Sebagai negara dengan garis pantai panjang, Indonesia memiliki wilayah pesisir yang menjadi simpul-simpul ekonomi, yang tumbuh dan punya potensi besar untuk dikembangkan. Simpul ekonomi di pesisir itu seiring waktu menjadi kota modern yang memberi hidup warganya.
Di Indonesia, dari 98 kota yang resmi terdaftar dalam administrasi negara, 25 kota berada di kawasan pesisir atau berbatasan langsung dengan laut, menjadikannya rentan terhadap dampak perubahan iklim, tetapi memiliki potensi yang besar secara ekonomi dari pemanfaatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Alwis Rustam menjelaskan, dalam mengembangkan kota-kota di pinggir pantai ini, kondisi geografis wilayah kepulauan juga menjadi tantangan tersendiri yang lebih kompleks dibandingkan wilayah daratan.
Di sejumlah kota, bahkan mobilitas antar kelurahan bahkan harus ditempuh melewati laut lantaran terpisah oleh pulau. “Nah ini tantangannya memang berat karena kewenangannya itu sebenarnya sudah jelas, cuma nanti agak abu-abu ketika terkait dengan cross-cutting ya, seperti transportasi dan lain-lain,” kata Alwis, saat dihubungi SUAR.ID Selasa, 14 April 2026.
Dalam perkembangannya saat ini, sejumlah pemerintah kota serius mengambil langkah progresif dalam mengarahkan pembangunan wilayah pesisir dengan menyusun peraturan daerahnya. Salah satunya dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado, Sulawesi Utara.
Di Manado, terdapat rencana zonasi wilayah pesisir yang difokuskan untuk mitigasi bencana, pengelolaan teluk, hingga pengembangan pariwisata. Ada empat zona utama yakni zona preservasi, konservasi, budi daya, dan alur laut.
Sedangkan Kota Kupang, di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga juga memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur soal penataan kawasan termasuk wilayah pesisir untuk menata pembangunan di kawasan pantai.
“Di Serang juga ada, tapi baru persiapan pengelolaan pulau-pulau eksklusif karena kan itu ada Kepulauan Seribu ya, yang itu sebenarnya masuk ke Kota Serang juga ada, setelah pencabutan Perda tahun 2013 kalau enggak salah itu Serang bersiap mengambil alih pengelolaan 8 pulau eksklusif di Teluk Banten,” ujar Alwis.
Bangkit dengan transformasi dan inovasi
Beberapa kota juga mulai bertransformasi dengan memanfaatkan investasi sektor industri yang sudah ada. Alwis pun memberikan salah satu contoh transformasi ekonomi pesisir yang cukup menonjol di Indonesia, yakni hilirisasi industri perikanan di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Seperti diketahui, Bitung dijuluki sebagai “Kota Cakalang”, di mana kota tersebut kini diarashkan menjadi pusat industri pengalengan ikan yang melakukan ekspor ke berbagai negara.
Hilirisasi yang menyerap tenaga kerja lokal itu pun memperkuat posisi Bitung dalam rantai pasok global, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Di Bitung itu kegiatan ekonominya bukan menangkap ikan dan tidak punya industri penangkapan ikan, tapi dia punya puluhan pabrik untuk pengalengan ikan, itu kan bentuk lain. Kemudian Pemkotnya membina UMKM membuat abon, bakso ikan, kerupuk ikan,” ungkapnya.
Dalam perkembangannya, kota dengan kapasitas fiskal yang relatif kuat ditopang oleh PAD yang tinggi serta struktur ekonomi yang solid seperti Balikpapan juga semakin mudah dalam mencapai kemandirian ekonomi daerah.
Saat ini Balikpapan memiliki tujuan ekowisata mangrove yang dulunya merupakan kawasan kumuh. “Lalu Pemkot berinisiatif mengedukasi kemudian membangun jembatan dan membuat mangrove-nya jadi tempat pengelolaan wisata dan sentra kuliner. Kini kawasan itu kini menjadi hidup,” kata Alwis.
