Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menerima 7.219 aduan penipuan hingga November 2025. Mayoritas aduan yakni sebanyak 61% atau 4.462 aduan memiliki modus belanja online. Dari pengalaman tersebut, DJBC menggencarkan dua strategi pembenahan: menggencarkan kampanye Stop Cek Lapor jelang Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) dan meluncurkan wajah baru situs beacukai.go.id yang memiliki sejumlah penyempurnaan fitur layanan.
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea dan Cukai Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan, dari 7.219 aduan penipuan mengatasnamakan Bea Cukai tersebut, 4.468 aduan merupakan laporan tanpa kerugian, yaitu upaya penipuan yang berhasil dicegah karena masyarakat segera waspada dan melaporkan. Sementara 2.751 aduan merupakan laporan dengan kerugian, yaitu kasus yang menyebabkan korban kehilangan uang.
"Salah satu korban itu adalah petugas clearning service yang mencoba beli produk perawatan kecantikan. Dia beli bukan dari marketplace, tetapi dari situs belanja online tidak terpercaya, kena tipu sampai Rp70 juta. Kami coba bantu laporkan ke polisi dan sedang kami ikuti perkembangan ke depannya," ucap Nirwala dalam taklimat media di Jakarta, Rabu (10/12/2025).
Ribuan kasus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai yang sangat masif menjadi motivasi utama DJBC menggencarkan kampanye "Stop Cek Lapor". Ini merupakan inisiatif perlindungan dan edukasi publik agar masyarakat dapat mengenali, mengonfirmasi, dan melaporkan penipuan dengan mudah, terutama mendekati Hari Belanja Online Nasional yang jatuh pada 12 Desember 2025 yang akan datang.
"Setiap penipuan merugikan korban dan merugikan institusi Bea Cukai. Namun, karena ini adalah delik aduan, kami tidak bisa memaksa korban untuk mengadu. Kampanye ini merupakan bentuk preventif dengan tiga langkah sederhana: tetap tenang dan jangan buru-buru merespons ancaman, cek melalui kanal resmi, dan laporkan segera lewat situs atau contact center kami," jelasnya.
Melengkapi penjelasan Nirwala, Director of Policy and Society Research Populix Vivi Zabkie menjelaskan, dari penelitian yang dilakukan Populix terhadap 500 korban penipuan mengatasnamakan Bea Cukai, mayoritas korban berasal dari kelompok usia Generasi Z yang hyper-digital dan tech-savvy. Situasi ini menyiratkan bahwa penipuan mengatasnamakan instansi resmi dapat menyasar siapapun, termasuk kelompok yang sangat terintegrasi gawai dan dunia digital.
"Ada kesenjangan pemahaman prosedural yang tinggi dan kelompok yang paling melek digital justru paling sedikit terjangkau informasi kampanye. Belum lagi informasi penipuan dari kanal informal seringkali datang lebih dulu sebelum korban sempat melakukan verifikasi ke sumber resmi bea cukai," kata Vivi.
Baca juga:
Tria Dianti
Temuan riset Populix menemukan terdapat lima modus penipuan terbesar yang mengatasnamakan Bea Cukai adalah belanja online, romansa dan relasi interpersonal lainnya (love scam), money laundering, lelang, dan unblock IMEI. Sejumlah faktor yang menjadi enabler penipuan adalah kesenjangan infrastruktur, akses, dan laju pembangunan digital antarwilayah.
"Taktik yang paling berhasil adalah penggunaan bahasa yang sangat meyakinkan dan profesional, membangun kepercayaan instan dengan pemakaian nama dan logo instansi bea cukai. Panggilan WhatsApp dan penyamaran telepon dari instansi resmi memudahkan jangkauan para pelaku penipuan ini," jelasnya.
Strategi kampanye "Stop Cek Lapor" yang bertumpu pada respons cepat kanal resmi, menurut Vivi, sangat tepat karena kanal WhatsApp resmi maupun situs DJBC menjadi andalan verifikasi informasi, di samping contact center yang dapat dihubungi Senin-Minggu. Namun, kampanye tetap membutuhkan strategi berlapis untuk komunikasi yang lebih efektif.
"Beda generasi harus beda perlakuan. Kampanye untuk Generasi X harus lebih banyak lewat Facebook dan televisi, yang menjangkau hingga ke pedalaman. Kampanye untuk Generasi Y/milenial bisa lewat konten interaktif di Instagram dan YouTube, sementara Gen Z lebih efektif diedukasi lewat TikTok," pungkasnya.
Lebih andal
Selain menggencarkan kampanye "Stop Cek Lapor", DJBC juga meluncurkan wajah baru situs beacukai.go.id. Website baru ini merupakan salah satu transformasi digital DJBC untuk layanan publik yang lebih transparan dan adaptif sesuai kebutuhan pengguna. Kepala Seksi Pengelolaan Publikasi Cetak dan Digital DJBC Agus Cahyono menjelaskan sejumlah perbedaan website lama dan baru.
"Website lama membutuhkan lebih dari 2 kali langkah untuk mencari konten, belum to the point terhadap konten yang akan ditampilkan dan harus mencari berlapis-lapis, dan tampilan visual belum eye catching. Konten website lama juga lebih banyak menunjang kebutuhan organisasi daripada kebutuhan pengguna jasa Bea Cukai," ucap Agus.
Dengan konsep baru yang lebih cepat, bersih, dan sederhana, website baru beacukai.go.id tidak memiliki terlalu banyak tombol, lebih andal, serta fungsional. Semua layanan resmi DJBC, mulai dari prosedur ekspor, tata cara impor, pengurusan perizinan, hingga simulasi tarif bea masuk dan keluar telah tercantum secara lengkap dan terintegrasi dalam satu halaman.
Salah satu fitur unggulan wajah baru beacukai.go.id adalah asisten virtual CEISA 4.0 bernama Tasya yang terpasang pada mesin peramban. Asisten virtual ini mampu menghimpun seluruh informasi terkini berdasarkan pangkalan data DJBC, memandu pengguna mengakses fitur layanan secara menyeluruh, mulai dari peraturan impor, pengecekan IMEI, prosedur pelaporan, hingga informasi Nilai Kurs Dasar Pelunasan Bea Masuk (NKDPBM) terkini setiap minggunya.
"Konten dalam website baru bukan sekadar yang kami inginkan tampil di situs, tetapi yang benar-benar bermanfaat bagi pengguna. Kami berupaya menjadikan pemetaan informasi lebih mudah untuk seluruh kelompok pengguna. Ke depan, situs berita akan dirilis secara terpisah, tetapi situs ini disiapkan sebagai one stop service untuk pengguna jasa, terutama eksportir dan importir," pungkas Agus.
Secara terpisah, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menegaskan, dunia usaha menyambut baik langkah-langkah pemerintah memperkuat kinerja ekspor nasional di tengah dinamika geopolitik global, seperti efisiensi logistik, modernisasi data, dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum serta otoritas fiskal dalam menciptakan kepastian dan kenyamanan berusaha.
"Ibarat ayam, dia tidak boleh stres, karena kalau stres tidak bisa bertelur. Sebagai pelaku ekonomi, dunia usaha bukan hanya butuh kepastian hukum, peraturan bea, dan pajak yang mesti diterapkan, tetapi juga kenyamanan berusaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen," cetus Anindya di Jakarta, Selasa (08/12/2025).
