Pemerintah Rusia menyatakan kesiapannya untuk memasok kebutuhan minyak mentah ke Indonesia di tengah meningkatnya pengaruh Amerika Serikat di kawasan.
Sementara itu sejumlah pakar menganggap ini merupakan tawaran yang menggiurkan namun harus dipikirkan secara hati-hati mengingat keadaan geopolitik yang tidak menentu di Timur Tengah.
Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tholchenov mengungkapkan bahwa pihaknya menyadari situasi energi di Indonesia, termasuk kabar mengenai sejumlah kapal Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz.
Sergei menegaskan posisi Moskow sebagai eksportir yang fleksibel bagi negara sahabat.
"Presiden kami telah berkali-kali menyebutkan bahwa bagi negara-negara sahabat, kami siap bekerja sama di bidang minyak dan gas. Jika Indonesia membutuhkan, silakan hubungi kami," ujar Tholchenov kepada sejumlah wartawan di Jakarta, Selasa malam (1/4).
Meski demikian, hingga saat ini belum ada kesepakatan resmi yang terjalin di level pemerintahan maupun badan usaha. Pihak Kedutaan Besar Rusia mengaku belum menerima permintaan formal dari PT Pertamina (Persero) maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Namun, Rusia tidak menutup kemungkinan adanya pembicaraan yang sedang berlangsung di level teknis atau skema business-to-business (B2B) antarperusahaan tanpa melibatkan jalur diplomatik secara langsung.
"Saya pribadi belum menerima permintaan langsung dari Pertamina atau Kementerian Energi. Mungkin saja hal ini sedang dibahas melalui saluran bisnis (B2B), tetapi saya belum memiliki informasi detail mengenai hal itu," tambahnya.
Menanggapi peluang pemberian harga khusus atau diskon bagi Indonesia, pihak Rusia menekankan bahwa segala bentuk transaksi akan tetap mengedepankan nilai komersial.
Rusia juga menegaskan tidak membatasi ekspor hanya pada negara sahabat, melainkan juga tetap melayani permintaan dari negara-negara Barat selama berbasis kontrak jangka panjang yang jelas.
"Ini adalah soal kebutuhan dan keinginan untuk bekerja sama. Kami tidak menolak siapa pun. Kami menjual minyak ke AS, Tiongkok, India, hingga yang terbaru ke Filipina. Jadi, jika Indonesia membutuhkan, beri tahu kami," tegasnya.
Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa pemerintah saat ini memang tengah mencari sumber pasokan minyak mentah baru di luar kawasan Timur Tengah. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi guna mengantisipasi risiko geopolitik global.
"Bahwa impor crude kita dari Middle East itu 20%. Dan sekarang kami sudah menemukan sumber crude baru selain dari Middle East. Tolong jangan tanyakan lagi dari mana. Yang jelas Insya Allah semuanya ada," ujar Bahlil di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/3/2026) lalu.
Kendati demikian, dia tidak secara spesifik menyebutkan negara asal sumber baru tersebut, termasuk apakah Rusia menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, pihak Pertamina belum memberikan tanggapan resmi terkait tawaran Rusia maupun arah kebijakan impor minyak ke depan. Upaya konfirmasi sudah dilakukan oleh SUAR kepada Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, namun belum mendapatkan respons.
Hati-hati
Pengamat energi dari Universitas Padjadjaran (UNPAD), Yayan Satyakti, menilai wacana impor minyak Rusia sebagai opsi logis untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia, namun sarat risiko geopolitik yang harus dihitung secara cermat di tengah dinamika global, termasuk ketegangan di Selat Hormuz.
"Oke. Saya kira ini ada dua hal ya. Kalau kita pertama, kalau secara idealnya harus dipertimbangkan. Harus dipertimbangkan karena kita lihat bahwa Rusia itu merupakan bagian dari BRICS dan kemudian merupakan bagian dari OPEC+, dan kemudian juga kita lihat bahwa memiliki hubungan yang baik dengan Iran ya," ujar Yayan kepada SUAR, Rabu (1/4/2026).
Ia menambahkan, akses energi dari Rusia berpotensi meningkatkan ketahanan energi nasional, terutama jika terjadi gangguan distribusi di jalur strategis seperti Selat Hormuz.
"Nah jadi kalau hubungan kita dengan Rusia, memperoleh minyak dari Rusia itu sangat dimungkinkan dan juga akan memberikan ketahanan energi yang lebih baik. Jadi walaupun ada apa di Selat Hormuz itu ditutup, itu kan bagi Amerika saja dan Israel serta sekutunya, tapi kan bagi Rusia enggak," kata Yayan.
Meski demikian, Yayan menekankan bahwa keputusan tersebut tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan geopolitik Indonesia. Ia menyoroti posisi Indonesia yang menjaga hubungan dengan berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, serta keterlibatan dalam berbagai kesepakatan internasional.
"Ya, jadi itu opsi yang sangat logis ya. Tetapi kita ketahui bahwa Indonesia juga kan merupakan bagian dari Board of Peace, kemudian kita juga sudah menandatangani Agreement Reciprocal Tarif (ART) dengan Amerika Serikat, dan kemudian sepertinya Pak Prabowo juga agak condong ke Trump ya kalau misalkan kita lihat. Nah ini apa, nah ini mungkin nanti Amerika Serikat itu akan seperti apa. Ini juga harus diperhatikan dari sisi geopolitik," ucapnya.
