Bank Indonesia (BI) mengumumkan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mengalami surplus USD 6,1 miliar pada Kuartal-IV 2025. Capaian ini didukung neraca perdagangan barang yang tetap surplus di saat neraca jasa dan pendapatan primer mengalami defisit. Ini memutus defisit NPI di tiga kuartal sebelumnya di 2025.
Kontribusi dunia usaha dalam menjaga neraca pembayaran sekaligus mengirimkan sinyal kuat agar peran sektor swasta sebagai mesin pertumbuhan ekonomi semakin dimaksimalkan. Tidak hanya menjaga kesetimbangan neraca tahun ini, melainkan juga memastikan torehan surplus yang lebih berdaya tahan.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyatakan, transaksi berjalan dalam NPI Kuartal-IV mencatat defisit USD 2,5 miliar atau 0,7% dari PDB, lebih rendah dari defisit transaksi berjalan pada Kuartal-III sebesar USD 4,0 miliar. Di saat yang sama, defisit neraca jasa tercatat lebih tinggi disebabkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Q4 2025 dibandingkan Q3.
"Defisit neraca pendapatan primer meningkat akibat kenaikan pembayaran dividen akhir tahun. Sementara itu surplus neraca pendapatan sekunder meningkat dipengaruhi kenaikan remitansi pekerja migran Indonesia, seperti juga neraca perdagangan nonmigas yang membukukan surplus, meski lebih rendah dari triwulan sebelumnya," jelas Denny secara tertulis, Jumat (20/2/2026).
Meskipun transaksi berjalan mencatatkan defisit, neraca transaksi modal dan finansial mencatatkan surplus USD 8,3 miliar pada Kuartal-IV 2025. Besaran investasi langsung tersebut mencerminkan terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi Indonesia. Meningkatnya capital inflows juga berkontribusi pada surplus seiring imbal hasil investasi yang tetap menarik.
Secara keseluruhan, bank sentral mencatat defisit NPI sebesar USD 1,5 miliar sepanjang 2025 jauh lebih rendah daripada defisit NPI tahun 2024 yang mencapai USD 8,6 miliar. Perkembangan ini tidak lepas dari peningkatan surplus neraca perdagangan barang seiring kinerja ekspor manufaktur yang meningkat, serta berdampak langsung terhadap penguatan ketahanan eksternal dengan cadangan devisa tercatat USD 156,7 miliar pada akhir Desember 2025.
"Ke depan, Bank Indonesia mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI dan respons bauran kebijakan untuk memperkuat ketahanan eksternal. Kinerja NPI 2026 diprakirakan tetap baik dengan defisit transaksi berjalan yang tetap rendah dalam kisaran defisit 0,9% sampai dengan 0,1% dari PDB," pungkas Denny.
Semester kedua membaik
Kepala Penelitian Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Permata Faisal Rachman menilai, berdasarkan capaian kinerja sepanjang tahun 2025, NPI 2026 akan tetap terjaga. Surplus neraca perdagangan relatif melandai karena kinerja ekspor semakin dibalap besarnya impor, tetapi tidak akan menyentuh defisit dalam waktu dekat. Walau begitu, surplus tetap akan menurun secara bertahap.
"Kinerja ekspor tahun lalu terbantu efek front loading tinggi, khususnya dari ekspor mesin elektronik dan baja. Meski demikian, ekspor besi dan baja berhasil menjadi komoditas unggulan, meski risiko rantai pasok kendaraan listrik mulai membatasi pergerakan, sejalan dengan ekonomi yang melambat," jelas Faisal dalam PIER Economic Review 2025, Jumat (20/2/2026).
Seiring berjalannya waktu, Faisal menilai defisit NPI akan melebar, tetapi berlangsung secara bertahap sehingga relatif mudah untuk dikendalikan bank sentral. Dengan persentase di bawah 1%, tekanan pada neraca pembayaran akan terjadi, khususnya akibat aliran keluar modal asing sepanjang semester pertama tahun 2026.
"Peluang inflow akan terbuka sejalan dengan ruang pemotongan suku bunga global, sehingga Indonesia bisa membuka peluang di semester kedua agar overall balance kembali positif. Sejauh ini, cadangan devisa cukup terjaga dan menopang rupiah. Rupiah akan terkena hit di semester pertama, tetapi masih ada peluang apresiasi di semester kedua," jelasnya.
