Eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel dan Iran yang memicu ketegangan geopolitik di Timur Tengah mulai membayangi stabilitas industri petrokimia di Indonesia.
Hal ini karena lonjakan harga minyak mentah dunia berpotensi gangguan jalur logistik di Selat Hormuz. Akibatnya struktur biaya produksi dari hulu hingga hilir pun terganggu.
Pengamat Ekonomi Indef Tauhid Ahmad menturkan Industri petrokimia perlu menyiapkan strategi mitigasi untuk menghadapi potensi penutupan Selat Hormuz yang dapat mengganggu rantai pasok bahan baku energi dan petrokimia global.
"Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan diversifikasi sumber bahan baku seperti nafta, LPG, maupun kondensat dengan mencari pemasok dari kawasan lain di luar Timur Tengah," kata Tauhid kepada SUAR di Jakarta, Senin (9/3/2026).
Selain itu, perusahaan juga perlu memperkuat manajemen persediaan dengan meningkatkan cadangan bahan baku agar operasional pabrik tetap berjalan meskipun terjadi gangguan distribusi dalam jangka pendek.
“Pelaku industri juga perlu mengoptimalkan efisiensi produksi serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan pelaku logistik untuk memastikan kelancaran jalur distribusi alternatif,” ujar dia.
Upaya tersebut penting dilakukan agar industri petrokimia tetap mampu menjaga keberlanjutan operasional dan meminimalkan dampak lonjakan biaya logistik maupun harga bahan baku di tengah ketidakpastian geopolitik.
Hal senada disampaikan ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin yang mengatakan industri memang perlu mencari pasokan sumber bahan baku dari negara lain kendatipun tidak mudah dan belum tentu tersedia.
"Seperti AS, Korea, China dan Malaysia. Yang pasti, harga bahan baku akan meningkat sehingga produksi perlu dilakukan secara rasional, disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku," ujar dia.
Force majeure
Sebelumnya, PT. Chandra Asri Pacific Tbk mengumumkan pemberitahuan force majeure atau kondisi darurat kepada mitra usahanya sebagai reaksi ditutupnya selat Hormuz.
"Perusahaan telah menyampaian pemberitahuan force majeure kepada mitra usaha sesuai ketentuan kontraktual yang berlaku," ujar Direktur Sumber Daya Manusia dan Urusan Korporat Chandra Asri Group Suryandi pada akhir pekan lalu.
Bentuk mitigasinya, perusahaan tersebut juga akan mengurangi tingkat operasional (run rates) di pabrik yang sedang dikomunikasikan dengan mitra dagang.
Chandra Asri adalah perusahaan petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia yang memproduksi bahan baku industri seperti olefin (etilena, propilena), poliolefin (polietilena, polipropilena) serta styrene monomer dan turunannya.
Produk-produk tersebut digunakan untuk membuat berbagai barang sehari-hari seperti plastik kemasan, pipa, komponen otomotif, hingga peralatan rumah tangga.
Perusahaan memantau secara ketat perkembangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, mengingat jalur pelayaran tersebut merupakan salah satu rute utama distribusi minyak mentah dan produk energi dunia.
Ia menjelaskan bahwa penyampaian force majeure merupakan prosedur umum dalam praktik bisnis global ketika terdapat potensi gangguan termasuk jalur logistik internasional.
“Langkah ini kami ambil sebagai bentuk transparansi dan pencegahan timbulnya kerugian yang besar kepada mitra usaha serta pemangku kepentingan. Pemberitahuan force majeure tidak serta-merta mencerminkan penghentian operasional Perusahaan, melainkan bagian dari mitigasi risiko atas dampak situasi eksternal yang semakin berkembang “ ujar Suryandi.
Dalam kondisi global yang dinamis ini, Chandra Asri berkomitmen menjaga kesinambungan operasional , ketahanan bisnis serta terus mengevaluasi potensi dampak terhadap kegiatan usaha.
“Chandra Asri pada saat ini tidak melakukan shutdown total, namun produksinya hanya dikurangi saja,” ujar dia.
