Perum Bulog siap membangun 100 gudang baru atau infrastruktur pasca panen dengan anggaran mencapai Rp5 triliun, rencana ini merupakan bagian dari penguatan sistem pangan nasional.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pembangunan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2026 terkait pembangunan 100 titik infrastruktur pascapanen di seluruh Indonesia.
“Untuk anggaran totalnya adalah Rp5 triliun. Secara garis besar, akan dipakai untuk pembangunan infrastruktur pasca panen,” ujar dia dalam siaran persnya yang diterima SUAR di Jakarta (2/4/2026).
Ia menjelaskan, pembangunan akan dilakukan di 92 kabupaten sebagai bagian dari penguatan sistem pasca panen nasional. Program tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan hasil panen sekaligus memperkuat ketahanan pangan.
Pembangunan tersebut masih berada dalam tahap perencanaan sebelum masuk ke tahap konstruksi.
“Langkah kami berikutnya adalah menyiapkan studi kelayakan, baik yang sederhana maupun yang lengkap, dengan melibatkan berbagai pihak termasuk kampus dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),” ujarnya.
Selain itu, Bulog juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mendapatkan pertimbangan teknis sesuai karakteristik wilayah. Menurut Ahmad, evaluasi terhadap kelayakan finansial serta penggunaan dana investasi pemerintah juga menjadi bagian penting sebelum proyek dijalankan.
Ia menambahkan, pembangunan akan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya sebagai pelaksana sesuai ketentuan dalam Perpres.
Dengan penguatan infrastruktur tersebut, Bulog menargetkan peningkatan kapasitas penyimpanan dan pengelolaan hasil panen secara nasional.
Panen raya jagung
Sebagai bagian dari mewujudkan ketahanan pangan,Perum Bulog turut hadir dan berperan aktif dalam kegiatan Panen Raya Jagung Kuartal I dan Tanam Jagung Serentak Kuartal II yang dilaksanakan di Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada 3 April 2026.
Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Blora Arief Rohman, Panglima Kopassus Letjen TNI Djon Afriandi, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI Yudi Sastro, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dan para petani.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan komitmen Bulog dalam mendukung petani dan menjaga stabilitas pangan nasional.
“Kami melihat langsung semangat luar biasa para petani Blora. Bulog berkomitmen menyerap seluruh produksi jagung yang ada di Blora, baik untuk pakan ternak maupun kebutuhan bioetanol,” ungkap dia.
Terkait peluang komoditas jagung, Rizal menambahkan bahwa kebutuhan bioetanol nasional sangat besar, sehingga membutuhkan sekitar 3,2 juta ton jagung.
Tidak hanya fokus peningkatan produksi
Pengamat Pertanian Khudori mengatakan ketahanan pangan merupakan pondasi utama bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkannya, diperlukan strategi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga memastikan distribusi dan ketersediaan pangan berjalan efektif.
Dalam konteks ini, penguatan sistem pangan nasional harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir, termasuk perlindungan terhadap petani sebagai produsen utama.
Salah satu aspek krusial yang sering terabaikan adalah pembangunan infrastruktur pasca panen. Kehilangan hasil pertanian akibat penanganan yang tidak optimal masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas seperti gudang penyimpanan modern, cold storage, serta sistem logistik yang efisien menjadi sangat penting.
“Dengan infrastruktur yang memadai, kualitas hasil panen dapat terjaga lebih lama, sehingga mampu menekan kerugian dan meningkatkan nilai tambah bagi petani,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (2/4/2026).
Selain itu, akses terhadap teknologi dan pembiayaan juga menjadi faktor penentu keberhasilan pengelolaan pasca panen. Petani perlu didukung dengan pelatihan dan pendampingan agar mampu mengadopsi teknologi yang tepat guna. Pemerintah dan sektor swasta dapat berperan dalam menyediakan skema pembiayaan yang terjangkau, sehingga petani tidak terbebani dalam meningkatkan kapasitas produksinya sekaligus memperbaiki penanganan hasil panen.
Di sisi lain, koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci dalam memastikan kebijakan berjalan selaras dan efektif. Ketahanan pangan tidak dapat ditangani oleh satu sektor saja, melainkan membutuhkan sinergi antara kementerian pertanian, perdagangan, perindustrian, hingga lembaga logistik dan pemerintah daerah.
Menjaga stabilitas dan pasokan beras
Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso menuturkan menjaga stabilitas dan pasokan beras menjadi prioritas utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional, mengingat beras merupakan makanan pokok mayoritas masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui penguatan cadangan beras pemerintah, optimalisasi serapan hasil panen petani, serta pengendalian distribusi agar pasokan merata di seluruh wilayah.
“Selain itu, stabilisasi harga juga perlu dijaga melalui operasi pasar dan kebijakan yang responsif terhadap dinamika produksi dan konsumsi, sehingga gejolak harga dapat ditekan,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (3/4)
Di sisi lain, keberlanjutan pasokan beras sangat bergantung pada peningkatan produktivitas pertanian dan perlindungan lahan sawah. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan pupuk, benih unggul, serta dukungan irigasi yang memadai agar produksi tetap terjaga.
