Survei Kadin: Mayoritas Pelaku Usaha Nilai Kondisi Saat Ini Lebih Baik dari Sebelumnya

Dari hasil survei itu terungkap, mayoritas pengusaha atau 40% responden menilai kondisi bisnis saat ini lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya. Adapun 35% responden menjawab tidak setuju bahwa kondisi bisnis saat ini lebih daripada kuartal sebelumnya. Sisanya 25% responden menjawab biasa saja.

Survei Kadin: Mayoritas Pelaku Usaha Nilai Kondisi Saat Ini Lebih Baik dari Sebelumnya
Ketua Pengurus Kadin Indonesia Institute Mulya Amri saat membuka forum Global & Domestic Economic Outlook: Mendorong Peran Swasta dalam Pertumbuhan Ekonomi di Jakarta, Kamis (15/01/2026). Foto: Tangkapan layar Youtube Kadin Indonesia
Daftar Isi

Survei Kadin Business Pulse bulan Desember 2025 menemukan sentimen positif mendominasi dunia usaha Indonesia, dengan 40% responden menilai kondisi bisnis saat ini lebih baik daripada kuartal sebelumnya. Tak hanya itu, sebanyak 47% responden menyatakan siap berinvestasi pada 2026.

Dengan pemahaman holistik mengenai lanskap makroekonomi global serta dukungan kebijakan domestik yang tepat, dunia usaha siap memotori pertumbuhan ekonomi mencapai target yang telah ditetapkan.

Hasil survei itu berasal dari 155 responden anggota Kadin yang diwawancara pada perideo 1 Desember - 23 Desember 2025. Adapun survei dilakukan dengan metode sampling acak.

Dari hasil survei itu terungkap, mayoritas pengusaha atau 40% responden menilai kondisi bisnis saat ini lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya. Adapun 35% responden menjawab tidak setuju bahwa kondisi bisnis saat ini lebih daripada kuartal sebelumnya. Sisanya 25% responden menjawab biasa saja.

Dilihat dari sektor usahanya, pengusaha dari sektor jasa keuangan & asuransi jadi yang terbanyak dengan 75% menjawab kondisi saat ini lebih baik ketimbang kuartal sebelumnya. Ini diikuti pengusaha dari sektor konstruksi dengan 47%. Adapun pengusaha dari sektor informasi dan komunikasi terendah menjawab kondisi saat ini lebih baik dari sebelumnya dengan nilai responden 30%

Faktor utama pendorong sentimen positif tersebut adalah perbaikan atau perkembangan pasar sebesar 38%, disusul persaingan usaha yang lebih kondusif dengan nilai 24% dan regulasi yang membaik dengan nilai 23%.

Dalam survei yang sama, 20% responden menyatakan birokrasi dan regulasi menjadi tantangan utama dalam menjalankan bisnis, sementara 17% responden menyatakan akses pembiayaan masih relatif sulit dijangkau, menandakan keterbatasan modal dan kesulitan memperoleh pendanaan masih sangat dirasakan pelaku usaha, di samping permintaan pasar dan tenaga kerja terampil.

"Secara keseluruhan faktor struktural masih berperan membentuk persepsi dunia usaha. Perkembangan pasar menunjukkan konsumen semakin terbuka pada produk baru dan pola produksi baru. Karena itu, meskipun suasana persaingan usaha semakin kondusif, ketersediaan bahan baku masih menjadi kendala," jelas Ketua Pengurus Kadin Indonesia Institute Mulya Amri saat membuka forum Global & Domestic Economic Outlook: Mendorong Peran Swasta dalam Pertumbuhan Ekonomi di Jakarta, Kamis (15/01/2026).

Meski birokrasi dan regulasi dipandang sebagai salah satu tantangan, 45% responden menyatakan bahwa keyakinan pada prospek bisnis bersumber dari kebijakan pemerintah pusat yang berkomitmen penuh untuk memperbaiki iklim bisnis dan ekonomi.

