Delapan tokoh ekonom dan dunia usaha berbagi pandangan tentang resep menggapai target pertumbuhan ekonomi di tengah disrupsi dan ketidakpastian global. Demi mencapai pertumbuhan inklusif dan tangguh, strategi reformasi tidak hanya perlu mengatasi hambatan regulasi, tetapi juga memberdayakan semua sektor usaha, mengangkat mutu pekerjaan, serta melipatgandakan produktivitas secara konkret.
Presiden Islamic Chamber of Commerce and Development (ICCD) Abdullah Saleh Kamel mengungkapkan, masih segar dalam ingatan peserta World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, ketegangan pidato para pemimpin ekonomi dan politik tentang retaknya tatanan dunia lama yang terucap satu napas dengan asa bahwa negara-negara Selatan Bumi dapat menjadi motor baru pertumbuhan global.
"Kita harus tumbuh berdasarkan prinsip penghormatan dan tanggung jawab, bukan semata-mata untung dan rugi. Hari ini, Selatan Bumi berkesempatan memimpin dunia, tetapi kepemimpinan ini hanya akan berhasil jika kita memiliki ketegasan posisi moral di tengah dunia yang terus berubah," tegas Kamel dalam sambutan kunci pada pembukaan Indonesia Economic Summit di Jakarta, Selasa (03/02/2026).
Sebagai kamar dagang yang mewakili dunia usaha di negara-negara mayoritas Muslim, Kamel menegaskan bahwa agenda pertumbuhan ICCD berporoskan persatuan dunia usaha, yang tidak mutlak harus berasal dari dunia Islam, selama pertumbuhan tersebut berasaskan kepentingan bersama dan memperjuangkan kemaslahatan semua orang.
"Kesempatan di hadapan kita tidak pernah sebesar dan seterbuka saat ini. Dalam kapasitas saya sebagai Presiden ICCD, saya menyambut kerja sama dengan semua pihak yang hendak membersamai kami membangun masa depan bersama yang kami cita-citakan," ujarnya.
Terbukanya kesempatan bagi negara-negara Selatan Bumi untuk memotori pertumbuhan tidak lepas dari tantangan. Kepala Ekonom Asian Infrastructure Investment Bank Erik Berglöf menilai, sebagai episentrum pertumbuhan dunia, konektivitas masih menjadi masalah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Padahal, pertumbuhan hanya mungkin jika ditopang infrastruktur yang andal.
"Pertumbuhan akan menjadi inklusif jika infrastruktur mampu memberi kesempatan semakin banyak aktor terlibat dalam rantai pasok global. Sebagai mesin transformasi, investasi pada infrastruktur berkelanjutan seperti energi hijau, air bersih, transportasi publik, dan sarana digital merupakan kunci meraih pertumbuhan inklusif ke depan," jelas Berglöf.
Libatkan semua
Menteri Promosi Ekspor dan Perdagangan Internasional Kanada 2018-2025 Mary Ng menegaskan, nilai inklusif dalam pertumbuhan haruslah simultan dengan langkah-langkah memperluas kemitraan global. Berkaca dari pengalaman Kanada membuka pasar untuk produk global, Ng menginterpretasikan pertumbuhan inklusif dalam dua makna.
"Di satu sisi, Anda memperluas kemitraan dengan negara-negara yang menjamin stabilitas yang meyakinkan. Di sisi lain, dunia usaha perlu membuka peluang untuk semakin banyak aktor, termasuk UMKM dan pengusaha perempuan. Jika pemberdayaan usaha perempuan diperhitungkan, PDB global dapat bertambah sedikitnya USD 12 triliun," ungkap Ng.
Sebagai fasilitator utama dalam perundingan I-CA CEPA, Ng menilai arsitektur perjanjian dagang Kanada dengan Indonesia telah berhasil menemukan formula yang tepat untuk mewujudkan sinergi. Model ini, menurut Ng, akan direplikasi dalam kemitraan dagang serupa yang akan dijalin Kanada dengan negara-negara Asia Pasifik dalam waktu dekat.
"Keteguhan prinsip perlu diikuti pragmatisme. Pertumbuhan ke depan harus menghormati aturan main, dengan tetap mengakomodasi pertumbuhan sektor swasta. Saya kira, pemerintah dapat berperan di sini, untuk memfasilitasi dan mempromosikan investasi ke luar negeri bagi dunia usaha di negara masing-masing," ujarnya.