Melengkapi penilaian Faisal, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai volatilitas aliran keluar-masuk modal asing masih akan terjadi hingga reformasi struktural pasca-MSCI dan perbaikan rating Moody's selesai pada Mei 2026. Akibatnya, tekanan pada neraca pembayaran di Kuartal-I 2026 diperkirakan terjadi, sekalipun tidak berdampak lebih jauh terhadap fundamental ekonomi.
"Secara umum tahun lalu terjadi outflow USD 7,93 miliar, dan aliran keluar cukup dalam berasal dari SRBI. Tahun ini mulai memperlihatkan arus balik, ketika SRBI mencatatkan inflow, sementara di pasar obligasi dan saham masih terjadi outflow, kurang lebih USD 900 juta. Ini menunjukkan efek signifikan pengumuman MSCI dan Moody's terhadap pergerakan pasar keuangan domestik," jelasnya.
Josua menilai keluarnya dana asing sangat dipengaruhi kenaikan yield obligasi tenor 10 tahun sementara kinerja saham cenderung menurun. Situasi inilah yang membuat dinamika kepemilikan SBN oleh perbankan mencatatkan kenaikan hingga Rp103 triliun, sementara minat investor asing nonresiden semakin berkurang, terutama setelah pengumuman rating Moody's.
"Kepemilikan SRBI menunjukkan kenaikan ekses likuiditas hingga Rp88 triliun dalam dua bulan pertama, yang terutama disumbang penempatan ekses likuiditas perbankan di SRBI dan SBN yang meningkat di awal tahun. Selain perbankan, masih akan ada inflows dari mutual fund, asuransi, juga dana pensiun," ujarnya.
Menuju reindustrialisasi
Terlepas dari kontribusi ekspor manufaktur menjadi tulang punggung yang menjaga performa NPI berdaya tahan, Ekonom Universitas Hasanuddin Muhammad Syarkawi Rauf menekankan agar inovasi dan produktivitas industri tetap menjadi fokus, bukan sekadar kemampuan menghasilkan produk ekspor. Dalam hal ini, hilirisasi perlu dipandang sebagai suatu mata rantai jalan menuju reindustrialisasi, bukan solusi absolut.
"Hilirisasi yang hanya berfokus pada nilai tambah bahan mentah berisiko membuat industri domestik terjebak rantai pasok global sebagai pelengkap produksi negara lain. Akibatnya, industri nasional justru tidak berkembang menjadi produsen produk akhir berdaya saing global," ujar Syarkawi kepada SUAR.
Baca juga:
Tria Dianti
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 2015-2018 ini mencontohkan dukungan Jepang terhadap industri otomotif lewat kebijakan, transfer teknologi, dan ekosistem industri telah mengangkat skala perusahaan menjadi raksasa global yang disegani. Langkah serupa dipraktikkan Korea Selatan terhadap perusahaan baja dan elektronika, serta Tiongkok terhadap industri kendaraan listrik nasional mereka.
"Indonesia perlu bergeser dari hilirisasi ke reindustrialisasi. Ekspor bukan hanya soal volume, tetapi kepemimpinan teknologi dan merek yang terbentuk dari klaster industri sesuai keunggulan sumber daya, peningkatan efisiensi produksi, serta FDI yang menyertakan syarat transfer teknologi," tegasnya.
Efisiensi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dari kisaran 6,25-6,50 pada 2025 menjadi mendekati rata-rata ASEAN sebesar 3,5-4.0, serta mengangkat kembali Economic Complexity Index (ECI) dari peringkat 72 pada 2023 menjadi dua pekerjaan rumah untuk menarik masuk investasi mancanegara ke dalam negeri.
"Tanpa efisiensi, investasi sebesar apapun tidak akan menghasilkan lompatan produktivitas dan ekspor bernilai tinggi, sehingga deindustrialisasi struktural dapat terjadi. Saat ini, kita bukan hanya perlu mempercepat, tetapi benar-benar melompat dari 'gigi tiga' ke 'gigi enam' untuk bisa mencapai cita-cita negara maju di tahun 2045," pungkas Syarkawi.
