Di tengah reformasi tata kelola yang tengah berjalan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali harus dihantam pukulan ganda dari ketegangan geopolitik Amerika Serikat (AS) dengan Iran ditambah vonis negatif dari lembaga pemeringkat Fitch. Perdagangan di lantai bursa pada Rabu (4/3/2026), pun harus merosot 362,7 poin atau 4,57% ke posisi 7.577,06.
Pada awal sesi, tekanan jual langsung mendominasi. Baru lima menit perdagangan di lantai bursa dibuka, IHSG sudah turun 80,21 poin atau 1,01% ke 7.859,54. Tekanan terus menguat hingga penutupan perdagangan. Sepanjang perdagangan, 734 saham ditutup turun, hanya 54 saham menguat, dan 33 saham stagnan.
Seluruh sektor berada di zona negatif, dipimpin sektor bahan baku yang terpangkas 7,42%. Sektor transportasi turun 7,23% dan barang konsumen non primer melemah 6,69%. Sektor industrial terkoreksi 5,38%, infrastruktur 4,84%, energi 4,64%, teknologi 4,26%, barang konsumen primer 4,13%, properti 3,87%, keuangan 3,18%, dan kesehatan 2,79%. Total volume transaksi mencapai 53,18 miliar saham dengan frekuensi 3.302.212 kali. Nilai transaksi tercatat Rp29,6 triliun.
Tekanan juga terlihat pada saham-saham grup konglomerasi. Emiten yang terafiliasi dengan Prajogo Pangestu, khususnya emiten tambang dan migas, mencatat koreksi, di antaranya PTRO turun 9,01%, TPIA 8,15%, CUAN 7,93%, BRPT 7,87%, CDIA 7,25%, dan BREN 1,98%.
Pasar modal Asia juga berguguran
Menanggapi situasi ini, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Irvan Susandy, dalam keterangan tertulis, menjelaskan, koreksi IHSG sejalan dengan pelemahan signifikan di bursa kawasan Asia.
Irvan menjelaskan, penutupan Selat Hormuz oleh Iran akibat eskalasi perang dengan AS dan Israel meningkatkan kekhawatiran krisis energi global. Jalur tersebut dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia. Hal ini meningkatkan ketidakpastian sehingga investor dunia beralih dari pasar modal untuk mencari aset yang lebih konservatif dan berisiko lebih rendah.
”Pergerakan IHSG sejalan dengan indeks regional lain yang juga turun tajam. Hal ini merupakan dampak dari eskalasi tensi geopolitik di Timur Tengah yang terus memanas,” ujar Irvan.
Indeks saham Korea Selatan, KOSPI, mencatat penurunan paling tajam dengan koreksi 11,23%. Di bawahnya, indeks Thailand SET Index turun 7,44%. Tekanan juga terjadi di Jepang, di mana Nikkei 225 melemah 4,13% dan TOPIX terkoreksi 3,96%.
Pasar saham Taiwan, TAIEX turun 3,84%, sementara Hang Seng di Hong Kong melemah 3,02%. Di Asia Tenggara, Straits Times Index terkoreksi 2,51% dan PSEi turun 2,46%.
Tekanan juga menjalar ke India dan China. BSE SENSEX melemah 1,82%. Di daratan China, CSI 300 turun 1,72%, Shanghai Composite terkoreksi 1,62%, dan Shenzhen Component Index melemah 1,02%. Sementara itu, indeks Vietnam Ho Chi Minh Stock Index turun 1,29% dan FTSE Bursa Malaysia KLCI terkoreksi 0,56%.
Alarm dari Fitch: Outlook RI Negatif
Tekanan tak berhenti sampai disitu. Lembaga pemeringkat asing, Fitch Ratings, merevisi prospek peringkat utang Indonesia dari yang sebelumnya stabil, menjadi negatif. Kendati demikian, Fitch tetap mempertahankan peringkat kredit jangka panjang mata uang asing di level ‘BBB’ atau kategori investment grade.
Dalam pernyataannya, Rabu (4/3/2026) Fitch menilai perubahan outlook dilakukan di tengah kekhawatiran terhadap sentralisasi pengambilan keputusan dan potensi pergeseran kerangka kebijakan yang selama ini menopang kredibilitas makroekonomi domestik.
Lembaga pemeringkat itu menilai kondisi tersebut dapat memengaruhi prospek fiskal jangka menengah, memperlemah sentimen investor, serta meningkatkan kerentanan eksternal.