Dari berbagai kisah sukses itu Apeksi pun mendorong kemandirian ekonomi kota-kota pesisir melalui berbagai inovasi kebijakan dan program kolaboratif yang dilakukan. Melalui berbagai forum, kota-kota pesisir didorong untuk mengembangkan potensi ekonomi lokalnya, sebagai upaya untuk mengatasi keterbatasan kewenangan dan kapasitas fiskal yang dihadapi.
Sejumlah kota pesisir anggota Apeksi juga mendorong lahirnya regulasi yang lebih kuat terkait dengan pengelolaan wilayah kepulauan. Dijelaskan oleh Alwis, perlu adanya undang-undang khusus yang dapat mengakomodasi karakteristik daerah kepulauan.
Praktik-praktik baik yang dilakukan oleh pemerintah kota wilayah pesisir pun diperhatikan dengan baik oleh Apeksi untuk kemudian bisa diaplikasikan untuk daerah lain.
Salah satu contohnya, adalah inovasi yang dilakukan oleh Kota Tidore Kepulauan melalui program yang disebut Mobil Inflasi dan Kapal Inflasi. Program ini menggunakan mobil untuk darat dan kapal di laut untuk menjangkau wilayah pegunungan dan pulau-pulau kecil, demi memastikan komoditas tetap terjangkau dengan harga yang stabil oleh masyarakat.
Pengembangan inovasi juga terjadi di Kota Ambon, yang dipilih oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk pengembangan Smart Fisheries Village (SFV). “Program ini sudah mengintegrasikan teknologi digital untuk peningkatan ekonomi untuk desa perikanan cerdas,” jelasnya.
Sebagai upaya mempercepat pembangunan kota pesisir, Apeksi juga selalu berperan aktif dalam mengkurasi berbagai program unggulan yang dijalankan para pemerintah kota. Program-program yang berhasil dan dinilai baik dalam pengelolaan wilayah pesisir pun kemudian didokumentasikan sebagai best practices.
Kota pesisir dengan praktik terbaik
Salah satu contoh inovasi yang dapat menjadi rujukan untuk pengembangan kota pesisir datang dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang menjalin kolaborasi internasional dengan Jepang melalui proyek Smart Island Pilot Project.
Pelaksanaannya berada di Kepulauan Sangkarrang. Proyek itu berfokus untuk membangun pulau pintar yang membangun ekosistem di lingkungan pulau dengan memadukan teknologi, ekologi, dan partisipasi pemberdayaan masyarakat, termasuk pembangunan pabrik es yang vital bagi nelayan. “Ini contoh yang sudah berkembang baik,” kata Alwis.
Pemerintah Kota Batam juga menunjukkan langkah konkret dengan menetapkan tiga kawasan sebagai kampung nelayan modern, yang merupakan bagian dari program nasional. Disitu ada stasiun pengisian bahan bakar buat nelayan, cold storage, lalu ada gudang bengkel perahu, hingga kampung nelayan merah putih.
Sejumlah kota yang memiliki wilayah pesisir lainnya juga menunjukkan inovasi dan progres yang signifikan dalam membangun wilayahnya.
“Kalau di Surabaya, pengelolaan lingkungan berbasis komunitas itu keren, bahkan di kawasan kumuh di dekat pantai itu jadi bersih. Di Semarang ada program adaptasi perubahan iklim terencana, Bontang ada pemberdayaan berbasis konservasi, Bitung juga ada hub perikanan,” ungkap Alwis.
Setiap kota pesisir memiliki karakteristiknya masing-masing yang unik. Berbagai inisiatif menjadi bukti bahwa inovasi yang dilakukan terus berkembang, sehingga pemerintah kota di wilayah pesisir tidak hanya berharap dan bergantung pada bantuan dari pusat saja.
“Karena kalau kita berharap faktor eksternal tadi hanya mengandalkan pusat TKD dan lain segala macam itu kan mentok, mau enggak mau kita merapikan yang internal dulu. Seperti fiskalnya agar efisien, sumber daya bagus, partisipasi masyarakat kuat baik dari perencanaan ke eksekusi, jadi lebih ke membagi persoalan,” ucap Alwis.
