Pemerintah dan aparat penegak hukum mengungkap 250 ton beras ilegal dari Thailand masuk tanpa izin melalui Sabang, Aceh. Bersama aparat penegak hukum, pemerintah secara resmi menyegel gudang PT Multazam Sabang Group, perusahaan yang dilaporkan melakukan impor tanpa izin pemerintah pusat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan, ia menerima laporan pada Minggu (23/11/2025) siang sekitar pukul 14.00 WIB. Setelah dilakukan penelusuran, ia segera berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, dan Panglima Daerah Militer (Pangdam) Iskandar Muda untuk menghentikan aktivitas di lokasi.
“Sekitar jam 2 kami terima laporan bahwasannya ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam. Langsung disegel. Ini berasnya, kami perintahkan tidak boleh keluar,” kata Amran dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu (23/11/2025).
Ia menegaskan, penyegelan disertai instruksi untuk menelusuri pihak yang terlibat dalam pemasukan beras ilegal tersebut. “Bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” ujarnya.
Amran mengungkapkan, ini merupakan indikasi adanya perencanaan impor yang dilakukan tanpa dasar persetujuan pemerintah.
“Rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan, memang sudah direncanakan,” kata Mentan Amran.
Ia menekankan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah tidak membuka keran impor karena stok nasional mencukupi, pernah menyentuh angka 4,2 juta ton dan saat ini sekitar 3,8 juta ton.
“Perintah Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak,” tegasnya.
Selain penyegelan di Sabang, Amran menerima laporan awal terkait dugaan pemasukan beras di lokasi lain.
“Kami bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia, ke Sabang. Bahkan kami dapatkan juga laporan, dugaan di Batam ada yang masuk. Tetapi itu belum bisa dipastikan,” ungkapnya.
Pembangunan infrastruktur pasca panen
Pada kesempatan terpisah Perum BULOG merespon cepat rencana pemerintah untuk membangun 100 infrastruktur pasca panen (IPP) yang tersebar di seluruh Indonesia dengan melakukan koordinasi awal bersama BUMN Karya.
Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan pentingnya sinergi antar-BUMN untuk memastikan proyek berjalan cepat, tepat, dan berkualitas.
Pembangunan 100 IPP mencakup gudang penyimpanan beras dan jagung, fasilitas pengering (dryer), unit penggilingan (RMU), silo, dan Rice to Rice (RTR) berbasis teknologi modern. Program ini didukung pendanaan sebesar Rp5 triliun dari dana investasi pemerintah non permanen.
“Kami diamanatkan Presiden untuk membangun 100 infrastruktur pasca panen sebagai jawaban atas meningkatnya produksi pangan nasional. BULOG tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi BUMN Karya agar pembangunan ini berjalan cepat dan tepat sasaran,” ujar dia dalam siaran persnya yang diterima SUAR di Jakarta (21/11)>
Rizal menambahkan, proyek ini tidak sekadar soal infrastruktur, tetapi tentang kedaulatan pangan dan keadilan akses bagi seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T (terdepan, terluar, dan terpencil).
Sebelumnya, telah dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional yang ditandatangani oleh Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi, serta Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, dengan dukungan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Perum BULOG mengambil langkah strategis untuk melindungi dan memberdayakan lebih dari 160.000 penggilingan padi (rice milling) skala kecil di Indonesia dan menjadi fokus utama untuk dipantau.
“Penggilingan padi kecil adalah jantung ketahanan pangan kita. Mereka yang menopang ketahanan pangan di level akar rumput tidak boleh tergilas oleh persaingan yang tidak sehat dan keterbatasan akses,” ujar Rizal.
Manfaat Praktik Pertanian Berkelanjutan
Pengamat Pertanian IPB Dwi Andreas mengatakan manfaat praktik pertanian berkelanjutan sangat luas dan berdampak pada petani, lingkungan dan konsumen
Keuntungan bagi Petani yaitu peningkatan pendapatan,biaya produksi dapat turun karena berkurangnya penggunaan pupuk dan pestisida kimia, sehingga petani mendapat keuntungan ekonomi lebih besar.
Petani menjadi lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya lokal, seperti mengolah limbah menjadi kompos atau pakan ternak.
Keuntungan bagi Lingkungan yaitu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan meningkatkan penyerapan karbon oleh tanaman, yang berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim.
“Mengurangi penggunaan air dan energi, serta mencegah degradasi tanah melalui pengelolaan lahan yang baik.,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (21/11).
Keuntungan bagi Masyarakat dan Konsumen adalah menghasilkan produk pertanian yang lebih aman dan berkualitas karena minim penggunaan bahan kimia berbahaya.