Meski demikian, Fitch menegaskan fundamental Indonesia masih menopang peringkat ‘BBB’. Stabilitas ekonomi makro yang relatif terjaga, rasio utang pemerintah yang moderat, serta cadangan eksternal yang dinilai memadai menjadi faktor penahan penurunan rating.
Dari sisi fiskal, Fitch memperkirakan defisit anggaran pada 2026 berada di kisaran 2,9% terhadap produk domestik bruto (PDB), sedikit di atas target pemerintah 2,7%. Lembaga tersebut masih mengasumsikan pemerintah mematuhi batas defisit 3% PDB, namun melihat adanya risiko pelonggaran kebijakan seiring fokus pada target pertumbuhan 8% dan ekspansi belanja sosial. Program makan bergizi gratis (MBG) dan percepatan belanja pada semester pertama 2026 disebut berpotensi meningkatkan tekanan anggaran.
Fitch juga menyoroti rencana pembahasan revisi Undang-Undang Keuangan Negara pada 2026. Perubahan material terhadap kerangka fiskal, termasuk batas defisit, dinilai dapat mengurangi kredibilitas kebijakan dan mendorong kebutuhan pembiayaan yang lebih besar.
Dihantam dua gelombang
Pengamat Pasar Modal Reydi Octa menilai koreksi tajam IHSG pada perdagangan hari ini dipicu kombinasi tekanan global dan sentimen domestik yang datang berlapis sepanjang hari.
Menurutnya, pelemahan indeks tidak hanya dipengaruhi tensi geopolitik Timur Tengah, tetapi juga diperberat oleh revisi outlook peringkat utang Indonesia oleh Fitch Ratings.
Reydi menjelaskan, sejak pembukaan perdagangan, IHSG langsung melemah signifikan.
“Hari ini sih kalau tadi aku lihat pagi-pagi kan langsung dibuka kira-kira 1,5 persen ya atau hampir 3 persen. Cuma sempat rebound sebentar, tapi kemudian per sesi dua makin turun hampir 5,9 persen, hampir 6 persen ya,” ujar Reydi kepada SUAR, Rabu, (4/3/2026).
Menurut Reydi, ancaman gangguan jalur pasokan strategis, khususnya Selat Hormuz, meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap lonjakan harga energi dan stabilitas pasokan global.
Dalam situasi ketidakpastian, Reydi melihat investor cenderung mengalihkan dana ke aset yang dianggap lebih aman, seperti obligasi. Pasalnya, obligasi pemerintah merupakan alternatif di tengah ketidakpastian lantaran imbal hasil dan potensi kenaikan harganya yang menjanjikan.
“Kalau sudah begini mereka pasti risk aversion, pindah ke safe haven. Bisa ke emas atau obligasi,” katanya.
Lebih lanjut, Reydi menyebut bahwa emiten energi justru berpotensi terdampak positif jika gangguan pasokan berlanjut.
“Kalau minyak dan batu bara itu sudah historikal, kalau suplai terganggu dan demand naik, harga acuannya pasti naik. Margin emiten bisa tebal kalau efisiensi terjaga,” ujarnya.
Meski demikian, Reydi mengingatkan investor tetap mencermati level teknikal IHSG. Ia menyebut area 7.500 sebagai titik krusial.
“Kalau 7.500 jebol ke bawah, lebih baik kurangi portofolio dulu supaya nanti punya peluru buat ambil di bawah,” katanya.
Terkait target IHSG 10.000, Reydi menyatakan masih optimistis secara tahunan. Namun dalam jangka pendek, ia menilai kehati-hatian tetap diperlukan di tengah volatilitas dan sentimen global yang belum mereda.
Baca juga:
Uswatun Hasanah
Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Rizal Taufikurrahman, menilai gejolak ekonomi global akibat eskalasi konflik Timur Tengah saat ini lebih banyak menekan Indonesia melalui jalur pasar keuangan dan harga energi, hal ini nampak jelas pada pelemahan nilai tukar rupiah serta koreksi IHSG.
Tekanan tersebut, kata dia, terjadi di tengah meningkatnya premi risiko global yang memicu volatilitas di pasar saham dan obligasi domestik.
Rizal menjelaskan, ketegangan geopolitik mendorong pelaku pasar global mengalihkan aset ke instrumen yang lebih aman. Dampaknya, rupiah melemah mendekati kisaran Rp16.900–Rp17.000 per dolar AS dan IHSG sempat terkoreksi sekitar 3% ke level 7.600–7.700.
“Tensi geopolitik global saat ini terutama menekan Indonesia melalui kanal pasar keuangan dan harga energi. Eskalasi konflik Timur Tengah meningkatkan risk premium global sehingga memicu pelemahan rupiah yang mendekati Rp16.900–Rp17.000 per dolar AS serta volatilitas pasar saham,” ujar Rizal kepada SUAR.