Selain memperluas kesempatan aktor penggerak pertumbuhan, diversifikasi juga perlu dilakukan secara sektoral. Kepala Divisi Asia Tenggara Departemen Ekonomi OECD Jens Arnold menilai, dengan situasi produktivitas sektor jasa relatif lebih tinggi dari manufaktur, Indonesia sebenarnya lebih siap menggerakkan pertumbuhan dari sektor jasa sambil mencari cara mengungkit produktivitas manufaktur.
Selama ini, Arnold menggarisbawahi bahwa pekerja di sektor jasa yang memiliki produktivitas tinggi justru lebih banyak bergerak di sektor informal. Akibatnya, 88% pekerja sektor jasa informal ini tidak memiliki jaminan sosial di hari tua, padahal populasi lansia sedang bertumbuh dan angkatan kerja akan segera mencapai puncaknya.
"Formalisasi lapangan kerja perlu disertai insentif yang tepat agar jumlah pekerja sektor jasa yang terangkat ke ekonomi formal tidak malah berkurang karena kebijakan yang keliru. Jika ada realokasi kue pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari sektor jasa, para pekerja sektor inilah yang perlu mengecapnya pertama-tama," tukas Arnold.
Angkat produktivitas
Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste David Knight membenarkan pendapat Arnold. Menurutnya, dengan akumulasi kapital yang sangat baik selama 25 tahun terakhir, Indonesia perlu memperhatikan penciptaan lapangan kerja sebagai fondasi utama pertumbuhan. Menggapai pertumbuhan tinggi mustahil tanpa membenahi sistem pendidikan yang membentuk sumber daya manusia.
"Indonesia tidak akan dapat memasuki high income status jika tidak fokus pada produktivitas dan akselerasi pengembangan sumber daya manusia. Dalam penelitian kami, perusahaan menengah dan besar di Indonesia justru kurang produktif, padahal merekalah yang menciptakan lapangan kerja di tengah iklim yang kompetitif," ucapnya
Knight menilai aspirasi pertumbuhan ekonomi 8% sangat mungkin untuk dicapai. Namun, reformasi perlu diarahkan lebih dari sekadar mengatasi hambatan regulasi dan menarik aliran modal asing masuk, melainkan memastikan investasi tersebut mampu menciptakan lapangan kerja yang semakin formal dan berkualitas.
Ikhtiar menemukan model peningkatan produktivitas nasional tidak harus bersifat eksperimental, melainkan dapat belajar dari negara lain. Dekan Asian Development Bank Institute Bambang Brodjonegoro menganjurkan Indonesia belajar dan menyusun bauran kebijakan yang terbukti sukses di 3 negara, yaitu Korea Selatan, Chile, dan Polandia.
"Investasi besar-besaran pada R&D seperti Korea Selatan adalah kunci inovasi dan keberhasilan hilirisasi di sana. Dari Polandia, belajarlah kekuatan institusi regulator yang kredibel dan mampu menyediakan kebijakan yang konsisten. Dari Chile, kita bisa belajar mengaplikasikan teknologi untuk mendorong potensi agrikultural yang sangat besar," jelas Bambang.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Chief Policy Officer US-ASEAN Business Council Mark Mealy menyetujui pandangan Bambang. Menurutnya, sebagai pasar terbesar, Indonesia menempati posisi tiga teratas negara wajib investasi bagi pengusaha Amerika di Asia Tenggara. Namun, agenda reformasi yang lambat dan produktivitas yang kurang menjanjikan justru menahan minat mereka untuk memutar modal di Indonesia.
"Anggota-anggota kami sangat tertarik dengan proyek-proyek seperti yang pernah ditawarkan Danantara. Namun, mereka selalu menanyakan apakah bisa berkompromi mengenai aturan TKDN yang selama ini menghambat mereka untuk membawa teknologi ke sini," cetus Mealy.
Kemajuan agenda reformasi Indonesia dalam membenahi iklim yang ramah bagi para investor asing, menurut Mealy, tidak dapat dilakukan sendirian. Jika ada investasi yang penting untuk disegerakan oleh Indonesia, maka pembangunan sumber daya manusia yang cakap dalam literasi digital dan kurikulum perlu menjadi prioritas.
"Diversifikasi sumber-sumber pertumbuhan perlu dilakukan bersamaan dengan memperkokoh fondasi pertumbuhan selanjutnya, yaitu sumber daya manusia yang produktif dan siap bersaing sebagai bagian dari talenta global yang menggerakkan pertumbuhan masa depan," tuturnya.