Dunia usaha mengharapkan, pemerintah ke depan bukan hanya fokus memberikan insentif fiskal yang tepat untuk mendorong daya beli masyarakat, melainkan juga kejelasan aturan yang pasti sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.

"Survei kami menemukan bahwa saat ini, sentimen positif lebih tinggi di kalangan dunia usaha daripada sentimen negatif. Pemerintah perlu mengambil kebijakan yang sejalan dengan aspirasi ini, terutama terkait pembiayaan, selain mendukung peningkatan permintaan industri, fokus deregulasi, dan memperbaiki kondisi ketenagakerjaan," pungkas Amri.

Masih dari survei yang sama, dengan berbagai kondisi tersebut, sebanyak 47% pengusaha berencana untuk melakukan investasi dalam 6 bulan ke depan. Sedangkan 24% responden tidak setuju atau tidak akan melakukan itu, serta 25% responden menjawab biasa saja.

Potensial

Sekretaris Jenderal International Economic Association Lili Yan Ing menyatakan, dari total PDB dunia senilai USD 117 triliun pada 2025, kontribusi 10 negara ASEAN mencapai USD 4,25 triliun, mencerminkan potensi yang sangat menjanjikan, terutama di saat negara-negara maju mengalami kemunduran PDB nominal akibat tensi geoekonomi yang terjadi simultan dengan pergeseran rantai nilai.

"Ekonomi global akan tumbuh 2,4-3% pada 2026, tetapi pertumbuhan ini akan diikuti daya beli yang melemah dan upah riil yang menurun," cetus Lili.

Secara sektoral, Lili menilai semikonduktor dan ekonomi digital adalah dua motor utama ekonomi di kawasan ASEAN, terutama karena keduanya telah menyumbang kenaikan arus modal masuk berbentuk FDI di ASEAN selama 10 tahun terakhir, memicu perkembangan yang sangat cepat dari segi nilai investasi.

Sebagai gambaran, dalam kurun 2017-2022, nilai ekspor semikonduktor di Tiongkok meningkat dari USD 94 miliar menjadi USD 220 miliar. Namun, di Asia Tenggara, nilai tersebut melonjak dari USD 52 miliar menjadi USD 165 miliar, lebih dari 3 kali lipat dalam kurun yang sama.

Sementara itu, ekonomi digital semakin menjanjikan karena 72% dari total 692 juta penduduk Asia Tenggara adalah pengguna internet aktif dan ekonomi digital kawasan ini diproyeksikan bernilai USD 1 triliun pada 2030, dan sangat mungkin berlipat ganda karena sejumlah instrumen perjanjian dan kerangka kerja sama telah disepakati.

"Meski demikian, negara-negara ASEAN juga saling bersaing keras dalam menarik investasi. Saat ini, Singapura masih menjadi tujuan utama investasi, dengan besaran FDI terhadap PDB mencapai 27,43%, sementara persentase Indonesia hanya mencapai 1,20%, terendah di kawasan Asia Tenggara," tegasnya.

Lili mengunci pemaparannya dengan menguraikan tiga langkah yang penting untuk Indonesia agar peluang ekonomi masa depan tidak tersia-siakan dan dunia usaha dapat memacu potensinya secara maksimal.

