Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot 659,67 poin atau jeblok 7,35% sehingga terdampar pada level 8.320,55 pada perdagangan Rabu (28/1/2026). Ini merupakan penurunan terdalam sejak penurunan pada periode pandemi pada 2020 lalu.
Saking dalamnya ambrolnya bursa pada Rabu, otoritas pun bahkan sampai harus menghentikan perdagangan pada 13:43:13 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS), walau kemudian kembali dibuka pada pukul 14:13:13 waktu JATS.
Hingga penutupan perdagangan, pergerakan saham masih didominasi tren negatif. Sebanyak 753 saham tercatat melemah, sementara hanya 37 saham yang menguat dan 16 saham stagnan.
Dari sisi aktivitas transaksi, nilai perdagangan tercatat relatif tinggi. Hingga sore hari, total volume transaksi mencapai 60,83 miliar lembar saham dengan frekuensi 3.990.311 kali transaksi. Nilai transaksi yang dibukukan mencapai Rp45,42 triliun, menandakan tingginya aktivitas jual beli di tengah volatilitas pasar yang ekstrem.
Apa penyebab ambrolnya IHSG? Bagaimana prospek ke depan?
Jebloknya IHSG bersamaan dengan keluarnya kebijakan baru dari firma keuangan global Morgan Stanley Capital International (MSCI). Mereka secara rutin melakukan kajian terhadap saham-saham yang masuk dalam indeks mereka, yang kemudian dievaluasi tiga bulan sekali mulai Januari. Rilis MSCI begitu disegani investor pasar modal di seluruh dunia.
Dalam rilis teranyarnya, Selasa (27/1/2026), MSCI mengumumkan hasil konsultasi global mengenai pasar Indonesia. MSCI menyatakan akan menerapkan perlakuan sementara bagi pasar modal Indonesia yang berlaku segera.
MSCI memutuskan membekukan seluruh peningkatan foreign inclusion factor (FIF) dan number of shares (NOS) saham Indonesia. Selain itu mereka tidak menambahkan saham baru ke dalam MSCI Investable Market Index (IMI), serta tidak melakukan kenaikan klasifikasi saham dari segmen kapitalisasi kecil ke standar. Kebijakan ini juga berlaku untuk hasil tinjauan indeks, termasuk review Februari 2026.
Pangkal persoalannya adalah perubahan kebijakan free float saham yang sedang direncanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Untuk diketahui konsep free float secara sederhana berarti jumlah atau persentase saham suatu perusahaan yang tersedia untuk diperdagangkan oleh publik di pasar reguler. Jumlah ini tidak termasuk saham yang dipegang oleh pengendali, direksi, komisaris, atau pemegang saham strategis. Jadi misalkan suatu emiten memiliki nilai perdagangan Rp1 triliun dimana saham yang dimiliki pengendali 80% maka free float-nya hanya 20% atau Rp200 miliar saja.
Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana akan menyesuaikan batas free float (yang saat ini 7,5%) secara bertahap, dengan potensi kenaikan hingga 10% atau lebih, yang menuntut penyesuaian oleh emiten.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
MSCI menilai transparansi struktur kepemilikan saham di Indonesia masih belum memadai. Investor global disebut masih mengkhawatirkan penggunaan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai referensi tambahan free float, keterbatasan transparansi kepemilikan saham, serta potensi perdagangan terkoordinasi yang dapat mengganggu pembentukan harga wajar.
“Masih ada masalah mendasar terkait kelayakan investasi,” tulis MSCI.
MSCI menegaskan kebijakan ini bertujuan mengurangi risiko perputaran indeks dan isu investabilitas, sembari memberi waktu bagi otoritas pasar untuk melakukan perbaikan signifikan.
MSCI menyatakan akan mengevaluasi ulang status aksesibilitas pasar Indonesia pada Mei 2026. Jika tidak ada kemajuan berarti, Indonesia berpotensi menghadapi penurunan bobot di MSCI Emerging Markets Index, bahkan kemungkinan reklasifikasi dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar frontier.
Bukan karena fundamental ekonomi buruk
Direktur PT Reliance Sekuritas Reza Priyambada menilai pelemahan IHSG lebih dipicu oleh persepsi pasar terhadap keputusan MSCI, bukan oleh memburuknya kondisi fundamental ekonomi Indonesia.
“Koreksi ini terjadi di tengah bursa regional dan global yang justru menguat, seiring pelemahan dolar AS dan menguatnya yen serta sejumlah mata uang utama lainnya. Rupiah pun ikut terapresiasi, sehingga sebenarnya tidak ada alasan kuat IHSG turun jika dikaitkan dengan faktor nilai tukar,” ujar Reza kepada SUAR, Rabu (28/1/2026)
Menurut Reza, kondisi makroekonomi Indonesia masih berada dalam fase pemulihan dan didukung oleh sentimen positif dari emiten serta stabilitas kebijakan, termasuk penetapan Deputi Gubernur Bank Indonesia yang dinilai telah diterima pasar.
Namun, hasil penilaian MSCI memicu asumsi bahwa investor asing mulai kehilangan kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia.
“Selama ini pasar kita sangat bergantung pada persepsi asing. Ketika muncul anggapan asing tidak melirik Indonesia, muncul ketakutan berlebihan, padahal kekuatan investor domestik juga besar,” kata dia.
