Ketahanan pangan nasional akan menghadapi potensi dua ancaman ganda. Yang pertama adalah potensi krisis pangan global dampak perang di Timur Tengah. Lalu yang kedua yang tak kalah genting adalah terpaan fenomena El Nino (kekeringan ekstrem) yang bisa mengganggu produktivitas pertanian dan pangan nasional. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu bahu membahu berupaya menjaga ketahanan pangan nasional.
World Food Programme (WFP) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan, eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi yang memicu lonjakan energi dunia bisa berdampak pada tambahan 45 juta orang lapar akut di seluruh dunia pada 2026. Eskalasi konflik bisa membuat harga minyak dunia hingga lebih dari USD100 per barel. Jika konflik ini berkepanjangan, akan memicu inflasi, menggerus daya beli masyarakat, yang berujung pada lonjakan kelaparan akut di seluruh dunia.
Menanggapi kondisi tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa dunia saat ini memang sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang serius sehingga setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya dan tidak bergantung pada negara lain.
“Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang serius. Karena itu setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya dan tidak boleh bergantung pada negara lain,” ujar dia dalam siaran persnya yang diterima SUAR di Jakarta (23/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga energi, gangguan jalur pelayaran internasional, serta meningkatnya biaya logistik berpotensi memicu inflasi pangan global seperti yang pernah terjadi saat perang Rusia–Ukraina pada 2022. Dampak konflik tidak hanya dirasakan di kawasan perang, tetapi merambat ke seluruh dunia melalui rantai pasok global. Negara-negara yang bergantung pada impor pangan menjadi paling rentan menghadapi lonjakan harga dan kelangkaan pasokan.
“Kalau terjadi krisis global, terlebih permasalahan geopolitik dari Iran versus Amerika dan Israel, yang paling aman adalah negara yang bisa memproduksi pangannya sendiri. Itu sebabnya Indonesia harus memperkuat produksi dalam negeri,” kata Mentan Amran.
Di tengah ancaman krisis pangan global tersebut, Indonesia justru dinilai berada pada jalur yang tepat menuju kemandirian pangan. Program pembangunan pertanian yang dijalankan pemerintah saat ini tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi membangun sistem pertanian yang kuat, modern, dan berkelanjutan. Pemerintah menargetkan swasembada pangan sekaligus menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
“Kita harus optimis. Indonesia punya lahan, air, iklim, dan sumber daya manusia. Kalau semua dimaksimalkan, swasembada bukan mimpi, lumbung pangan dunia juga bukan hal yang mustahil,” ujar dia.
Kombinasi intensifikasi dan ekstensifikasi
Strategi peningkatan produksi melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi secara bersamaan, hasilnya sudah terlihat pada tahun lalu di mana Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan. Intensifikasi dilakukan melalui peningkatan produktivitas lahan dengan benih unggul, mekanisasi pertanian, pompanisasi, serta peningkatan indeks pertanaman. Sementara ekstensifikasi dilakukan melalui program cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa sebagai sumber produksi baru.
Menurut Amran, langkah utama yang menjadi pilar swasembada pangan berkelanjutan yaitu deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional menuju modern. Kedua langkah ini menjadi kunci keberlangsungan produksi pertanian nasional di tengah tantangan global.
Keberhasilan swasembada yang sudah dicapai, lanjutnya, bukan isapan jempol semata. Pemerintah melakukan reformasi besar-besaran di sektor pertanian dengan menerbitkan 13 Peraturan Presiden di sektor pertanian,jumlah terbanyak sepanjang sejarah serta mencabut sekitar 500 regulasi internal yang dinilai menghambat percepatan program pertanian nasional. Deregulasi ini memangkas rantai birokrasi, mempercepat distribusi sarana produksi, dan menurunkan biaya produksi petani.
Reformasi paling signifikan terjadi pada tata kelola pupuk. Jika sebelumnya distribusi pupuk melibatkan ratusan regulasi dan persetujuan berlapis lintas daerah, kini mekanisme dipangkas menjadi jalur langsung dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia hingga ke petani. Dampaknya sangat besar, biaya pupuk turun hingga 20% dan volume pupuk meningkat 700.000 ton tanpa tambahan beban anggaran negara.
Selain deregulasi, transformasi modernisasi pertanian juga menjadi kunci peningkatan produksi nasional. Mekanisasi pertanian memungkinkan efisiensi tenaga kerja hingga 90%, mempercepat proses tanam dan panen, serta mendorong indeks pertanaman dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali tanam per tahun. Efisiensi tersebut menurunkan biaya produksi hingga 50% dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani.
Peningkatan kesejahteraan petani terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang kini mencapai angka 125, tertinggi sepanjang sejarah. Angka tersebut diperkuat kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram yang menghasilkan perputaran ekonomi hingga Rp132 triliun di tingkat petani. Kebijakan ini menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap petani agar tetap mendapatkan keuntungan dari usaha tani.
Produksi beras nasional surplus, mencapai sekitar 34,7 juta ton atau naik sekitar 13% dibanding tahun sebelumnya, sementara cadangan beras pemerintah mencapai lebih dari 4 juta ton dan optimis terus meningkat dalam bulan-bulan berikutnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa fondasi ketahanan pangan nasional semakin kuat di tengah ketidakpastian global.
Untuk memperkuat produksi jangka panjang, pemerintah juga menjalankan program optimalisasi lahan rawa sebagai strategi ekspansi produksi nasional. Pemerintah memulai revitalisasi ratusan ribu hektare lahan di Kalimantan dengan sistem irigasi modern sebagai tahap awal pengembangan kawasan pangan baru di Indonesia. Program ini diproyeksikan menjadi sumber produksi beras baru di masa depan.
