Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimis lapangan kerja akan terbuka lebih banyak seiring pertumbuhan ekonomi 5,39% pada kuartal IV/2025. Optimisme itu ia sampaikan saat memberikan sambutan di acara Wisuda Universitas Indonesia (UI), Sabtu (14/2/2026).
"Pertumbuhan (ekonomi) sudah sekarang di atas 5%. (pada triwulan keempat) 5,39%. (lelak) 5,4% kira-kira. Mungkin untuk sebagian Fakultas Teknik enggak ngerti itu apa artinya. Itu artinya ke depan akan lebih bagus lagi. Dan yang paling penting adalah lapangan pekerjaan akan terbuka. Ke depan Anda akan lebih mudah cari kerjaan dibanding sebelum-sebelumnya," kata Purbaya dihadapan 4.428 orang wisudawan.
Purbaya yakin ke depan pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Tahun ini, ia menargetkan ekonomi tumbuh hingga 6% dan mencapai 8% pada 2027 seperti harapan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, ia mengimbau para wisudawan tidak khawatir akan masa depan ekonomi RI.
Menurutnya, selama ini ekonomi RI stagnan di level 5% karena minimnya peredaran base money atau uang primer (M0). Namun, pemerintah sebelumnya selalu bilang kondisi sektor finansial Indonesia dalam kondisi ample liquidity alias likuiditas melimpah.
"Yang mereka lihat adalah bukan uang di sistem, tapi uang di perbankan yang enggak semuanya di sistem perekonomian. Yang di sistem perekonomian kita biasanya lihatnya base money atau primary money," kata sang bendahara negara.
Purbaya mengatakan pertumbuhan M0 sempat berada di level 0%. Namun, pertumbuhaan M0 meningkat hingga di atas 10% pada September 2025 setelah Purbaya menginjeksi likuiditas Rp200 triliun ke bank BUMN.
"Jadi ekonomi dibuat jalan," kata Purbaya.
Namun, Purbaya menilai pertumbuhan ekonomi % tidak cukup membuat RI menjadi negara maju. Ia mencontohkan negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat (AS) butuh pertumbuhan ekonomi di atas 10% persen selama lebih dari 10 tahun.
"Jadi ketika Pak Prabowo bilang 8% kita banyak ketawain kan, enggak mungkin. Tapi itu adalah prasyarat untuk menuju negara maju, 8% masih kurang, mestinya harusnya didorong ke arah 10%," kata Purbaya.
Namun, pengusaha dan pengamat menilai kualitas pertumbuhan belum cukup kuat menciptakan pekerjaan yang berkelanjutan.
Kebijakan penciptaan lapangan kerja
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan pengusaha melihat penciptaan lapangan kerja bukan hanya soal tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi kualitas pertumbuhan itu sendiri. Karena itu, ia menilai pendorong pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang penting.
"Kalau drivers-nya sektor padat modal dan ekstraksi pasti pertumbuhannya tidak banyak menyerap tenaga kerja," kata Bob kepada SUAR.
Bob menilai kunci perluasan lapangan kerja justru terletak pada kebijakan yang lebih berpihak kepada sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Menurutnya, industri seperti tekstil, alas kaki, otomotif, serta makanan dan minuman sesungguhnya memiliki kapasitas besar untuk menyerap tenaga kerja, bahkan sempat lebih unggul dibanding negara tetangga di masa lalu.
Namun, daya saing sektor-sektor itu kini tertahan oleh beban fiskal dan biaya produksi yang masih tinggi. Karena itu, ia menyoroti perlunya reformasi perpajakan terutama mekanisme pajak pertambahan nilai (PPN) yang saat ini dikenakan di setiap rantai produksi.
"PPN sebaiknya di akhir saja (sales tax), jangan di setiap proses yang bikin harga jadi mahal," katanya.
Selain itu, ia juga mendorong adanya kemudahan impor bahan baku dan stimulus untuk mendorong konsumsi domestik, agar roda industri padat karya bisa berputar lebih cepat.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan pertumbuhan ekonomi 5,39 persen pada kuartal IV/2025 memang memberikan sinyal positif, tetapi kualitas dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri perlu dievaluasi lebih dalam.
