Pelemahan rupiah mulai menimbulkan tekanan terhadap proyek pemerintah, terutama di sektor infrastruktur yang bergantung pada pasokan energi. Salah satunya dirasakan pada proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di berbagai daerah.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan, meski pembangunan strategis nasional masih berjalan relatif aman, sejumlah penyedia jasa konstruksi mulai mengeluhkan keterbatasan solar untuk distribusi material, termasuk terkait bahan bakar minyak (BBM) yaitu solar.
“Sampai hari ini masih memang belum terasa ya, tapi memang harus saya akui bahwa yang masif itu kan sebetulnya pembangunan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, rata-rata yang dikeluhkan oleh para penyedia jasa dalam rangka ketersediaan bahan bakar solar,” kata Dody dalam Media Briefing yang digelar di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Jumat (22/05/2026).
Namun demikian ia memastikan kondisi tersebut masih belum sampai tahap kelangkaan total. "Hanya lebih sulit mendapatkan solar," kata dia.
Apalagi, ujar dia, ditambah dengan tingginya harga kebutuhan distribusi material pembangunan, seperti sewa alat berat, besi dan baja.
"Sebagian kebutuhan baja yang masih harus kita datangkan dari luar negeri,” ujarnya.
Kondisi ini membuat tim pelaksana proyek harus mencari strategi efisiensi agar biaya tidak melampaui pagu yang sudah ditetapkan pemerintah.
Rupiah terus melemah hingga menembus level Rp17.761 per dolar AS pada 22 Mei 2026. Ia pun berharap kondisi tersebut dapat segera teratasi seiring meredanya konflik global dan penguatan pasokan energi dalam negeri.
Pemerintah berharap program biodiesel B50 yang akan diterapkan Juli 2026 dapat meredakan beban impor BBM.
Sementara itu, Dody juga mengatakan minat investor internasional terhadap proyek-proyek infrastruktur di Indonesia termasuk pembangunan jalan tol juga masih aman. Investor masih melihat prospek proyek tersebut berdasarkan potensi lalu lintas masyarakat.
Sampai saat ini, Dody mengungkapkan belum ada investor yang menarik diri dari proyek pembangunan. Kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia juga dinilai masih terjaga dengan baik.
“Sejauh ini untuk proyek jalan tol masih sama, jadi kalau traffic-nya bagus ya bagus-bagus aja tidak ada yang mundur, kalau traffic-nya kurang bagus ya mereka juga pasti wait and see. Mereka akan jadi tertarik kalau kemudian pemerintah ikutan menyuntik dana di situ, jadi sejauh ini belum melihat ke arah sana, karena menurut saya pribadi rating Indonesia cukup bagus,” jelas Dody.
Persempit fiskal pemerintah
Bank Indonesia sendiri telah menaikkan suku bunga acuan 50 basis poin menjadi 5,25% pada 20 Mei 2026 untuk menahan pelemahan rupiah. Namun, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa pelemahan rupiah dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah, terutama bila proyek strategis dijalankan tanpa analisis kelayakan matang.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia Mohamad Ikhsan, menilai kondisi perekonomian Indonesia saat ini belum berada di jurang atau terpuruk, tapi dengan segala kebijakan yang ada justru mengarahkan ke sana.
Menurutnya, Indonesia saat ini belum berada dalam kondisi krisis yang parah seperti di tahun 1998 lalu.
“Apa yang kita lihat hari ini bukan pengulangan krisis 97-98, tapi rimanya, gejalanya, jelas-jelas mirip. Pertama, denial terhadap masalah ekonomi, blaming others, dan meningkatnya persepsi terhadap aturan yang bisa dinegosiasikan, ada persoalan tata kelola,” ungkap Ikhsan dalam diskusi Menakar Akurasi Laporan The Economist di Jakarta Pusat, Jumat (22/05/2026).
Akan tetapi, pola yang mulai terlihat saat ini memiliki kemiripan dengan situasi pada saat itu. Ia menyoroti munculnya kecenderungan penyangkalan terhadap persoalan ekonomi hingga melemahnya kepercayaan terhadap institusi independen. Gejala-gejala tersebut pun dahulu juga muncul sebelum Indonesia masuk ke dalam krisis besar.
“Indonesia belum di tepi jurang, tapi sejarah tidak sedang diam, ia sedang berbisik, dan bisikannya semakin keras. Pola yang kita lihat hari ini, pelemahan kredibilitas fiskal, retorika menggantikan reformasi dan toleransi terhadap pelanggaran aturan, adalah pola yang sama mendahului krisis 97-98,” jelasnya.
Ekspansi fiskal yang tidak diimbangi dengan disiplin penerimaan negara juga berisiko mempersempit ruang fiskal di tengah kondisi perekonomian global yang kian mengetat.