Tantangan dari luar dan dalam
Memang tak semua upaya pengembangan kota pesisir bisa berjalan mulus, Tetap saja ada hambatan. Dan Alwis membaginya menjadi dua faktor penghambat, yakni dari eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, pengembangan kota pesisir dihadapkan dengan tekanan alam dan kondisi geografis yang semakin kompleks.
“Yang eksternal itu kan sudah given ya, sudah harus kita tanggung, bisa abrasi, banjir rob, kerusakan mangrove, lalu penurunan produktivitas perikanan juga terjadi, itu kan tantangan,” ungkap Alwis.
Hambatan soal birokrasi juga menjadi tantangan serius, apalagi mengenai proses koordinasi yang panjang dan berlapis terutama ketika berbicara soal kebijakan yang menyangkut lintas kewenangan antara pemerintah kota dan provinsi maupun pusat.
Misalnya investasi ini kadang-kadang terhambat di provinsi atau di pusatnya, jadi misalnya wali kota setuju memberikan izin di darat, tapi investor harus mengurus Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
“Jadi KKPRL itu dari provinsi, jadi secanggih apa pun pemkotnya dalam mencari ide, program, atau investor, tapi itu prosesnya bisa memakan waktu berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun,” tambahnya.
Ketidaksinkronan perencanaan juga mencari tantangan yang sering dihadapi. Rencana pemerintah provinsi soal pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kerap tidak selaras dengan inovasi maupun kebutuhan riil dari pemerintah kota.
Sementara itu dari sisi internal, tantangan utama yang dihadapi berkaitan dengan keterbatasan fiskal daerah. Banyak kota juga masih bergantung pada APBD yang ruang fiskalnya terbatas, serta TKD dari pemerintah pusat.
“Contohnya Kota Dumai, 70% sampai 80% APBD itu masih berasal dari transfer pusat, bagaimana dia mau meningkatkan SDM atau manpower buat di pesisirnya itu, jadi PAD-nya belum optimal, dan banyak kota-kota lain,” ucapnya.
Tantangan lain yang tak kalah penting dari sisi internalnya adalah mengenai SDM aparatur yang dinilai belum memadai. Masih terdapat aparatur yang tidak memahami isu-isu spesifik mengenai wilayah pesisir dan kelautan, sehingga berdampak pada perencanaan dan pembangunan yang tidak optimal.
“Yang terakhir itu mungkin adalah begitu rendahnya partisipasi masyarakat, misalnya dalam perencanaan musrenbang gitu ya, itu kan aspirasi teman-teman kampung nelayan itu sering kali masih bersifat elitis, itu cara pandang yang bukan nelayan gitu yang merumuskan,” jelasnya.
Proyek pembangunan infrastruktur juga kerap menimbulkan dilema, lantaran pembangunan tersebut juga justru berdampak pada kerusakan lingkungan yang memicu berkurangnya ikan di laut dan menurunnya pendapatan masyarakat sekitar.
Potensi besar menunggu dipoles
Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga menilai kota-kota pesisir di Indonesia sesungguhnya memiliki potensi ekonomi besar yang selama ini belum dimaksimalkan. Menurutnya, setidaknya ada tiga potensi kota pesisir.
Pertama, potensi wisata alam pesisir. "Artinya menjadi destinasi wisata yang menjual tentang keindahan atau panorama lanskapnya kota pesisir, ya pantai dan sebagainya. Jadi ciri khas pantainya itu yang harus dipertahankan, itu modal paling dasar, alam yang bisa dioptimalkan," katanya kepada SUAR.
Potensi kedua adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan. Nirwono menilai kelompok nelayan justru sering terpinggirkan dalam pembangunan kota pesisir, padahal mereka merupakan bagian penting yang menghidupkan kawasan tersebut sejak dahulu.
Nirwono menilai pembangunan kota pesisir seharusnya mengarah pada penguatan perikanan modern, pasar ikan modern, serta kawasan nelayan yang tertata dan produktif, bukan justru memarginalkan mereka. Ia mencontohkan Kota Seattle di Amerika Serikat (AS) yang menjadi salah satu kota nelayan yang masih berkembang pesat.