Ia mengatakan lonjakan konsumsi pemerintah 37,68% (yoy) yang menopang kinerja ekonomi pada kuartal IV/2025 terjadi karena pola musiman penyerapan anggaran atau akselerasi belanja jelang akhir tahun. Namun, kontribusi belanja negara terhadap penyerapan tenaga kerja dinilai masih bersifat temporer dibanding ekspansi kapasitas sektor swasta.
Sementara itu, pertumbuhan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kuartal IV/2025 mencapai 6,12 % (yoy) menunjukkan arah yang lebih menjanjikan untuk memperkuat kapasitas produksi. Hanya saja, efektivitasnya dalam menciptakan lapangan kerja bergantung pada sektor tujuan investasi tersebut.
"Apakah investasi masuk ke industri pengolahan atau manufaktur dan sektor padat karya produktif, atau lebih dominan ke aset yang kurang menyerap tenaga kerja," kata Syafruddin.
Karena itu, ia menekankan pentingnya memastikan mesin pertumbuhan nasional tidak hanya bertumpu pada belanja jangka pendek pemerintah, tetapi beralih pada ekspansi sektor manufaktur dan jasa modern yang lebih berkelanjutan
"Jadi, jika tujuan kebijakan nasional adalah menciptakan pekerjaan yang banyak dan berkelanjutan, pemerintah perlu memastikan pertumbuhan tidak bertumpu pada dorongan belanja jangka pendek, melainkan pada ekspansi produksi terutama manufaktur dan jasa modern yang meningkatkan produktivitas dan memperluas basis pajak," katanya.
Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menyampaikan secara teoritik memang ada hubungan positif antara pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja.
Namun persoalannya bukan hanya tentang angka pertumbuhan, tapi juga struktur pertumbuhan itu sendiri.
Ronny mengatakan jika pertumbuhan didorong sektor padat modal seperti pertambangan, hilirisasi berbasis teknologi tinggi, atau sektor keuangan, maka efeknya terhadap penciptaan kerja bisa relatif terbatas.
"Sebaliknya, kalau pertumbuhan digerakkan sektor padat karya seperti manufaktur berbasis ekspor, konstruksi, pariwisata, dan UMKM produktif, maka dampaknya terhadap penciptaan kerja akan jauh lebih terasa," katanya.
Hal yang perlu diperhatikan juga soal kualitas pekerjaan. Ronny menekankan jangan sampai yang bertambah hanya pekerjaan informal, berupah rendah, dan tanpa jaminan sosial. Apalagi saat ini Indonesia sudah menghadapi tantangan serius berupa tingginya pengangguran lulusan sarjana dan SMK.
Ronny mengatakan kondisi ini menunjukkan ada mismatch antara sistem pendidikan dan kebutuhan industri. Jadi persoalannya bukan sekadar kuantitas lapangan kerja, tetapi juga relevansi dan produktivitasnya.
Untuk benar-benar meningkatkan penyerapan tenaga kerja, Ronny mengatakan ada empat hal krusial yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah.
Pertama, konsistensi kebijakan industri yang mendorong sektor padat karya dan manufaktur bernilai tambah.
"Kedua, perbaikan iklim investasi yang konkret, bukan hanya deregulasi di atas kertas, tapi kepastian hukum dan biaya logistik yang kompetitif," katanya.
Ketiga, reformasi pendidikan vokasi agar lebih terhubung dengan kebutuhan pasar kerja masa depan, termasuk sektor digital dan ekonomi hijau. Keempat, perlindungan dan insentif bagi UMKM agar naik kelas, karena di sana lah mayoritas tenaga kerja berada.
"Artinya, tanpa perbaikan struktural, kita berisiko kembali pada pola lama di mana angka pertumbuhan terlihat cantik di laporan, tetapi tekanan di pasar kerja justru sangat terasa di lapangan," katanya.