Ia mengingatkan bahwa potensi konflik tidak langsung dapat muncul jika Indonesia mengambil langkah yang dianggap berseberangan dengan kepentingan global tertentu.
"Nah kalau misalkan kita lihat ya secara geopolitik tadi, artinya akan ada konflik secara tidak langsung. Jadi akan ada konflik secara tidak langsung, nah sehingga Indonesia tuh harus hati-hati meresponnya terhadap itu. Itu harus hati-hati," katanya.
Lebih lanjut, Yayan mengungkap adanya indikasi praktik perdagangan tidak langsung (shadow trading) dalam pasokan minyak Rusia ke sejumlah negara, termasuk Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa hambatan utama Indonesia belum masuk ke pasar minyak Rusia lebih banyak dipengaruhi faktor geopolitik global, termasuk konflik Rusia-Ukraina dan respons masyarakat internasional terhadap invasi tersebut.
Di sisi lain, ia menilai harga minyak Rusia yang relatif lebih rendah dibandingkan harga acuan global menjadi daya tarik tersendiri dari sisi efisiensi energi.
Jadi opsi rasional
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada UGM), Fahmy Radhi, menilai tawaran impor minyak dari Rusia menjadi opsi rasional di tengah ketidakpastian pasokan global, termasuk akibat ketegangan geopolitik di Selat Hormuz.
Ia menekankan bahwa diversifikasi sumber impor menjadi langkah kunci untuk menghindari gangguan pasokan dan lonjakan biaya energi.
"Kan Indonesia berencana mengalihkan impornya ke Afrika dan Amerika gitu ya. Nah saya kira tawaran Rusia itu saya kira cukup bagus juga untuk dipertimbangkan," kata Fahmy.
Terlebih lagi, Rusia bahkan memberikan diskon yang cukup besar. Namun selama ini, Indonesia tidak mengambil tawaran tersebut karena menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat.
"Ya itu lebih tekanan geopolitik, meskipun Indonesia bukan terkena yang dilarang oleh Amerika gitu ya karena bukan anggota NATO misalnya. Tapi kan secara diplomatik Indonesia menjaga tetap menjaga hubungan baik gitu dengan Amerika. Karena sebelumnya India kan juga melakukan hal yang sama impor dari Rusia, kemudian dia ditegur oleh Amerika juga," kata dia.
Namun, menurut Fahmy, situasi saat ini telah berubah setelah Amerika memberikan ruang bagi Rusia untuk kembali menjual minyak di pasar global. Kondisi ini dinilai mengurangi tekanan geopolitik terhadap negara-negara yang ingin menjalin kerja sama energi dengan Rusia.
Lebih lanjut, Fahmy menilai keputusan Indonesia yang belum memanfaatkan pasokan minyak Rusia berpotensi menghilangkan peluang efisiensi biaya energi. Ia menyoroti sejumlah kendala jika Indonesia hanya mengandalkan impor dari Amerika Serikat.
"Amerika memang penghasil minyak cukup besar, tetapi kan dia konsumen minyak dalam jumlah yang besar juga. Tentunya dia lebih mengutamakan kebutuhan dalam negeri dulu," ungkap Fahmy.
Selain itu, ia menambahkan bahwa spesifikasi minyak dari Amerika belum tentu sesuai dengan konfigurasi kilang dalam negeri, sehingga berpotensi menambah biaya penyesuaian dan logistik.
"Nah kemudian yang kedua Amerika itu minyaknya belum tentu fit atau cocok dengan kilang yang dimiliki oleh Pertamina. Kalau misalnya tidak cocok maka perlu penyesuaian dan itu butuh tambahan biaya. Kemudian yang ketiga jaraknya kan juga jauh. Maka kalau tetap dipaksakan impor dari Amerika, maka itu biayanya harganya akan jadi lebih tinggi," ungkapnya.
Fahmy menekankan pentingnya strategi diversifikasi dengan membuka beberapa sumber pasokan sekaligus, termasuk Rusia, Amerika, Afrika, dan negara kawasan. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan ketahanan energi dan menjaga stabilitas pasokan dalam jangka pendek maupun menengah.
"Saya kira lebih baik keduanya diambil. Jadi relatif lebih aman," imbuhnya.
Ia menambahkan bahwa kerja sama energi tetap membutuhkan persetujuan antar-pemerintah (government to government), sehingga keputusan impor tidak hanya bersifat komersial, tetapi juga strategis dalam konteks hubungan internasional.
Ia menekankan bahwa kebijakan energi tidak dapat berdiri sendiri tanpa reformasi struktural yang lebih mendalam. Salah satu langkah yang dinilai krusial adalah perbaikan sistem subsidi agar lebih tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.
“Karena itu, kebijakan seperti ini tidak bisa berdiri sendiri. Harus dibarengi dengan reformasi yang lebih fundamental, yaitu mendorong subsidi yang lebih targeted dan tepat sasaran, agar tidak dinikmati kelompok yang sebenarnya mampu. Tanpa itu, ruang fiskal kita akan terus tergerus dan justru mempersempit kemampuan pemerintah dalam menghadapi krisis energi yang lebih besar ke depan,” pungkasnya.