"Proyek-proyek strategis pemerintah yang dijalankan tanpa analisis kelayakan matang juga persis telah terjadi sebelumnya," ujar dia.
Meski ada kemiripan, Ikhsan menegaskan indikator makroekonomi Indonesia saat ini sangat jauh berbeda dibanding periode tersebut. Tetapi, jangan sampai pemerintah dan seluruh pihak terkait lainnya hanya menyoroti dari sisi makro perekonomiannya saja.
“Indikator makro hari ini belum menyerupai 98. Cadangan devisa masih relatif aman, sektor perbankan jauh lebih kuat setelah reformasi pascakrisis. Krisis tidak pernah datang dari indikator yang sedang kita awasi, ia datang dari sudut yang kita abaikan,” ujar Ikhsan.
Peluang perbaikan
Indonesia menurutnya masih memiliki peluang yang terbuka lebar untuk menghindari krisis, ditambah Indonesia masih ditopang dengan sejumlah buffer ekonomi yang nyata seperti cadangan devisa Indonesia yang masih cukup kuat. Sistem perbankan yang kini jauh lebih ketat dan sehat dibanding era sebelum reformasi juga memegang peranan penting sebagai bantalan perekonomian.
Selain itu, jumlah masyarakat kelas menengah yang relatif banyak saat ini juga masih mampu menjaga daya tahan konsumsi domestik.
“Buffer itu bukan kekebalan, buffer itu waktu yang kita beli, waktu yang sedang kita habiskan. Yang membedakan negara yang berhasil menghindari jurang dan yang tidak adalah satu hal, apakah pemimpinnya memilih reformasi yang sungguh-sungguh atau retorika reformasi,” tegasnya.
Ikhsan membawa sejumlah solusi atau langkah agar Indonesia bisa menghindari krisis ekonomi yang lebih serius dan mencegah kemunduran. Pada dasarnya, ia menawarkan agenda reformasi untuk memperbaiki kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional.
“Pertama, pulihkan kredibilitas data dan institusi independen, kemudian disiplin fiskal yang jujur, kemudian stop, tunda, scale down proyek-proyek prestise yang tidak layak, kemudian yang paling penting adalah hormati aturan main, hormati institusi,” sarannya.
Indonesia sejatinya memiliki pengalaman dalam mengatasi krisis yang jauh lebih berat dibanding kondisi saat ini. Sejarah menunjukkan, reformasi yang dijalankan secara konsisten mampu memulihkan kepercayaan publik dan global, sekaligus ditambah mendorong pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, reformasi ini perlu dilakukan sesegera mungkin dan tidak bisa ditunda lebih lama lagi.
“Sejarah juga menunjukkan satu hal yang tajam, negara bisa masuk jurang bukan karena kita tidak tahu masalahnya, melainkan karena elit menolak mengakuinya,” tutup Ikhsan.
Di kesempatan yang sama, ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, dunia usaha saat ini berada dalam situasi penuh ketakutan akibat meningkatnya ketidakpastian hukum dan iklim berusaha di Indonesia. Pelaku usaha dihadapkan dengan kekhawatiran terkait kriminalisasi kebijakan terhadap sejumlah tokoh publik.
Pada akhirnya, kondisi tersebut turut mempersulit upaya dalam menarik investor asing masuk ke Indonesia.
“Ketidakpastian iklim berusaha ini membuat para pengusaha kalau mau berbisnis di Indonesia memilih bisnis yang sederhana, yang supply chain-nya pendek. Kalau panjang, produknya rumit, ada ribuan supplier, mereka gak sanggup karena ada begitu banyak risiko dan kendala,” ungkapnya.
Wijayanto menilai pemerintah perlu lebih terbuka lagi dalam mendengarkan masukan dari para ekonom maupun pengamat mengenai berbagai peringatan terkait kondisi ekonomi, iklim investasi, hingga tata kelola. Sorotan dari berbagai lembaga pemeringkat global seperti MSCI, Moody’s, S&P Global Ratings, hingga The Economist pun dapat dijadikan bahan evaluasi dan referensi perbaikan kebijakan, bukan semata dilihat sebagai kritik negatif yang memberikan sentimen buruk terhadap Indonesia.
“Rating agency itu menyampaikan beberapa kritik dan seolah-olah kita menanggapinya dengan dingin tidak responsif, tidak konkret respons kita, jangan. Karena ketika rating itu diturunkan di-downgrade dampak bagi kita akan luar biasa,” ungkapnya.
Ia pun mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki iklim usaha agar dunia usaha dan investor kembali nyaman untuk menanamkan modal di Indonesia.
“Perbaiki iklim usaha, bikin dunia usaha dan investor itu nyaman, jangan dihadapkan mereka pada ketidakpastian dan regulasi yang terus menerus berubah,” ucap Wijayanto.
