanganan kawasan pascabencana.
Sementara unit kerja lainnya, seperti Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, BPIW, BPSDM, Ditjen Bina Konstruksi, dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, memperoleh total alokasi Rp1,19 triliun untuk mendukung belanja pegawai, operasional, serta kebutuhan penunjang lainnya.
Infrastruktur fondasi pertumbuhan ekonomi
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang telah menjalankan berbagai program strategis pembangunan nasional dengan baik. Menurutnya, upaya yang dilakukan kementerian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Lasarus menegaskan bahwa percepatan pelaksanaan pembangunan perlu terus dilakukan agar berbagai target yang telah ditetapkan pemerintah dapat tercapai sesuai rencana.
“Pembangunan infrastruktur yang tepat waktu dan berkualitas akan memberikan dampak positif terhadap konektivitas wilayah, produktivitas ekonomi, serta pemerataan pembangunan di berbagai daerah,” ungkap dia.
Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan masih cukup besar sehingga diperlukan langkah-langkah yang lebih efektif dalam pelaksanaan program. Karena itu, optimalisasi perencanaan, pengawasan, dan koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh proyek dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Sektor ketahanan pangan jadi rujukan
Lasarus juga menyoroti pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah dan DPR dalam mengawal pelaksanaan program prioritas nasional. “Hubungan kerja yang konstruktif antara lembaga eksekutif dan legislatif dinilai menjadi kunci untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan memberikan hasil yang maksimal,” tambah dia.
Ia menuturkan bahwa dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat, sangat diperlukan untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan. Dengan kolaborasi yang baik, berbagai hambatan dalam pelaksanaan program dapat diatasi sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat.
Lasarus menekankan bahwa sektor ketahanan pangan harus menjadi perhatian bersama karena merupakan salah satu fokus utama pemerintah saat ini. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang mendukung irigasi, sumber daya air, dan konektivitas kawasan pertanian akan berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pangan nasional serta memperkuat ketahanan pangan Indonesia di masa mendatang.
Tria Dianti
Irigasi menjaga pasokan bahan pangan
Dihubungi terpisah, Pengamat Pertanian Khudori menuturkan pemanfaatan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Infrastruktur irigasi yang memadai akan menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian sepanjang tahun, sehingga produktivitas pertanian dapat meningkat dan risiko gagal panen akibat kekeringan dapat diminimalkan.
“Penguatan infrastruktur irigasi juga menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintah,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (11/6/2026).
Dengan jaringan irigasi yang lebih andal, petani memiliki kepastian pasokan air untuk meningkatkan intensitas tanam dan hasil produksi. Pada akhirnya, investasi anggaran di sektor irigasi diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, menjaga stabilitas pasokan bahan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai daerah.
