Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat ekosistem industri perkapalan nasional guna mendorong transformasi sistem logistik Indonesia sekaligus memperkuat daya saing industri manufaktur nasional.
Hal tersebut dikatakan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta.
Menurut dia, industri kapal dinilai strategis untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang antar wilayah, menopang ketahanan pangan mengingat tingginya keterkaitan sektor perkapalan dengan berbagai subsektor ekonomi.
"Industri galangan kapal memiliki dampak berganda yang luas karena melibatkan berbagai komponen dalam rantai pasok industri seperti bahan baku, komponen, teknologi, pendanaan, sumber daya manusia, teknologi, infrastruktur hingga jasa logistik. Karena itu, pengembangannya menjadi kebutuhan strategis bagi penguatan struktur industri nasional," ujar dia seperti dalam rilis yang diterima SUAR di Jakarta, Kamis (12/2).
Angkutan laut dinilai sebagai tulang punggung distribusi barang di Indonesia yang berciri kepulauan. Peningkatan aktivitas logistik antarwilayah, menurut dia, membutuhkan ketersediaan armada kapal yang memadai serta kemampuan industri galangan kapal dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
“Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 342 galangan kapal yang tersebar di 29 provinsi. Industri ini didukung puluhan ribu tenaga kerja dan fasilitas produksi yang mampu membangun berbagai jenis kapal hingga berkapasitas besar,” ujar dia.
Menperin menjelaskan, penguatan ekosistem industri galangan kapal mencakup integrasi rantai pasok bahan baku dan komponen, kesiapan peralatan dan teknologi produksi, regulasi yang mendukung, kompetensi sumber daya manusia, skema pendanaan, serta infrastruktur logistik yang efisien.
Meski demikian, industri perkapalan nasional masih menghadapi tantangan struktural, terutama pada sisi permintaan serta tingginya ketergantungan impor bahan baku dan komponen kapal.
Menperin juga menyoroti rendahnya utilisasi galangan kapal nasional akibat minimnya order pembangunan kapal baru yang berkelanjutan.
“Kapasitas galangan kapal nasional sebenarnya cukup memadai, namun utilisasi masih rendah karena terbatasnya permintaan pembangunan kapal baru. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus mampu menciptakan demand yang berkelanjutan,” jelasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai langkah strategis, antara lain penyederhanaan perizinan, dukungan pembiayaan berbunga rendah, perluasan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) sebagai instrumen substitusi impor, serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas fiskal guna menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.
Selain itu, kebijakan penetapan pelabuhan entry point bagi produk impor tertentu juga diharapkan mampu mendorong peningkatan permintaan angkutan laut nasional.
Menperin menambahkan, program prioritas pembangunan 975 unit kapal menjadi peluang besar bagi industri galangan kapal dalam negeri, mengingat kapasitas produksi nasional yang mencapai sekitar 1.242 unit kapal per tahun.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia tumbuh 5,11 persen sepanjang tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2024 sebesar 5,03 persen sementara itu, Pada Triwulan IV-2025, ekonomi nasional tumbuh 5,39 persen (y-on-y).
Jika dilihat berdasarkan indikator penopang pertumbuhan ekonomi, sektor transportasi dan pergudangan memberikan kontribusi terbesar dimana sektor transportasi dan pergudangan mencatatkan kinerja menonjol dengan pertumbuhan 8,78 persen sepanjang 2025, dan bahkan mencapai 8,98 persen (y-on-y) pada Triwulan IV-2025, tertinggi di antara sektor-sektor utama perekonomian.
Sektor logistik penopang utama
Founder dan CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengatakan struktur pertumbuhan ekonomi nasional masih dikendalikan oleh peran sektor logistik.
"Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta pergerakan penumpang dan logistik, khususnya pada periode libur akhir tahun," ujar dia.
Selain itu, sektor Jasa Lainnya dan Jasa Perusahaan juga tumbuh tinggi masing-masing sebesar 9,93 persen dan 9,10 persen, yang sangat bergantung pada kelancaran layanan logistik.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi 2025 terutama ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh 4,98 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,09 persen, sementara ekspor barang dan jasa tumbuh 7,03 persen.
Pada Triwulan IV-2025, PMTB bahkan meningkat 6,12 persen (y-on-y), mengindikasikan penguatan investasi dan peningkatan kebutuhan distribusi barang modal, mesin, serta material konstruksi.
Setijadi menyatakan kinerja sektor Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh mendekati 9 persen memiliki arti strategis dalam konteks target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen. Secara struktural, akselerasi pertumbuhan ekonomi ke level tersebut tidak dapat dilepaskan dari penguatan sistem logistik, mengingat sektor ini berfungsi sebagai penghubung utama seluruh aktivitas ekonomi lintas sektor dan wilayah.
“Kondisi tersebut menegaskan urgensi pengembangan infrastruktur logistik antarpulau, penguatan konektivitas multimoda, serta pengembangan hub logistik regional. Tanpa sistem logistik yang efisien dan terintegrasi, percepatan pertumbuhan ekonomi berisiko menghadapi hambatan struktural berupa biaya distribusi tinggi dan ketimpangan akses pasar antarwilayah,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (11/2).
Keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen sangat bergantung pada peningkatan efisiensi sistem logistik nasional, penguatan layanan transportasi dan pergudangan antarwilayah, integrasi digital rantai pasok, serta sinkronisasi kebijakan ekonomi, perdagangan, dan logistik.
Dukungan Insentif
Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto menegaskan, industri logistik membutuhkan insentif fiskal yang konkret dari pemerintah agar biaya logistik dapat ditekan dan menjadi lebih kompetitif.
Insentif tersebut antara lain dapat berupa pengaturan pajak jasa logistik, seperti PPN yang bersifat final atau tarif pajak yang lebih rendah.
“Kami menaruh harapan besar pada peran pemerintah yang lebih terkoordinasi dalam mengelola sistem logistik nasional,dibutuhkan satu lembaga yang memiliki kewenangan lintas sektor untuk melihat persoalan logistik secara menyeluruh dan berkesinambungan,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (12/2).
Ia mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pembelajaran penting bagi pemerintah dalam mengelola rantai pasok berskala nasional, mulai dari sourcing bahan baku hingga distribusi ke seluruh wilayah Indonesia.
Ke depan, ALI juga mendorong pemerintah untuk mengukur ulang kinerja dan biaya logistik nasional terhadap PDB pada 2026, agar dampak perbaikan kebijakan dapat terpantau secara periodik.
