Sejumlah pakar menyarankan pemerintah untuk melakukan evaluasi berkala, penelitian dan studi jangka panjang terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul membengkaknya anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 300 triliun pada 2026.

Membesarnya bujet ini dikhawatirkan akan semakin membebani kondisi perekonomian jika peruntukannya tidak tepat sasaran.

Guru Besar Agribisnis Universitas Lampung (Unila), Bustanul Arifin, mempertanyakan apakah program MBG ini berdampak atau tidak ke masyarakat.

"Evaluasi penting dilakukan untuk keberlanjutan program MBG, jangan sampai kucuran dana yang besar tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Bustanul kepada SUAR di Jakarta, Rabu (13/8).

Hal senada disampaikan Guru Besar sekaligus mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara periode 2018–2020, Prof. Tjandra Yoga Aditama. Ia menyarankan pemerintah melakukan survei menyeluruh terkait program MBG ini.

Menurut dia, evaluasi ini penting agar program tidak sekadar berjalan, tetapi juga memberi dampak nyata bagi penerima manfaat.

"Survei kepuasan perlu dilakukan secara berkala, bukan hanya kepada siswa penerima, tetapi juga melibatkan orang tua, guru, hingga pihak penyedia makanan," ujar Tjandra saat dihubungi di Jakarta, Minggu (13/8) seperti dikutip Antaranews.

Studi jangka panjang tersebut, kata dia, untuk memantau perubahan dan dampak program MBG sejak awal diterapkan hingga beberapa tahun ke depan.

Ia menegaskan, aspek yang harus dikaji mencakup empat pilar utama: gizi, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

"Penelitian semacam ini memang memerlukan waktu bertahun-tahun agar hasilnya valid, tapi proses pengumpulan data harus dilakukan secara konsisten dan sesuai metode ilmiah," katanya.

Dengan pendekatan evaluasi yang komprehensif, Tjandra berharap program MBG dapat terus diperbaiki dan dikembangkan agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa anggaran program Makanan Gizi Gratis (MBG) bisa mencapai angka Rp 300 triliun pada 2026.

Artinya, anggaran MBG meningkat hampir dua kali lipat dari alokasi anggaran tahun ini yang totalnya mencapai Rp 171 triliun dengan target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang.

“MBG tahun ini mencapai Rp 71 triliun dan ada cadangan tambahan Rp 100 triliun, tahun depan kalau ada 82 juta penerima manfaat, maka dibutuhkan dana Rp 300 triliun,” ujar dia acara Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025 di Jakarta pada (13/8) yang ditayangkan secara online.

Dengan anggaran tersebut, dia berharap dapat menghasilkan kegiatan ekonomi dalam jumlah besar. Dalam hal ini diperlukan keterlibatan pelaku UMKM untuk pelaksanaan program MBG. Dia juga mendorong keterlibatan pesantren dan pelaku industri halal agar bisa terlibat aktif dalam program MBG.

Sri Mulyani menegaskan, pemerintah menggunakan instrumen APBN untuk membiayai sejumlah program pembangunan hingga perlindungan sosial.  Termasuk untuk membiayai program prioritas pemerintah seperti MBG, pembangunan sekolah rakyat, hingga pembangunan tiga juta rumah.

Dampak ekonomi besar

Meski menimbulkan kekhawatiran, program ambisius Pemerintahan Prabowo Subianto ini harus diakui juga menimbulkan dampak ekonomi yang cukup besar.

Bustanul Arifin memberikan contoh ketika program yang dilakukan sejak Mei 2024 ini dilakukan dengan mekanisme kolaborasi antara UMKM dan mitra pengemudi layanan transportasi online.

Berdasarkan hasil pilot project tersebut, ujar dia, estimasi efek pengganda program MBG menunjukkan dampak ekonomi yang besar.

“Uji coba program MBG telah memberikan dampak positif terhadap masyarakat, tetapi perlu dicek implementasinya di lapangan,” kata Bustanul.

Di sisi lain, Direktur Indef Esther Sri Astuti menjelaskan, program makan bergizi gratis (MBG) dapat memiliki efek pengganda jika dikelola dengan tepat sasaran.

Program tersebut bisa mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp 14,61 triliun.

Hasil riset Indef menunjukkan bahwa alokasi belanja program MBG tahun 2025 dapat mendorong pertumbuhan PDB sebesar 0,06% atau sebesar Rp14,61 triliun.

Esther menambahkan, anggaran program MBG juga dapat mendorong pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,19% dan mendorong pertumbuhan upah tenaga kerja sebesar 0,39%.

Program itu juga diperkirakan mendorong pertumbuhan impor dan investasi dalam negeri.

"Dengan demikian, program MBG agar terdesentralisasi menggunakan sumber pangan dan bahan baku lokal sehingga biaya distribusi lebih murah, mengurangi nilai impor, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta UMKM," jelas Esther.

Program di bawah pengelolaan Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut merupakan salah satu andalan sekaligus termasuk dalam 8 program hasil terbaik cepat Pemerintahan Prabowo Subianto untuk membangun sumber daya manusia (SDM) unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045.

Di antara negara-negara Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara ke-8 yang memberikan makan bergizi gratis kepada anak-anak, setelah Thailand, Malaysia, Filipina, Kamboja, Laos, Timor Leste, dan Brunei Darussalam.

Dalam memastikan kecukupan gizi MBG, Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan standar komposisi gizi. Selanjutnya, ahli gizi akan menyusun standar menu bulanan sesuai komposisi gizi yang ditetapkan yang kemudian akan diolah dan didistribusikan oleh SPPG.

Kepala BGN Dadan Hindayana, dalam beberapa kesempatan, menuturkan bahwa di setiap satuan pelayanan itu wajib ada satu ahli gizi yang kemudian meracik menu dengan komposisi gizi yang sama, meskipun menunya disesuaikan dengan selera setempat dan dengan sumber daya lokal yang tersedia.

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat realisasi APBN untuk program MBG per 11 Agustus mencapai Rp 8,2 triliun yang meliputi pembentukan 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi dan total penerima manfaat mencapai lebih dari 15 juta orang.

Peningkatan fasilitas

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyebutkan bahwa beberapa dapur lama belum memiliki fasilitas vital seperti refrigerator (kulkas berkapasitas besar) dan genset.

“Kalau listrik padam dan refrigerator mati, bahan makanan bisa cepat rusak atau busuk. Ini bukan masalah sepele, apalagi untuk pelayanan ribuan porsi setiap hari,” ujarnya dalam rilis DPR yang diterima SUAR.

Menurutnya, perbedaan fasilitas ini menciptakan ketidakmerataan kualitas layanan gizi. Padahal, dapur dengan peralatan yang lengkap dapat menjaga kualitas bahan makanan lebih baik dibandingkan dengan yang kekurangan sarana pendukung. Akibatnya, standar gizi dan keamanan pangan bisa berbeda antar daerah.

 "Fasilitas minimal yang harus dimiliki setiap dapur, termasuk genset, refrigerator, dan peralatan penyimpanan kering," ujar dia.

Ninik menambahkan bahwa kebutuhan ini harus menjadi bagian dari anggaran rutin, bukan sekadar tambahan jika ada dana lebih.

Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan sarana pendukung dapat membantu dapur menghadapi situasi darurat, seperti bencana alam atau gangguan listrik berkepanjangan, yang dapat menghambat distribusi makanan.

“Kalau mau kualitas makanan terjaga, semua dapur harus punya fasilitas yang sama dan memadai. Tidak boleh ada yang ketinggalan,” katanya.