Ia menambahkan, apabila harga minyak dunia meningkat dan bertahan dalam periode panjang, tekanan lanjutan berpotensi muncul pada inflasi serta fiskal negara. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, alokasi subsidi energi tercatat sekitar Rp318,9 triliun. Kenaikan harga energi berisiko memperlebar beban subsidi jika tidak diimbangi penyesuaian kebijakan.
Meski IHSG terkoreksi, Rizal menegaskan pergerakan tersebut lebih mencerminkan respons psikologis pasar dibanding pelemahan fundamental ekonomi nasional.
“Koreksi IHSG lebih mencerminkan respons psikologis pasar terhadap ketidakpastian global dibandingkan pelemahan fundamental ekonomi. IHSG sempat turun sekitar 3% ke kisaran 7.600–7.700, seiring meningkatnya sentimen risk-off. Sementara itu, indikator domestik masih relatif stabil dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5% dan inflasi di kisaran 2–3%,” ungkapnya.
Dari sisi arus modal, investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih pada Surat Berharga Negara (SBN) sekitar Rp3,35 triliun secara month to date hingga akhir Februari 2026.
Menurut Rizal, volatilitas arus modal merupakan respons wajar ketika ketidakpastian global meningkat. Namun, ia menilai secara struktural Indonesia masih memiliki daya tarik, terutama karena stabilitas makroekonomi dan imbal hasil obligasi yang relatif kompetitif.
Tekanan berkepanjangan, lanjutnya, dapat berdampak berbeda pada tiap sektor. Sektor transportasi, logistik, dan manufaktur yang bergantung pada impor energi dan bahan baku dinilai paling rentan terhadap lonjakan biaya produksi. Sebaliknya, sektor komoditas seperti batu bara, emas, dan mineral tertentu berpotensi diuntungkan oleh kenaikan harga global.
Rizal menekankan bahwa hingga saat ini dampak terhadap ekonomi riil masih terbatas dan lebih terkonsentrasi di pasar keuangan. Namun, jika harga energi bertahan tinggi, risiko peningkatan inflasi dapat menggerus daya beli rumah tangga yang berkontribusi sekitar 52% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Ia menyarankan respons kebijakan difokuskan pada stabilitas makroekonomi.
“Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas pasar, sementara pemerintah menjaga kredibilitas fiskal serta memastikan subsidi energi tepat sasaran agar tekanan eksternal tidak menjalar lebih luas ke sektor riil,” pungkasnya.
OJK geledah kantor terduga tindak pidana pasar modal
Sementara pada hari yang sama, OJK melakukan penggeledahan di kantor PT MASI yang berlokasi di kawasan Sudirman Central Business District, Jakarta, Rabu, sebagai bagian dari proses penegakan hukum atas dugaan tindak pidana di bidang pasar modal. Tindakan ini merupakan langkah tegas OJK dalam menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap industri pasar modal Indonesia.
Penggeledahan yang dilakukan Tim Penyidik OJK dilakukan dalam rangka pengembangan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi fakta material yang melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, terkait tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima fixed allotment dalam penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) serta penyampaian laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dugaan manipulasi laporan dan informasi tersebut diduga melibatkan pihak sekuritas.
Selain itu, penyidik OJK juga menemukan dugaan transaksi semu sebagaimana diatur dalam Pasal 104 juncto Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berupa transaksi antarpihak terafiliasi yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee, yang dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka. Rangkaian transaksi tersebut diduga menyebabkan harga saham BEBS di pasar reguler meningkat secara signifikan hingga sekitar 7.150 persen.
Dugaan tindak pidana pasar modal ini terjadi dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2022 dan diduga melibatkan Sdr. ASS selaku beneficial owner PT BEBS, Sdr. MWK selaku mantan Direktur Investment Banking PT MASI, serta korporasi PT MASI, dengan modus insider trading, manipulasi IPO, dan transaksi semu.
Dalam proses penanganan perkara tersebut, Penyidik OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang saksi, yang berasal dari pihak PT MASI, PT BEBS, pihak perbankan, pihak nominee, serta pihak-pihak lain yang terkait.
OJK menegaskan bahwa dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, OJK senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pengadilan Negeri serta Korwas PPNS Bareskrim Polri. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan sebagai bentuk komitmen OJK dalam menjaga integritas sektor jasa keuangan, melindungi kepentingan investor dan masyarakat, serta memastikan kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional tetap terjaga.
