Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin (5/1/2025) melaporkan inflasi 2025 mencapai 2,92% secara tahunan (year on year/YoY). Artinya, sepanjang 2025 inflasi terkendali baik karena angka ini masih berada dalam rentang target pengendalian inflasi dari Bank Indonesia (BI) dan pemerintah yakni 1,5%-3,5%
Ia menjelaskan emas perhiasan menjadi komoditas dengan andil inflasi tahunan terbesar sepanjang 2025 dengan kontribusi inflasi sebesar 0,79%.
"Emas perhiasan memberikan sumbangan andil inflasi tahunan terbesar tahun 2025. Ini menjadi komoditas penyumbang inflasi bulanan sebanyak sebelas kali di tahun 2025," kata Pudji dalam jumpa pers.
Daerah yang menyumbang inflasi tertinggi pada inflasi Desember 2025 adalah Aceh dengan inflasi sebesar 6,71%. Sementara itu inflasi terendah tercatat di Sulawesi Utara sebesar 1,23%.
Adapun kabupaten/kota yang mencatat inflasi tertinggi adalah Kota Gunungsitoli yakni sebesar 10,84%, sedangkan yang terendah di Maumere dan Kabupaten Minahasa Utara masing-masing sebesar 0,38%
Sementara itu, inflasi pada Desember 2025 mencapai 0,64%, tertinggi selama 8 bulan terakhir sejak April 2025.
Pudji mengatakan bahwa peningkatan inflasi pada bulan Desember 2025 dipicu pola cuaca yang memicu terhadap produksi tanaman pangan.
Kelompok pengeluaran menyumbang inflasi terbesar antara lain makanan , minuman dan tembakau dengan inflasi sebesar 1,66% dan memberikan andil inflasi 0,48%.
Komoditas yang dominan mendorong andil inflasi dari kelompok makanan, minuman dan tembakau antara lain cabai rawit (0,17%), daging ayam ras (0.09%) dan bawang merah (0,07%) dan ikan segar (0,04%) serta telur ayam ras (0,03%).
Komoditas lain yang beri andil inflasi adalah emas perhiasan (0,07%), bensin (0,02%) dan tarif angkutan udara (0,02%). Selain itu komoditas lainnya yang masih memberikan andil Deflasi antara lain cabe merah (0,03%).
Masih Terkendali
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai inflasi Desember 2025 yang mencapai 0,64% masih terkendali, namun terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi dalam beberapa bulan ke depan.
Risiko yang perlu diantisipasi adalah lonjakan permintaan karena program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta rangkaian momentum konsumsi awal 2026, mulai dari Tahun Baru,Ramadhan dan Lebaran.
“Kondisi tersebut perlu diperhatikan karena butuh pengelolaan pasokan dan distribusi yang lebih cermat,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (5/1).
Pemerintah perlu memperkuat pasokan pangan domestik, menekan biaya logistik melalui perbaikan distribusi, serta mengevaluasi pelaksanaan MBG agar lebih tepat sasaran.
Inflasi Terjaga
Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar memproyeksikan inflasi 2026 di kisaran 2,5%, selaras target BI, ditopang ekspektasi yang terjaga, kapasitas produksi memadai, serta tekanan harga impor yang stabil.
Inflasi volatile food juga diperkirakan rendah dengan koordinasi Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah dan penguatan ketahanan pangan.
“Apindo masih pegang target inflasi tahun 2026 berada di kisaran 2,5%, dan akan terus dilihat perkembangannya,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (5/1).
Faktor pendukung agar inflasi masih bisa terjaga adalah koordinasi dan program ketahanan pangan untuk menjaga harga pangan bergejolak (volatile food) tetap rendah dan kapasitas produksi yang memadai.
Hal yang perlu diperhatikan adalah tekanan inflasi impor akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan potensi kenaikan suku bunga The Fed.
Artikel diupdate pukul 17.27 dengan menambahkan komentar ekonom Ester Sri Astuti dan Wakil Ketua Umum Apindo, Sanny Iskandar.
Benediktus Krisna Yogatama turut berkontribusi dalam artikel ini.