Potensi ketiga adalah pengembangan kota pelabuhan atau harbour city. Kota pesisir memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi pusat logistik, perdagangan, dan industri melalui aktivitas pelabuhan. "Atau sebagai pelabuhan kargo misalnya kaitannya tentu dengan industri," kata dia.
Menurut Nirwono, kota pelabuhan mampu menjadi generator pertumbuhan ekonomi, karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mulai dari tenaga kerja kasar hingga tenaga profesional.
Namun, untuk mengoptimalkan tiga potensi tersebut, Nirwono menilai diperlukan dukungan kebijakan yang terintegrasi. Pertama, rencana tata ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang harus mengakomodasi kawasan pesisir secara utuh, mulai dari daratan, kawasan pantai, hingga laut sebagai satu kesatuan.
Selama ini, tata ruang kota cenderung hanya berfokus pada daratan dan mengabaikan ekosistem pesisir seperti hutan mangrove yang sebenarnya penting untuk perlindungan wilayah pantai.
Kedua, arah pembangunan kota pesisir harus tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar menjadi program prioritas kepala daerah dalam lima tahun masa pemerintahan.
Dimana RPJMD harus mengacu pada RTRW dan RDTR. “Artinya kalau semangat jadi sebagai kota pesisir, itu juga harus tercantumkan di dalam RPJMD-nya. Jadi, siapapun kepala daerahnya harus mengacu kembali kepada RTRW dan RDTR-nya dengan semangat yang potensi alamnya, kemudikan nelayannya, dan juga kota pelabuhannya," katanya.
Ketiga adalah dukungan anggaran melalui APBD. Nirwono menegaskan bahwa visi pengembangan kota pesisir tidak akan terwujud tanpa dukungan anggaran yang memadai. Tanpa alokasi dana yang jelas, pembangunan kawasan pesisir hanya akan menjadi wacana.
Menghidupkan kembali kota pelabuhan
Meski memiliki potensi besar, Nirwono menilai kepala daerah saat ini belum serius mengembangkan kawasan pesisir. Bahkan beberapa kota seperti Padang dan Makassar belum ada keseriusan untuk mengantisipasi jika kawasan pesisirnya tenggelam.
Menurut Nirwono, tantangan utama pengembangan kota pesisir ada tiga. Pertama, ancaman alam seperti banjir rob dan abrasi. Jika tidak segera diantisipasi, ia memperingatkan kota-kota pesisir Indonesia berpotensi tenggelam 10 tahun - 20 tahun ke depan akibat kombinasi penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut.
Tantangan kedua, marginalisasi masyarakat nelayan. "Bagaimanapun juga, kota pesisir di Indonesia selalu terkait dengan nelayan. Nah sayangnya pembangunan kota-kota kita di pesisir itu selalu menempatkan nelayan itu sebagai kelompok, mohon maaf, masyarakat penghasilan rendah, artinya mereka ditempatkan ke kelas sosial yang termarjinalkan," katanya.
Tantangan ketiga adalah belum optimalnya pengembangan kota pelabuhan sebagai pusat ekonomi. Ia mengatakan banyak kota pesisir Indonesia sebenarnya memiliki peluang besar untuk berkembang, seperti Padang, Batam, Balikpapan, Makassar, hingga Kupang. Kota-kota tersebut memiliki sejarah sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan yang dapat dihidupkan kembali sebagai motor pertumbuhan ekonomi.
Nirwono juga menilai Indonesia dapat belajar dari negara lain seperti Australia, yang sebagian besar kota besarnya seperti Sydney, Melbourne, dan Perth berkembang di kawasan pesisir.
“Kalau mau diangkat lagi atau dikembangkan lagi, selain ada potensi alam, ada potensi warganya, maka yang ketiga tadi, potensi dari Pelabuhannya sendiri sebagai kawasan industri. Karena ini terkait dengan jalur perdagangan global, jalur petikemas, hingga jalur ekspor-impor. Jadi kotanya itu menjadi berkembang karena pembangkitnya," katanya.
Gema Dzikri dan Feby Febriana Nadeak