Melalui kombinasi deregulasi, modernisasi pertanian, cetak sawah, pompanisasi, optimalisasi lahan, serta penguatan kebijakan harga untuk petani, pemerintah menempatkan sektor pangan sebagai jangkar stabilitas ekonomi nasional sekaligus fondasi swasembada berkelanjutan. Di tengah ancaman krisis pangan global, Indonesia justru memperkuat produksi dan cadangan pangan nasional.
Kekeringan ekstrem Fenomena El Nino
Pada saat yang sama, Indonesia juga diperkirakan juga akan alami kekeringan ekstrem (El Nino). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau tahun 2026 lebih awal dibandingkan rerata klimatologinya. Kondisi ini dipicu oleh berakhirnya fenomena La Niña Lemah pada Februari 2026, yang kini telah bergeser ke fase Netral dan berpotensi menuju El Niño pada pertengahan tahun.
Berdasarkan hasil analisis BMKG, puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi terjadi pada bulan Agustus 2026, yang mencakup sekitar 61,4% wilayah Indonesia. Wilayah lain akan mengalami puncak kemarau pada Juli (12,6%) dan September (14,3%).
Wilayah yang memasuki puncak musim kemarau pada Juli, meliputi sebagian wilayah Sumatra, Kalimantan bagian tengah dan utara, serta merambah ke sebagian kecil Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga wilayah barat Pulau Papua.
Memasuki bulan Agustus, cakupan wilayah yang mengalami puncak kemarau semakin meluas secara signifikan. Kondisi kering ini akan mendominasi wilayah Sumatra bagian tengah dan selatan, Jawa Tengah hingga Jawa Timur, sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi, seluruh wilayah Bali dan Nusa Tenggara, serta sebagian Maluku dan Pulau Papua.
Baca juga:
Zikrina Ratri
Pada periode September, puncak musim kemarau masih dialami di sebagian Lampung, sebagian kecil Jawa, dan sebagian besar NTT. Selain itu, puncaknya juga akan dirasakan di wilayah Sulawesi bagian utara dan timur, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, serta sebagian kecil Pulau Papua.
“Dengan kondisi ini, durasi musim kemarau di 57,2% wilayah Indonesia diprediksi lebih panjang dari normalnya,” ujar Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam siaran persnya 4 Maret lalu.
Perkuat ketahanan pangan nasional
Pengamat Pertanian Khudori mengatakan, krisis pangan global kembali menjadi ancaman serius seiring memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada terganggunya rantai pasok pangan dunia. Ketidakstabilan geopolitik di wilayah tersebut memicu lonjakan harga komoditas strategis, termasuk gandum, minyak nabati, dan energi, yang berperan penting dalam proses produksi dan distribusi pangan.
Selain itu krisis pangan global dibayangi oleh ancaman El Nino yang menyebabkan penurunan curah hujan yang berujung pada kekeringan berkepanjangan. Kondisi ini mengganggu siklus tanam, mengurangi luas lahan yang bisa ditanami, serta menurunkan produktivitas pertanian, khususnya komoditas utama seperti padi, jagung, dan kedelai.
Sejumlah negara mulai merasakan tekanan akibat keterbatasan pasokan dan meningkatnya biaya impor, sehingga berpotensi memperburuk ketahanan pangan, terutama bagi negara-negara yang bergantung pada impor bahan pangan.
“Dalam situasi ini, Indonesia perlu memperkuat ketahanan pangan nasional dengan mengoptimalkan produksi dalam negeri serta menjaga stabilitas distribusi,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (23/3/2026).
Langkah strategis seperti peningkatan produktivitas pertanian, diversifikasi sumber pangan, dan penguatan cadangan beras pemerintah menjadi krusial untuk meredam dampak gejolak global. Selain itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani harus diperkuat guna memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga, sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pangan Nasional,kondisi ketahanan pangan Indonesia pada 2025 menunjukkan tren yang relatif positif dari sisi produksi. Produksi padi sebagai komoditas utama tercatat mencapai sekitar 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), yang setara dengan sekitar 34,69 juta ton beras untuk konsumsi. Angka ini meningkat lebih dari 13% dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan adanya perbaikan pada luas panen dan produktivitas pertanian nasional.
Selain padi, komoditas strategis lain seperti jagung juga mengalami peningkatan produksi. Sepanjang 2025, produksi jagung nasional mencapai sekitar 16,11 juta ton, naik sekitar 6,44% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, beberapa sumber juga menunjukkan produksi beras nasional berada di kisaran 34,7 juta ton, menegaskan bahwa pasokan pangan pokok relatif terjaga. Kenaikan produksi ini menjadi indikator penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global khususnya di Timur Tengah, dunia usaha perlu memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Secara khusus adalah ketahanan pangan dan energi.
Dalam aspek energi, Anin mengingatkan potensi kenaikan harga minyak dunia yang dapat menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kalau harga minyak terus naik bahkan menembus 100 dolar AS per barel, tentu ini menjadi tekanan besar bagi APBN kita. Saat ini, APBN kita di Rp600 triliun kurang lebih, defisitnya yang dianggarkan, tentu angkanya bisa naik sampai 40-50 persen,” jelas Anin.
Selain energi, Anin juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan untuk menjaga stabilitas harga, terutama pada momentum Lebaran.
“Dan pada saat ini ketahanan pangan sangat penting. Kita menyambut baik bahwa beras sudah swasembada tapi ke depannya juga apa lagi. Termasuk juga bagaimana supaya ekspor daripada produk-produk kita seperti kelapa sawit itu bisa terus terjaga yang sangat dibutuhkan pada saat ini,” ungkap Anin.
