Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan Februari 2026 menembus 4,76% secara tahunan (Year on Year/YoY), dengan inflasi month-to-month mencapai 0,68%. Kenaikan ini masih disebabkan basis perhitungan inflasi tahunan lebih rendah atau low base effect akibat diskon tarif listrik pada awal Februari 2025. Namun, pasca lebaran yakni April 2026, inflasi diperkirakan akan melandai dan terkendali.
Dalam Rilis Berita Statistik di Jakarta, Senin (2/3/2026), Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan, secara bulanan, kenaikan IHK dari 109,75 pada Januari 2026 menjadi 110,50 pada Februari 2026 telah menyebabkan inflasi 0,68%.
Komoditas dominan penyumbang inflasi bulanan berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, mencakup daging ayam ras, cabai rawit, ikan segar, cabai merah, tomat, beras, dan telur ayam ras. Secara total, kelompok ini memiliki andil 0,45% terhadap total inflasi bulanan.
Sementara itu, secara tahunan, inflasi Februari 2026 melonjak 4,76%, didorong pengeluaran kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami inflasi 16,19% dengan andil 2,26%.
Komoditas dengan andil inflasi terbesar pada komponen ini adalah tarif listrik. Sementara di luar kelompok tersebut, komponen emas perhiasan dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya masih menjadi komponen penyumbang inflasi tahunan terbesar.
Dari segi spasial, 38 provinsi secara merata mengalami inflasi tahunan, dengan inflasi tertinggi terjadi di Aceh sebesar 6,94% dan inflasi terendah terjadi di Papua Pegunungan 0,63%. Selain Aceh, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi, masing-masing 6,13% dan 5,97%.
Sekalipun inflasi tahunan pada Februari 2026 merupakan tingkat tertinggi sejak Mei 2023, Ateng memastikan besaran tersebut hanya bersifat sementara dan merupakan imbas faktor teknis dasar penghitungan yang lebih rendah (low based effect). Hal ini mengingat secara bulanan, inflasi bulanan yang menandakan harga-harga tetap mengikuti dinamika secara wajar dan terkendali.
Perkiraan ke depan
Ia menjelaskan, Low base effect terjadi pada Januari-Februari 2026 karena diskon tarif listrik di bulan yang sama tahun lalu. Adapun bila berkaca pada Indeks Harga Konsumen (IHK) Maret 2025 itu inflasi sudah mulai meningkat tapi belum merambat, tentu ini juga akan berdampak pada inflasi Maret tahun ini.
Secara khusus, Ateng menyampaikan bahwa berdasarkan data historis 5 tahun terakhir, momentum Ramadan selalu mencatatkan inflasi bulanan. Dalam bulan Ramadan tahun ini yang berlangsung bulan Februari 2026, inflasi IHK month-to-month sebesar 0,68% tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi pada Ramadan 2022 yang mencapai 0,95% dan inflasi pada Ramadan 2025 yang mencapai 1,65%.
“Secara umum, komoditas dari komponen inflasi harga bergejolak serta komoditas kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyebab andil inflasi di setiap momen Ramadan. Khusus Februari 2026, komoditas dengan andil inflasi dominan adalah daging ayam ras, cabai rawit, ikan segar, cabai merah, dan tomat. Selain itu, salah satu komponen inflasi inti yaitu emas perhiasan memberikan andil cukup besar, yaitu 0,19% pada Februari 2026,” ucap Ateng.
Baca juga:
Tria Dianti
Ateng menambahkan, kemungkinan inflasi bakal kembali relatif stabil pada April 2026. Kendati demikian, ada kemungkinan inflasi terdongkrak karena gejolak harga emas.
Terjaga, Waspada Konflik
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan berlanjutnya low base effect dalam perhitungan inflasi tahunan tidak perlu memicu kekhawatiran.
Sebab, apabila dampak diskon listrik awal tahun 2025 dikeluarkan, inflasi IHK Februari 2026 diperkirakan sebesar 2,59% YoY, terjaga sesuai target pemerintah yaitu 1,5-3,5%. Demikian juga pada komponen inflasi inti mencapai 2,63% akibat dorongan harga emas perhiasan, yang apabila dikeluarkan membuat inflasi inti Februari diperkirakan hanya sebesar 1,4%.
“Secara fundamental, tekanan harga tetap terkendali dan diperkirakan akan kembali normal mulai Maret 2026. Pemerintah berkomitmen memastikan harga pangan tetap terjangkau selama periode Ramadan dan Idulfitri melalui penguatan pasokan, kelancaran distribusi, serta pengawasan harga melalui Gerakan Pangan Murah dan fasilitasi distribusi antardaerah,” ucap Febrio di Jakarta, Senin (2/3/2026).
Baca juga:
Tria Dianti
Terlepas dari upaya pemerintah untuk mengendalikan harga pangan, Kepala Penelitian Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Permata Faisal Rachman menilai inflasi akan tetap berada di atas 3% hingga akhir Kuartal I 2026 akibat kenaikan permintaan yang akan berlangsung hingga berakhirnya momen Idulfitri.
Membenarkan proyeksi BPS, Faisal menilai inflasi baru akan melandai ke bawah 3% saat memasuki Kuartal II, meski eskalasi di Timur Tengah dapat memicu risiko inflasi dari komponen harga energi dan berpotensi membatasi ruang pemotongan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) apabila konflik terjadi berkepanjangan.
“Inflasi diproyeksikan akan kembali dalam target BI menjelang hingga sesudah paruh kedua tahun 2026. Sejauh ini, kebijakan pro-growth BI terindikasi dipersiapkan untuk jangka panjang, sementara bias pro-stabilitas yang ditampakkan dalam jangka pendek cenderung bersifat sementara untuk meredam ketidakpastian, memulihkan aliran masuk modal asing, dan memperkuat nilai tukar rupiah,” ucap Faisal saat dihubungi SUAR.
Risiko imported inflation akibat tekanan eksternal diperkirakan menguat di tengah eskalasi di kawasan Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga energi dan bahan bakar. Akibatnya, tercipta tekanan tambahan pada komponen inflasi harga dikendalikan pemerintah (administered price). Apabila konflik terjadi berkepanjangan, tidak menutup kemungkinan stabilitas rupiah akan terdampak.
“Perkiraan kami rata-rata harga minyak mentah Brent akan mencapai USD 85 per barel, sehingga pemerintah harus menyesuaikan harga BBM bersubsidi untuk mengurangi tekanan fiskal. Ini dapat menaikkan inflasi keseluruhan sekitar 1,74%, yang pada gilirannya mempersempit ruang gerak BI menempuh kebijakan moneter yang lebih longgar,” jelasnya.
Dalam skenario alternatif, apabila ketegangan geopolitik berhasil dihindarkan, pemotongan suku bunga acuan oleh The Fed menjadi masuk akal seiring perlambatan inflasi, perbaikan pasar ketenagakerjaan dan aktivitas ekonomi yang beranjak pulih di Amerika Serikat. BI dapat memanfaatkan momentum tersebut sebagai mitigasi depresiasi rupiah dan mencegah efek lanjutan imported inflation.
“Jika konflik saat ini tidak terjadi secara berkepanjangan, kami memperkirakan inflasi akan terjaga sekitar 2,72% hingga akhir 2026 sesuai target BI. Pelonggaran masih memiliki ruang, meski hanya akan terjadi satu kali sebesar 25 bps, kemungkinan besar sesudah melewati paruh kedua 2026,” pungkas Faisal.