Hal senada juga terungkap dalam market update KISI Research. Dalam riset itu menyebutkan, kebijakan interim freeze yang dilakukan MSCI itu menggugurkan seluruh tesis investasi yang sebelumnya bertumpu pada potensi inklusi saham Indonesia ke dalam indeks MSCI pada periode tersebut.
“Ini adalah sinyal negatif yang sangat kuat. Pintu memang belum ditutup permanen, tetapi untuk saat ini MSCI menghentikan seluruh jalur inklusi Indonesia,” tulis KISI Research dalam catatan risetnya, Rabu (28/1/2026). KISI Research menilai langkah MSCI mencerminkan krisis kepercayaan investor global terhadap tata kelola dan transparansi pasar modal Indonesia.
Bagaimana arah ke depan?
Managing Director Head of Equity Capital Markets PT Samuel Sekuritas Indonesia, Harry Su, mengingatkan bahwa risiko penurunan status Indonesia dari emerging market menjadi frontier market berpotensi memicu arus keluar dana asing dalam skala sangat besar.
Ia memperkirakan, jika skenario terburuk itu terjadi, dana asing yang keluar bisa melampaui USD60 miliar.
Saat ini, total dana investasi di MSCI Indonesia diperkirakan mencapai sekitar USD120 miliar. Sebagai perbandingan, total investasi di indeks MSCI Frontier yang saat ini ditempati Vietnam, kurang dari USD60 miliar.
“Artinya, potensi dana keluar bisa lebih dari USD60 miliar. Ini masif dan sulit dibayangkan,” ujar Harry.
Ia menambahkan, nilai tersebut setara hampir 30% dari total free float pasar saham Indonesia. Dampaknya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi tertekan hingga turun ke bawah level psikologis 5.000 jika tidak ada langkah mitigasi yang cepat dan terkoordinasi.
Menurut Harry, isu utama yang menjadi sorotan MSCI bukan terletak pada kinerja emiten atau likuiditas pasar, melainkan pada kejelasan dan transparansi struktur kepemilikan saham. MSCI menggunakan istilah shareholders opacity untuk menggambarkan persoalan tersebut. Karena itu, ia mendorong seluruh pemangku kepentingan mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Danantara, hingga emiten untuk bekerja sama memperbaiki struktur dan keterbukaan data kepemilikan saham.
Harry juga menekankan bahwa waktu yang tersedia sangat terbatas. Ia memperkirakan hanya ada sekitar empat bulan sebelum potensi evaluasi lanjutan oleh MSCI dilakukan.
“Tidak ada yang ingin eksodus dana ini benar-benar terjadi,” ujarnya, seraya mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus untuk menangani isu tersebut secara cepat.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Sementara itu, Reza Priyambada dari Reliance Sekuritas menyarankan investor domestik untuk lebih rasional dan tidak semata-mata bereaksi terhadap sentimen jangka pendek. Menurutnya, momentum koreksi dapat dimanfaatkan untuk mencermati kembali fundamental emiten yang solid.
Namun, bagi investor dengan profil risiko rendah hingga moderat, dana sementara dapat dialihkan ke instrumen yang lebih defensif seperti obligasi, reksa dana, maupun dana investasi real estat (DIRE). “Pasar saham tetap berbasis fundamental. Situasi seperti ini perlu disikapi secara hati-hati dan proporsional,” pungkas Reza.
Respon otoritas
Direktur Utama BEI Iman Rachman menegaskan, hingga saat ini tidak ada pengurangan maupun penambahan saham Indonesia dalam indeks MSCI.
MSCI, kata Iman, juga telah memutuskan untuk membekukan rebalancing pada Februari, sehingga seluruh saham Indonesia dalam indeks MSCI tetap bertahan setidaknya hingga Mei 2026.
“Yang terjadi hari ini menurut kami adalah panic selling. Padahal tidak ada pengurangan konstituen, tidak ada penarikan saham dari indeks MSCI,” ujar Iman di depan awak media.
Ia menjelaskan bahwa MSCI hanya meminta peningkatan transparansi data kepemilikan saham sebagai bagian dari metodologi penilaian, bukan sebagai sinyal penurunan status pasar.
MSCI juga memberikan waktu hingga Mei bagi otoritas pasar modal Indonesia untuk melengkapi dan merinci data tersebut sebelum evaluasi lanjutan dilakukan.
Direktur Pengembangan BEI Kristian Manullang menambahkan, persoalan yang dibahas dengan MSCI bersifat teknis, terutama terkait definisi dan klasifikasi investor.
Selama ini, kategori investor korporasi dinilai terlalu luas sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi dalam perhitungan free float.
“Masalahnya bukan di free float-nya, tapi di definisi dan klasifikasi investor. Itu yang sedang kami perbaiki bersama KSEI,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menegaskan bahwa data kepemilikan saham sebenarnya telah tersedia melalui sistem keterbukaan informasi emiten. Tantangannya terletak pada harmonisasi data tersebut dengan pendekatan agregasi data KSEI agar lebih mudah dibaca oleh penyedia indeks global.
Dari sisi pemerintah, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta pelaku pasar untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap fluktuasi IHSG. Ia optimistis pasar saham akan kembali pulih seiring penguatan fundamental ekonomi nasional.
“Enggak usah takut. IHSG akan rebound karena fondasi ekonomi kita sedang dibetulkan betul-betul secara serius,” ujar Purbaya.