Perkuat ketahanan industri nasional
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, konflik di kawasan Timur Tengah tersebut dapat memicu volatilitas harga energi global, gangguan pada jalur perdagangan internasional, serta peningkatan biaya logistik dan bahan baku industri. Kondisi ini pada akhirnya dapat mempengaruhi daya saing industri manufaktur di berbagai negara, termasuk Indonesia.
“Kami terus memonitor perkembangan konflik di Timur Tengah karena kawasan tersebut merupakan salah satu pusat energi dunia dan jalur logistik global yang sangat penting. Setiap eskalasi konflik tentu berpotensi mempengaruhi harga energi, kelancaran rantai pasok bahan baku industri, serta biaya logistik yang digunakan oleh sektor manufaktur,” kata Menperin dalam siaran persnya yang diterima SUAR di Jakarta (9/3).
Menurut Agus, salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap sektor industri adalah potensi gangguan distribusi energi global. Kawasan Timur Tengah, khususnya Selat Hormuz, merupakan jalur vital bagi perdagangan minyak dunia. Sekitar seperlima pasokan minyak global melewati jalur tersebut sehingga setiap gangguan di kawasan itu dapat memicu lonjakan harga energi internasional.
Dalam beberapa hari terakhir, eskalasi konflik bahkan telah menimbulkan kekhawatiran terhadap aktivitas pelayaran dan distribusi energi di kawasan tersebut. Serangan militer dan ancaman keamanan maritim menyebabkan lalu lintas kapal tanker menurun drastis serta meningkatkan risiko bagi perusahaan pelayaran dan asuransi maritim.
Situasi tersebut juga memicu lonjakan harga minyak global. Harga minyak mentah dunia sempat meningkat signifikan akibat gangguan pasokan energi dari Timur Tengah dan meningkatnya risiko geopolitik di kawasan tersebut.
Agus menjelaskan, kenaikan harga energi global akan berdampak langsung pada industri manufaktur karena sebagian besar sektor industri menggunakan energi sebagai komponen biaya produksi utama. Industri seperti petrokimia, logam dasar, semen, pupuk, serta berbagai subsektor industri pengolahan lainnya sangat sensitif terhadap fluktuasi harga energi.
“Jika harga energi global meningkat dalam jangka waktu yang panjang, maka biaya produksi industri manufaktur juga berpotensi naik. Hal ini tentu dapat mempengaruhi efisiensi produksi serta daya saing produk industri di pasar domestik maupun ekspor,” ujar Agus.
Tria Dianti
Selain energi, konflik geopolitik juga berpotensi mempengaruhi ketersediaan bahan baku industri yang berasal dari pasar global.
Bagi Indonesia, dampak tersebut dapat dirasakan pada beberapa sektor industri yang memiliki ketergantungan terhadap bahan baku impor, seperti industri kimia, petrokimia, tekstil, logam, hingga industri makanan dan minuman.
Ketidakpastian geopolitik berpotensi meningkatkan biaya pengadaan bahan baku dan memperpanjang waktu pengiriman akibat perubahan jalur logistik global.
Menperin menambahkan, gangguan pada jalur perdagangan internasional juga dapat mempengaruhi kinerja ekspor industri manufaktur. Konflik geopolitik biasanya memicu volatilitas pasar global, sehingga permintaan dari negara tujuan ekspor dapat mengalami fluktuasi.
Meski demikian, Ia menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan langkah-langkah antisipatif untuk menjaga ketahanan sektor industri nasional. Salah satu strategi yang dilakukan adalah memperkuat struktur industri hulu, meningkatkan penggunaan bahan baku dalam negeri, serta memperluas diversifikasi pasar ekspor.
Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan efisiensi energi di sektor industri serta percepatan transformasi menuju industri hijau. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang harganya sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global.
Menperin optimistis bahwa industri manufaktur nasional memiliki ketahanan yang cukup kuat dalam menghadapi berbagai tantangan global. Hal ini didukung oleh struktur industri yang semakin terdiversifikasi serta kontribusi sektor manufaktur yang tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