  1. Memastikan reliabilitas pasokan energi dengan melipatgandakan adopsi energi terbarukan. Peningkatan adopsi energi terbarukan oleh Indonesia akan mendongkrak tingkat bauran energi terbarukan ASEAN yang baru mencapai 26%, jauh di bawah standar global yang sudah mencapai 40% dan terus naik;
  2. Konsisten dalam menjaga stabilitas dan kepastian makroekonomi, dengan menjelaskan secara berkala inflasi, nilai tukar, harga energi, suku bunga, dan target pertumbuhan ekonomi. Pemanfaatan berbagai FTA dan CEPA perlu dioptimalkan, terutama karena di tengah kebutuhan diversifikasi mitra, baru 20% eksportir memakai fasilitas ini secara maksimal;
  3. Peningkatan human capital yang tidak hanya memperbaiki gizi melalui Makan Bergizi Gratis, melainkan juga memperbaiki kualitas guru dan kurikulum, apabila perlu dengan menekan anggaran MBG untuk disalurkan kepada siswa yang benar-benar membutuhkannya secara klinis.
"Saya ingin menggarisbawahi: jika Indonesia ingin punya pembangunan berkelanjutan, pemerintah hanya perlu berperan fasilitator. Selebihnya, biarkan sektor swasta menjadi pelaku utamanya," pungkas Lili.
Ki-ka: Pengajar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Paramadina Dinna Prapto Raharja, Guru Besar FEB Universitas Indonesia Telisa A. Faunty, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, dan Rektor Perbanas Institute Hermanto Siregar sebagai panelis Diskusi Kadin Global & Domestic Economic Outlook 2026. Foto: Chris Wibisana/SUAR

Semakin fokus

Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi Kementerian Keuangan Noor Faisal menyambut positif masukan-masukan Lili Yan Ing dalam pemaparannya. Ia menegaskan, dengan disiplin fiskal yang terjaga, pemerintah kini fokus memperbarui struktur ekonomi secara signifikan, agar sektor bernilai tambah tinggi mampu menopang secara maksimal.

"Indonesia melakukan transformasi struktur ekonomi agar pertumbuhan yang kuat dapat berlanjut dan mampu menghadapi krisis. Strategi pembangunan ekonomi ke depan akan fokus mendorong sektor bernilai tambah tinggi di semua bidang, revitalisasi sektor padat karya menjadi lebih efisien, didukung deregulasi dan debottlenecking untuk mempercepat aktivitas ekonomi," ucap Faisal.

Baca juga:

Mitigasi Dini Empat Risiko Ekonomi untuk Jaga Stabilitas 2026
Empat risiko ekonomi tahun ini, yaitu meningkatnya tekanan eksternal, ketidakcocokan kebijakan fiskal dan moneter, meluasnya pengangguran terdidik, dan kenaikan harga pangan dan energi jelang bulan Ramadan.

Mengenai yang terakhir, Faisal melaporkan, hingga 13 Januari 2026, Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) telah menerima 42 aduan masuk dengan cakupan isu pembiayaan, penegakan hukum atas premanisme dan pungli, masalah lahan dan tata ruang, perizinan, energi dan ketenagalistrikan, ekspor-impor dan logistik, hingga pengadaan barang dan jasa.

"Fokus ekspor bernilai tambah tinggi yang dihasilkan industri padat karya kini semakin jelas, sementara ketergantungan pada impor komoditas primer semakin berkurang, sehingga devisa impor dapat digunakan untuk mendatangkan barang modal, membantu dunia usaha melakukan ekspansi dan memperkuat basis ekonomi domestik," jelasnya.

Melalui perbaikan struktur belanja negara, Faisal memastikan pemerintah akan tetap memberikan stimulus tepat sasaran sesuai aspirasi dunia usaha guna membantu menjaga konsumsi rumah tangga, sementara investasi besar akan diarahkan pada sarana dan prasarana publik seperti sekolah, bendungan, irigasi, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta kampung nelayan dan budidaya.,

"Pemerintah mengusahakan agar defisit yang melebar di akhir 2025 berimbang dengan capaian ekonomi yang bisa mengawal pelaksanaan APBN 2026 dan menopang target pertumbuhan tahun ini sebesar 5,4%. Dorongan dari sektor swasta selalu kami kedepankan, karena pertumbuhan tinggi tidak mungkin hanya dari pemerintah saja," pungkasnya.

Penulis

Chris Wibisana
Chris Wibisana

Wartawan Makroekonomi, Energi, Lingkungan, Keuangan, Ketenagakerjaan, dan Internasional